<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/acara-BUPATI-BUBAR.jpg" alt="AMBROL: Kondisi salah satu ruang kelas SDN 3 Tamanjaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang, kemarin. (BPBD KABUPATEN PANDEGLANG UNTUK RADAR BANTEN)" width="100%">
<figcaption>AMBROL: Kondisi salah satu ruang kelas SDN 3 Tamanjaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang, kemarin. (BPBD KABUPATEN PANDEGLANG UNTUK RADAR BANTEN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Acara peresmian gedung di Pandeglang, Banten, itu belum selesai. Namun, pejabat dan semua yang hadir langsung berhamburan karena panik setelah guncangan gempa terasa.  ”Semua mencari tempat aman. Apalagi, Panimbang kan berada dekat dengan laut sehingga masyarakat tambah panik,” kata Rohman, salah seorang warga Panimbang, Pandeglang, kepada Radar Banten kemarin (14/1).  Hadir dalam acara peresmian gedung UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Panimbang itu Bupati Pandeglang Irna Narulita serta Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh.  Rohman bersyukur gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. ”Meski begitu, dikhawatirkan terjadi gempa susulan lebih besar. Pascagempa banyak warga yang pada pulang untuk melihat kondisi rumah serta keluarga,” ujarnya.  Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita meminta seluruh warga tetap tenang dan waspada atas terjadinya gempa di sebelah barat daya Kecamatan Sumur tersebut. ”Laporkan dampak akibat gempa kepada pemerintah setempat (desa, kecamatan, dan muspika, Red). Pemerintah Kabupaten Pandeglang segera melakukan tanggap darurat dan akan menurunkan bantuan kepada korban yang terdampak serta berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Banten dan BNPB,” tuturnya.

Gempa, Acara Bupati Pandeglang Bareng Dirjen Dukcapil Langsung Bubar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tersangka-penyebar-isu-perselingkuhan-bupati-pandeglang-tidak-ditahan_m_219970.jpeg" alt="Bupati Pandeglang Irna bersama kedua putrinya." width="100%">
<figcaption>Bupati Pandeglang Irna bersama kedua putrinya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Andi Maghfuri, 24. tersangka kasus&nbsp;penyebaran isu perselingkuhan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan Bupati Pandeglang Irna akhirnya dipulangkan aparat kepolisian. Pelaku yang terancam&nbsp;Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ditahan di Mapolda Metro Jaya. "Betul tidak ditahan," ujar Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan saat dihubungi, Selasa (12/6). Adi mengatakan Andi telah berjanji untuk bersikap kooperatif akan proses hukum yang akan dilakukan kepadanya serta tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Hal tersebut pun menjadi salah satu pertimbangan penyidik. Selain itu, Andi juga tidak melakukan perlawanan saat penangkapan dan menjalani pemeriksaan dengan kooperatif. Dia juga disebut telah mengakui perbuatannya. "Dipulangkan karena pertimbangan penyidik bahwa tersangka akan koperatif pada proses pemeriksaan selanjutnya," tuturnya.&nbsp; Sebelumnya, Andi ditangkap di kediamannya di Purworejo, Senin (11/6) malam. Melalui akun Piyungan Cyber, Andi diduga telah menyebarkan isu perselingkuhan antara Amran dan Irna.&nbsp;

Tersangka Penyebar Isu Perselingkuhan Bupati Pandeglang Tidak Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/anggota-dewan-tandatangani-hak-angket-jabatan-bupati-mulai-digoyang_m_155614.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepertiga anggota DPRD Kabupaten Pandeglang menandatangani usulan hak angket untuk menggoyang pasangan Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Wakilnya Tanto Warsono Arban. Munculknya wacana hak angket ini, karena anggota dewan dan masyarakat sudah tidak tahan lagi dengan pencapaian pembangunan di bawah kepemimpinan Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban. Adapun sepertiga anggota dewan yang menandatangani hak angket itu berasal dari 50 total anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Penggunaan hak angket itu diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat dan Pemuda Pandeglang (AMPP). Korlap AMPP Oji Fahroji mengatakan usulan hak angket yang diajukan para anggota dewan itu terkait 12 kebijakan bupati dan wakil bupati yang dituding melenceng dari program pembangunan Kabupaten Pandeglang. Antara lain kegagalan menyusun perencanaan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, program lumbung jagung nasional yang tidak transparan, anggaran rumah tangga bupati yang tidak transparan, tidak jelasnya realisasi anggaran dari dinas pendidikan dan kebudayaan. Selain itu, ULP (Unit Layanyan Pengadaan) barang juga dinilai bermasalah, gagalnya pembangunan pasar induk dan lainnya. &rdquo;Kami menginisiasi dan mengusulkan DPRD menggunakan hak angket atas banyaknya kebijakan bupati yang melenceng. Kami bersyukur para anggota dewan menyatakan dukungan dan siap menggunakan haknya,&rdquo; terang Oji seperti yang dilansir Indopos (Jawa Pos Group), Kamis (7/9). Koordinator AMPP Lukman Hakim menuturkan, pengajuan hak angket untuk Bupati Pandeglang sangat mendesak. Dia menilai banyak hal yang tidak jelas dan harus didalami oleh DPRD terkait kebijakan bupati yang baru dua tahun memimpin Pandeglang tersebut. Jika dalam perjalannya pansus hak angket DPRD menemukan masalah atau pelanggaran hukum, maka masalah tersebut harus diserahkan kepada pihak berwajib. &rdquo;Kalau ada temuan tindak pidana korupsi ya silakan ke KPK. Jadi langkah-langkah proteksi dan langkah-langkah penyelesaiannya itu kelihatan,&rdquo; cetusnya.

Anggota Dewan Tandatangani Hak Angket, Jabatan Bupati Mulai Digoyang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/anak-buahnya-tertangkap-basah-bupati-cantik-kecewa-berat_m_147598.jpeg" alt="Bupati Pandeglang, Irna Narulita" width="100%">
<figcaption>Bupati Pandeglang, Irna Narulita</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terjaringnya sejumlah oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat, membuat&nbsp;sang bupati kecewa berat. Bupati setempat, Irna Narulita mengaku tak habis pikir jika masih ada anak buahnya yang melakukan praktik pungutan liar alias pungli. Menurut Irna Narulita, OTT Tim Saber Pungli yang dilakukan kepada bawahannya merupakan sebuah catatan buruk buat sektor pelayanan, dan mencoreng wajah Pemerintahan Kabupaten Pandeglang secara umum. Irna mengaku malu dan sedih. Padahal selama ini dirinya selalu mengingatkan kepada setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memberikan playanan dasar yang terbaik pada masyarakat dan hindari segala bentuk tindakan Pungli. "Kejadian kemarin itu, menjadi pukulan keras buat ibu (Irna) dan sangat memalukan. Intinya ibu sangat prihatin, malu dan kecewa terhadap aparatur yang ter-OTT itu," ujar Irna, dilansir RMol Jabar (Jawa Pos Grup), kemarin. Irna menegaskan, pihaknya telah meminta Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) untuk segera menginventarisir para pegawai yang ter-OTT tersebut. Bila benar terbukti, pihaknya tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas, mulai dari penurunan pangkat sampai pemecatan.

Anak Buahnya Tertangkap Basah, Bupati Cantik Kecewa Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/bupati-cantik-silakan-ajukan-hak-interpelasi_m_147375.jpeg" alt="Bupati Pandeglang, Irna Narulita (paling kanan) ketika menerima tamu di kantornya." width="100%">
<figcaption>Bupati Pandeglang, Irna Narulita (paling kanan) ketika menerima tamu di kantornya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Pandeglang Irna Narulita tak gentar terkait rencana DPRD melakukan hak interpelasi. Irna mempersilakan jika ada kebijakan yang diambilnya bermasalah. "Silahkan saja, kebijakan strategis apa yang berdampak luas terhadap masyarakat, misalnya banyak hal-hal yang harus diperbaiki yang mana, soalnya kami pun ingin tahu," jelas Irna, usai kegiatan Hari Anak Nasional di Pendopo Pandeglang, Jumat (28/7), dilansir RMol Jabar (Jawa Pos Grup). Namun demikian, Irna mengapresiasi terhadap masukan serta kritikan-kritikan yang membangun. Hal tersebut merupakan hal yang positif. Akan tetapi, dalam melakukan Hak Interpelasinya, DPRD memiliki mekanismenya, dan pihaknya hanya akan menunggu bila memang hak itu digulirkan. "Usulan Hak Interpelasi tersebut itu, harus melalui mekanisme yang panjang, minimal yang mengusulkan harus 13 orang anggota DPRD, dan apakah usulan tersebut disetujui atau tidak oleh pimpinan," ujar dia. "Kemudian masuk ke Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, dan jika sudah sampai ke Interpelasi, maka kami harus siap, apa yang dipertanyakan, apa yang merasa dirugikan, apa kinerja kurang baik, asal semuanya konstruktif," tambah Irna seperti diberitakan RMOLBanten. Adapun aksi LPMP merupakan sebuah akumulasi dari buntut kekecewaan masyarakat, atas kebijakan pembangunan yang ada di Kabupaten Pandeglang yang dinilai tidak pro rakyat. Bahkan diperparah lagi, dengan adanya OTT yang terjadi di Disdukcapil Pandeglang, sehingga membentuk opini bahwa Irna tidak layak memimpin Pandeglang.

Bupati Cantik: Silakan Ajukan Hak Interpelasi