<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pasca-ditahan-bupati-dan-kajari-pamekasan-jalani-pemeriksaan-perdana_m_149741.jpeg" alt="Bupati Pamekasan, Achmad Syafii,ketika akan dimasukkan ke dalam rumah tahanan, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Bupati Pamekasan, Achmad Syafii,ketika akan dimasukkan ke dalam rumah tahanan, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya menjalani pemeriksaan perdana pasca ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 Agustus 2017. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara dugaan penyelewengan dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.&nbsp; Achmad Syafii dan Rudi Indra Prasetya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 2 Agustus lalu. KPK kemudian menetapkan keduanya sebagai tersangka.&nbsp; "Bupati Pamekasan Achmad Syafii diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RUD (Rudi Indra). Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASY (Achmad Syafii)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (9/8).&nbsp; Selain itu, KPK juga memanggil Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, Noer Salehuddin dan Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Sutjipto Utomo sebagai saksi untuk tersangka Agus Mulyadi. Lebih lanjut, penyidik juga memanggil Kepala Desa Dasok Agus Mulyadi sebagai saksi untuk tersangka Achmad Syafii.&nbsp; Dalam kasus ini, para pejabat di Pemerintah Kabupaten Pamekasan diduga menyuap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sebesar Rp 250 juta. Suap tersebut diduga untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam perkara tindak pidana korupsi proyek infrastruktur senilai Rp 100 juta, yang menggunakan dana desa. Sucipto, Agus Mulyadi, Noor dan Achmad Syafii yang diduga sebagai pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara itu, Rudi Indra Prasetya yang diduga penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasca Ditahan, Bupati dan Kajari Pamekasan Jalani Pemeriksaan Perdana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-kata-jokowi-soal-kasus-dana-desa-di-pamekasan-yang-dikorupsi_m_148674.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat memberikan sambutan di acara Rapimnas Partai Hanura ke -1 di Bali, Jumat (4/8)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat memberikan sambutan di acara Rapimnas Partai Hanura ke -1 di Bali, Jumat (4/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus korupsi dana desa di Pamekasan, Madura, Jawa Timur memantik perhatian Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan bahwa sejak awal diluncurkan, uang yang dikucurkan untuk desa itu jumlah sangat besar.Yakni Rp 20 triliun. Sementara setahun setelahnya, ditingkatkan menjadi Rp 47 triliun dan kini berada pada angka Rp 60 triliun. "Artinya, total dalam tiga tahun ini sudah 127 triliun. Apa yang kita harapkan dari dana desa ini? Ada perputaran uang dari dana desa, ada perputaran uang di bawah, ada perputaran uang di desa, sehingga apa? Daya beli rakyat di desa semakin naik," jelas Jokowi usai menghadiri Rapimnas I Partai Hanura di The Stone Hotel, Bali, Jumat (4/8). Adapun dana desa merupakan salah satu program pemerintah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Karena jumlah besar yang dikucurkan pemerintah pusat, pengawasannya pun kata Jokowi harus dilakukan secara terus menerus. Semua pihak tentu berharap agar uang yang pada dasarnya dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat itu tidak disalahgunakan. "Saya selalu sampaikan bahwa manajemen dana desa itu harus betul-betul direncanakan dengan baik, diorganisasi yang baik. Ada pendampingan, dilaksanakan, tetapi juga harus ada pengawasan, controlling, pemeriksaan, yang terus menerus. Karena ini terkait uang yang besar sekali," tukansya. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait dugaan kasus suap menyuap terkait pengurusan kasus dana desa. Penetapan tersangka ini sebagai tindak lanjut atas penangkapan lima orang tersangka dan beberapa pihak lain pada Rabu (2/8) kemarin, karena diduga melakukan tindak pidana suap menyuap. Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan, kelima tersangka tersebut adalah Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, Kajari&lrm; Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Inspektur Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi, dan Kabag Administrasi Pamekasan Noer Solehhoddin.

Ini Kata Jokowi Soal Kasus Dana Desa di Pamekasan yang Dikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/usai-ditetapkan-tersangka-bupati-dan-kajari-pamekasan-ditahan_m_148549.jpeg" alt="Bupati Pamekasan Achmad Syafii saat akan dimasukan ke rumah tahanan, Kamis (3/8)." width="100%">
<figcaption>Bupati Pamekasan Achmad Syafii saat akan dimasukan ke rumah tahanan, Kamis (3/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan lima tersangka dugaan suap terkait penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Pamekasan, Jawa Timur. Termasuk, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya.&nbsp; Penahanan dilakukan setelah kelima tersangka menjalani pemeriksaan intensif lebih dari 1x24 jam di KPK, pasca operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (2/8) kemarin.&nbsp; Para tersangka satu persatu keluar dari gedung KPK sejak pukul 17.00 WIB mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Yang pertama keluar adalah Kabag Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noor Solehoodin. Disusul Kepala Desa Dasook, Agus Mulyadi. Kemudian Inspektur Pemerintah Kabupaten Pamekasan Sucipto Utomo.&nbsp; Sementara Bupati Pamekasan Achmad Syafii keluar pukul 18.25 WIB. Disusul Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya.&nbsp; "Para tersangka ditahan 20 hari pertama," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (3/8). Febri mengatakan, penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Untuk Noor Solehoodin ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, Inspektur Pemerintah Kabupaten Pamekasan Sucipto Utomo dan Kades Dasook Agus Mulyadi ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Sementara untuk Bupati Pamekasan Achmad Syafii ditahan di Rutan KPK, dan Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya ditahan di Rutan Cipinang. Dalam kasus ini, para pejabat di Pemerintah Kabupaten Pamekasan diduga menyuap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sebesar Rp 250 juta. Suap tersebut diduga untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam perkara tindak pidana korupsi proyek infrastruktur. Proyek senilai Rp 100 juta tersebut menggunakan dana desa. Atas perbuatannya sebagai pemberi suap, Sucipto, Agus Mulyadi, Noor dan Achmad Syafii disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara itu, Rudi Indra Prasetya yang diduga penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usai Ditetapkan Tersangka, Bupati dan Kajari Pamekasan Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/mendagri-kecewa-dua-inspektorat-terlibat-kasus-suap-dana-desa_m_148488.jpeg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inspektorat Pamekasan yang seharusnya mengawasi agar tidak ada anggaran diselewengkan oleh pihak pemerintah daerah (Pemda). Namun ini malah ikut serta memberi uang suap kepada&nbsp;Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudi Indra Prasetya&lrm;, untuk menyelesaikan perkara dana desa yang ditangani pihak kejaksaan. Menanggapi adanya kasus ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku pasrah atas ditetapkannya dua inspektorat,&nbsp;yakni Inspektur Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo dan Inspektur Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin sebagai tersangka oleh KPK. "Padahal tugas inspektorat daerah mengawasi, kalau inspektotat terlibat mau apa lagi. Silahkan KPK memprosesnya," ujar Tjahjo saat ditemui di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Jakarta, Kamis (3/8). Tjahjo juga mengeluhkan, suap itu dilakukan dengan kepala perangkat daerah. Sehingga Tjahjo menilai ulah mereka sangat memprihatinkan dan tidak bisa dijadikan contoh bagi masyarakat. "Kalau sampai ada kongkalikong antara kepala daerah, kepala desa dengan oknum kejaksaan dan oknum inspektorat ya sudah parah itu," katanya. &lrm;Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan, dua pejabat pemerintahan &lrm;daerah yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengamanan perkara penyimpangan dana desa, yakni Inspektur Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo dan Inspektur Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin&nbsp;tindakannya sangat tidak terpuji. Bagaimana tidak, dua pejabat pemerintahan daerah yang seharusnya menjadi pengawas, malah ikut berperan serta ambil bagian proses penyuapan. "Yang disesalkan seharusnya inspektur itu jadi pengawas di internal. Tapi pengawas internal ini jadi mata rantai proses suap m&lrm;enyuap ini," keluhnya &lrm;Menurut Laode, terlibatnya dua pejabat pemerintahan daerah itu berawal dari adanya&nbsp;laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap &lrm;Kejari Pamekasan mengenai dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Desa Dassokan Agus Mulyadi dalam penggunaan dana desa untuk proyek pembangunan di desa senilai Rp 100 juta.&nbsp; Sehingga laporan tersebut akhinya ditindaklanjuti Kejari dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Merasa takut akan menjadi tersangka dalam kasus tersebut, akhirnya Agus pun mengadukan ke Sutjipto Utomo dan Noer Solehhoddin. Dalam pembicaraan tersebut, akhirnya diputuskan untuk melibatkan Bupati Pamekasan Achmad Syafii. Komunikasi pun terus berjalan sampai pad&lrm;a akhirnya adanya satu keputusan bahwa Achmad menyuruh Sutjipto dan Noer merayu&nbsp;Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudy Indra Prasetya&nbsp;untuk tidak menindaklanjuti perkara tersebut.&nbsp; Achmad kata Laode, takut apabila kasus tersebut sampai diusut oleh Kejari maka&nbsp;alokasi dana desa dari pemerintah pusat untuk Pamekasan akan dihentikan. Alhasil bertemulah Sutjipto, Noer dan Agus dengan Rudy. Dalam pertemuan tersebut tiga orang itu merayu supaya Rudy tidak mengusut kasus itu. Lantas Rudy pun meminta imbalan apabila kasus itu tidak diusut. Dia pun mematok harga Rp 250 juta. Dengan harga yang dinilai terlalu tinggi tersebut, Achmad pun menyuruh kembali S&lrm;ujipto, Noer dan Agus merayu Rudy untuk bisa melakukan negosiasi mengenai besaran harga yang telah ditetapkan oleh Rudy. Namun sayangnya&nbsp;Rudy pun tidak bergeming tetap pada keputusannya apabila kasus itu tidak berlanjut maka harus ada uang Rp 250 juta. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sutjipto, Agus Mulyadi dan Noer Solehhoddin ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp; Sementara Achmad Syafii juga telah ditetapkan tersangka. Dia tutur Laode, diduga menganjurkan pemberian suap ini dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan untuk Rudy melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor, karena diduga menerima suap.

Mendagri Kecewa Dua Inspektorat Terlibat Kasus Suap Dana Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/bupati-pamekasan-tersangka-suap-ini-reaksi-mendagri-tjahjo-kumolo_m_148475.jpeg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &lrm;Bupati Pamekasan, Achmad Syafii&nbsp;diduga melakukan suap terhadap&nbsp;Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, dalam kasus dana desa. Atas perbuatannya, Achmad pun telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Menanggapi adanya penetapan tersangka tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan tidak tahu harus berbuat apa lagi terhadap kepala daerah yang nakal. Pasalnya sudah berulang kali dirinya mengingatkan kepada kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan korupsi dan suap. Apabalagi yang berkaitan dengan anggaran. "Mengenai OTT ya sudah bagaimana lagi, sudah saya ingatkan sejak awal area rawan korupsi untuk hati-hati. Karena KPK sudah masuk di seluruh lini," ujar Tjahjo saat ditemui di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Jakarta, Kamis (3/8). Saat ini ungkap Tjahjo, dirinya juga masih menunggu keputusan KPK apakah akan dilakukan penahanan terhadap Bupati Pamekasan Rudi Indra Prasetya atau tidak. Apabila dilakukan penahanan maka Tjahjo akan langsung memberhentikannya. &lrm;"Jadi masih menunggu pernyataan resmi dari KPK," katanya. &lrm;Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Muhammad Laode Syarif mengaku pihaknya telah menetapkan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya sebagai tersangka. Selain keduanya, KPK juga menetapkan Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sucipto Utomo, Kepala Desa Dasuk Agus Mulyadi dan&nbsp;Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin sebagai tersangka. Dalam kasus ini, para pejabat di Pemerintah Kabupaten Pamekasan diduga menyuap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra sebesar Rp 250 juta. Suap tersebut diduga untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam perkara tindak pidana korupsi proyek infrastruktur senilai Rp 100 juta.

Bupati Pamekasan Tersangka Suap, Ini Reaksi Mendagri Tjahjo Kumolo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-kronologi-ott-bupati-pamekasan-terkait-kasus-suap-dana-desa_m_148376.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Laode Syarif saat menjabarkan kronologi OTT Bupati Pamekasan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode Syarif saat menjabarkan kronologi OTT Bupati Pamekasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam kasus suap dugaan perkara korupsi dana desa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima orang tersangka salah satunya adalah Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii.&nbsp; Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, kronologi terjadinya kasus berawal dari adanya laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Kejari Pamekasan mengenai dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Desa Dassokan Agus Mulyadi, terkait penggunaan dana desa untuk proyek pengadaan di desa tersebut senilai Rp 100 juta. Merespon laporan itu, KPK langsung melakukan pengintaian yang dilanjutkan dengan operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus tersebut, pada Rabu pagi (2/8) di Kabuppaten Pamekasan, Jawa Timur. Dituturkan Laode Syarif, awalnya, sekira pukul&nbsp;07.14 WIB&lrm;, Satgas KPK mengamankan empat orang yakni, Inspektur di Inspektorat Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudy Indra, Prasetya,&nbsp;Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan, Noer Solehhoddin, dan seorang supir di rumah dinas Rudy Indra, di daerah Pamekasan. Laode menduga, pada saat itu terjadi penyerahan uang senilai Rp 250 juta dari Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi, dan Noer Solehhoddin melalu&lrm;I Sutjipto Utomo kepada Kepala Kajari Rudy Indra di &nbsp;rumah dinas tersebut. Selanjutnya, sekira pada pukul 07.49 WIB Satgas KPK juga mengamankan dua orang lainnya yakni Kasie Intel Kejari Pamekasan Sugeng, dan Kasipidsus Kejari Pamekasan Eka Hermawan di kantor Kejari Pamekasan. "Berikutnya, berturut-turut Satgas kembali mengamankan Kades Agus Mulyadi dirumahnya serta M Ridwan selaku Ketua Persatuan Kepala Desa di Desa Mepper, pada pukul 08.55 WIB," katanya,&rdquo; ujar Laode Syarif dalam konfrensi pers di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta, Rabu (2/8). Satgas juga kembali mendatangi kantor Kejari dan mengamankan seorang staf di Kejari Pamekasan, Indra Permana. Selanjutnya, berdasarkan keterangan KPK pun bergerak untuk mengamankan tim Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii.&nbsp; &ldquo;Saat itu tanpa adanya perlawanan Ahmad Syafii ditangkap di Pendopo Kabupaten Pamekasan,&rdquo; imbuhnya. Selanjutnya, terhadap 10 orang tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Mapolda Jawa Timur.&nbsp; Sebelumnya, usai dilakukan pemeriksaan awal dan gelar perkara, KPK pun resmi menetapkan lima orang tersangka terkait kasus dugaan suap terkait pengamanan perkara penyimpangan dana desa yang tengah diselidiki oleh Kejari Pamekasan, Jawa Timur. &lrm;Kelima orang yang telah resmi ditetapkan tersangka tersebut yakni, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudy Indra, Bupati Pamekasan,&lrm; Achmad Syafii; Inspektur Pemkab Pamekasan, Sutjipto Utomo, &lrm;Kepala Desa (Kades) Dassok, Madura, Agus Mulyadi, serta Kabag Administrasi Inspektorat Pamekasan, Noer Solehhoddin.&nbsp; Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sutjipto, Agus Mulyadi dan Noer Solehhoddin ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp; Sementara Achmad Syafii yang diduga menganjurkan pemberian suap ini dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangan Rudy yang menjadi tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor.

Ini Kronologi OTT Bupati Pamekasan Terkait Kasus Suap Dana Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kena-ott-kpk-bupati-pamekasan-akhirnya-menyandang-status-tersangka_m_148334.jpeg" alt="Bupati Pamekasan, Achmad Syafii" width="100%">
<figcaption>Bupati Pamekasan, Achmad Syafii</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Hingga saat ini sebelas orang hasil Operasi Tangkap Tangan KPK di Pamekasan masih diperiksa di Gedung Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Mapolda Jatim. Pemeriksaan berlangsung sejak sore hari. Salah seorang yang turut dibawa ke Surabaya adalah Bupati Pamekasan Achmad Syafii yang kini resmi menyandang status tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Desa Dasop yang menggunakan dana desa senilai Rp 100 Juta. "KPK sudah menetapak lima tersanga di kasus itu," ujar Wakil Ketua KPK, La Ode Syarif. Bersama sepuluh orang lainnya, Achmad dikawal polisi bersenjata laras panjang saat memasuki gedung Tipikor. Saat turun dari bus, langkahnya terburu-buru. Dia cuma tidak menjawab saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh wartawan. Selain, Achmad, beberapa staf kejaksaan juga diperiksa. Mereka masih memakai seragam saat dibawa ke Surabaya.&nbsp; Tidak jelas mana diantara mereka yang merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya. Berdasar kabar yang beredar, selain Kajari Rudi Indra Prasetya, jaksa yang diamankan KPK ialah Kepala Seksi Intelijen Soegeng, Kepala Seksi Pidana Khusus Eka Hermawan, dan staf Kejari Pamekasan Indra Permana, Kepala Inspektorat Pamekasan Sucipto Utomo, dua staf inspektora dan dua oknum kepala desa di Pamekasan. Kebid Humas Polda Jatim Kombespol Frans Barung Mangera, membenarkan ada sebelas orang yang dibawa KPK dari ke Mapolda."Kajarinya juga ada," katanya kepada wartawan di ruang media center Dia melanjutkan, OTT murni dilakukan oleh KPK. Polda Jatim hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan orang-orang yang diamankan di Pamekasan.&nbsp; "Polda siap memfasilitasi siapapun dari rekan-rekan penegak hukum lain, entah itu KPK maupun Kejaksaan," katanya. Hingga sekarang Kajati Jatim Maruli Hutagalung masih belum memberikan keterangan resmi soal penangkapan anak buahnya. Suasana kantor Kejati Jatim terlihat lengang. Saat coba ditelepon, tidak ada respon dari handphone Maruli.

Kena OTT KPK, Bupati Pamekasan Akhirnya Menyandang Status Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/soal-ott-jaksa-pan-jaksa-penerima-suap-seperti-fenomena-gunung-es_m_148244.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap jaksa di Kejati Bengkulu, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap jaksa di Kejati Bengkulu, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tertangkapnya Kajari Pamekasan, Jawa Timur berinisal RI, menambah panjang daftar jaksa yang bermain-main dengan korupsi. Tentu, hal itu sangat disesalkan sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Anggota Komisi III DPR Daeng Muhammad. Dia khawatir, perilaku koruptif tersebut akan menjadi sesuatu yang terus berulang kalau mental para penegak hukum masih seperti itu. "Jangan-jangan ini seperti fenomena gunung es yang keliatan cuma satu dua kasus. Mungkin kenyataannya ini menjadi perilaku di lingkungan Kejaksaan kita," cetusnya saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (3/7). Dia pun menduga, jika kasus hukum bisa dibuat jadi alat bargaining atau alat untuk memperkaya diri sendiri. "Bagaimana mungkin rakyat percaya dengan institusi penegak hukum kita kalau perilaku dan mentalnya masih seperti itu," imbuhnya. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, politikus asal PAN tersebut berharap ada upaya secara sungguh-sungguh di internal kejaksaan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Sistem di lembaga penegak hukum itu lah yang menurutnya perlu diperbaiki dan dibangun lebih baik lagi. "Jadi penyelesaiannya harus komprehensif. Tidak bisa hanya aspek SDM tapi dari mulai pola rekrutmen sampai pembinaaan," pungkasnya.

Soal OTT Jaksa, PAN: Jaksa Penerima Suap Seperti Fenomena Gunung Es

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/usai-diperiksa-kajari-dan-bupati-pamekasan-dibawa-ke-jakarta_m_148243.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Usai melakukan pemeriksaan intensif, tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sejumlah pihak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan, Madura, Jawa Timur ke Jakarta. Selain Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan berinisial RI, KPK juga dikabarkan turut memboyong Bupati Pamekasan dan sejumlah pihak lainnya .&nbsp; Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, sejumlah pihak dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif 1x24 jam.&nbsp; "Nanti akan dibawa ke Jakarta sekaligus dilakukan pemeriksaan. Ada unsur penyelenggara negara dan PNS yang diamankan," kata Basaria saat dikonfirmasi, Rabu (2/8).&nbsp; Terkait hal itu, tak menampik adanya unsur penyelenggara negara yang terjaring dalam OTT hari ini. Menurutnya, OTT kali ini terkait dengan penanganan sebuah perkara.&nbsp; "Terkait dengan penanganan kasus hukum di sana," ujarnya.&nbsp; Informasi dihimpun, KPK menangkap Kajari Pamekasan, Kasi Intel, Kasi Pidsus, Kepala Inspektorat, dan Bupati Pamekasan. Mereka telah dibawa ke Bandara Juanda, Surabaya, sejak pukul 12.00 WIB lalu.&nbsp; Sumber internal JawaPos.com mengatakan, sang bupati ditangkap sesaat memerintahkan Inspektur Inspektorat Pemkab Pamekasan berinisial SU, untuk memberikan uang &lsquo;&rsquo;pelicin&rsquo;&rsquo; kepada Kajari Pamekasan dalam rangka penyelesaian kasus. Uang suap dilakukan, agar salah satu proyek Pemkab yang bermasalah dan ditangani korps adhyaksa bisa selesaikan secara adat. Dalam penangkapan itu, tim satgas KPK menyita uang Rp 250 juta. &nbsp;

Usai Diperiksa, Kajari dan Bupati Pamekasan Dibawa ke Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/anak-buahnya-kembali-tertangkap-kpk-dpr-desak-jaksa-agung-dicopot_m_148235.jpeg" alt="Jaksa Agung HM Prasetyo saat wawancara wartawan beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung HM Prasetyo saat wawancara wartawan beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tertangkap tangannya Kajari Pamekasan, Jawa Timur berinisal RI, menambah catatan kelam bagi Kejaksaan Agung. Perilaku korupsi tampaknya menjadi preseden buruk bagi institusi yang saat ini dipimpin M Prasetyo itu. Atas peristiwa ini, pihak korps adhyaksa pun langsung mendapat kritik tajam dari mitranya di DPR. Anggota Komisi III DPR Raden Muhammad Syafi'i mengatakan, maraknya perilaku jaksa yang coba bermain dengan uang haram karena tidak adanya pembenahan secara internal yang dilakukan pucuk pimpinan lembaga tersebut. "Kejaksaan di bawah kepemimpinan Prasetyo ini tidak ada prestasi apa-apa," ujar pria yang akrab disapa Romo itu saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (2/7). Dia pun mengatakan bahwa sulit mengharapkan Prasetyo yang notabene berasal dari unsur politik bukan jaksa murni melakukan pembenahan. Karena itu, Romo berharap Presiden Joko Widodo mengganti Prasetyo dari posisinya sebagai Jaksa Agung. Menurutnya, Kejaksaan harus dipimpin dari jaksa profesional. "Haram hukumnya di tangan kader partai. Kepala Kejaksaan Agung harus segera dicopot," tegas politikus Partai Gerindra itu. Dia berpendapat, jika lembaga penegak hukum dipimpin oleh kader partai, akan membahayakan penegakan hukum itu sendiri. Sebab, dikhawatirkan bahwa kinerjanya dipengaruhi partai yang dinaunginya. Sebagai contoh terkait kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kepada anggota DPRD di daerah tersebut. Mereka yang menerima bagian dari suap Rp 61 miliar itu sebagian besar sudah disidangkan, divonis, dan sekarang berada di Lapas Sukamiskin. "Untuk penerima yang lain yang suaminya adalah ketua Nasdem ini masih aman. Berarti kan tebang pilih. Kalau tebang pilih sarat dengan pesanan-pesanan. Pesanan ini bisa bernilai macam-macam," cetusnya. "Kejaksaan dipimpin kader Partai Nasdem sangat berbahaya bagi kepentingan hukum," pungkasnya.

Anak Buahnya Kembali Tertangkap KPK, DPR Desak Jaksa Agung Dicopot

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati pamekasan

Berita Terkini