<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OTT-BUPATI-TALAUD2-FED-2.jpg" alt="Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip saat di kantor KPK, Jakarta, Selasa (30/4) malam. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip saat di kantor KPK, Jakarta, Selasa (30/4) malam. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempermasalahkan upaya hukum praperadilan yang diajukan mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip. KPK memastikan, bakal menghadapi praperadilan Sri Wahyumi.  "KPK tentu siap hadapi permohonan praperadilan dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (6/5).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini meyakini, seluruh proses penyidikan, penangkapan maupun penahanan yang dilakukan terhadap Sri Wahyumi terkait sangkaan penerimaan gratifikasi telah sesuai mekanisme aturan hukum yang berlaku.  "KPK melalui Biro Hukum setelah menerima pemberitahuan akan segera susun jawaban dan akan menyampaikannya di depan sidang permohonan praperadilan dimaksud," tegas Ali.  Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip mengajukan gugatan praperadilan pada KPK. Langkah hukum praperadilan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (6/5). Dalam surat gugatan, Sri Wahyumi menggugat penangkapan dan penahanan yang dilakukan KPK atas dirinya tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan hukum. Sri Wahyumi juga meminta agar dibebaskan dari Rutan KPK.  Karena tidak lama menghirup udara bebas dari penjara usai menjalani masa tahanan sebagai terpidana perkara suap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019. Sri Wahyumi kembali ditetapkan tersangka dan ditahan KPK.  KPK kembali menetapkan mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai tersangka penerimaan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017. Sri Wahyumi sebelumnya telah menjalani pidana terkait penerimaan suap dan barang-barang mewah.  Deputi Penindakan KPK, Karyoto menjelaskan sejak Sri Wahyumi dilantik sebagai Bupati Kepulauan Talaud periode 2014-2019, berulang kali melakukan pertemuan di rumah dinas jabatan dan rumah kediaman pribadi dengan para ketua Pokja pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan John Rianto Majampoh selaku Ketua Pokja tahun 2014 dan 2015, Azarya Ratu Maatui selaku Ketua Pokja tahun 2016, dan Frans Weil Lua selaku Ketua Pokja tahun 2017.  KPK menyebut, Sri Wahyumi juga selalu aktif menanyakan daftar paket pekerjaan PBJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang belum dilakukan lelang dan memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memenangkan rekanan tertentu sebagai pelaksana paket pekerjaan tertentu dalam proses lelang.  Selain itu, lanjut Karyoto, Sri Wahyumi diduga juga memberikan catatan dalam lembaran kertas kecil berupa tulisan tangan berisi informasi nama paket pekerjaan dan rekanan yang ditunjuk langsung dan memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud meminta commitment fee sebesar 10 persen dari nilai pagu anggaran masing-masing paket pekerjaan sekaligus melakukan pencatatan atas pemberian commitment fee para rekanan tersebut.  "Adapun uang yang diduga telah diterima oleh SWM sejumlah sekitar Rp 9,5 miliar," beber Karyoto.  Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan tindak pidana korupai berupa auap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019 yang menetapkan Sri Wahyumi sebagai tersangka dan saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Dia telah menjalani vonis dua tahun penjara.  Sri Wahyumi disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Tak Masalah Eks Bupati Talaud Tempuh Upaya Praperadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Dalam-Negeri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sempat terkatung-katung sekitar setahun, pasangan Elly Engelbert Lasut-Moktar Arunde Parapaga akhirnya resmi menjabat bupati dan wakil bupati Kepulauan Talaud. Pasangan hasil pilkada 2018 itu dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta kemarin (26/2).  Pelantikan bupati Talaud tertunda cukup lama. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menolak pelantikan tersebut karena menilai Elly pernah menjadi bupati Talaud selama dua periode. Elly menjabat bupati periode 2004–2009 dan kembali terpilih di periode 2009–2013. Hanya, periode kedua hanya berlangsung setahun. Dia tersandung kasus korupsi pada 2010.  Meski hanya setahun, Pemprov Sulawesi Utara menilai Elly pernah menjabat dua periode. Selain persoalan perbedaan tafsir, hubungan Elly dengan gubernur Sulut yang tidak harmonis diduga membuat pelantikan terkatung-katung.  Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, keputusan pelantikan Elly sudah melalui pertimbangan matang. Pihaknya menggelar perkara dengan para pakar hukum tata negara terkait tafsir apakah Elly telah menjabat dua periode atau belum. Juga, bagaimana status Pilkada Talaud 2018. ”Kesimpulannya, para ahli menyatakan sah,” ujarnya.

Talaud Akhirnya Punya Bupati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/BUPATI-TALAUD-DI-TAHAN-FED-8.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Talaud nonaktif Sri Wahyumi Maria Manalip merasa keberatan atas tuntutan hukuman yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Sri dituntut dengan pidana tujuh tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. "Tujuh tahun penjara ini sangat memberatkan bagi saya dan sungguh tidak adil. Sepertinya, saya sudah dianggap melakukan kejahatan luar biasa bagi masyarakat dan daerah yang saya pimpin," kata Sri membacakan nota pembelaan atau pleidoi, di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Senin (2/12). Dalam nota pembelaannya, Sri juga menepis anggapan bahwa dirinya telah menerima gratifikasi berupa barang maupun uang. Salah satunya, jam tangan merek Rolex seharga Rp 224,500,000 yang diberikan seorang pengusaha Bernard Hanafi. Dia mengklaim, pemberiaan itu merupakan bagian dari hadiah ulang tahunnya. "Pemberian itu terjadi secara spontan. Karena Bernard menawarkan lewat telepon, 'jangan sungkan-sungkan Mi. Saya anggap kita ini seperti saudara, apa yang bisa saya bantu?' Sehingga seorang wanita yang mendapat perhatian dari sahabat secara spontan saya sampaikan, 'berikan jam tangan Rolex ya, untuk hadiah ulang tahun saya,' dan sampai perkara ini disidangkan saya tak pernah terima jam tangan tersebut," ucap Sri menirukan obrolanya dengan Bernard. Tak hanya itu, Sri juga menampik terkait anggapan bahwa dirinya telah meminta jatah fee 10 persen atas pembangunan Pasar Beo dan Pasar Lirung kepada Bernard. Dia mengklaim, perusahaan Bernard tak pernah mendapatkan proyek atas pembangunan revitalisasi dua pasar tersebut. "Tanggal 27 April 2019 sudah ada pengumuman dari Pokja, bahwa perusahaan Bernard tidak menang tender karena tidak memenuhi syarat, tetapi tanggal 30 (April 2019) saya ditangkap," ungkap Sri. Kendati dituntut tujuh tahun penjara, Sri mempertanyakan langkah tersebut. Dia menilai, tuntutan itu tidak selaras dengan kinerja dan prestasi yang telah dilakukan sesaat menjabat sebagai Bupati Talaud. Dia pun berharap, agar majelis hakim Tipikor Jakarta Pusat dapat memvonis dengan seadil-adilnya. "Apakah tuntutan ini adalah imbalan atas kerja keras saya yang selama ini membangun Indonesia dari ujung perbatasan. Apakah tuntutan ini imbalan bagi saya yg mengangkat harkat dan maratabat orang di perbatasan. Semoga masih ada keadilan yang tersisa bagi saya. saya ingin pulang yang mulia," tukas Sri. Dalam perkara ini, Sri Wahyumi Maria Manalip dituntut pidana penjara selama tujuh tahun, denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Bahkan Sri mendapat pidana tambahan yakni dicabutnya hak politik selama lima tahun. Sri Wahyumi dianggap telah meminta orang kepercayaannya yakni Benhul Lalenoh mencarikan kontraktor yang bersedia menggarap proyek di Pemerintah Kabupaten Talaud, dengan catatan mau memberikan fee 10 persen. Lantas, Benhul menawarkan seorang pengusaha bernama Bernard Hanafi untuk menggarap proyek tersebut. Sebagai imbalannya, Bernard memberikan fee 10 persen dalam bentuk barang mewah sesuai permintaan Sri Wahyumi. Beberapa barang mewah itu yakni Handbag Chanel senilai Rp 97,360,000, Tas Balenciaga bernilai Rp 32,995,000, dan jam tangan Rolex seharga Rp 224,500,000. Kemudian, anting berlian Adelle bernilai Rp32,075,000 dan cincin berlian Rp 76,925,000. Terakhir uang tunai sebesar Rp 50,000,000. Diduga, sejumlah uang itu diberikan terkait dengan dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Talaud yakni Pasar Lirung dan Pasar Beo. Diduga, terdapat proyek-proyek lain yang dibicarakan oleh ketiga orang tersebut. Sri Wahyumi dan Benhul diganjar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bupati Talaud Nonaktif Keberatan Dituntut 7 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-KPK-BUPATI-TALAUD-DI-TAHAN-FED-8.jpg" alt="JKT 1- KPK BUPATI TALAUD DI TAHAN-FED (8)" width="100%">
<figcaption>JKT 1- KPK BUPATI TALAUD DI TAHAN-FED (8)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa meyakini, Sri Wahyumi bersalah menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo.  "Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Sri Wahyumi Maria Manalip dan Benhur Lalenoh terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa KPK Lie Putra Setiawan membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (18/11).  Perbuatan Wahyumi dilakukan bersama-sama dengan Benhur Lalenoh yang merupakan perantara suap Sri Wahyumi. Benhur dituntut empat tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.  Dalam tuntutannya, Jaksa juga meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Sri Wahyumi yaitu pencabutan hak politik. Sri Wahyumi dituntut pencabutan hak politik selama lima tahun.  "Menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa Sri Wahyumi berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama lima tahun," harap Jaksa.  Dalam pertimbangannya, Jaksa menyebut Sri Wahyumi dan Benhur tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Sebagai penyelenggara negara, Sri malah menerima suap. "Hal yang meringankan, sopan, punya tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum," jelas Jaksa.  Atas perbuatannya, Sri Wahyumi dan Benhur Lalenoh diyakini bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Dituntut 7 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-KPK-BUPATI-TALAUD-DI-TAHAN-FED-8.jpg" alt="JKT 1- KPK BUPATI TALAUD DI TAHAN-FED (8)" width="100%">
<figcaption>JKT 1- KPK BUPATI TALAUD DI TAHAN-FED (8)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut penyuap Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip dengan hukuman dua tahun penjara. Sang penyuap, yakni Bernard Hanafi Kalolo juga dikenakan pidana denda Rp 200 juta subsider kurungan enam bulan penjara.  Tuntutan ini dilayangkan oleh jaksa KPK setelah meyakini bahwa Bernard yang berprofesi sebagai pengusaha itu menyuap Sri Wahyumi sebesar Rp 591 juta.  "Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa Bernard Hanafi Kalalo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi" kata Jaksa KPK Nanang Suryadi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (21/8).  Jaksa juga membeberkan hal yang memberatkan dan meringankan tuntutan terhadap Bernard. Untuk hal yang memberatkan, jaksa menilai Bernard tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.  "Untuk hal meringankan, terdakwa memberikan keterangan yang membantu membuat terang tindak pidana, berlaku sopan di persidangan, mempunyai tanggungan keluarga, belum pernah dihukum," katanya.  Dalam dakwaan, Bernard disebut memberikan suap kepada Sri Wahyumi guna memenangkan Bernard sebagai pengusaha atas proyek di kabupaten tersebut. Adapun Rincian uang dan barang yang dianggap terbukti diberikan oleh Bernard kepada Sri Wahyumi adalah uang Rp 100 juta, 1 unit telepon selular (ponsel) satelit merek Thuraya beserta pulsa dengan nilai total sekitar Rp 28 juta, dan tas tangan merek Channel senilai Rp 97,36 juta.  Adapun barang bukti lainnya adalah tas tangan merek Balenciaga senilai Rp 32,995 juta, jam tangan merek Rolex senilai Rp 224,5 juta, cincin merek Adelle senilai Rp 76,925 juta dan anting merek Adelle senilai Rp 32,075 juta sehingga totalnya mencapai sekitar Rp 591 juta.  Jaksa menilai, Bernard terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Penyuap Bupati Talaud Dituntut 2 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Sri-Wahyuni-Talaud.jpg" alt="Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satu lagi kepala daerah terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip ditangkap KPK kemarin (30/4) pukul 11.20 Wita di kantornya.  Berdasar informasi yang dihimpun Manado Post, penangkapan Manalip diduga terkait dengan penyalahgunaan APBD Kabupaten Talaud. Manalip digiring ke Manado dengan menggunakan pesawat Wings Air nomor penerbangan IW1163.  Setiba di Manado bersama tim KPK, dari pemantauan Manado Post, Manalip tampak memakai topi merah muda. Wajahnya pucat dan lesu.  Di Bandara Sam Ratulangi Manado, tim KPK terlihat membungkus beberapa handphone Manalip dengan plastik transparan. Tim KPK maupun Manalip tidak mau berkomentar sedikit pun. Saat hendak difoto, Manalip memalingkan wajah.  Sempat terjadi pembicaraan serius antara Manalip dan tim KPK. Namun, tidak ada yang bisa mendekat. Sebab, penjagaan di area bandara diperketat. Manalip kemudian langsung dibawa ke gedung atas bandara. Namun, Manalip hanya transit sekitar 5 menit.  Para petugas KPK tampak mensterilkan lokasi menuju pesawat. "Semua sudah siap," ujar seorang petugas KPK. Manalip dan tim KPK langsung bertolak ke Jakarta dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA601.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OTT-BUPATI-TALAUD2-FED-10.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip saat di kantor KPK, Jakarta, Selasa (30/4) malam. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, selain Manalip, pihaknya menangkap satu orang lagi. Namun, dia enggan menyebutkan identitas orang tersebut. "Mereka (dua orang yang ditangkap, Red) sedang dalam perjalanan ke kantor KPK di Jakarta," katanya.  Dia menegaskan, rangkaian OTT berlangsung sejak Senin (29/4) tengah malam. Selain di Talaud dan Manado, penindakan dilakukan di Jakarta. KPK mengamankan empat orang dari pihak swasta. Saat ini mereka berada di kantor KPK.  KPK mengendus penerimaan hadiah berupa tas, jam, dan berlian dengan nilai ratusan juta untuk bupati Talaud. Hadiah-hadiah itu diduga merupakan bagian dari suap proyek pengadaan di Talaud.  Menurut informasi, barang-barang tersebut akan diberikan kepada bupati sebagai hadiah ulang tahun ke-42 pada 8 Mei.  Kepada para wartawan di KPK, Manalip membantah menerima suap. Dia tidak tahu alasan KPK menangkapnya. "Saya tidak tahu apa-apa, mengapa ini saya kok dibawa ke sini (kantor KPK, Red)? Saya bingung, kok tiba-tiba dibawa," kata Manalip sebelum masuk ke kantor KPK.  Nama Sri Wahyumi Maria Manalip sempat menghiasi berbagai media massa. Sebab, bupati berusia 42 tahun itu beberapa kali membikin kontroversi. Dia pernah menjabat ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Talaud pada 2013. Namun, Manalip akhirnya diberhentikan karena berseteru dengan elite partainya sendiri. Pada Agustus 2017 dia juga dipecat sebagai kader PDIP.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OTT-BUPATI-TALAUD2-FED-2-750x420.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)  Bupati cantik yang selalu tampil modis tersebut juga beberapa kali ditegur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Manalip bahkan sempat dinonaktifkan sebagai bupati Talaud selama tiga bulan. Gara-garanya, dia bepergian ke Amerika Serikat pada 20 Oktober hingga 13 September 2017 tanpa izin gubernur Sulawesi Utara.  Pada 2018 Manalip kembali ditegur Kemendagri karena memutasi ratusan ASN tak lama setelah pilkada. Pada pilkada tersebut, sang petahana gagal mempertahankan jabatannya. Kursinya akan digantikan kompetitornya, Elly Lasut. Manalip sendiri bakal lengser pada Juli tahun ini.  Tadi malam KPK menetapkan Manalip sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2019. Manalip yang tercatat memiliki kekayaan Rp 2,24 miliar di LHKPN KPK itu menyusul jejak kepala daerah perempuan yang menjadi "pasien" KPK. Sebelumnya, KPK menyeret Bupati Kutai Kartanegera (Kukar) Rita Widyasari dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka korupsi. KPK juga pernah menetapkan Bupati Klaten Sri Hartini sebagai tersangka.  Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, Manalip melalui orang kepercayaannya, Benhur Lalenoh, diduga meminta fee 10 persen kepada para kontraktor yang ingin mendapat proyek di Pemkab Kepulauan Talaud. Dalam praktik ini, Benhur yang merupakan anggota tim sukses (timses) Manalip gerilya mencari rekanan yang bersedia memberikan fee 10 persen.  Benhur pun menawarkan proyek tersebut kepada seorang pengusaha, Bernard Hanafi Kalalo. Proyek yang ditawarkan adalah revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Bao. Kemudian, sebagai bagian dari komisi itu, Benhur meminta Bernard memberikan barang-barang mewah kepada Manalip. Pertengahan April lalu, Benhur mengajak Bernard untuk bertemu dengan Manalip di Jakarta.  "Kode fee dalam perkara ini adalah DP teknis," ungkap Basaria, memaparkan sandi komunikasi yang digunakan Benhur dan Bernard terkait dengan dugaan transaksi suap tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/bupati-cantik-ini-punya-banyak-hobi-esktrem-penasaran-cek-di-sini_m_136315-640x421.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (dok. JawaPos.com)  KPK lantas mengamankan barang-barang mewah yang diduga dibeli Bernard bersama anaknya di Jakarta untuk Manalip. Di antaranya, handbag Chanel, tas Balenciaga, jam tangan Rolex, anting dan cincin berlian Adelle. Barang-barang mewah itu ditaksir bernilai ratusan juta rupiah. Selain barang mewah, KPK juga mengamankan uang tunai Rp 50 juta dalam OTT itu. Bila ditotal, barang mewah dan uang tunai itu senilai Rp 513,855 juta.  "KPK mengidentifikasi adanya komunikasi yang aktif antara bupati dengan BNL (Benhur) atau pihak lain terkait dengan proyek dan pemilihan merek tas dan ukuran jam yang diminta," paparnya.  Basaria menyebut, awalnya Manalip hendak dibelikan tas Hermes. Namun, Manalip menolak karena sudah ada pejabat perempuan di Talaud yang memiliki tas merek itu.  Selain Manalip, KPK juga menetapkan Benhur dan Bernard sebagai tersangka. Manalip dan Benhur disangka sebagai penerima suap dan dijerat dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Bernard disangka dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OTT-BUPATI-TALAUD2-FED-2-750x420.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Sri-Wahyuni-Talaud.jpg" alt="Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/bupati-cantik-ini-punya-banyak-hobi-esktrem-penasaran-cek-di-sini_m_136315-640x421.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Akan Lengser Juli 2019, Bupati Talaud Selalu Tampil Modis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Bupati-Talaud-Ditahan-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria Manalip di rumah tahanan (Rutan) K4 tepat berada di belakang kantor KPK. Penahanan ini dilakukan setelah Sri ditetapkan sebagai tersangka.  "Untuk Sri Wahyumi di Rutan K4," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Rabu (1/5) dini hari.  Sementara dua tersangka lain yakni Benheur Lalenoh ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan Bernard Hanafi Kalalo ditahan di rutan KPK C1 (Gedung lama).  "Benheur di Rutan Guntur dan Bernard di C1," ucap Febri.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/BARBUK-OTT-TALAUD-FED-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Petugas KPK bersama Wakil Ketua KPK menunjukkan Barang Bukti OTT Bupati Kabupaten Talaud Sri Wahyuni Maria Manali di KPK, Jakarta, Selasa (30/4/19). KPK menetapkan 3 orang tersangka yakni Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Naria Manali, BNL dan BHK. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS  Menanggapi penahanannnya, Sri yang keluar dari ruang penyidikan sekitar pukul 02.05 WIB dengan mengenakan rompi oranye, membantah menerima hadiah senilai Rp 513 miliar.  Kepada awak media Sri mengklaim dirinya tidak mengetahui mengapa penyidik KPK membawanya ke Jakarta. Dia membantah semua yang disangkakan KPK.  "Saya Indonesia, saya NKRI. Jadi ketika saya dibawa ke sini tidak tahu apa gitu, karena saya tidak menerima. Saya dituduhkan katanya saya menerima hadiah, sampai sekarang hadiah itu tidak ada sama saya," kata Sri ketika keluar dari ruang penyidikan, Rabu (1/5) dini hari.  Politikus Hanura itu mengklaim tidak mengetahui akan diberikan barang-barang mewah oleh Bernard Hanafi Kalalo, untuk mendapatkan proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud.  "Siap membuktikan bahwa barang itu tidak ada sama saya," tegas Sri.  Kendati demikian Sri belum mengetahui bagaimana mekanisme pembuktiannya. Karena dia belum memutuskan apakah akan mengajukan praperadilan atau tidak. Sri hanya memastikan, dirinya akan mematahkan tuduhan penyidik lembaga antirasuah saat dirinya disidang nanti.  "Saya tidak pernah menerima hadiah, bisa saya buktikan di persidangan, bahwa saya tidak menerima dan barang itu tidak ada sama saya," tukas Sri.  Dalam perkara ini, Sri diduga menerima suap berupa barang-barang mewah seharga Rp 513 miliar. Penerimaan barang mewah itu, dibantu oleh tim suksesnya yakni Benheur Lalenoh.  Sri mendapat suap barang-barang mewah seharga setengah miliar itu dari Bernard terkait proyek revitalisasi pasar di wilayah Kepulauan Talaud.  Atas perbuatannya, Sri dan Benhur Lalenoh disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi Bernard Hanafi Kalalo, disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/BARBUK-OTT-TALAUD-FED-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Ditahan KPK, Bupati Talaud: Saya Tidak Pernah Menerima Hadiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Sri-Wahyuni-Talaud.jpg" alt="Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di daerah. Kali ini, di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. Kepala daerah yang kerap berdandan “nyentrik” itu diamankan terkait transaksi suap yang berkaitan dengan pengadaan proyek.  Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan selain Sri Wahyumi, pihaknya juga mengamankan salah seorang pihak. Namun, Laode enggan menyebut siapa pihak yang dimaksud. ”Mereka (dua orang yang diamankan, Red) sedang dalam perjalanan ke kantor KPK di Jakarta,” kata Laode saat dikonfirmasi Jawa Pos, Selasa (30/4).  Sementara itu, berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, penangkapan bupati Talaud dilakukan sekitar pukul 11.20 Wita. Sri Wahyumi ditangkap di kantor bupati ketika sedang menjalankan tugas. Setelah penangkapan itu, Sri Wahyumi kemudian diterbangkan ke Manado menggunakan pesawat Wings Air dengan nomor penerbangan IW 1163.  Laode menegaskan rangkaian OTT itu dilakukan sejak Senin (29/4) tengah malam. Selain di Talaud dan Manado, kegiatan penindakan juga dilakukan di Jakarta. KPK mengamankan empat orang pihak swasta di Jakarta. Saat ini, pihak tersebut telah berada di kantor KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. ”Saat ini sedang menjalani pemeriksaan di kantor KPK,” tegas Laode.  Sejauh ini, KPK mengendus adanya penerimaan hadiah berupa tas, jam dan perhiasan berlian dengan nilai ratusan juta, untuk Bupati Talaud. Hadiah-hadiah itu yang diduga bagian dari penerimaan terkait suap pengadaan di Talaud. ”KPK diberikan waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan tersebut,” ujarnya.

Tangkap Bupati Talaud Sri Wahyumi, KPK Amankan Berlian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dipecat-mendagri-bupati-cantik-ini-pilih-jadi-kadernya-oso_m_182662.jpeg" alt="Bupati Talaud Sri Manalip" width="100%">
<figcaption>Bupati Talaud Sri Manalip</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski sedang dihantam badai perpecahan internal, Partai Hanura ternyata masih menjadi magnet bagi sejumlah politisi daerah. Terutama Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO).&nbsp; Hal itu dibuktikan dengan bergabungnya Bupati Talaud Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria Manalip&nbsp; yang memutuskan bergabung dengan Partai Hanura kubu OSO. Sri yang kembali mencalonkan diri sebagai calon Bupati Talaud untuk periode kedua ini mengaku optimis dan yakin bergabung dengan Hanura kubu. "Kenapa saya memilih bergabung dengan Partai Hanura, karena saya sangat tertarik dengan Partai Hanura," kata Sri di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Jumat (19/1). Sri menghadiri jumpa pers pernyataan sikap dan dukungan serta kesetiaan DPD dan DPC Partai Hanura kepada OSO. Sedikitnya 17 DPD dan 277 DPC Partai Hanura se Indonesia menyatakan sikap mendukung dan tetap setia kepada kepemimpinan OSO. Sri mengaku melihat selama ini bahwa Partai Hanura gigih memperjuangkan aspirasi rakyat. Karena itu, dia juga akan bergabung dengan Partai yang didirikan oleh Wiranto itu. Selain itu, faktor lain yang membuat dirinya yakni dengan Hanura, karena dirinya tertarik dengan sosok sosok kepemimpinan OSO.&nbsp; "Saya melihat beliau disiplin, tegas memimpin dan peduli kepada kader," ungkap Sri. Bahkan, Sri juga menegaskan, OSO adalah pejabat tinggi negara juga sangat peduli dengan daerah perbatasan.&nbsp; Diketahui, Jumpa pers itu juga dihadiri Sekjen Partai Hanura Herry Lountung Siregar, para ketua DPP dan sejumlah pengurus Hanura daerah. Nama Sri sempat mencuat beberapa waktu belakangan karena dinonaktifkan Mendagri Tjahjo Kumolo atas laporan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey karena pergi ke luar negeri tanpa izin. Meskipun, Sri mengaku tetap melakukan aktivitasnya sebagai bupati.

Dipecat Mendagri, Bupati Cantik Ini Pilih Jadi Kadernya OSO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/sri-wahyumi-maria-manalip-srikandi-penjaga-tapal-batas-indonesia_m_153228.jpeg" alt="DEKAT: Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (dua dari kanan) foto bersama petugas bandara di Bandara Melonguane." width="100%">
<figcaption>DEKAT: Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (dua dari kanan) foto bersama petugas bandara di Bandara Melonguane.</figcaption>
</figure>Dengan speedboat, dengan motor trail, Sri Wahyumi Maria Manalip menempuh beragam risiko menyambangi pelosok wilayah yang berbatasan dengan Filipina. Bupati Kepulauan Talaud itu pernah hilang kontak tujuh jam karena dihadang ombak. MIFTAKHUL F.S., Talaud PERISTIWA awal Februari 2017 itu masih terekam dalam ingatan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. Sampai kapan pun. Sepanjang hayat. Sebab, kematian terasa begitu dekat. Saat ombak setinggi 7 meter menghadang speedboat yang dia naiki. Dari Tahuna, ibu kota Kabupaten Sangihe, ke Melonguane, ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud. GPS (global positioning system) tak berfungsi. Sedangkan semua pilihan penuh risiko berbahaya. Melanjutkan perjalanan atau memilih berlindung berpotensi membuat speedboat terbalik dan digulung ombak. Manalip dan rombongan akhirnya memilih berlindung. &rdquo;Saat itu kami hanya pasrah sama yang di atas (Tuhan, Red),&rdquo; katanya. Tuhan menjawab doa Manalip. Speedboat yang ditumpangi perempuan 40 tahun itu lolos dari gulungan ombak. Terdampar di Desa Suang yang terletak di salah satu Kepulauan Sangihe. &rdquo;Tujuh jam kami hilang kontak,&rdquo; ungkapnya. Peristiwa mendebarkan itu hanyalah salah satu konsekuensi yang harus dihadapi sebagai pemimpin wilayah kepulauan. Perempuan yang terlahir pada 8 Mei 1977 tersebut mesti berani melakoni perjalanan laut untuk memantau wilayah. Untuk menyapa masyarakat serta melihat segala problematika mereka. Perjalanan itu juga harus dilakukan untuk merawat kesetiaan warganya kepada negara Indonesia. Sebab, Talaud yang dipimpin Manalip adalah kawasan tapal batas Indonesia. Salah satu pulau di kabupaten itu, Miangas, berbatasan langsung dengan Filipina. Bahkan, jarak Miangas ke Davao, kota di Kepulauan Mindanao, jauh lebih dekat ketimbang ke Melonguane. Dengan speedboat, orang Miangas bisa mencapai Davao dalam waktu empat jam. Ke Melonguane, dibutuhkan waktu dua kali lebih banyak. Apalagi ke Manado, ibu kota Sulawesi Utara. Bisa sampai seminggu jika lewat laut. Kabupaten yang dipimpin Manalip total memiliki 17 pulau. Hanya tujuh yang berpenghuni. Sepuluh lainnya belum terjamah. Dengan kondisi geografis seperti itu, kalau pemimpinnya tak rajin menyapa rakyat, tidak getol merawat wilayah, ancaman migrasi ke negara tetangga tentu sangat terbuka. &rdquo;Saya tidak boleh hanya diam di kantor, harus rajin turun ke masyarakat. Sekalipun itu berarti mesti sering melakukan perjalanan laut yang tantangannya tidak ringan,&rdquo; ujar Manalip. Namun, Manalip mengaku tak pernah gentar dengan semua risiko itu. Perempuan yang pernah duduk sebagai anggota DPRD Talaud tersebut terus rajin menyambangi pulau-pulau yang masuk wilayah yang dipimpin. Tak terkecuali Miangas. Selama memimpin Talaud sejak 2013, sudah tak terhitung perjalanan laut yang dilakoni Manalip ke Miangas. &rdquo;Saya putri Talaud dan ketika amanah ini diberikan kepada saya, saya harus jalankan sebaik-baiknya. Talaud harus terus bergerak dan berkembang,&rdquo; tegasnya. Dia juga tak pernah segan keluar-masuk hutan. Menerabas jalan berlumpur dan menghadapi segala macam tuntutan warga. Sebagai kabupaten yang baru berusia 15 tahun, infrastruktur di Talaud memang belum sepenuhnya layak. Masih banyak jalan yang tak beraspal alias berlumpur. Jadilah Manalip kerap menunggang motor trail untuk melintasi rute yang tak ramah itu. &rdquo;Dan saat melintas itu sering bertemu aneka pohon yang ditanam di jalan tersebut,&rdquo; katanya. Menanam pohon itu merupakan bentuk protes warga kepada pemerintah atas kondisi jalan di wilayah mereka. Tapi, Manalip mengaku tak pernah marah atau tersinggung. Sebaliknya, justru semakin membakar semangatnya untuk menyerap aspirasi warga. Dia memilih berbicara langsung dengan mereka. Menjelaskan bahwa status jalan tidak semuanya milik kabupaten. Ada jalan provinsi, ada pula jalan nasional. Sesuatu yang tak semua warga memahaminya. Termasuk menjelaskan pula bahwa anggaran yang dimiliki Talaud sangatlah terbatas. Saat ini APBD Talaud &rdquo;hanya&rdquo; Rp 800 miliar. Dan pendapatan asli daerah (PAD)-nya cuma Rp 16 miliar. &rdquo;Kepada masyarakat, saya selalu katakan bahwa tidak masalah mereka mau menanam pisang atau pohon lainnya di jalan. Yang penting tidak pasang bendera Filipina,&rdquo; paparnya. Tiap kali beraudiensi dengan warga, perempuan yang nama depannya merupakan pemberian dua tentara asal Jawa tersebut juga selalu terbuka memaparkan apa saja rencananya. Sekaligus solusi persoalan yang dihadapi. Misalnya, yang dilakukan saat harus memindahkan 800 makam di daerah Beo, kawasan yang bersebelahan dengan Melonguane. Makam-makam itu berdiri terlalu dekat dengan bibir pantai dan jalan. Padahal, Pantai Tambio&rsquo;e, tempat makam-makan itu, sangat potensial dikembangkan sebagai kawasan wisata. Di sisi lain, jalannya juga hendak dilebarkan. Manalip pun melakukan pendekatan langsung ke warga. Ke tokoh-tokoh adat. Dia menjelaskan rencana pengembangan Pantai Tambio&rsquo;e itu sebagai Beo Boulevard Center. Juga pelebaran jalannya. Manalip juga memamparkan lokasi pemakaman baru yang tentu lebih asri, tertata, dan tetap terjangkau untuk diziarahi. Masyarakat akhirnya luluh. Mereka mau memindahkan makam-makam itu. Manalip pun ikut turun melakukan pemindahan. &rdquo;Saya ikut mengangkati,&rdquo; ujar perempuan yang pernah memimpin 8.000 orang melakukan demonstrasi penolakan penambangan di Talaud tersebut. Langkah serupa dijalankannya saat harus memindahkan 200 makam yang terimbas perpanjangan runway Bandara Melonguane. Dengan caranya itu, dengan langkahnya itu, Manalip tak hanya ingin melihat Talaud terus berkembang. Dia sekaligus ingin merawat cintanya kepada warga. Juga, cinta orang-orang Talaud kepada negeri ini.

Sri Wahyumi Maria Manalip, Srikandi Penjaga Tapal Batas Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati talaud

Berita Terkini