<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/pemenang-pilkada-2020-sabu-raijua.jpg" alt="Orient P. Riwu Kore (TIM PEMENANGAN ORIENT RIWU KORE)" width="100%">
<figcaption>Orient P. Riwu Kore (TIM PEMENANGAN ORIENT RIWU KORE)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM Cahyo R. Muzhar menyatakan, pihaknya masih berkoordinasi terkait status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore. Koordinasi itu dilakukan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.  "Kami sedang berkoordinasi dengan instansi terkait dan menelaah dokumen-dokumen yang ada, serta mengumpulkan dokumen dokumen terkait lainnya untuk kemudian dijadikan dasar untuk membuat kebijakan," kata Cahyo saat dikonfirmasi, Selasa (9/2).  Menurut Cahyo, pihaknya terlebih dulu akan melakukan pengecekan mengenai status dwi kewarganegaraan Orient Riwu Kore. Karena dia diduga juga memiliki kewarganegaraan, Amerika Serikat (AS).  "Untuk sementara ini disepakati bahwa informasi akan dari satu pintu yaitu Dirjen Dukcapil," tandas Cahyo.  Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan sudah memanggil Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient Riwu Kore untuk memastikan status kewarganegaraannya. Kemendagri berencana menunda pelantikannya, sampai persoalan ini selesai.  Sebab ramai diperbincangkan publil Orient Riwu Kore merupakan warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat. Hal ini yang mendasari rencana penundaan pelantikan Orient.  "Kami mencermati usulan oleh Bawaslu yang memberikan saran, Bawaslu mengusulkan untuk dilakukan penundaan pelantikan,” tandas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik dalam keterangannya, Kamis (4/2) lalu.

Soal Status Orient Riwu Kore, Kemenkumham Koordinasi dengan Kemendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/orient-riwu-kore.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore menegaskan bahwa dirinya 100 persen warga negara Indonesia (WNI). Hal ini ia nyatakan usai ramai dibicarakan bahwa ia selama ini berkewarganegaraan Amerika Serikat.  "Saya berkewarganegaraan Indonesia," katanya usai menemui Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol. Lotharia Latif di Markas Polda NTT, Kupang, dikutip dari Antara, Jumat (5/2) siang.  Terkait dengan kasus kewarganegaraannya itu, kata Orient, sudah ada yang mengurus. Bahkan saat ini sedang dalam proses.  "Minta maaf sebelumnya terkait kewarganegaraan sudah ada yang mengurus. Saya bukan warga negara lain atau bukan berkewarganegaraan ganda," katanya menegaskan.  Sementara itu, Kapolda NTT Irjen Pol. Lotharia Latif mengatakan bahwa pertemuan tersebut tidak hanya dengan Orient, tetapi juga dengan KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten Sabu Raijua.  "Kami tidak berbicara lebih jauh soal kewarganegaraan. Kami hanya membahas keamanan dan ketertiban di Sabu Raijua," katanya.  Sebelumnya diberitakan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima konfirmasi dari Kedutaan Besar (Kedubes) AS bahwa Orient Riwu Kore masih berstatus warga negara Amerika Serikat (AS).  "Pihak Kedubes AS di Jakarta sudah memberikan konfirmasi dan membenarkan bahwa yang bersangkutan masih berkewarganegaraan AS," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Yugi Tagi Huma.  Yugi mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat ke Imigrasi di Kupang dan pusat untuk mencari tahu soal dugaan Calon Bupati Sabu Raijua terpilih masih berkewarganegaraan AS.

Bupati Sabu Raijua Terpilih: Saya 100 Persen Warga Negara Indonesia!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Orient-P-Riwu-Kore1-Facebook-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR Aminurokhman menegaskan, warga negara asing (WNA) tidak berhak mengikuti pesta demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hal itu sesuai dengan ketentuan UU Nomor 10 /2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)</div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto"> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto"></div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto">Hal ini dikatakan Aminurokhman setelah Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) Orient P Riwu Kore ternyata adalah seorang warga negara Amerika Serikat.</div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto"></div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto">Menurut Aminurokhman, berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, syarat pencalonan kepala daerah harus Warga Negara Indonesia (WNI).</div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto"></div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto">"Dengan demikian maka warga negara asing (WNA) tidak memiliki hak untuk memilih maupun dipilih," ujar Aminurokhman kepada wartawan, Jumat (5/2).</div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto"></div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto">Politikus Partai Nasdem tersebut mengatakan konsep dasar pilkada adalah pengejawantahan dari nilai-nilai demokrasi. Sehingga dia mengaku aneh Orient yang warga negara Amerika Serikat bisa ikut dalam Pilkada serentak.</div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto"></div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto">"Seperti mata rantai yang saling mengikat antara pemimpin dengan rakyatnya yang dijamin oleh konstitusi. Itulah sebabnya, kenapa demokrasi selalu memiliki prosedur untuk menciptakan pemerintahan yang sah dan dipilih melalui pemilihan," katanya.</div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto"></div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto">Terkait kasus calon Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Orient P Riwu Kore yang diduga berkewarganegaraan asing, Aminurokhman mengatakan, perlu disikapi dan dikaji dengan cermat dari sisi normatifnya dan penyebab peristiwa tersebut bisa terjadi.</div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto"></div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto">"Jika memang terbukti ada pelanggaran, maka harus dilakukan pembuktian secara hukum, agar mekanisme pemberian sanksi di kemudian hari tidak melanggar undang-undang," tegasnya.</div> </div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto"> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/">Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a>  </div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto"> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto"> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto"> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto"> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto"> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto">Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, NTT Yudi Tagi Huma membernarkan bahwa bupati terpilih Orient P Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat.</div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto"> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto"></div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto">Yudi mengatakan mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa benar bupati terpilih Orient P Riwu Kore merupakan warga negara Paman Sam.</div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto"></div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto">Yudi mengatakan, sudah lama mencium gelagat bahwa Orient P Riwu bukan warga negara Indonesia (WNI). Hal itu lantaran bupati terpilih tersebut sudah lama menetap di Amerika Serikat.</div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto"></div> <div id="m_-8080168486340805476response_container_BBPPID" dir="auto">Diketahui, berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disebutkan syarat pencalonan kepala daerah adalah harus warga negara Indonesia (WNI).</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Kasus Orient, DPR: WNA Tidak Berhak Ikut Pesta Demokrasi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Orient-P-Riwu-Kore1-Facebook-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, pihaknya sudah memanggil Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient Riwu Kore. Hal ini untuk memastikan status kewarganegaraannya.  Kementerian yang berada di bawah komando Tito Karanvian itu berencana menunda pelantikannya, sampai persoalan kewarganegaraan Orient dianggap selesai.  Sebab ramai diperbincangkan publik bahwa Orient Riwu Kore merupakan warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat. Hal ini yang mendasari rencana penundaan pelantikan Orient.  "Pada hari ini kami mengundang pihak terkait dinamika di kabupaten Sabu Raijua. Kami dengar dan bicarakan perspektif mereka, termasuk saran dan langkah yang harus dilakukan," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis (4/2).  Menurut Akmal, usulan penundaan pelantikan Orient Riwu Kore sebagai Bupati Sabu Raijua juga disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/">Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a> Permasalahan ini telah dibahas dalam rapat antara Kemendagri bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, serta Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) membahas mengenai status kewarganegaraan Orient.  "Kami mencermati usulan oleh Bawaslu yang memberikan saran, Bawaslu mengusulkan untuk dilakukan penundaan pelantikan,” ujar Akmal.  Karena itu, Akmal menyampaikan penundaan pelantikan akan menjadi bahan pertimbangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian  yang akan mengambil keputusan.  "Kami menerima masukan dari KPU, Polda dan Dukcapil, masing-masing memiliki perspektif yang hampir sama," beber Akmal.  Akmal memastikan, keputusan yang ditempuh nantinya akan disampaikan dalam waktu dekat, mengingat masa jabatan Bupati Sabu Raijua selesai pada periode 2015-2020 tepatnya pada 17 Februari 2021 mendatang.  "Pastinya Mendagri mencermati permasalahan ini dan mengambil langkah cepat. Tapi ada fakta hukum yang harus kami hormati sehingga langkah ini akan menjadi kebijakan yang diambil oleh bapak Menteri sebelum 14 Februari," tandas Akmal.

Kemendagri Pertimbangkan Penundaan Pelantikan Bupati Sabu Raijua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Orient-P-Riwu-Kore1-Facebook-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) Orient P Riwu Kore ternyata adalah seorang warga negara asing (WNA) berkebangsaan Amerika Serikat (AS). Hal fatal yang baru pertama kalinya terjadi dalam sejarah pilkada serentak itu pun menuai sorotan dan memantik polemik.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim meminta kepada DPR untuk memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian guna menjelaskan polemik dua kewarganegaraan Orient Riwu Kore.  "Saya usulkan kepada Ketua Komisi II, agar secepatnya memanggil Mendagri untuk membahas kejadian ini," ujar Luqman kepada wartawan, Kamis (4/1).  Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menuturkan, jika Orient Riwu Kore terbukti masih tercatat sebagai warga negara AS. Maka otomatis keterpilihannya menjadi kepala daerah bisa dibatalkan .  "Otomatis gugur sebagai calon kepala daerah. Bukan hanya kemenangannya, tetapi posisinya sebagai calon kepala daerah batal demi hukum," katanya.  Luqman juga menuturkan, ini peristiwa sangat tidak bisa dipercaya. Karena Orient Riwu Kore yang seorang warga negara AS namun bisa mendaftar menjadi kepala daerah.  "Ini jelas amat sangat memprihatinkan dan memalukan, sekaligus menunjukkan sistem data kependudukan di Indonesia masih amburadul," tegasnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/">Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a> Oleh sebab itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus gerak cepat memperbaiki sistem kependudukan, agar ke depan tidak kecolongan lagi.  "Pak Jenderal Tito sebagai Mendagri dengan pengalamannya sebagai Kapolri, saya percaya dapat memperbaiki problem sistem kependudukan kita seraca cepat dan tepat," ungkapnya.  Kejadian ini bukti pemerintah tidak mengambil pelajaran dari kasus Archandra Tahar yang sempat diangkat sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa tahun lalu, padahal yang bersangkutan masih tercatat sebagai warga negara AS.  "Lolosnya Calon Kepala Daerah yang diakui Kedubes Amerika sebagai warga negara Amerika, merupakan kecolongan besar dan membuat malu seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.  Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, NTT Yudi Tagi Huma membernarkan bahwa bupati terpilih Orient P Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat.  Yudi mengatakan mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa benar bupati terpilih Orient P Riwu Kore merupakan warga negara Paman Sam.  Yudi mengatakan sudah lama mencium gelagat bahwa Orient P Riwu bukan warga negara Indonesia (WNI). Hal itu lantaran bupati terpilih tersebut sudah lama menetap di Amerika Serikat.  Diketahui, berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disebutkan syarat pencalonan kepala daerah adalah harus warga negara Indonesia (WNI).

Bupati Sabu Raijua Seorang WNA, DPR: Ini Memprihatinkan dan Memalukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/diterbitkan-kemendagri-1600-e-ktp-untuk-wna-tersebar-di-4-provinsi_m_.jpg" alt="Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh memaparkan soal e-KTP yang diperoleh WNA." width="100%">
<figcaption>Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh memaparkan soal e-KTP yang diperoleh WNA.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh mengaku telah mengklarifikasi langsung kepada Orient Riwu Kore, Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan pengakuan Orient memang pernah memiliki paspor Amerika Serikat (AS) tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia.  Klarifikasi ini dilakukan setelah menjadi perbincangan publik status kewarganegaraan Orient Riwu Kore. Karena diduga tercatat sebagai warga negara (WN) Amerika Serikat.  "Saya berhasil menelepon Pak Orient Riwu Kore hari ini, 3 Februari 2020, diperoleh informasi bahwa benar yang bersangkutan pernah memiliki paspor Amerika Serikat (AS) tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia dan yang bersangkutan memiliki paspor Indonesia diterbitkan tanggal 1 April 2019," kata Zudan dalam keterangannya, Rabu (3/2).  Zudan menyampaikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemekumham terkait dengan paspor dan kewarganegaraan Orient Riwu Kore. Menurut Zudan, pihak Imigrasi membenarkan paspor tersebut diterbitkan oleh pihak Imigrasi, karena Orient belum pernah melepaskan kewarganegaraan sebagai WNI untuk menjadi WNA.  "Karena dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewarganegaraan adalah hulu dan pencatatan administrasi kependudukan adalah hilirnya maka kewarganegaraan seseorang akan mempengaruhi pencatatan administrasi kependudukannya," ujar Zudan.  Terkait status kewarganegaraan Orient, sambung Zudan, hasil koordinasi dengan Kemenkumham bahwa status kewarganegaraannya masih dalam pengkajian untuk menentukan bahwa yang bersangkutan masih WNI atau sudah menjadi WNA.  "Apabila terbukti Orient Riwu Kore adalah WNA maka KK dan e-KTP akan dibatalkan oleh Dinas Dukcapil," tegas Zudan.  Berdasarkan catatan Dukcapil Kemendagri, Orient tercatat memiliki NIK DKI dengan nomor 0951030710640454. Dia terdata dalam database Sistem Kependudukan (Simduk) tahun 1997 sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dengan alamat Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.  Pada 19 Februari 2011 NIK Simduk tersebut dikonversi menjadi NIK Nasional menjadi nomor 3172020710640008 sebelum program e-KTP. Selanjutnya pada 28 Agustus 2018 Orient melakukan perekaman e-KTP di Jakarta Utara dengan alamat Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok.  "Pada tanggal 10 Desember 2019, Orient P Riwu Kore melakukan pindah ke Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan Nomor: SKPWNI/3172/10122019/0096. Orient P Riwu Kore kemudian mengajukan permohonan pindah lagi dari Jakarta Selatan ke Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Oebobo Kota Kupang melalui surat yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan pada tanggal 30 Juli 2020 perihal permohonan penerbitan SKPWNI," tandas Zudan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/ZXs7WPOwtwU

Kemendagri: Jika Orient Riwu Kore Terbukti WNA, KK dan KTP Dibatalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/342-juta-jiwa-belum-rekam-e-ktp_m_.jpg" alt="Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh" width="100%">
<figcaption>Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati terpilih kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) Orient P Riwu Kore ternyata adalah seorang warga negara Amerika Serikat (AS). Hal yang baru pertama kalinya terjadi sepanjang sejarah pilkada serentak digelar di negeri ini.  Karena itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemeterian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh meminta kepolisian untu mengusut Orient Riwu Kore terkait polemik tersebut. Sebab saat mendaftar pasangan calon dia menggunakan KTP Indonesia.  "Bahwa yang bersangkutan perlu diperiksa oleh pihak polisi untuk mendalami kewarganegaraanya dan dokumen identitas yang bersangkutan saat mendaftar sebagai paslon," ujar Zudan kepada wartawan, Rabu (3/1).  "Nanti akan bisa dilihat yang bersangkutan itu melakukan pelanggaran sistem hukum kewarganegaraan atau tidak," tambahnya.  Zudan menambahkan, Orient Riwu Kore sejak 1997 sampai dengan saat ini masih bersatatus sebagai warga negara Indonesia (WNI). Hal itu merujuk dari data sistem kependukukan.  "Sejak tahun 1997 yang bersangkutan sudah ada dalam database sistem kependudukan WNI," katanya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a> Saat ini menurut Zudan, Kemendagri juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal itu dilakukan untuk mengecek status perubahan status WNI terhadap Orient Riwu Kore.  "Saya sedang koordinasi dengan Kumham untuk cek WNI yang jadi WNA. Apakah sudah dilaporkan ke Dukcapil belum perubahan status WNI ke WNA-nya," ungkapnya.  Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, NTT Yudi Tagi Huma membernarkan bahwa bupati terpilih Orient P Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat.  Yudi mengatakan mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa benar bupati terpilih Orient P Riwu Kore merupakan warga negara Paman Sam.  Yudi mengatakan sudah lama mencium gelagat bahwa Orient P Riwu bukan warga negara Indonesia (WNI). Hal itu lantaran bupati terpilih tersebut sudah lama menetap di Amerika Serikat.  Diketahui, berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disebutkan syarat pencalonan kepala daerah adalah harus warga negara Indonesia (WNI).

Kemendagri Minta Polisi Periksa Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/surat-suara-curang.jpg" alt="INDIKASI CURANG: Angka-angka di sudut surat suara yang ditemukan di TPS 46 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang. (Bawaslu for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>INDIKASI CURANG: Angka-angka di sudut surat suara yang ditemukan di TPS 46 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang. (Bawaslu for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur menilai perbuatan yang dilakukan oleh bupati terpilih Orient Riwu Kore adalah pembohongan publik. Hal ini dilontarkan setelah terkuak bahwa Orient ternyata merupakan warga negara Amerika Serikat.  "Ada pembohongan publik yang dilakukan oleh bupati terpilih Sabu Raijua," kata Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yugi Tagi Huma kepada ANTARA saat dihubungi dari Kupang, Rabu.  Menurut Yugi, apa yang dilakukan oleh Orient bisa dikatakan mencederai proses demokrasi di Negara Republik Indonesia (NKRI) dan bisa saja merusak tatanan sistem perpolitikan di Indonesia juga.  Yugi mengatakan bahwa sejak awal pihaknya memang sudah mencurigai akan hal tersebut. Selama masa Pilkada bahkan sampai pada masa sebelum penetapan pihaknya justru sudah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sabu Raijua untuk menelusuri lagi kewarganegaraan dari Orient.  "Kami bahkan juga sudah mengirimkan surat ke Kedubes sejak awal Januari lalu, namun baru dibalas usai penetapan bupati terpilih pada Selasa (2/2) kemarin," tambah dia.  Lebih lanjut kata dia pihaknya juga sudah mengirimkan surat ke Bawaslu NTT, KPU NTT, KPU RI dan juga Bawaslu di Jakarta untuk menangani kasus ini.  "Kita tunggu saja hasilnya bagaimana. Karena negara kita ini negara hukum sehingga kita serahkan saja ke hukum," tambah dia.

Bawaslu: Bupati Terpilih Sabu Raijua Sudah Lakukan Pembohongan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/jhon-kupang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat Politik di Kupang Nusa Tenggara Timur Jhon Tuba Helan mengatakan kemenangan dari bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Riwu Kore bisa dibatalkan setelah ada konfirmasi resmi dari Kedubes AS bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Amerika Serikat.  "Menurut saya, kemenangan bisa dibatalkan atau dianulir karena memang secara undang-undang yang bersangkutan tidak memenuhi syarat," katanya kepada ANTARA di Kupang, Rabu (3/2).  Hal ini disampaikan berkaitan dengan adanya temuan dalam Pilkada Sabu Raijua yang menyatakan bahwa bupati terpilih Orient Riwu Kore masih berstatus sebagai warga negara AS setelah surat konfirmasi dari Kedubes AS diterima oleh Bawaslu Sabu Raijua pada Selasa (2/2).  Jhon Tuba Helan mengatakan bahwa untuk mekanisme pembatalan tersebut ada dan diatur dalam Undang-undang no 10 tahun 2016 perubahan terhadap UU Pilkada itu sudah sangat mutlak.  Bahkan, Orient juga tetap bisa dibatalkan sebagai bupati setelah dilantik, di atas kertas ia tetap bukan warga negara Indonesia.  "Di UU Pilkada jelas disebut bahwa calon kepala daerah bupati wakil bupati, wali kota dan wakil walikota adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Jadi sudah jelas bahwa yang boleh menjadi kepala daerah adalah WNI," tegasnya.  Jhon juga menambahkan bahwa karena tidak memenuhi syarat sebagai karena statusnya WNA maka suara yang diperoleh juga tidak memenuhi syarat. Makanya, kemenangan Orient memang harus dianulir sebab ini menyangkut prinsip yang tidak boleh terabaikan.  Menurut Jhon, Orient harusnya menyadari bahwa dirinya adalah masih warga negara AS dan jika ingin ikut dalam pilkada harus terlebih dahulu mengubah status kewarganegaraannya. Ia juga menilai bahwa kejadian ini adalah juga bukti ketidaktelitian penyelenggara pilkada yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  Sementara itu Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yugi Tagi Huma mengatakan bahwa sebenarnya dari awal kasus ini sudah diselidiki oleh mereka dan bahkan sudah memperingatkan KPU Sabu Raijua.  Pihaknya juga sudah mengirimkan surat ke Kedubes AS untuk menanyakan kewarganegaraan dari Orient. Surat tersebut sudah dikirim sejak awal Januari namun baru dapat balasan dari kedubes setelah adanya penetapan pemenang pilkada di Sabu Raijua.  "Suratnya baru diterima kemarin dan langsung kami buka dan Kedubes mengkonfirmasi yang bersangkutan masih berstatus warga AS," tambah dia.

Ternyata Warga AS, Kemenangan Bupati Terpilih Sabu Raijua Bisa Batal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/image-3-2.png" alt="Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lika-liku ihwal kebenaran kewarganegaraan Bupati Saburaijua terpilih, Orient P. Riwu Kore terungkap sudah. Ternyata, Orient P. Riwu Kore berkewarganegaran Amerika Serikat. Ihwal adanya hal ini dikatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Mereka telah menerima konfirmasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa bupati terpilih kabupaten Sabu Raijua Orient P Riwu Kore masih berstatus warga Amerika Serikat (AS).  "Pihak Kedubes AS di Jakarta sudah memberikan konfirmasi dan mengiyakan bahwa yang bersangkutan masih berkewarganegaraan AS," kata Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yugi Tagi Huma kepada ANTARA saat dihubungi dari Kupang, Selasa (2/2).  Yugi mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Imigrasi di Kupang dan kantor Imigrasi pusat untuk mencari tahu soal dugaan bupati terpilih Sabu Raijua masih berkewarganegaraan AS.  Selain itu surat pemberitahuan juga sudah Bawaslu Sabu Raijua sampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat untuk kemudian menanggapi masalah ini.  Yugi menjelaskan, saat pilkada, pihaknya sudah mengingatkan KPU Sabu Raijua untuk menyelidiki isu bahwa Orient bukanlah berkewarganegaraan Indonesia.  "Kami juga sudah sampaikan peringatan sebelum penetapan. Kami minta mereka agar jangan terburu-buru menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih, tetapi akhirnya ditetapkan juga," sesal Yugi.  Bahkan pihaknya meminta KPU Sabu Raijua bekerja sama dengan Dinas Kependudukan Kota Kupang untuk memastikan bahwa Orient adalah warga negara Indonesia.  Lebih lanjut kata dia, Bawaslu sendiri memang sudah menyelidiki dugaan kewarganegaraan Orient itu sejak awal Januari. Pihaknya juga sudah mengirimkan surat ke Kedubes AS di Jakarta sejak awal Januari.  'Namun baru ada konfirmasi dari Kedubes AS di Jakarta hari ini, setelah penetapan bupati terpilih," ujar dia.  Atas terungkapnya kasus ini, Yugi menilai, apa yang dilakukan oleh Orient adalah pembohongan publik dan mencederai sistem perpolitikan di Indonesia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/02/2021/nasdem-tidak-sepakat-pilkada-serentak-dilakukan-2024/">Nasdem Tidak Sepakat Pilkada Serentak Dilakukan 2024</a>  Untuk selanjutnya Yugi menyerahkan seluruh kasus ini ke KPU dan pemerintah untuk penanganan lebih lanjut.  Untuk diketahui Orient P. Riwu Kore mencalonkan diri sebagai Bupati Sabu Raijua pada Pilkada 2020. Ia mencalonkan diri bersama Thobias Uly. Pasangan Orient-Tobias diusung oleh Partai Demokrat dan PDIP.  Orient-Uly meraih 48,3 persen suara sah berdasarkan hasil rekap akhir KPU Sabu Raijua. Mereka mengalahkan dua paslon lainnya, yakni pasangan petahana Nikodemus NRihiHeke-YohanisYly Kale dan pasangan Takem Irianto Radja Pono-Herman Hegi Radja.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/EB9oSHvfrNI

Terungkap, Ternyata Bupati Sabu Raijua Terpilih Warga Amerika Serikat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati sabu raijua

Berita Terkini