<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/15/Screenshot_20230815-065844-1081338746.jpg" alt="Dua karung berisi potongan tubuh korban mutilasi. Potongan jasad ini telah diotopsi dan kini disimpan di RSUD Jombang." width="100%">
<figcaption>Dua karung berisi potongan tubuh korban mutilasi. Potongan jasad ini telah diotopsi dan kini disimpan di RSUD Jombang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bupati Jombang Mundjidah Wahab mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus penemuan jasad korban mutilasi di Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno. "Kasus (mutilasi) ini memang menjadi ranah pihak berwenang khususnya kepolisian. Harapan kami segera diusut hingga tuntas," ujar Bupati Mundjidah usai mengikuti upacara Hari Pramuka di lapangan Pemkab Jombang, Senin (14/8). Menurut Mundjidah Wahab, temuan jasad termutilasi tanpa kepala di Desa Japanan itu sangat mengejutkan warga. Apalagi identitas korban hingga kini belum diketahui. Bupati mengimbau masyarakat khususnya generasi muda lebih berhati-hati baik dalam bergaul dengan teman, lawan jenis maupun saat dalam perjalanan. "Jangan lupa berdoa dan pamit orang tua jika ingin bepergian," ujar Mundjidah seperti dilansir Radar Jombang (Jawa Pos Group). Pihaknya bersama jajaran Forkopimda juga akan terus berupaya menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Segala bentuk kejahatan dan pelanggaran juga akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. "Itu sudah komitmen kita untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat bersama. Kita juga mengajak masyarakat Jombang untuk menjaga kondusifitas bersama," pungkasnya. Seperti yang telah diinformasikan, sudah sepekan, pihak kepolisian masih belum menemukan titik terang terkait penemuan jasad perempuan termutilasi tanpa kepala di Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Jumat (4/8). Selain kesulitan mengungkap identitas, polisi juga masih berupaya mencari kepala korban hingga melibatkan relawan dan memperluas radius wilayah pencarian.

Bupati Jombang Mundjidah Wahab mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus penemuan jasad korban mutilasi di Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno

Permintaan Bupati Jombang kepada Polisi Terkait Kasus Mutilasi Tanpa Kepala di Japanan

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/06/Hadi-Tjahjanto-BPN-Jombang-1724936740.jpeg" alt="Menteri ATR/BPN ke Jombang, Hadi Tjahjanto bertemu dengan 306 Kepala Desa se-Jombang." width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN ke Jombang, Hadi Tjahjanto bertemu dengan 306 Kepala Desa se-Jombang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam rangka kunjungan kerja Menteri ATR/BPN ke Jombang, Hadi Tjahjanto bertemu dengan 306 Kepala Desa se-Jombang. Bertempat di pendopo Bupati Jombang, Menteri Hadi mengajak seluruh Kepala Desa untuk mensukseskan dan mendukung program PTSL.&nbsp; Menteri Hadi Tjahjanto menyampaikan program PTSL adalah program revolusioner dari Presiden. Untuk memberikan kepastian hukum kepada warga masyarakat, juga agar tanah warga juga naik nilai ekonomisnya.&nbsp; "Karenanya tugas kita semua, terutama Kepala Desa untuk ikut mendukung dan mensukseskan program PTSL di Jombang," ujarnya.&nbsp; Hadi Tjahjanto juga menambahkan, bagi desa yang belum memiliki peta desa, saya mendorong dilaksanakan kerjasama pembuatan peta desa antara Pemerintah Desa dan Kementerian ATR/BPN.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011737046/ke-jombang-serahkan-belasan-sertifikat-menteri-atrbpn-hadi-tjahjanto-ingat-sang-ibu">Ke Jombang Serahkan Belasan Sertifikat, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Ingat Sang Ibu</a> Menurut Hadi Thahjanto, keuntungannya Desa dapat memanfaatkan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang untuk identifikasi potensi desa berbasis bidang. Konsep berbagi peta menawarkan solusi bagi pemenuhan kebutuhan peta desa untuk kepentingan pembangunan desa, sekaligus mendukung Program PTSL sehingga bisa terwujud Desa Lengkap. Menteri Hadi juga menuturkan, informasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan dari suksesnya program PTSL sendiri luar biasa. Pada tahun 2022 nilai ekonomi yang tercatat dari aktifitas Hak Tanggungan dan lain-lain mencapai angka 5.574 Trilliun Rupiah. Khusus untuk Kabupaten Jombang mencapai 1,76 trilliun Rupiah. Selain bertemu dengan Kepala-kepala Desa, Menteru Hadi juga membagikan sertipikat door to door langsung ke benerapa rumah warga, sekaligus mengecek kesesuaian dan ketepatam program PTSL di Kabupaten Jombang. Acara kunjungan kerja Menteri Hadi Tjahjanto ke Jombang juga didampingi oleh Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab dan Anggota Komisi IV DPR RI Ema Umiyyatul Chusnag dan segenap Forkompimda Kabupaten Jombang.

Program PTSL adalah program revolusioner dari Presiden. Untuk memberikan kepastian hukum kepada warga masyarakat soal surat tanah.

Menteri ATR/BPN Hadi Thahjanto sebut PTSL Sebagai Program Revolusioner

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berkas-dilimpahkan-penyuap-bupati-jombang-ini-segera-hadapi-sidang_m_201110.jpeg" alt="Penyuap Bupati Jombang Inna Silestyowati usai menjalani pemeriksaan" width="100%">
<figcaption>Penyuap Bupati Jombang Inna Silestyowati usai menjalani pemeriksaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara, barang bukti beserta tersangka Plt Kadis Kesehatan Pemkab Jombang, Inna Silestyowati, kepada pihak penuntut umum (tahap dua).&nbsp; "Penyidik hari ini (3/4) telah melimpahkan barang bukti dan tersangka Inna Silestyowati Plt Kadis Kesehatan Pemkab Jombang kepada penuntut umum atau tahap dua," ungkap juru bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/38636/bupati-jombang" target="_blank">Febri Diansyah</a>, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/4). Dengan dilimpahkannya berkas Inna ke penuntut umum, kata Febri, mulai hari ini penyuap Nyono ini akan dilakukan penahanan oleh penuntut umum selama 20 hari ke depan, di Rutan Klas IIA Perempuan Surabaya. Selain itu, perkaranya juga akan disidangkan di Surabaya. "Sehubungan dengan perkara Inna Silestyowati (IS) yang akan dilimpahkan ke PN Tipikor Surabaya," jelasnya. Dalam perkara ini, Febri menuturkan, pihaknya sudah memeriksa saksi untuk tersangka dari beberapa pihak, seperti : Asisten I Pemkab Jombang; Kepala BKKBN; Anggota DPRD Kabupaten Jombang Periode 2014 - 2019; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabup Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang; Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Jombang; Plt Kepala Puskesmas Pulorejo; , Kepala Puskesmas Bareng; Kepala Puskesmas Perak Kabupaten Jombang; Kepala Puskesmas Bandar Kedung Mulyo; Plt Kepala Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang; Pensiunan PNS Pemda Jombang; Direktur Rumah Sakit Rumah Sakit Jombang; Dokter Rumah Sakit Bedah Surya Darma Husada dan Teller Bank Jawa Timur Kabupaten Jombang. "Hingga tahapan penyidikan telah diperiksa total 29 saksi untuk tersangka Inna," tuturnya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Jombang periode 2013-2018, Nyono Suharli Wihandoko dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang, Inna Silestyowati sebagai tersangka. Keduanya menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait perizinan dan pengurusan pengisian jabatan di Pemerintahan Kabupaten Jombang. Penetapan tersangka keduanya merupakan hasil lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK, pada Sabtu (4/2) di tiga wilayah berbeda yakni; Jombang, Surabaya dan Solo. Dalam operasi itu, KPK mengamankan lima orang lain yakni Oisatin, Kepala Puskemas Perak yang juga Bendahara Paguyuban Puskesmas Jombang; Didi Rijadi Kepala Paguyuban Puskemas Jombang; Munir ajudan Nyono; serta S dan A yang merupakan keluarga Inna.

Berkas Dilimpahkan, Penyuap Bupati Jombang Ini Segera Hadapi Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/golkar-akan-kumpulkan-calon-kepala-daerah-pasca-ott-kpk_m_188949.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Subang Imas Aryumningsih terkait perizinan prinsip penggunaan lahan untuk perusahaan. Padahal, Imas akan meju kembali sebagai calon bupati. OTT yang menimpa Imas itu sekaligus menambah deretan kepala daerah dari Golkar yang bermasalah dengan kasus korupsi. Sebelumnya, Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko juga ditangkap akibat aksi suap-menyuap. Terkait hal tersebut, Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Jawa dan Kalimantan, Nusron Wahid mengatakan, sejauh ini sudah ada tiga kader Golkar yang terkena OTT pihak KPK menjelang Pilkada Serentak 2018. "OTT Subang ini berarti sudah ada tiga kader Partai Golkar yang terkena OTT," kata Nusron di Jakarta, Rabu (14/2). Selain Bupati Subang dan Jombang, sebelumnya, calon Wali Kota Cimahi petahana Atty Suharti Tochija juga ditangkap KPK pada akhir 2016 lalu. Nusron menambahkan, DPP akan segera mengumpulkan pasangan calon dari Partai Golkar yang maju di Pilkada 2018. Terutama paslon yang merupakan kader murni partai dan petahana. "Tujuannya, supaya tidak memanfaatkan momentum pilkada sebagai dalih korupsi," ujar Nusron. Nusron juga mengaskan, Partai Golkar tidak akan mentolelir terhadap tindakan kader yang korupsi. Menurutnya, alasan apa pun terkait korupsi yang dilakukan kader, tidak akan dibenarkan. "Kita tidak main-main dengan isu Golkar bersih. Kita serius ingin tampil dengan wajah yang bersih demi meraih kepercayaan masyarakat," pungkas Nusron.

Golkar Akan Kumpulkan Calon Kepala Daerah Pasca OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemendagri-dukung-bupati-jombang-mundur-zumi-zola-tak-masalah_m_186433.jpeg" alt="Bupati Jombang Nyono Suharli kjni mendekam di Rutan KPK karena kena OTT." width="100%">
<figcaption>Bupati Jombang Nyono Suharli kjni mendekam di Rutan KPK karena kena OTT.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Jombang Nyono Suharli, dipastikan mengundurkan diri dari jabatannya.&nbsp; Pasalnya politisi Golkar itu harus mendekam di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Dirjen Otonomi Daerah (Otda), Soni Sumarsosono, untuk mengisi kekosongan posisi Bupati Jombang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) hari ini. "Plt hari ini dikeluarkan Mendagri," ungkap Soni di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (5/2). Namun Soni enggan menjabarkan lebih dalam terkait status pemberhentian Bupati Jombang dilakukan secara hormat atau tidak hormat. Hal itu masih menjadi pembahasan di internal Kemendagri. Lebih lanjut Soni juga mengapresiasi langkah pengunduruan diri yang ditempuh Bupati Jombang. Menurutnya hal itu merupakan keputusan tepat. Selain itu Nyono juga telah memasuki Akhir Masa Jabatan (AMJ). "Itu lebih bagus, wong sebentar lagi AMJ, lebih baik mundur, supaya tanggungjawab politik sebagai ketua DPD Golkar dan Bupati. Itu bentuk pertanggungjawaban yang baik," lanjut Soni. Keputusan berbeda justru diambil tersangka korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Zumi Zola. Hingga saat ini ia masih tetap memegang jabatan sebagai Gubernur Jambi. Jika ditinjau secara hukum, Soni mengatakan bahwa Zumi tidak diharuskan mundur dari jabatannya, sekalipun telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemendagri akan menunjuk Plt apabila mantan pesinetron ini ditahan oleh KPK. "Tidak perlu mundur. Secara hukum tidak perlu harus mundur. Kecuali kalau OTT.&nbsp;Kalau tersangka ditahan langsung diganti PLT," imbuh Soni. Namun apabila Zumi mengajukan pengunduran diri senagai Gubernur Jambi, pihak Kemendagri menyatakan akan menerima dengan terbuka langkah tersebut. "Pandangan saya tak masalah," pungkas Soni.&nbsp;

Kemendagri Dukung Bupati Jombang Mundur, Zumi Zola Tak Masalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/meski-kena-ott-kpk-bupati-jombang-dipastikan-tetap-nyalon-lagi_m_186176.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK, La Ode M Syarief ketika memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih, Minggu (4/2). KPK resmi menetapkan Bupati Jombang beserta Plt Kepala Dinas Kesehatan setempat sebagai tersangka kasus suap." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK, La Ode M Syarief ketika memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih, Minggu (4/2). KPK resmi menetapkan Bupati Jombang beserta Plt Kepala Dinas Kesehatan setempat sebagai tersangka kasus suap.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada kepala daerah. Kini, Bupati Jombang berinisial NSW menjadi target operasi senyap lembaga anti rasuah. NSW yang juga kader Partai Golkar itu kabarnya akan kembali mencalonkan diri di pemilihan Bupati Jombang pada Pilkada serentak 2018 mendatang. Kondisi ini lantas membuat polemik baru terkait sikap partai besutan Soeharto itu ke depannya. Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Waksekjen) Partai Golkar, Ratu Dian mengatakan, pihaknya akan memutuskan nasib pencalonan NSW dalam pilbup Jombang sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Sebab, kata Ratu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, kepala daerah yang sudah terdaftar dan ditetapkan oleh KPU tidak dapat bisa ditarik kembali. Karena itu, pihaknya mengaku pasrah untuk menjalankan sesuai amanat konstitusi. "Tidak diganti, kalo terpilih baru diganti, dan apakah rakyat memilih dia atau tidak. Contoh Cimahi, dia TSK tetep pencalonannya tidak dicabut," kata Ratu saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (4/1). Oleh karena itu, Ratu menegaskan, pihaknya akan menunggu proses hukum kadernya itu sampai memiliki kekuatan hukum tetap. Untuk itu, saat ini pihaknya hanya dapat mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara Pemilu. "Jika sudah ada ketetapan dari KPK, maka PG pasti mengganti, selama belum ditetapkan (mengacu) oleh KPU," pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (3/2) malam. Kali ini, dalam operasi senyap tersebut, Tim Satgas Penindakan KPK menangkap Bupati Jombang berinisial NSW. Sesaat diperiksa di KPK, NSW beserta ajudannya yang juga ikut tertangkap basah oleh tim lembaga yang dinahkodai Agus Raharjo itu pun diam seribu bahasa. Hanya sedikit kata yang terlontar dari pemimpin kota santri itu. Dia berdalih permasalahan yang menimpanya itu bukanlah penangkapan. "Ini bukan penangkapan," ucap NSW sembari memasuki lobi gedung KPK. Dalam perjalanan memasuki gedung KPK, mereka juga terlihat tengah membawa koper dengan warna hitam digenggamannya.

Meski Kena OTT KPK, Bupati Jombang Dipastikan Tetap Nyalon Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kapolresta-solo-no-comment-soal-penangkapan-bupati-jombang_m_186059.jpeg" alt="Kapolresta Solo, Kombespol Ribut Hari Wibowo (kiri)" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Solo, Kombespol Ribut Hari Wibowo (kiri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beredar kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko dilakukan di Kota Solo. Hanya saja, jajaran kepolisian Polresta Solo tidak mengetahui terkait penangkapan Bupati Jombang tersebut.&nbsp; Ditemui JawaPos.com di sela-sela pengamanan pertandingan Piala Presiden di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (3/2) malam, Kapolresta Solo, Kombespol Ribut Hari Wibowo menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui adanya penangkapan tersebut. "Lhah kok tanyanya ke saya, tanyakan ke KPK langsung saja. Jangan tanya saya," kata Ribut.&nbsp; Lebih lanjut Ribut mengatakan, dirinya masih berkonsentrasi untuk pengamanan Piala Presiden yang berlangsung hingga sekitar pukul 21.30 WIB. Karena masih berada di Stadion Manahan, Ribut pun tidak mengetahui kabar tersebut. "Kan saya masih ngepam di sini," katanya. Ribut justru menyarankan agar para wartawan untuk bertanya langsung kepada KPK selaku penegak hukum yang menangkap <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/04/186057/ditangkap-kpk-begini-komentar-bupati-jombang" target="_blank">Bupati Jombang</a> tersebut.&nbsp;"Kalau soal itu (penangkapan) saya no comment saja," ucapnya sembari meninggalkan wartawan. Seperti diketahui, KPK baru saja melakukan OTT terhadap Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko (NSW). Selain mengamankan bupati, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti. Kini NSW dibawa ke kantor KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolresta Solo No Comment soal Penangkapan Bupati Jombang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/bupati-jombang-desak-pemerintah-pusat-benahi-jalan-rusak_m_108265.jpeg" alt="RUSAK: Jalan nasional di wilayah Jombang banyak dihiasi lubang." width="100%">
<figcaption>RUSAK: Jalan nasional di wilayah Jombang banyak dihiasi lubang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Meski sejumlah lubang di beberapa ruas sudah ditambal, kondisi sebagian besar jalan nasional yang melintasi Kabupaten Jombang makin parah. Tidak hanya membentuk lubang, tapi juga jeglongan karena saking luas dan dalamnya lubang jalan.  Misalnya yang terlihat di Jalan Raya Mojoagung&ndash;Peterongan. Masih saja ditemukan lubang menganga dengan garis tengah 2 meter dan kedalaman lebih dari 20 sentimeter sehingga memicu kecelakaan.  Salah satu kecelakaan terjadi di wilayah Mojoagung Minggu lalu (5/2). Seorang ibu dan anaknya yang masih balita terkapar setelah terjatuh dari motornya yang terjebak lubang jalan. Meski insiden itu tak sampai mengakibatkan kematian, anak balita tersebut terluka di hampir seluruh anggota badan. Mulai dahi, tangan, badan, hingga kaki.  Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko menyatakan bahwa Pemkab Jombang sudah maksimal dalam mendesak pemerintah pusat dan pemprov Jatim untuk segera membenahi jalan nasional yang berlubang tersebut. Namun, hingga saat ini respons pemerintah pusat belum maksimal.  &rsquo;&rsquo;Kami sudah usulkan ke pemerintah pusat, sudah kami layangkan surat juga, namun kami juga masih menunggu perbaikan. Jalan nasional bukan wewenang kabupaten, kami juga tidak ada hak untuk membangun,&rdquo; terang Nyono.  Bupati Nyono juga prihatin akan lambannya perbaikan jalan nasional itu. Gara-gara jalan nasional rusak, Pemkab Jombang ikut menanggung getahnya. &rsquo;&rsquo;Mungkin banyak dari orang Jombang yang belum tahu bahwa jalan itu ada wewenangnya masing-masing. Yang penting, jalan kabupaten sudah kami perbaiki semua. Jalan yang dilewati bus itu tanggung jawab pusat. Kalau ikut nambal, pemkab malah disalahkan,&rdquo; ujarnya.  Karena itu, bupati berharap pemerintah pusat dan Pemprov Jatim lebih peka lagi untuk melihat kondisi jalan yang kini sudah rusak sangat parah, terlebih yang melalui Kabupaten Jombang. &rsquo;&rsquo;Saya juga berharap, mari semua, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ayolah segera diperbaiki jalannya. Segera karena Pemkab Jombang sendiri juga sudah mulai bergerak. Kasihan juga rakyatnya tiap hari jadi korban kecelakaan gara-gara jalan berlubang,&rdquo; ucap dia.  Seperti diberitakan Jawa Pos Radar Jombang berkali-kali, di ruas jalan nasional yang melintasi Kabupaten Jombang sepanjang 42 km terdapat ribuan lubang menganga. Kondisi itu sangat dikeluhkan pengendara yang lewat. Tak sedikit pengendara yang terjerembap gara-gara lubang dan celaka. Sejak seminggu lalu, di beberapa lokasi sudah dilakukan perbaikan. Namun, sebagian besar lubang jalan belum disentuh perbaikan. (riz/nk/c11/ano)

Bupati Jombang Desak Pemerintah Pusat Benahi Jalan Rusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/2118_19060_blok-cepu.jpg" alt="Salah satu kilang minyak di Blok Cepu, Jawa Timur" width="100%">
<figcaption>Salah satu kilang minyak di Blok Cepu, Jawa Timur</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Setelah tiga bulan terseret, harga minyak mentah dunia dikabarkan mulai menggeliat. Sejak terpukul selama 10 pekan (fase penurunan terpanjang sejak 1986) ada harapan harga &quot;emas hitam&quot; masih akan terus melaju. Berdasarkan data yang dikutip dari monexnews.com harga tercatat naik hampir 12% sepanjang minggu lalu, yang merupakan persentase kenaikan mingguan terbesar sejak Maret 2009. Sentimen kenaikan juga disebabkan eskalasi ketegangan di Yaman, yang memperbesar kekhawatiran atas stabilitas di Timur Tengah. Sementara laporan Baker Hughes menunjukkan jumlah rig pengeboran minyak aktif hanya bertambah 1, namun jumlah total rig aktif mengalami penurunan. Harga minyak mentah dunia tercatat telah merosot sekitar sepertiga sejak Mei lalu dan masih kurang dari setengah nilai mereka pada tahun lalu sebagai dampak dari surplus pasokan yang signifikan dan lemahnya permintaan. Kekhawatiran atas ekonomi China turut memperburuk outlook permintaan minyak dalam beberapa pekan ke depan.(ham/JPG)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati jombang

Berita Terkini