<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/sekda-1-1380266291.jpg" alt="Sekda Kudus Revlisianto Subekti saat memberikan keterangan pers di ruang rapat Sekda Kudus, Senin (28/7). (Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sekda Kudus Revlisianto Subekti saat memberikan keterangan pers di ruang rapat Sekda Kudus, Senin (28/7). (Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Bupati Kudus Sam'ani Intakoris mengeluarkan surat keputusan (SK) pembebasan tugas sementara atas dua pejabat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH). Hal itu terkait kasus dugaan berkaraoke saat jam kerja serta bertikai memperebutkan pemandu karaoke.</p> <p>&rdquo;Kedua pejabat Dinas PKPLH Kudus itu, yakni berinisial AH dan EW per hari ini (28/7) dibebastugaskan sementara dari jabatan yang sebelumnya mereka emban,&rdquo; kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Revlisianto Subekti didampingi Inspektur Daerah Kudus Eko Djumartono dan Pelaksana tugas Asisten II Setda Kudus Dwi Agung Hartono seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Kudus, Senin (28/7).</p> <p>Dia mengungkapkan, SK Pembebastugasan sementara dikeluarkan setelah Inspektorat Kudus selesai melakukan pemeriksaan. Inspektorat memeriksa kedua pejabat di Dinas PKPLH Kudus serta satu orang pihak luar pemerintahan.</p> <p>Hasil dari pemeriksaan tersebut, kata dia, sudah meyakinkan tim pemeriksa bahwa ada fakta yang akan disampaikan kepada Bupati Kudus terkait peristiwa dugaan pelanggaran kedua aparatur sipil negara (ASN) tersebut. Termasuk tambahan keterangan dari satu orang yang bukan unsur ASN.</p> <p>&rdquo;Sehingga kami tidak perlu lagi meminta keterangan dari pihak lain karena dari video yang ada sudah cukup,&rdquo; ujar Revlisianto Subekti.</p> <p>Hasil dari pemeriksaan Inspektorat Kudus, selanjutnya diserahkan ke tim pembina disiplin kepegawaian untuk diambil keputusan keduanya akan diberikan sanksi atau tidak. Keputusan pembebasan sementara itu, dalam rangka memperlancar pemeriksaan oleh Tim Penegakan Disiplin ASN. Sedangkan untuk mengisi kekosongan, Bupati Kudus juga menunjuk pelaksana harian (Plh).</p> <p>Plh Kepala Dinas PKPLH dijabat Masyudi yang menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kemasyarakatan dan Plh Kepala UPTD Pengelola TPA Persampahan Dinas PKPLH dijabat Ristianto.</p> <p>Adapun keputusan sanksi terhadap keduanya, yakni AH dan EW akan diputuskan pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau Bupati Kudus Sam'ani Intakoris, maksimal tujuh hari sejak 28 Juli 2025 saat yang bersangkutan dipanggil untuk diperiksa Tim Penegakan Disiplin ASN hingga diputuskan ada tidaknya pelanggaran dan rekomendasi pemberian sanksi.</p> <p>&rdquo;Dalam memutuskan pemberian sanksi, didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,&rdquo; tandas Revlisianto Subekti.</p> 

Bupati Kudus keluarkan SK pembebasan tugas sementara atas dua pejabat Dinas PKPLH terkait kasus dugaan berkaraoke saat jam kerja

Dua Pejabat Dinas PKPLH Kudus Dicopot Sementara Buntut Pertikaian Berebut Pemandu Karaoke

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/IMG-20240212-WA0000-25067871.jpg" alt="Dirjen SDA PUPR bersama Bupati Kudus dan didampingi tim untuk berkoordinasi atasi banjir di Demak. / sumber : Radar Kudus" width="100%">
<figcaption>Dirjen SDA PUPR bersama Bupati Kudus dan didampingi tim untuk berkoordinasi atasi banjir di Demak. / sumber : Radar Kudus</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama jajarannya, ikut serta dalam mengatur strategi untuk mengatasi banjir di Demak, pada Minggu (11/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantaran air masih menggenangi Jalan Pantura menuju ke Kudus-Semarang, Bob Arthur Lambogia, selaku Dirjen SDA PUPR melakukan kunjungan ke lokasi banjir bersama para jajarannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan didampingi oleh Bupati Kudus, M. M. Hasan Chabibie, Bob Arthur mengatakan bahwa ada dua titik tanggul Sungai Wulan yang jebol.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tanggul jebol dengan lebar sekitar 10 meter dan 30 meter. Pengerjaan penutupan tanggul jebol teah dilakukan sejak Kamis (8/2) sore.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami upayakan agar genangan di Kecamatan Karangayar, Demak, segera surut. Ini disiapkan 12 pompa penyedot air," ujar Dirjen SDA PUPR, dikutip dari Radar Kudus (Jawa Pos Group).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menjelaskan bahwa sudah ada lima pompa yang beroperasi untuk menyedot air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lima pompa sudah beroperasi. Satu pompanya berkapasitas 500 liter per detik. Yang kami fokuskan mengurangi debit yang keluar dari jebolan tanggul tersebut," jelas Bob Arthur, dikutip dari Radar Kudus, pada Senin (12/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014150283/begini-proses-pemungutan-suara-untuk-tps-yang-terdampak-banjir-di-demak">Begini Proses Pemungutan Suara untuk TPS yang Terdampak Banjir di Demak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bob Arthur menyebut pengerjaan penambalan tanggul yang jebol tersebut terkendala oleh akses jalan untuk menuju ke titik tanggul jebol. Sebab harus melewati atas tanggul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian untuk material penutupan tanggul harus lewat air, sehingga harus menggunakan perahu dan ekskavator ambfibi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mengerjakan dengan hati-hati. Memperhatikan keselamatan pekerja, karena arusnya deras," katanya, dikutip dari Radar Kudus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Bob Arthur juga menyampaikan untuk antisipasi cuaca yang masih turun hujan, pihaknya akan mengebut pengerjaan penambalan tanggul dengan memilih alat berat yang telah disesuaikan dengan kapasitas tanggul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ekskavator amfibi ada dua unit dan ekskavator standar ada tiga unit. Untuk penambalan tanggul, kami perkirakan Senin (12/2) sudah selesai. Makanya, ini dikejar pengerjaannya 1x24 jam," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Bob Arthur, Kecamatan Karangayar memang biasa terendam banjir namun tidak terlalu tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tanggul jebol tersebut yang membuat diluar dugaanya, karena ini merupakan kejadian untuk pertama kalinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014146256/cuaca-ekstrem-di-demak-10-ribu-warga-terpaksa-mengungsi-karena-banjir">Cuaca Ekstrem di Demak, 10 Ribu Warga Terpaksa Mengungsi karena Banjir</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari pantauan yang dilakukan oleh tim Radar Kudus (Jawa Pos Group), tinggi genangan air sudah mulai surut di lokasi banjir kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyusutan ada sekitar 60 cm dari genangan yang sampai sekitar dua meter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melihat kondisi banjir di Kecamatan Karangayar, Demak, ini memunculkan langkah untuk antisipasi dari Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Jati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Telah disiapkan alat pompa air dengan kapasitas yang mampu menyedot air 500 liter perdetik, kemudian ada empat pompa air lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, kerja bakti untuk membersihkan aliran sungai juga telah dilaksanakan. Mengingat curh hujan diprediksi masih berthan hingga bulan Maret mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Camat Jati, Fiza Akbar menjelaskan, mitigasi siaga bencana tetap dilakukan agar terhindar dari banjir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014144376/banjir-di-kabupaten-demak-pertamina-berikan-bantuan-elpiji-dan-logistik-untuk-korban">Banjir di Kabupaten Demak, Pertamina Berikan Bantuan Elpiji dan Logistik untuk Korban</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alhamdulillah Dukuh Tanggulangin dan Dukuh Gendog, Desa Jati Wetan, yang rawan banjir kondisinya masih aman. Belum ada tanda-tanda kemasukan air," jelas Fiza, dikutip dari Radar Kudus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menuturnya bahwa pihaknya telah menyiapkan tim siaga bencana per desa yang rawan banjir. Disetiap harinya juga akan ada pemantauan dan laporan ke Kecamatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biasanya menginjak Januari sudah ada orang yang mengungsi. Tahun ini Kudus masih tergolong aman. Kami saat ini fokus membantu saudara kita yang berasal dari Demak, korban banjir akibat tanggul jebol," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div>

Atasi banjir Demak, Bob Arthur Lambogia, selaku Dirjen SDA PUPR melakukan kunjungan ke lokasi banjir bersama para jajarannya.

Ditjen SDA PUPR Ikut Serta Atasi Banjir di Demak dan Targetkan Penambalan Tanggul Cepat Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/menkes_kirim.jpg" alt="DARAH BARU: Menkes Budi Gunadi Sadikin (kanan) berbincang dengan Kepala Puskesmas Jati Ahmad Muhammad. Kemenkes mengirimkan 38 dokter dan 58 perawat karena 196 orang tenaga medis di Kudus positif Covid-19. (AKHMAD NAZARUDDIN LATHIEF/ANTARA)" width="100%">
<figcaption>DARAH BARU: Menkes Budi Gunadi Sadikin (kanan) berbincang dengan Kepala Puskesmas Jati Ahmad Muhammad. Kemenkes mengirimkan 38 dokter dan 58 perawat karena 196 orang tenaga medis di Kudus positif Covid-19. (AKHMAD NAZARUDDIN LATHIEF/ANTARA)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemkab Kudus memberlakukan kebijakan Sabtu dan Minggu di rumah saja kemarin (5/6) dan hari ini (6/6). Pada hari pertama pembatasan kegiatan masyarakat tersebut, aktivitas warga tetap normal.<br /> <br /> Berdasar pantauan wartawan <em>Jawa Pos Radar Kudus</em>, personel TNI-Polri menyemprotkan disinfektan di jalan-jalan utama Kudus serta tempat-tempat rawan kegiatan masyarakat di sejumlah kecamatan.<br /> <br /> Bupati Kudus Hartopo menyatakan, imbauan agar warga di rumah saja tidak dilakukan dengan menutup pusat-pusat perekonomian. Pihaknya hanya meminta masyarakat mengurangi aktivitas yang tidak mendesak di luar rumah. Warga juga diimbau memanfaatkan aplikasi pesan antar barang. ”Supermarket buka, warung, mal, dan restoran masih buka. Tapi khusus melayani <em>take away</em> saja,” katanya.<br /> <br /> Mengacu data sebaran Covid-19 di Kudus, pada Jumat (4/6) terdapat tambahan 193 kasus baru. Sedangkan pada Sabtu (5/6) terkonfirmasi positif 183 pasien. Total kasus aktif hingga Sabtu kemarin 1.626 pasien. Jumlah kasualitas mencapai 700 orang, sedangkan pasien yang sembuh 6.067 orang.<br /> <br /> Kemarin Menkes Budi Gunadi Sadikin juga memantau penanganan kasus Covid-19 di RSUD dr Loekmono dan Puskesmas Jati. Mendapati kekurangan dokter, Budi menjanjikan tambahan 38 dokter dan perawat dari Semarang. Kemenkes juga akan mengirim 30 unit ventilator, 50 ribu alat rapid test antigen, dan 50 ribu dosis vaksin.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/05/2021/akses-masuk-kudus-ditutup-sementara-tekan-covid-19/">Akses Masuk Kudus Ditutup Sementara Tekan Covid-19</a><br /> <br /> Meski demikian, Menkes menilai belum dibutuhkan rumah sakit darurat di Kudus. Alasannya, kapasitas tempat tidur rumah sakit masih mencukupi. Hanya tenaga medis dan pelayanan tes swab PCR yang masih belum sebanding dengan jumlah pasien. ”Kami telah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia,” ungkapnya.<br /> <br /> Bupati Hartopo juga menilai kondisi tempat tidur di rumah sakit masih aman. Terdapat 254 tempat tidur di RSUD dr Loekmono untuk pasien dengan gejala ringan, sedang, hingga berat. ”Masih aman, baru 60 persen kapasitas tempat tidur yang terisi,” jelasnya.

Menkes Budi Gunadi Sadikin Kirim Puluhan Dokter ke Kudus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/tamzil-1-1.jpg" alt="Bupati Nonaktif Kudus M.Tamzil berkonsultasi dengan penasihat hukumnya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin (6/4). I.C.Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Nonaktif Kudus M.Tamzil berkonsultasi dengan penasihat hukumnya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin (6/4). I.C.Senjaya/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Bupati Nonaktif Kudus M. Tamzil dijatuhi hukuman delapan (8) tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi berkaitan dengan mutasi jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten itu. Hukuman yang dijatuhkan Hakim Ketua Sulistyono dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, pada Senin (6/4), dua tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hakim juga mengharuskan terdakwa membayar denda sebesar Rp 250 juta yang jika tidak dibayar akan diganti kurungan selama 4 bulan.<br /> <br /> Hakim menyatakan, terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada dakwaan pertama, hakim menyatakan terdakwa terbukti menerima suap dari Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Shofian yang totalnya mencapai Rp 750 juta.<br /> <br /> Namun, menurut hakim, dari tiga kali pemberian suap tersebut, terdakwa terbukti hanya menikmati sebesar Rp 350 juta. ”Terdakwa hanya menerima penyerahan pertama dan kedua sebesar Rp 350 juta,” ujar Hakim Ketua Sulistyono seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Pada penyerahan ketiga saat OTT KPK pada Juli 2019, hakim menilai terdakwa tidak menerima uang suap tersebut karena hanya diperoleh barang bukti uang Rp 145 juta yang diamankan dari mantan staf khusus bupati Agoes Soeranto dan tidak diperoleh bukti uang lain pada saat penggeledahan.<br /> <br /> Adapun untuk dakwaan kedua, hakim menilai terdakwa terbukti menerima gratifikasi yang totalnya mencapai Rp 1,775 miliar. Hakim menilai tidak semua penerimaan suap oleh terdakwa sebagaimana dakwaan jaksa masuk dalam gratifikasi. Adapun gratifikasi yang diterima terdakwa langsung maupun tidak langsung tersebut berasal diperuntukkan bagi membayar kebutuhan pilkada terdakwa, THR yang berasal dari kepala dinas perhubungan, serta syukuran sejumlah pejabat yang dimutasi.<br /> <br /> Pemberian uang-uang tersebut tidak diterima langsung terdakwa, namun melalui staf khusus Agoes Soeranto dan ajudan Uka Wisnu Sejati. Namun, hakim menilai penerimaan uang tersebut atas sepengetahuan dan dilaporkan kepada terdakwa. ”Perbuatan terdakwa tersebut telah mencederai amanah sebagai kepala daerah. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya,” tutur Sulistyono.<br /> <br /> Dalam putusannya, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa yang pernah dihukum dalam kasus korupsi pada 2015 lalu itu. Hukuman tambahan yang dijatuhkan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 2,125 miliar. Selain itu, pengadilan juga mencabut hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun, terhitung setelah terdakwa selesai menjalani masa hukuman. Atas putusan tersebut, terdakwa M.Tamzil langsung menyatakan banding.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=k1Co1K41gcg<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=UYJRdGt6zBI<br /> <br /> <strong>https://www.youtube.com/watch?v=keJsMXr8yUM</strong><br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;

Terbukti Suap dan Gratifikasi, Bupati Kudus Dihukum 8 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPU.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Kudus Muhammad Tamzil pernah divonis satu tahun penjara terkait korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004-2005. Namun kini Tamzil kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap.<br /> <br /> Hukuman terhadap Tamzil yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi tidak membuat efek jera terhadap dirinya. Pakar hukum menyarankan agar terpidana korupsi dapat dicabut hak politik setelah menjalani pidana pokok.<br /> <br /> "Sebenarnya hukuman pidana itu tidak akan pernah menjerakan pelaku koruptor, itu adalah tindakan agar publik berpikir-pikir untuk tidak melakukan korupsi. Tindakan politik terhadap pejabat itu adalah jangan hanya pidana, tapi juga harus dihilangkan hak politiknya," kata Direktur Pusako Universitas Andalas, Feri Amsari saat dikonfirmasi, Senin (29/7).<br /> <br /> Feri menuturkan, pencabutan hak politik dilakukan agar para praktisi politik atau penyelenggara negara yang terjerat tindak pidana korupsi tidak lagi mencalonkan sebagai kepala daerah muapun legislator.<br /> <br /> "Sehingga tidak ada lagi yang mencalonkan. Karena demokrasi kita seperti ini. Semua kursi bisa di bayar," tegas Feri.<br /> <br /> Oleh karena itu, untuk mempertegas usulan ini perlu juga komitmen dari penyelenggara Pemilu untuk tidak meluluskan calon kepala daerah maupun legislator kembali menjadi kandidat. Hal ini agar mereka tidak mengulangi hal yang sama jika kembali duduk di posisi kepala daerah maupun legislator.<br /> <br /> "KPU-nya sudah mau, Bawaslu-nya tidak mau, putusan Bawaslu yang melarang. Penyelenggara Pemilu sendiri tidak kompak melindungi warga negara dari orang-orang yang pernah menjadi koruptor untuk tidak kembali terpilih," tukas Feri.<br /> <br /> Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan staf khususnya, Agus Soeranto, ternyata pernah sama-sama dihukum penjara. Keduanya menjalani hukuman penjara dalam dua kasus.<br /> <br /> Tamzil dipenjara karena terbukti bersalah melakukan korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2004, yang ditangani Kejaksaan Negeri Kudus. <br /> <br /> Tamzil divonis bersalah dengan hukum 1 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Tamzil dipenjara hingga akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lapas Kedungpane, Semarang, pada Desember 2015.<br /> <br /> Belum genap setahun menjabat Bupati Kudus periode 2018-2023, Tamzil ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (26/7). Tamzil pun ditetapkan sebagai tersangka dugaan terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019.<br /> <br /> Sebagai penerima, Tamzil dan staf khususnya, Agus Soeranto, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPU dan Bawaslu Diminta Kompak Cabut Hak Politik Penyelenggara Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Bupati-Kudus-Sabik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kudus Muhammad Tamzil sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah berjuluk kota Kretek itu. Kasus ini menjadi perhatian publik karena Tamzil sempat divonis satu tahun penjara karean perkara korupsi juga.<br /> <br /> Menariknya, Tamzil diduga menerima suap terkait proses pengisian jabatan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, kepala dinas kebudayaan dan pariwisata, kepala badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; serta kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil.<br /> <br /> Sebab perkara yang melibatkan Kepala Daerah terkait pengisian jabatan sering terjadi dan ditangani oleh KPK. Sebab jabatan kepala dinas sering diperjual belikan oleh setiap kepala daerah.<br /> <br /> "Penyelenggaraan pemerintahan di daerah memang banyak yang bermasalah. Posisi Kadis biasanya paling sering diperjualbelikan atau Kadisnya menjadi agen kepala daerah untuk kemudian memperoleh keuntungan tertentu. Ini yang perlu diperhatikan," kata Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (28/7).<br /> <br /> Karena itu Feri meminta agar KPK terlibat lebih dalam untuk membangun sistem pemerintah daerah. Jadi tidak ada lagi lelang jabatan. Karena cenderung menimbulkan suap.<br /> <br /> "Seharusnya kepala daerah dapat berperan aktif melakukan perancangan pemberantasan korupsi kepada KPK," imbuhnya.<br /> <br /> Seharusnya kepala daerah meminta pendapat kepada KPK dan PPATK untuk memastikan, si calon kadis ini 'bersih' atau 'kotor'.<br /> <br /> "Caranya calon kepala dinasnya diberikan saja kepada KPK atau PPATK apakah mereka memiliki harta kekayaan tidak wajar atau berpotensi terlibat dalam kasus korupsi," tutur Feri.<br /> <br /> Sebelumnya, Bupati Kudus Muhammad Tamzil meminta Staf Khusus Bupati Kudus Agus Soeranto, untuk mencarikan uang Rp 250 juta untuk pembayaran mobil Terrano miliknya. Stafsus pun berkoordinasi dengan ajudan Bupati Kudus Uka Wisnu Sejati terkait siapa yang akan dimintai uang.<br /> <br /> Kemudian ajudan Bupati teringat bahwa Sekretaris Dinas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Akhmad Sofyan sempat meminta agar membantu karirnya. Ajudan pun menemui Akhmad Sofyan dan menerangkan bahwa Bupati Tamzil tengah butuh uang Rp 250 juta.<br /> <br /> "Pada saat itu AHS (Akhmad Sofyan) menyatakan tidak sanggup untuk menyediakan Rp 250 juta," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konfrensi pers di Gedung KPK Jakarta, Sabtu (27/7).<br /> <br /> Namun tak berselang lama, Akhmad Sofyan pun menemui ajudan Bupati. Pada tanggal 26 Juli 2019, sekitar pukul 06.00 WIB, Akhmad Sofyan membawa uang Rp 250 juta dibungkus goodie bag berwarna biru ke rumah ajudan Bupati.<br /> <br /> Ajudan langsung membawa masuk uang tersebut dan mengambil Rp 25 juta yang dianggap sebagai jatahnya. Sisa uang kemudian dibawa ajudan Bupati dan diserahkan pada stafsus Bupati di pendopo Kabupaten Kudus.<br /> <br /> "ATO (stafsus) keluar membawa tas berisi uang dan menitipkan uang di dalam tas kepada (NOM) ajudan Bupati lainnya, disaksikan oleh UWS. ATO menyampaikan bahwa uang tersebut agar nantinya digunakan NOM untuk membayarkan mobil Terrano milik pak Bupati," terang Basaria.<br /> <br /> Atas perbuatannya, sebagai pihak yang diduga sebagai penerima suap, Tamzil dan Agus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> Sedangkan sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi suap, Akhmad Sofyan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Pusako Ingin Semua Kepala Dinas Dicek oleh KPK dan PPATK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Bupati-Kudus-Sabik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Senyum merekah terlihat jelas dari wajah Bupati Kudus Muhammad Tamzil setelah keluar dari gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/7). Rompi oranye yang menandakan dia sebagai tersangka sekaligus tahanan kasus korupsi kedua kalinya seolah tak membuatnya terpukul.<br /> <br /> Dia terlihat keluar pukul 16.30 WIB. Dia membawa tas kecil berwarna hitam yang dipegang di tangan kirinya. Dia didampingi beberapa orang petugas KPK. Situasi kontras terlihat ketika dua tersangka lain yang meninggalkan gedung KPK satu jam sebelumnya.<br /> <br /> Staf Khusus Bupati Agus Soeranto dan Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Ahkmad Sofyan tampak mengerutkan wajahnya. Saat menuju mobil tahanan mereka terus menunduk dan menghindari sorot kamera. Tak sepatah kata pun terucap dari mulut mereka meski diberondong pertanyaan oleh awak media.<br /> <br /> Berbeda dengan Tamzil, dia masih bersedia meladeni pertanyaan wartawan. Sejumlah pertanyaan yang dilontarkan dijawabnya sambil menebar senyum lebar. "Saya mengikuti proses hukum yang ada," kata Tamzil.<br /> <br /> Dia pun membantah telah menerima uang Rp 250 juta guna melunasi utang kendaraan pribadinya. Tamzil bahkan menampik menyuruh staf khususnya untuk meminta mahar tersebut kepada Sofyan guna memuluskan karir.<br /> <br /> "Yang jelas dana itu tidak ada di saya. Itu stafsus saya. Saya enggak perintah," ucapnya.<br /> <br /> Sementara itu, terkait pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK, Tamzil tak banyak komentar. Dia menyampaikan interogasi hanya berkutat kepada peristiwa OTT kemarin.<br /> <br /> Di sisi lain, terkait statusnya sebagai residivis bisa dikenakan tuntutan mati, Tamzil tak banyak menanggapi. "Saya kira mengikuti prosedur," paparnya.<br /> <br /> Dalam kesempatan tersebut dia juga sempat menjelaskan terkait korupsi dana sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2004 yang menyeret namanya juga. Dia menyebut kasus itu tak menimbulkan kerugian negara. "Karena saya hanya salah prosedur," tambahnya.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Bupati-Kudus-1-Sabik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  <em>Bupati Kudus, Muhammad Tamzil, tersenyum saat keluar dari Gedung KPK, Sabtu (27/7) sore WIB</em><br /> <br /> Untuk itu, guna menyelesaikan perkara tersebut, Tamzil mengatakan akan menyiapkan pengacara sebagai bantuan hukum. Sampai saat ini belum diketahui pasti lokasi tempat ketiganya ditahan. Pihak KPK belum memberikan keterangan terkait hal tersebut.<br /> <br /> Sebelumnya, pertemuan Tamzil dengan beberapa tamu di pendopo pemkab mendadak dihentikan kemarin. Staf khusus bupati meminta semua tamu meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, tersiar kabar bahwa bupati terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Tamzil diduga terlibat dalam jual beli jabatan di Pemkab Kudus.<br /> <br /> Radar Kudus (Jawa Pos Group) melaporkan, mobil rombongan KPK masuk kompleks pendopo Kabupaten Kudus sekitar pukul 09.00. Setelah salat Jumat, beberapa anggota KPK menyegel tiga tempat. Yaitu, rumah dinas bupati, ruang kerja staf khusus, dan ruang kerja Sekda.<br /> <br /> Total tujuh orang diamankan dalam kasus tersebut. Mereka adalah Bupati Kudus Muhammad Tamzil; Staf Khusus Bupati Kudus, Agus Soeranto (ATO); Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan (AHS); Staf DPPKAD Kabupaten Kudus, Subkhan (SB); Ajudan Bupati Kabupaten Kudus, Uka Wisnu Sejati (UWA); Ajudan Bupati, Norman (NOM); Calon Kepala DPPKAD, Catur Widianto.<br /> <br /> Adanya OTT itu dibenarkan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Dari informasi sementara yang diperoleh tim di lapangan, Tamzil diduga terlibat dalam transaksi suap yang berkaitan dengan pengisian jabatan di Kudus. “(Salah seorang pejabat daerah yang diamankan, Red) calon kepala dinas setempat (diduga pemberi suap),” kata Basaria saat dimintai konfirmasi oleh JawaPos.com.

Berbalut Rompi Tahanan KPK, Bupati Kudus Tebar Senyuman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Basaria-Pandjaitan-OTT-KUDUS_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) bersama penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang senilai Rp170 juta hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019 saat konferensi pe" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) bersama penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang senilai Rp170 juta hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019 saat konferensi pe</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sebanyak tujuh orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tiga di antaranya saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan sisanya masih sebatas saksi.<br /> <br /> "KPK menetapkan tiga orang tersangka sejalan dengan peningkatan status penanganan perkara ke penyidikan, yaitu sebagai penerima (suap) yakni MTZ dan ATO, serta sebagai pemberi (suap) ASN," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/7).<br /> <br /> Mereka yang ditetapkan tersangka adalah Bupati Kudus Muhammad Tamzil (MTZ), Staf Khusus Bupati Agus Soeranto (ATO), dan Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Ahkmad Sofyan (ASN).<br /> <br /> Peningkatan status hukum ini ditetapkan setelah dilakukannya pemeriksaan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara. KPK kemudian menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019.<br /> <br /> Dari kegiatan tangkap tangan ini, petugas turut melakukan penyitaan barang bukti uang tunai sebesar Rp 170 juta. Terhadap MTZ dan ATO sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> Sementara terhadap ASN selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> Fakta menarik lainnya dalam kasus ini yaitu Tamzil dan Agoes merupakan residivis kasus korupsi. Mereka pernah menjadi narapida korupsi kasus berbeda.<br /> <br /> Tamzil terlibat korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004. Pada saat itu dia berstatus sebagai Bupati Kudus periode 2003-2008.<br /> <br /> Tamzil divonis bersalah dengan hukum 1 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lapas Kedungpane, Semarang pada Desember 2015.<br /> <br /> Pada saat Tamzil menjalani hukuman di lapas Kedungpane, dia kembali bertemu dengan Agoes yang juga sedang menjalani hukuman dalam kasus berbeda. Setelah bebas, Tamzil berlaga di Pilkada 2018 dan kembali mendapatkan jabatan Bupati Kudus.<br /> <br /> Saat dilantik menjadi Bupati, Tamzil mengangkat Agoes sebagai staf khusus Bupati. "Kalau sudah berulang kali (korupsi) bisa nanti tuntutannya sampai dengan hukuman mati. Tapi, nanti putusannya masih dalam pengembangan. Terus, nanti akan kami umumkan setelah ini," ungkap Basaria.<br /> <br /> Dengan terjadinya peristiwa ini, KPK mengingatkan agar pada Pilkada 2020 mendatang, supaya para pemilih lebih cerdas menilai rekam jejak calon pemimpinnya. Sehingga, tidak lagi ada mantan napi korupsi yang terpilih kembali sebagai kepala daerah.<br /> <br /> "Kasus ini juga sekaligus menjadi pelajaran bagi parpol dan masyarakat bahwa penting untuk menelusuri rekam jejak calon kepala daerah. Jangan pernah lagi memberikan kesempatan kepada koruptor untuk dipilih," pungkas Basaria.

Residivis Korupsi, Bupati Tamzil Bisa Dituntut Hukuman Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_OTT-BUPATI-KUDUS_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Bupati Kudus Muhammad Tamzil (MTZ) terkena OTT KPK. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kudus Muhammad Tamzil (MTZ) terkena OTT KPK. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Satu per satu fakta kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mulai terkuak. Bupati Kudus Muhammad Tamzil (MTZ) ternyata akan menggunakan uang suap tersebut guna melunasi hutang mobil pribadinya.<br /> <br /> "Kasus ini diawali dengan pembicaraan Bupati Kudus MTZ yang meminta kepada Staf Khusus Bupati, ATO (Agoes Soeranto) untuk mencarikan uang sebesar Rp 250 juta untuk kepentingan pembayaran hutang pribadinya," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/7).<br /> <br /> Agoes lantas menyampaikan permintaan tersebut kepada salah satu ajudan Tamzil Uka Wisnu Sejati (UWS). Selanjutnya mereka berdiskusi bersama untuk menentukan siapa yang akan dimintakan uang. Uka teringat pada saat diangkat menjadi ajudan setelah Tamzil dilantik. Bahwa Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Akhmad Sofyan (AHS) pernah mengatakan minta dibantu untuk karirnya.<br /> <br /> "UWS kemudian menanyakan kepada AHS apakah jadi mau dibantu terkait karir dia dan istrinya. UWS menyampaikan bahwa Pak Bupati sedang butuh uang Rp 250 juta," lanjut Basaria.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_OTT-BUPATI-KUDUS_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  Bupati Kudus Muhammad Tamzil (MTZ) terkena OTT KPK. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)<br /> <br /> Saat itu Sofyan tak menyanggupi bila diminta menyediakan Rp 250 juta. Namun, setelah beberapa waktu Sofyan kembali menghubungi Uka dan menyampaikan akan datang ke rumahnya dengan membawa uang tersebut.<br /> <br /> Uang Rp 250 juta dibawa Sofyan pada Jumat (26/7) sekitar pukul 06.00 WIB, dibungkus dengan goodie bag berwarna biru. "UWS kemudian membawa masuk uang ke rumahnya tanpa menghitung lagi jumlahnya dan mengambil Rp 25 juta yang dianggap sebagai jatahnya," imbuh Basaria.<br /> <br /> Sisa uang kemudian dibawa Uka dan diserahkan pada Staf Khusus Bupati, Agus Soeranto ATO di pendepo Kabupaten Kudus. Pertemuan mereka terjadinya di sekitar ruang ajudan. Uang kemudian dibawa ke ruang kerja Bupati. Dan Agoes keluar membawa tas berisi uang selanjutnya dititipkan ke ajudan Bupati, Norman (NOM) dengan disaksikan oleh Uka.<br /> <br /> "ATO menyampaikan bahwa uang tersebut agar nantinya digunakan NOM untuk membayarkan mobil Terrano milik pak Bupati, dan minta NOM membuatkan kwitansi serta mengambil BPKB-nya," pungkas Basaria.<br /> <br /> Setelah transaksi terjadi, Agoes langsung diamankan di rumah dinasnya yang masih disekitar komplek pendapa. Darinya petugas menyita uang tunai senilai Rp 170 juta.<br /> <br /> Sebelumnya, Pertemuan Bupati Kudus M. Tamzil dengan beberapa tamu di pendapa pemkab mendadak dihentikan kemarin. Staf khusus bupati meminta semua tamu meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, tersiar kabar bahwa bupati terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tamzil diduga terlibat dalam jual beli jabatan di Pemkab Kudus.<br /> <br /> <em>Jawa Pos Radar Kudus</em> melaporkan, mobil rombongan KPK masuk kompleks pendapa Kabupaten Kudus sekitar pukul 09.00. Setelah salat Jumat, beberapa anggota KPK menyegel tiga tempat. Yaitu, rumah dinas bupati, ruang kerja staf khusus, dan ruang kerja Sekda.<br /> <br /> Total tujuh orang (sebelumnya ditulis 9) diamankan dalam kasus ini. Mereka adalah Bupati Kudus Muhammad Tamzil; Staff Khusus Bupati Kudus, Agus Soeranto (ATO); Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan (AHS); Staff DPPKAD Kabupaten Kudus, Subkhan (SB); Ajudan Bupati Kabupaten Kudus, Uka Wisnu Sejati (UWA); Ajudan Bupati, Norman (NOM); Calon Kepala DPPKAD, Catur Widianto.<br /> <br /> Adanya OTT itu dibenarkan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Dari informasi sementara yang diperoleh tim di lapangan, Tamzil diduga terlibat dalam transaksi suap yang berkaitan dengan pengisian jabatan di Kudus. “(Salah seorang pejabat daerah yang diamankan, Red) calon kepala dinas setempat (diduga pemberi suap),” kata Basaria saat dimintai konfirmasi oleh <em>Jawa Pos.</em>

Uang Suap Bupati Kudus Untuk Bayar Utang Mobil Pribadi Rp 250 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kpk-temukan-cap-jempol-di-ratusan-ribu-amplop-miliki-bowo_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan tiga penyidik lembaga antirasuah saat memamerkan barang bukti suap milik politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan tiga penyidik lembaga antirasuah saat memamerkan barang bukti suap milik politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Bupati Kudus, Muhammad Tamzil ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dia diamankan bersama delapan orang lainnya karena diduga terlibat suap pengisian jabatan.<br /> <br /> Tamzil diketahui belum lama menjabat sebagai Bupati. Dia baru dilantik pada September 2018 lalu bersama wakilnya, Hartopo. Harta yang dimiliki Tamzil dan terakhir kali dilaporkan tercatat hampir Rp 1 miliar.<br /> <br /> Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tertanggal 17 Januari 2018 yang diambil dari https://elhkpn.kpk.go.id, total kekayaan Tamzil berjumlah Rp 912.991.616.<br /> <br /> Jumlah tersebut terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Tanah dan bangunan seluas 227 meter persegi dan seluas 230 meter persegi di Kota Semarang yang didapatkan dari hasil sendiri senilai Rp 633.071.000.<br /> <br /> Sementara aset bergerak yang dimiliki, antara lain alat transportasi berupa mobil merek Nissan Termo yang didapatkan dari hasil sendiri senilai Rp 270 juta. Dia juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp 9.920.616. Serta tidak tercatat memiliki surat berharga dan utang.<br /> <br /> Sebelumnya, KPK kembali melakukan OTT sejak Jumat (26/7) siang. Giat kali ini menyasar wilayah Kudus, Jawa Tengah. Hasilnya sejumlah pihak diamankan petugas karena diduga melanggar pidana.<br /> <br /> "Kami menerima Informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi, dan setelah dilakukan pengecekan di lapangan terhadap bukti-bukti awal sehingga KPK segera melakukan tindakan cepat," ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat dihubungi, Jumat (26/7).<br /> <br /> Dari hasil operasi senyap kali ini, KPK mengamankan sembilan orang. Mereka terdiri dari Bupati Kudus Muhammad Tamzil, staf dan ajudan Bupati Kudus, serta calon kepala dinas.<br /> <br /> Basaria menyampaikan, OTT ini diduga terkait pemberian suap pengisian jabatan di Kabupaten Kudus. Namun, secara pastinya belum dapat disampaikan karena masih dalam proses pendalaman. Dalam operasi kali ini, petugas juga mengamankan sejumlah uang yang diduga digunakan untuk transaksi suap.

Ditangkap KPK, Segini Jumlah Kekayaan Bupati Kudus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati kudus

Berita Terkini