<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/antarafoto-vonis-mantan-bupati-tabanan-230822-fik-5.jpg" alt="Terdakwa mantan Bupati Tabanan periode 2010-2015 dan 2016-2021 Ni Putu Eka Wiryastuti menjalani sidang putusan dugaan kasus suap. Fikri Yusuf/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan Bupati Tabanan periode 2010-2015 dan 2016-2021 Ni Putu Eka Wiryastuti menjalani sidang putusan dugaan kasus suap. Fikri Yusuf/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar memvonis Bupati Tabanan periode 2016–2021 Eka Wiryastuti hukuman penjara 2 tahun. Terdakwa juga didenda Rp 50 juta atau kurungan 1 bulan karena terbukti bersalah menyuap dua eks pejabat Kementerian Keuangan.  Uang suap itu diberikan Eka melalui perantara, yaitu mantan staf khususnya I Dewa Nyoman Wiratmaja, terhadap Yaya Purnomo dan Rifa Surya dengan harapan dapat membantu mengurus penambahan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2018.  Majelis hakim yang dipimpin I Nyoman Wiguna, pada sidang pembacaan putusan menetapkan Eka Wiryastuti terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.  Walaupun demikian, hukuman yang diberikan majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Jaksa KPK pada persidangan sebelumnya menuntut majelis hakim agar menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun dan denda Rp 110 juta atau ganti kurungan 3 bulan.  Penuntut umum juga meminta majelis hakim mencabut hak politik Eka selama 5 tahun sejak dia selesai menjalani hukumannya di bui. Namun, majelis hakim memutuskan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, karena beberapa pertimbangan, salah satunya suap itu diberikan bukan untuk kepentingan pribadi Eka.  ”Tujuan pengurusan DID adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabanan pada umumnya, dan secara khusus untuk melancarkan kinerja anggaran dalam pemerintahan terdakwa,” kata majelis hakim di Pengadilan Tipikor Denpasar, seperti dilansir dari Antara.  Menurut majelis hakim, perbuatan Eka itu tidak terlepas dari adanya dua eks pejabat Kemenkeu, yaitu Yaya Purnomo dan Rifa Surya yang menjanjikan seolah-olah keduanya dapat mengatur penambahan alokasi DID Kabupaten Tabanan. Total nilai suap yang diserahkan Dewa kepada Yaya dan Rifa atas perintah Eka Wiryastuti saat itu sebanyak Rp 600 juta dan 55.300 dolar AS atau senilai Rp 1,4 miliar.  Yaya Purnomo saat kasus pengurusan DID Tabanan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kemenkeu. Sedangkan Rifa Surya saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II Kemenkeu.  Sementara itu, terkait pencabutan hak politik, majelis hakim menolak permintaan jaksa KPK. ”Dalam surat dakwaan, JPU (jaksa penuntut umum) tidak sedari awal memasukkan pasal 18 ayat (1) huruf D UU Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan,” tutur majelis hakim.  Dengan demikian, Eka Wiryastuti masih berhak mencalonkan diri untuk dipilih sebagai pejabat publik, misalnya, dalam pemilihan kepala daerah.

Pengadilan Vonis Mantan Bupati Penjara 2 Tahun Kasus DID Tabanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/taban.jpg" alt="Bupati Tabanan periode 2016–2021 Ni Putu Eka Wiryastuti mengenakan rompi tahanan. Indrianto Eko Suwarso/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Tabanan periode 2016–2021 Ni Putu Eka Wiryastuti mengenakan rompi tahanan. Indrianto Eko Suwarso/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dengan pasal penyuapan karena menyuap dua eks pejabat Kementerian Keuangan. Suap itu terkait dengan pengurusan dana insentif daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali.  Dalam sidang pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, jaksa mendakwa Eka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) juncto pasal 64 ayat (1) KUHP atau pasal 13 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.  Dalam surat dakwaan yang dibacakan secara bergantian oleh Luki Dwi Nugroho, Dian Hamisena, Masmud, dan Muhammad Albar Hanafi, Eka diduga memberi uang yang jumlah seluruhnya mencapai Rp 600 juta dan 55.300 dolar AS atau senilai Rp 1,4 miliar. Uang itu diberikan kepada dua eks pegawai Kemenkeu secara bertahap pada Agustus–Desember 2017.  Eks pegawai Kemenkeu yang menerima suap adalah Yaya Purnomo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Kemenkeu dan Rifa Surya saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II Kemenkeu. Suap tersebut diberikan melalui perantara, mantan staf ahli Eka, I Dewa Nyoman Wiratmaja alias Dewo.  Jaksa KPK Luki Dwi Nugroho menyampaikan suap itu terjadi karena Eka, Bupati Tabanan periode 2016–2021, ingin ada kenaikan alokasi DID Kabupaten Tabanan pada tahun anggaran 2018 yang bersumber dari APBN. Keinginan menambah alokasi DID itu demi mengatasi anggaran daerah yang defisit pada 2017.  Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, kata jaksa, terdakwa memerintahkan I Gede Urip Gunawan (Inspektur Daerah Kabupaten Tabanan) mengupayakan agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tabanan mendapat perolehan nilai A sebagai salah satu kriteria tambahan mendapatkan jumlah DID yang lebih besar. Gede Urip lantas bertemu I Gusti Ngurah Satria Perwira, yang saat itu merupakan Kepala Subauditorat II BPK Perwakilan Bali, di Kantor Pemerintah Kabupaten Tabanan.  Satria Perwira kepada Gede Urip menyampaikan bahwa Bahrullah Akbar, yang saat itu menjabat Wakil Ketua BPK dan timnya, akan mengurus tambahan alokasi DID Kabupaten Tabanan. Gede pun melaporkan hasil pertemuan itu kepada Eka. Dia kemudian memerintahkan staf ahlinya Dewa Wiratmaja untuk menemui Bahrullah.  Dewa mendatangi rumah dinas Bahrullah di Jakarta. Bahrullah mengarahkan Dewa agar bertemu Yaya Purnomo. Dewa lalu menemui Yaya dan Rifa Surya di pujasera, kawasan Metropole, Cikini, pada 15 Agustus 2017. Dalam pertemuan itu, Rifa dan Yaya menyanggupi permintaan Eka yang diutarakan melalui Dewa.  Akan tetapi, Yaya dan Rifa meminta suap yang diberi kode dana adat istiadat untuk memenuhi permintaan Eka. Jumlah suap yang diminta sebesar 2,5 persen dari alokasi DID yang didapatkan, yaitu Rp 46 miliar. ”Selain itu, juga harus menyerahkan tanda jadi di awal sebesar Rp 300 juta,” kata jaksa.  Dewa pun melaporkan kepada Eka mengenai hasil pertemuannya dengan dua eks pejabat Kemenkeu itu. Eka kemudian memerintahkan Dewa menghubungi sejumlah kontraktor, yaitu Direktur PT SME berinisial WS, Direktur PT SYAP berinisial INY, dan Direktur CV A berinisial GMS. Para kontraktor itu diminta menyiapkan Rp 300 juta, yang kemudian uang itu bakal diserahkan kepada Yaya dan Rifa. Para pengusaha itu kemudian dijanjikan bakal mendapat proyek di Kabupaten Tabanan.  Usai pembacaan dakwaan itu, majelis hakim yang dipimpin I Nyoman Wiguna meminta tanggapan dari terdakwa yang kemudian disampaikan perwakilan tim penasihat hukumnya, Warsa T. Bhuwana. Warsa menyampaikan pihaknya bakal mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa.  Majelis hakim pun menjadwalkan sidang berikutnya pada Kamis (23/6) dengan agenda pembacaan eksepsi.

Jaksa KPK Dakwa Mantan Bupati Tabanan dengan Pasal Penyuapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-bisa-santai-bupati-eka-janji-tingkatkan-kinerja_m_.jpg" alt="Eks Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. (Istimewa/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Eks Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. (Istimewa/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengatakan, pihaknya menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) di Tabanan, Bali pada 2018.  Adapun ketiga tersangka tersebut adalah mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, dosen I Dewa Nyoman Wiratmaja, dan mantan Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rifa Surya.  "Kami telah menetapkan tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan DID Kabupaten Tabanan tahun 2018," ujar Lili kepada wartawan, Jumat (25/3).  Lili menuturkan, ketiga tersangka masuk ke tahap penyidikan lembaga antirasuah pada Oktober 2021, berdasarkan hasil pengembangan yang menjerat mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukikan Direktorat Evaluasi dan Informasi Keuangan Daerah Perimbangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo.  "KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan pada Oktober 2021," katanya.  Lili menjelaskan kontruksi kasus tersebut berawal mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti mengangkat Dewa Nyoman Wiratmaja sebagai staf khusus bidang ekonomi dan pembangunan.  Kamudian pada Agustus 2017, Ni Putu Eka Wiryastuti mengajukan permohonan DID Tabanan Bali ke pemerintah pusat dengan anggaran sebesar Rp 65 milar. Sehingga dia memerintahkan Dewa Nyoman Wiratmaja untuk membuat proposal.  Dalam proses pengajuan ini, Dewa Nyoman Wiratmaja menemui mantan pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo dan Rifa Surya yang memiliki kewenangan untuk memproses permintaan DID Tabanan pada 2018. Yaya dan Rifa meminta Wiratmaja sejumlah uang agar permintaan DID di Tabanan dimuluskan.  Menurut Lili, dalam perkara para tersangka menggunakan istilah atau kode 'dana adat istiadat' dalam kasus dugaan korupsi DIP Kabupaten Tabanan tersebut.  "Dengan sebutan 'dana adat istiadat' dan permintaan ini lalu diteruskan Dewa Nyoman Wiratmaja ke Ni Putu Eka Wiryastuti dan mendapat persetujuan," katanya.  Yaya dan Rifa diduga meminta 2,5 persen dari dana DID yang diterima Kabupaten Tabanan. Penyerahan uang itu diduga dilakukan di salah satu hotel di Jakarta pada sekitar Agustus sampai Desember 2017.  "Pemberian uang oleh tersangka Ni Putu Eka Wiryastuti melalui tersangka I Dewa Nyoman Wiratmaja diduga sejumlah Rp 600 juta dan USD55.300," ungkapnya.  Diketahui, penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah menjerat mantan Kepala Seksi Pengembangan dan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.  Yaya Purnomo telah dinyatakan terbukti bersalah karena menerima suap Rp 300 kita dari mantan Bupati Lampung Tengah Taufik Rahman yang berkaitan dengan DAK dan DID tahun 2018. Yaya juga telah divonis 6,5 tahun penjara.  KPK telah mengantongi keterangan dari sejumlah saksi terkait penyidikan ini. KPK juga telah melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan Bali, beberapa waktu lalu.  Sejumlah kantor di Tabanan Bali yang digeledah penyidik KPK yakni, kantor DPRD, kantor Dinas PUPR, kantor Bapelitbang, kantor Badan Keuangan Daerah Tabanan, hingga beberapa rumah.  Atas perbuatannya, Eka Wiryastuti dan Nyoman Wiratmaja disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  Sementara Rifa Surya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

KPK: Kasus Suap Pengurusan DID Tabanan Pakai Kode 'Dana Adat Istiadat'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/breaking-news-tersangka-eddy-sindoro-menyerahkan-diri_c_250337.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bambang Aditya. Diketahui, Bambang merupakan mantan suami Bupati Tabanan, Bali Ni Putu Eka Wiryastuti.  Bambang bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali tahun anggaran 2018. Dalam agenda pemeriksaan, Bambang disebut berprofesi sebagai wiraswasta bidang otomotif.  "Hari ini pemeriksaan saksi untuk perkara dugaan korupsi pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (23/12).  Tim penyidik lembaga antirasuah pernah memeriksa Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti pada 12 November 2021 lalu. Eka dicecar terkait perintahnya dalam pengurusan DID di Kabupaten Tabanan, Bali.  KPK memang saat ini sedang mengusut dugaan korupsi pengurusan DID di Kabupaten Tabanan, Bali. Lembaga antirasuah belum bisa menjelaskan secara rinci terkait sengkarut rasuah tersebut.  Sampai saat ini tim penyidik masih terus bekerja mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan. Juru bicara KPK bidang penindakan ini pun enggan memerinci lebih jauh rekonstruksi perkara itu.  "Pada waktunya nanti kami akan sampaikan secara utuh konstruksi perkara dari hasil penyidikan, pasal yang disangkakan," ujar Ali.  Bahkan diduga, tim penyidik KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Tetapi, masih enggan membuka secara rinci terkait nama-nama pihak yang terlibat.  "Pengumuman penetapan tersangka kami akan sampaikan apabila penyidikan telah dinyatakan cukup dan dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan para tersangka," tegas Ali.  Oleh karena itu, masyarakat diminta bersabar dalam penanganan sengkarut rasuah tersebut.  "Kami harap publik terus memantau perkembangan kegiatan ini sebagai wujud transparansi kami sekaligus upaya pelibatan masyarakat dalam setiap kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK," pungkas Ali.

Usut Dugaan Korupsi DID, KPK Periksa Mantan Suami Bupati Tabanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/BUPATI-TABANAN-OKS-MEGA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panggung Garuda Wisnu Serasi (GWS) Tabanan menjadi saksi sejarah Pagelaran Acara pembukaan Tabanan Harmony Festival (THF) I yang digelar Jumat (26/4). Festival THF yang berlangsung hingga Sabtu (27/4) ini bertujuan untuk membumikan Pancasila dan menyatukan keragaman dibawah naungan NKRI.  Mengusung tema Harmony &amp; Unity Membangun Pariwisata Daerah dalam Keharmonisan dan Kebersamaan, pentas seni budaya ini diisi perwakilan 6 Agama yang ada di Tabanan. Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu.  Hadir Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti hingga Plt Ketua BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) Hariyono.  Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan Pidato Kebangsaan oleh Megawati Soekarno Putri yang dalam hal ini diwakili oleh Plt. BPIP Hariyono. Dia mengatakan dalam catatan sejarah Bali adalah tanah kelahiran Ibunda Proklamator RI, Soekarno.  “Bung Karno mengatakan Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara dan meja statis yang menyatukan semua elemen Bangsa Indonesia tetapi Pancasila juga sebagai alat pemandu bangsa dimana nilai-nilainya menuntun bangsa Indonesia menjadi lebih adil dan sejahtera,” ujar Hariyono.  Ia melanjutkan hendaknya THF ini menjadi refleksi dan menuntun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Terlebih baru-baru ini bangsa Indonesia baru saja menggelar Pemilu yang memilih Presiden dan Legislatif.  Usai perhelatan yang berjalan aman tersebut hendaknya perbedaan yang terjadi karena pilihan dikembalikan identitasnya sebagai warga negara Indonesia yang berdemokrasi.  “Peringatan HUT setiap tanggal 17 Agustus adalah peringatan kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan demokrasi. Jika demokrasi artinya Pemimpin dipilih oleh rakyat. Karenanya kita harus menghargai dan menunggu hasil akhir dari KPU,” ujarnya.  Ia menambahkan dengan penyelanggaraan THF bisa diambil hikmatnya, karena hanya dengan bersatu, rukun dan harmoni, kehidupan akan bahagia.  “Seperti kata Bung Karno kita bisa menjadi bangsa yang kuat, berkedaulatan dan maju jika kita bersatu. Karenanya mari kita bersatu dan menegakkan Pancila karena Pancasila yang menyatukan kita dan menuntun kita menjadi bangsa yang maju,” tegas Hariyono.  Sebelumnya Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, mengatakan tujuan diselanggarakan THF yaitu untuk membumikan dan menegakkan Pancasila sebagai ideologi negara dan menyatukan perbedaan dibawah naungan NKRI serta menegakkan rasa kebersamaan.  Ia mengharapkan THF ini akan menginspirasi daerah lain untuk menggaungkan kerukunan di masyarakat.  “Saya berharap Tabanan bisa menggaungkan kerukunan di daerah lain. Karena meski Tabanan daerah kecil diharapkan selalu berprestasi karena kerukunannya,” ujarnya.  Pidato kebangsaan juga dibawakan oleh Kyai Haji Ma'ruf Amin lewat video. Ia mengatakan Pancasila adalah titik temu dan menyatukan elemen bangsa Indonesia yang banyak dan beraneka ragam. “Pendiri bangsa memikirkan cara untuk menyatukan perbedaan dan keragaman itu dan Pancasila adalah solusinya. Karenanya Pancasila harus menjadi perekat dan inspirasi dalam kehidupan,” ujarnya.  Acara THF kemudian dilanjutkan dengan deklarasi membumikan Pancasila yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tabanan dan diisi acara hiburan yang berasal dari seni budaya dari enam agama yang ada di Indonesia. Acara diakhiri oleh penampillan band lokal Bali yakni Joni Agung &amp; Double T.

Tabanan Harmoni Festival, Membumikan Pancasila dan Menyatukan Keragaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lagi-tabanan-dianugerahi-kabupaten-peduli-ham_m_.jpg" alt="Bupati Tabanan Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti (kiri) saat menerima penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM 2018 dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, kemarin." width="100%">
<figcaption>Bupati Tabanan Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti (kiri) saat menerima penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM 2018 dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, kemarin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Tabanan Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti menerima penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM 2018. Tabanan dinilai salah satu daerah yang sukses dalam perlindungan HAM. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly pada acara Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia ke-70 di Gedung Kemenkumham pada Selasa (11/12). Bupati Eka mengucapkan rasa syukur karena telah menerima penghargaan ini dua kali berturut turut. &ldquo;Saya disini mewakili masyarakat Tabanan berterima kasih kepada Kemenkumham karena telah memberikan predikat ini," jelas Eka melalui siaran tertulisnya kepada JawaPos.com, Rabu (12/12). Eka mengatakan, capaiannya kabupatennya merupakan hasil kerja cerdas semua pihak. Baik dari eksekutif dengan jajaran OPD (organisasi perangkat daerah) serta pihak legislatif. Bupati Eka menjelaskan penghargaan Kabupaten Peduli HAM merupakan predikat istimewa karena memiliki kriteria yang tinggi."Kami bersyukur karena di Tabanan semuanya terakomodir," jelas dia. Adapun kriteria untuk mencapai kabupaten peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya hak atas kesehatan, hak pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak dan lingkungan yang berkelanjutan. Bupati Eka berharap bisa lebih memberikan hak hak dasar kepada masyarakat Tabanan. &ldquo;Saya semakin terpacu untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kepedulian serta penegakan HAM," pungkasnya.

Lagi, Tabanan Dianugerahi Kabupaten Peduli HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/keren-gerakan-wisata-edukasi-di-tabanan-diganjar-penghargaan_m_.jpg" alt="Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti saat menerima penghargaan Indonesia" width="100%">
<figcaption>Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti saat menerima penghargaan Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Tabanan Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti kembali meraih penghargaan Indonesia&rsquo;s Attractiveness Award 2018. Penghargaan ini merupakan yang ke dua kalinya.  Tabanan berhasil mendapat peringkat platinum untuk kategori kabupaten terbaik dalam kembangkan pariwisata. Penyerangan diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Bupati Tabanan. Bupati Tabanan Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti mengatakan, penghargaan ini merupakan dukungan untuk membangun dan membuat perubahan. Penghargaan ini ditujukan untuk masyarakat Tabanan. "Karena mereka adalah pelaku serta penikmat penghargaan ini secara langsung. Penghargaan ini juga berkat kinerja dan dukungan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dinas terkait," ujar dia di Hotel JW Marriot, Jakarta, Jumat (14/9) malam. Dijelaskan Eka, Sektor pariwisata merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan suatu daerah. Hal demikian senada dengan apa yang telah diwujudkan pemerintahannya. &ldquo;Saat ini kami juga terus mengembangkan pariwisata yang ada di Tabanan. Di antaranya dengan meningkatkan desa wisata yang saat ini berjumlah 22 desa, dengan kearifan lokal daerahnya masing-masing. Selain itu kita juga sudah memiliki 97 BUMDes di Tabanan," papar dia. Tak hanya itu, lanjut Eka, pihaknya juga menggerakan wisata untuk mengedukasi anak-anak dan pemuda zaman sekarang, agar mempelajari dan mencintai wisata lokal. &ldquo;Kami juga saat ini sedang mengembangkan wisata yang mengedukasi para generasi muda agar mereka mencintai dan ikut melestarikan budaya yang kita miliki. Karena saat ini banyak sekali generasi muda yang tidak mengetahui dan kurang menyukai budaya lokal," ungkap Eka. "Banyak dari mereka lebih senang untuk berkunjung ke wisata modern. Padahal dengan mereka mempelajari budaya dan wisata lokal, akan mempunyai wawasan untuk mengembangkan budaya lokal dan wisata yang ada di daerah itu sendiri," jelas Eka. Eka berharap pengembangan sektor pariwisata di Tabanan dapat menyejahterakan perekonomian masyarakat Kabupaten Tabanan. &ldquo;Saya berharap dengan membangun wisata lokal seperti salah satunya kawasan persawahan yang kami jadikan wisata seperti Jatiluwih. Di sana mampu meningkatkan derajat petani diikuti dengan peningkatan perekonomian mereka," pungkasnya.

Keren, Gerakan Wisata Edukasi di Tabanan Diganjar Penghargaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/asyik-festival-jatiluwih-2018-resmi-dibuka_m_.jpg" alt="Bupati Tabanan Ni Putu Eka memberikan sambutan pada saat menghadiri Festival Jatiluwih D’Uma Jatiluwih Art & Culture Hill, Desa Jatiluwih, Kecamatan Panebel, Kabupaten Tabaan Bali. Jum’at (14/9)." width="100%">
<figcaption>Bupati Tabanan Ni Putu Eka memberikan sambutan pada saat menghadiri Festival Jatiluwih D’Uma Jatiluwih Art & Culture Hill, Desa Jatiluwih, Kecamatan Panebel, Kabupaten Tabaan Bali. Jum’at (14/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Festival Jatiluwih yang digelar pada 14-15 September 2018 resmi dibuka, Jumat (14/9). Pembukaaan dihadiri langsung para stakeholder Pemerintah Daerah dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (RI) di D&rsquo;Uma Jatiluwih Art &amp; Culture Hill, Desa Jatiluwih, Kecamatan Panebel, Kabupaten Tabaan Bali. Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti berharap dengan adanya festival tersebut, kunjungan wisatawan ke Jatiluwih dapat meningkat. Yang mana target kunjungan wisatawan lokal, nasional hingga interasional diharapkan mengalami penambahan hingga 30% dari realiasasi gelaran tahun sebelumnya. Pada 2017, Jatiluwih Festival didatangi sekitar 1.000 pengunjung. Pada 2018, diharapkan jumlah ini semakin meningkat lagi. &ldquo;Jatiluwih yang sudah di tetapkan oleh UNESCO sebagai world heritage ini merupakan kebanggaan warga Tabanan. Festival ini merupakan bentuk pelestarian alam dengan nuansa seni dan budaya yang diharapkan mampu menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung ke Jatiluwih," jelas Eka. Selama tahun 2017, jumlah wisatawan yang berkunjung ke desa Jatiluwih rata-rata mencapai sekitar 250 ribu, 80 persen di antaranya merupakan wisatawan asing kebanyakan dari Eropa. Wisdom sendiri baru banyak mengunjungi Jatiluwih pada akhir minggu yakni dengan kisaran 40-50% dari total wisatawan. Dan rata-rata kunjungan pada Agustus 2018 mencapai sekitar 1.600-1.800 orang per hari. Bupati Eka juga mengatakan bahwa festival tersebut sudah menjadi agenda rutin tahunan. Pada tahun 2018 ini mengusung konsep 'Tri Hita Karana yang merupakan sebuah harmonisasi antara manusia, tuhan dan juga alam. &ldquo;Di Sepanjang jalan menuju tempat acara kita melihat hamparan sawah yang luar biasa, udaranya juga sangat segar. Inilah surga kami Dan destinasi ini adalah harta karun kami masyarakat Tabanan," pungkas Eka. Pada pembukaan tersebut, turut dihadiri pula oleh Kementerian Pariwisata RI yang diwakili oleh Tenaga Ahli Menteri Pariwisata Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata I Gede Pitana, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali AA Gede Yuniartha Putra, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, dan pejabat muspida Tabanan. Sementara Itu, Manager Operasional Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih I Nengah Sutirtayasa mengungkapkan acara yang berlangsung selama dua hari tersebut lebih mengusung konsep kreativitas dan budaya. &ldquo;Memang Jatiliuwih Festival selayaknya pagelaran pada umumnya. Ada stand UMKM hingga pentas seni dan musik. Setidaknya, ada sekitar 10 UMKM memamerkan potensi lokal unggulan, yakni beras merah dan kerajinan bambu. UMKM tersebut mulai dari ragam kuliner jajanan Bali dari beras merah, teh dari beras merah, hingga ragam kerajinan anyaman bambu,&rdquo; ungkap Tirta. Pengunjung festival akan diajak melakukan trekking di sekitar sawah sejauh 3 km sebelum memasuki lokasi pagelaran. Panitia juga menyipkan paket camping, sehingga wisatawan bisa merasakan bermalam di area pesawahan yang sejuk.

Asyik! Festival Jatiluwih 2018 Resmi Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-bisa-santai-bupati-eka-janji-tingkatkan-kinerja_m_.jpg" alt="Eks Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. (Istimewa/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Eks Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. (Istimewa/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabinet kerja di bawah kepemimpinan Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti memasuki tahun ketiga. Eka mengaku, tiga tahun pemerintahan saat ini jauh lebih baik dari tahun pertama dan kedua saat dia memimpin. Sejumlah capain bisa dilihat mulai dari pembangunan infrastruktur, transportasi, kesehatan, hingga penyaluran bantuan sosial. Dia mengaku, suasana kerja di tahun ketiga jauh lebih baik secara internal maupun eksternal. "Meski sudah membaik tapi bukan berarti bisa santai. Saya berkomitmen akan terus meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat,&rdquo; ujar Eka melalui keterangan tertulis, Jumat (17/8). Dia mengatakan, salah satu pencapaian yang bisa dirasakan seluruh masyarakat Tabanan adalah pembangunan infrastruktur berupa jalan sepanjang 78 KM. Selain itu, E-parkir pertama di Bali dan bus sekolah gratis. "Ketiga program tersebut itu pasti dirasakan banyak orang karena menyangkut konektivitas kehidupan masyarakat sehari-hari," tuturnya. Atas kinerjanya, Eka pun banyak mendapatkan penghargaan. Pada April, Eka menerima tiga penghargaan sekaligus dari instansi yang berbeda. Yaitu penghargaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terbaik Tingkat Kabupaten se-Provinsi Bali, penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terbaik dari Kementerian Koperasi dan UKM, serta Government Award dari Majalah SINDO. Sebulan berikutnya Bupati Tabanan kembali meraih tiga penghargaan dari instansi yang berbeda yaitu Most Powerful Woman in Politics 2018 pada acara Women's Talking &amp; Awarding Indonesian Women Leaders. Pencapaian Kinerja Program Imunisasi dari Menteri Kesehatan RI dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 dari Badan Pemeiksa Keuangan (BPK). Lalu pada Juli Eka berhasil meraih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) di Gedung MenPAN-RB RI dan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2018 kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Di Agustus Eka telah menerima 2 penghargaan yaitu Juara Umum Tenaga Kesehatan Teladan Terbaik se-Provinsi Bali tahun 2018 dan penghargaan Anubhawa Sasana Desa dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas jasanya membina dan mengembangkan Desa di wilayah Kabupaten Tabanan sebagai Desa Sadar Hukum. Dia mengaku bekerja iklhas hanya untuk masyarakat. Penghargaan yang didapat bukan dijadikan sebagai tujuan, melainkan hanya sebagai bonus. Sebab, tujuan utama baginya adalah memikirkan masyarakat Tabanan supaya bisa hidup sejahtera, merasa aman dan nyaman. "Serta menjamin mereka baik itu dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kehidupan yang layak,&rdquo; pungkasnya.

Tak Bisa Santai, Bupati Eka Janji Tingkatkan Kinerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/maknai-hut-kemerdekaan-eka-kenang-pahlawan-srikandi-indonesia_m_.jpg" alt="Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti menyampaikan pesan perdamaian dalam momentum HUT Ke-73 Kemerdekaan RI." width="100%">
<figcaption>Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti menyampaikan pesan perdamaian dalam momentum HUT Ke-73 Kemerdekaan RI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemerdekaan Bangsa Indonesia tak bisa lepas dari peranan wanita. Dalam sejarah perjuangan bangsa, ada sejumlah srikandi-srikandi Indonesia yang rela mempertaruhkan nyawanya. Pesan tersebut disampaikan Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti jelang Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus besok. &ldquo;Kita mengenal Cut Nyak Dien, Cut Nyak Meutia, Laksamana Malahayati, Nyi Ageng Serang dan Martha Christina Tiahahu. Mereka adalah pahlawan yang rela mengorbankan harta, jiwa dan raga untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia,&rdquo; ujarnya disela-sela persiapan Tanah Lot Art and Food Festival, Kamis (16/8). Eka, bupati pertama di Bali, lantas menceritakan soal perjuangan Dewi Sartika dan RA Kartini. Keduanya gigih memajukan wanita pribumi di bidang pendidikan. "Sementara Cut Nyak Dien dan Nyi Ageng Serang yang dengan gagah berani memimpin perang di garis depan, melawan Belanda yang memiliki persenjataan lebih lengkap dan modern, dan Laksamana Malayahati yang bertempur melawan penjajah di lautan Indonesia," beber dia. &ldquo;Perjuangan mereka benar-benar memberikan banyak contoh hebat bagi generasi penerusnya, Masih banyak lagi wanita hebat yang sangat peduli akan nasib bangsa Indonesia. Yang namanya tercatat maupun tak tercatat oleh tinta sejarah," lanjutnya. Eka memaparkan, kemerdekaan adalah anugrah yang sudah selayaknya disyukuri dan rawat. &ldquo;Kita tidak perlu memegang senjata untuk mempertahankan diri. Kita juga tidak perlu belajar secara sembunyi-sembunyi. Kita bisa beraktivitas dengan layak," jelasnya. Di mata Eka, Kemerdekaan adalah menyebarkan kedamaian. Bukan menyebarkan isu-isu maupun hoax yang bisa meresahkan orang. "Kemerdekaan juga berarti menikmati keberagaman. Indonesia terdiri dari banyak suku, adat istiadat, bahasa daerah dan segala yang menyertainya, jangan terpecah belah olh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena kita satu, bangsa Indonesia,&rdquo; pungkasnya.

Maknai HUT Kemerdekaan, Eka Kenang Pahlawan Srikandi Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati tabanan

Berita Terkini