<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/Gubernur-Jawa-Barat-Dedi-Mulyadi-Dery-Ridwansah-4JPG-3167698827.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan pers kepada awak media di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan pers kepada awak media di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kepuasan publik terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tertinggi di antara Gubernur enam provinsi di Pulau Jawa. Dia bahkan mengungguli Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia. Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menuturkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Dedi Mulyadi sangat mencolok. &ldquo;Di Jawa Barat itu total 94,7 persen. Jadi kalau dibulatkan berapa itu, 95 persen warga Jawa Barat yang puas sama Dedy Mulyadi,&rdquo; ujar Burhanuddin, Rabu (28/5).&nbsp; Sebagai perbandingan, tingkat kepuasan terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berada jauh di bawahnya, hanya 60 persen. Gubernur lainnya juga tercatat masih di bawah Dedi, seperti Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi (62 persen), Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebesar (84 persen), dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (76 persen). Yang membuat hasil ini mencengangkan adalah besarnya persentase responden yang menyatakan &ldquo;sangat puas&rdquo; terhadap kinerja Dedi.&nbsp;&ldquo;Yang menarik, khusus yang menjawab sangat puas, itu agak jarang. Itu di Jawa Barat tinggi sekali. Ini mengingatkan saya tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi di NTT,&rdquo; ungkap Burhanuddin. Namun, dia mengingatkan bahwa tingginya kepuasan tidak semata-mata disebabkan oleh kinerja teknokratik, melainkan juga oleh faktor afeksi atau emosional. &ldquo;Persepsi itu tidak semata-mata dibentuk oleh keberhasilan bagi seorang pemimpin untuk menyelesaikan agenda teknokratik, tapi juga persepsi bahwa pemimpin tersebut itu betul-betul dianggap bekerja untuk rakyatnya,&rdquo; jelasnya. Dalam survei ini, hanya dua nama gubernur yang mencatatkan tingkat kepuasan sangat tinggi yakni Dedi Mulyadi dan Sri Sultan Hamengkubuwono X dari DIY.&nbsp; Burhanuddin juga menyinggung faktor media sosial yang masih kurang dimanfaatkan oleh beberapa kepala daerah.&nbsp;&ldquo;Saya kira Khofifah bisa lebih tinggi lagi kalau misalnya memanfaatkan media sosial. Karena media sosial Mbak Khofifah relatif agak kurang maksimal,&rdquo; ucapnya.

Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan Dedi Mulyadi menjadi Gubernur dengan kepuasan publik tertinggi di Jawa.

Di Antara 6 Gubernur di Pulau Jawa, Publik Sangat Puas terhadap Kinerja Dedi Mulyadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/07/DJI_0128JPG-66433857.jpg" alt="Foto udara peserta mudik gratis antre masuk ke KRI Banjarmasin-592 yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (6/4/2025). (Nur Chamim/ Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Foto udara peserta mudik gratis antre masuk ke KRI Banjarmasin-592 yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (6/4/2025). (Nur Chamim/ Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sebanyak 92 persen pemudik merasa puas dengan seluruh rangkaian pelaksanaan mudik Lebaran 2025. Hal itu tergambar dalam hasil survei Indikator Politik. Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menuturkan bahwa publik cenderung semakin puas dengan penyelenggaraan mudik Lebaran tahun 2025 ini. "Terutama pada kelompok pemudik," kata dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (7/5). Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan kepuasan tahun sebelumnya. Adapun rincianya, sebanyak 18,9 persen masyarakat yang mudik merasa sangat puas. Sedangkan, 73,1 persen menyatakan cukup puas. Hasil itu merupakan survei ke masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. "Sementara itu, sebanyak 80,9 persen masyarakat merasa puas dengan pelaksanaan Operasi Ketupat yang digelar Polri selama Ramadhan dan Idul Fitri. Mayoritas merasa puas dengan Operasi Ketupat dari Polri selama Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini," ujarnya. Di sisi lain, ada 85,7 persen masyarakat merasa bahwa perjalanan mudik pada tahun ini lebih lancar dibandingkan dengan tahun lalu. Di tahun 2024 sebanyak 80 persen menyetujui hal yang sama. "Adapun survei ini dilakukan dengan metodologi, populasi survei seluruh warga negara Indonesia di Survei Nasional yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan," paparnya. Penarikan sampel, lanjutnya, menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar &plusmn;2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen. "Sampel berasal dari seluruh Provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional," urainya. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). "Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti. Survei yang dilakukan pada 14 April hingga 20 April 2025," ujarnya.

Sebanyak 92 persen pemudik merasa puas dengan seluruh rangkaian pelaksanaan mudik Lebaran 2025. Hal itu tergambar dalam hasil survei.

Survei Indikator: Masyarakat Puas Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2025 hingga Operasi Ketupat Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/demo-depan-MK-3821801251.jpg" alt="Demo di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Demo di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, ikut melakukan demo di depan Mahkamah Konstitusi bersama Gunawan Mohamad, Wanda Hamidah, Usman Hamid dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang juga merupakan pengamat politik itu memastikan bahwa dirinya akan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kemudahan bagi partai politik untuk mencalonkan kader terbaik mereka sebagai kepala daerah yang bisa menjadi indikasi perbaikan demokrasi di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun sayangnya, ada upaya untuk membuat demokrasi di Indonesia bisa semakin suram ke depannya. "Ada upaya menggergaji dan menyabotase putusan MK yang sudah sangat baik ini," ujar Burhan di depan Gedung MK, Kamis (22/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015005354/email-dpr-diduga-diretas-di-tengah-penolakan-ruu-pilkada-kirimkan-pesan-perlawanan">Email DPR Diduga Diretas di Tengah Penolakan RUU Pilkada, Kirimkan Pesan Perlawanan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, fase sekarang ini sudah memasuki fase yang cukup krusial bagi perkembangan demokrasi ke depan. Karena berbagai indikatornya sudah mengalami penurunan cukup drastis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya barusan menghadiri workshop terbatas tentang state of democracy di Indonesia, diadakan di Cornell University, semua indikator demokrasi kita mengalami penurunan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau misalnya kita lengah dalam konteks yang terakhir ini, kemungkinan besar demokrasi kita akan semakin merosot," imbuh Burhanuddin Muhtadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, dia pun mendorong semua elemen masyarakat harus turun gunung untuk menyelamatkan demokrasi yang sudah berada di titik mengkhawatirkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena kita tidak bisa lagi berharap sama elit politik, jadi kita perjuangkan nasib sendiri. Caranya, sampaikan apa yang menjadi concern kita sehingga elit politik bisa mendengar," tandasnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Burhanuddin Muhtadi, ikut melakukan demo di depan Mahkamah Konstitusi bersama Gunawan Mohamad, Wanda Hamidah, Usman Hamid dan lainnya.

Ikut Demo di Depan Gedung MK, Burhanuddin Muhtadi: Putusan MK Digergaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/IMG-20240216-WA0100-4281347625.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie bersama para petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lainnnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie bersama para petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lainnnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 masih berlangsung. Salah satu isu yang mengemuka adalah kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Trennya naik dalam beberapa hari terakhir. Berdasar data Sirekap KPU RI per 2 Maret pukul 14.00 WIB, data masuk mencapai 65,75 persen atau setara 541.298 TPS. Dari data tersebut, PSI sudah memperoleh 3,13 persen. Kenaikan itu terhitung signifikan. Sebab, saat data TPS masuk di angka 63,5 persen, perolehan PSI masih di kisaran 2,55 persen. Anomali tersebut sempat diunggah Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Dia menyebutkan, jika data masuk sudah besar, pergeseran persentase cenderung smooth. Oleh karena itu, Burhanuddin mengaku tidak memahami fenomena tersebut. Pengamat politik Jamiluddin Ritonga mengatakan, kenaikan itu memang mengejutkan. Sebab, mayoritas lembaga survei menempatkan suara PSI kurang dari 3 persen dalam proses hitung cepat (quick count). Bahkan, partai yang dikomandoi Kaesang Pangarep tersebut diprediksi tidak lolos ke Senayan karena tak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Karena itu, kenaikan yang terjadi dalam waktu singkat harus dicermati. Apalagi, sebelumnya santer isu soal upaya untuk meloloskan partai tertentu. &rdquo;Setidaknya kenaikan signifikan itu harus ditelusuri apakah terkait dengan adanya operasi senyap tersebut,&rdquo; ujarnya.Jamiluddin berharap Bawaslu dan KPU dapat mendeteksi hal tersebut. Saat dikonfirmasi, Komisioner KPU Mochammad Afifuddin enggan berkomentar terkait spekulasi tersebut. Baginya, biar data di lapangan yang menunjukkan. &rdquo;Pokoknya biar rekap berjenjang saja, biar bicara yang angka-angka saja,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, menanggapi kecurigaan sejumlah pihak, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie meminta semua pihak tidak menyampaikan pernyataan tendensius. Dia menilai ada upaya penggiringan opini. Bagi Grace, tidak ada yang aneh dalam pergerakan suara PSI. Apalagi, hingga saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung. Sebagian besar juga berada di basis-basis pendukung Jokowi di mana PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat. Grace menambahkan, perbedaan hasil quick count dengan data KPU juga terjadi pada partai-partai lain. (far/c9/fal)

Proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 masih berlangsung. Salah satu isu yang mengemuka adalah kenaikan suara PSI.

Rekapitulasi KPU, Suara PSI Naik Signifikan, Versi Sirekap Sudah Tembus 3,13 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pemuda-muhammadiyah-ancam-polisikan-bos-lembaga-survei_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dari hasil survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas responden berharap Presiden Joko Widodo tidak ikut cawe-cawe untuk pemenangan capres tertentu. Namun, mereka setuju jika presiden ikut cawe-cawe agar Pemilu 2024 berlangsung aman dan damai. Menurut Burhanuddin Muhtadi, direktur eksekutif Indikator Politik, awareness publik terhadap isu cawe-cawe tidak terlalu besar. Dari jumlah responden yang disurvei, hanya 25,3 persen yang mengetahui pernyataan presiden soal cawe-cawe tersebut. Namun, saat ditanya apakah cawe-cawe presiden sebatas memastikan pemilu aman dan damai atau ikut memenangkan calon tertentu, mayoritas menginginkan opsi pertama. Termasuk di segmen publik yang tidak tahu isu cawe-cawe tersebut. &rsquo;&rsquo;Publik berharap presiden tidak terlalu cawe-cawe memenangkan capres tertentu,&rsquo;&rsquo; ujar Burhanuddin kemarin (23/7). Angka yang menghendaki cawe-cawe presiden untuk kelancaran pemilu cukup signifikan, yakni mencapai 61,6 persen. Adapun yang sepakat presiden ikut mendukung capres tertentu hanya 18,2 persen. Sisanya atau 20,2 persen tidak menjawab. Burhanuddin berharap respons publik harus diperhatikan Presiden Jokowi. Yang intinya menghendaki presiden netral. Survei Indikator Politik tersebut digelar pada 20&ndash;24 Juni 2023 dengan metode multistage random sampling. Total responden yang dimintai keterangan sebanyak 1.220 orang dengan margin of error 2,9 persen. (far/c7/hud)

Dari hasil survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas responden berharap Presiden Jokowi tidak ikut cawe-cawe untuk pemenangan capres.

Hasil Survei, Publik Ingin Presiden Jokowi Netral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/kapolri-rakernas.png" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat membuka rakernis Brimob di Semarang. (Mabes Polri untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat membuka rakernis Brimob di Semarang. (Mabes Polri untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ada kado menarik bagi Polri yang baru merayakan HUT Bhayangkara ke-77, Sabtu (1/7). Survei terbaru menyebutkan jika tingkat kepercayaan publik terhadap institusi yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu naik menjadi 76,4 persen pada Juni 2023. Menurut&nbsp;Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi, tingkat kepercayaan itu&nbsp;merupakan yang tertinggi sejak periode yang sama tahun lalu. Sebelum kasus Ferdy Sambo meledak&nbsp;ke publik. Lebih kanjut Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, tingkat kepercayaan ini terdiri dari 65,6 persen responden yang cukup percaya. Lalu, sebanyak 10,8 persen responden yang sangat percaya terhadap Polri. &ldquo;Ternyata, kurang dari setahun, polisi berhasil memulihkan citranya,&rdquo; ujar Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk &lsquo;Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan&rsquo; secara virtual, Minggu (2/7). &nbsp; Burhanuddin mengatakan, pada rilis survei Agustus 2022, kepercayaan publik terhadap Polri anjlok di angka 54 persen. Saat itu, survei dilakukan kurang lebih sebulan setelah peristiwa pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo. &ldquo;Kami sampaikan, itulah trust (kepercayaan) paling rendah pada polisi,&rdquo; tuturnya. &nbsp; Akan tetapi, dalam survei yang dilakukan pada Juni 2023, kepercayaan publik terhadap Polri sudah mulai pulih. Bahkan mencapai 76,4 persen. Dari angka tersebut, yang menyatakan sangat percaya terhadap Polri mencapai 10,8 persen. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011708481/bareskrim-polri-telah-tetapkan-688-orang-sebagai-tersangka-terkait-kasus-tppo">Bareskrim Polri Telah Tetapkan 688 Orang Sebagai Tersangka Terkait Kasus TPPO</a> &nbsp; Menurut Burhanuddin, ada beberapa alasan yang memengaruhi tingginya kepercayaan publik terhadap Polri. Terkait upaya penegakan hukum, ada peningkatan dari temuan Juni 2023. Jika pada April 2023 angkanya baru 70,8 persen, maka periode Juni 2023 meningkat menjadi 74,8 persen. Hal serupa berlaku dalam upaya pemberantasan korupsi. Jika pada April 2023 tingkat kepercayaan publik baru menyentuh 66,9 persen, memasuki Juni 2023 terjadi peningkatan menjadi 69,2 persen. &nbsp; Pada catatan lain, Indikator menemukan tingginya kepercayaan publik yang optimistis Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu melakukan pembenahan internal. Dikatakannya, mayoritas percaya kepolisian saat ini mampu melakukan pembenahan internal. &ldquo;Yang cukup percaya angkanya mencapai 66,8 persen. Sementara yang sangat percaya 2,9 persen. Jika ditotal, angkanya menjadi 69,7 persen,&rdquo; ungkapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/011708478/pj-gubernur-dki-sebut-mobil-listrik-dinas-sudah-masuk-proses-pengadaan">Pj Gubernur DKI Sebut Mobil Listrik Dinas sudah Masuk Proses Pengadaan</a> &nbsp; Ke depan, lanjut Burhanuddin, masyarakat berharap Polri semakin meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya, termasuk dalam mengayomi dan memberi rasa aman kepada masyarakat dan adil dalam menegakkan hukum. &nbsp; Survei Indikator juga menyebutkan mayoritas masyarakat puas terhadap kinerja Polri terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Survei Indikator mengambil sampel kasus 26 WNI di Myanmar yang menjadi korban TPPO. Semua WNI itu kini telah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Burhanuddin mengatakan mayoritas masyarakat yang mengetahui kasus itu sangat puas dengan kinerja Polri. Ada 67,7 persen masyarakat yang puas kinerja Polri memberantas TPPO. &nbsp; "Kasus perdagangan orang terhadap 26 orang WNI di Myanmar diketahui oleh sekitar 26 persen warga, di antara yang mengetahui mayoritas merasa cukup atau sangat puas dengan kinerja Kepolisian dalam memberantas TPPO, 67.7 persen," tuturnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011708339/gempa-jogja-17-bangunan-rusak-8-orang-luka-dan-1-meninggal-dunia">Gempa Jogja: 17 Bangunan Rusak, 8 Orang Luka dan 1 Meninggal Dunia</a> &nbsp; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mengungkap hasil kerja Satgas TPPO. Mantan Kapolda Banten itu menegaskan pemberantasan TPPO dilakukan dari hulu ke hilir. Hal itu disampaikan Sigit sebagai laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Hari Bhayangkara ke-77 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (1/7).&nbsp; &nbsp; Sigit menyampaikan ada 600 orang lebih yang ditetapkan sebagai tersangka dan lebih dari 1.800 korban diselamatkan. Satgas TPPO resmi dibentuk Kapolri pada Selasa (6/6). Satgas TPPO di seluruh jajaran polda se-Indonesia langsung bergerak menangani kasus human trafficking tersebut. &ldquo;Dengan hasil seperti ini 642 orang tersangka dan penyelamatan 1.826 korban baik di dalam maupun luar negeri," paparnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011708310/presiden-jokowi-ibarat-sapu-lidi-polri-harus-bersih-lurus-dan-kuat">Presiden Jokowi: Ibarat Sapu Lidi, Polri Harus Bersih, Lurus, dan Kuat</a> &nbsp; Dibagian lain, survei Indikator mayoritas public menilai baik hubungan antara TNI dan Polri. Selain itu, persepsi positif hubungan TNI-Polri cenderung meningkat. "Hampir semua warga menilai hubungan TNI-Polri baik atau sangat baik yakni 91,8 persen, dan cenderung semakin positif dibanding temuan sebelumnya," ungkap Burhanuddin. &nbsp; Survei Indikator ini dilakukan 20-24 Juni 2023, melibatkan 1.220 sampel dari 34 provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Responden ditentukan dengan asumsi metode simple random sampling, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan "margin of error" sebesar 2,9 persen. &nbsp;

Survei terbaru menyebutkan jika tingkat kepercayaan publik terhadap institusi yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu naik.

Kado HUT Bhayangkara ke-77, Tingkat Kepercayaan Publik ke Polri Kini 76,4 Persen

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pemuda-muhammadiyah-ancam-polisikan-bos-lembaga-survei_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Temuan survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menyebutkan kepercayaan terhadap Kepolisian terus meningkat. Jika sebelumnya posisinya ada di nomor dua dari bawah, saat ini posisi Polri ada di nomor lima, di bawah TNI, Presiden, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dalam survei itu, TNI masih menjadi lembaga paling dipercaya dengan 97,7 persen), Presiden (92,8 persen), Kejagung (80,6 persen), Pengadilan 77,8 persen), Polri 73,2 persen), KPK (72,4 persen), DPD (71,5 persen), MPR (71,3 persen), DPR (63,4 persen), Parpol (61,8 persen). Burhan mengatakan, saat kasus Sambo, survei kepercayaan publik hanya 54 persen. Angka ini hanya di atas kepercayaan partai politik, yang posisinya ada di paling bawah. &ldquo;Jauh sekali dibanding sebelum kasus Sambo,&rdquo; kata Burhanuddin dalam pemaparan surveinya, Ahad (30/4).&nbsp; Saat ini, lanjut dia, kepercayaan publik sudah mulai meningkat. Walaupun belum pulih seperti sebelum kasus Sambo, yang pada 2021 mencapai 80 persen. Adapun terkait dengan sejumlah progam restorative justice (RJ), mayoritas masyarakat belum mengetahuinya. Burhan mengatakan hanya 23,4 persen respondan yang tahu RJ.&nbsp; "Tapi sebagian besar yang mengetahui RJ yakin jika RJ akan memberikan keadilan. Problemnya adalah sosialisasi RJ kurang," kata Burhanuddin. Begitu juga halnya dengan Posko Presisi Polri. Responden yang tahu hanya 13,4 persen responden yang tahu. Namun dari angka ini, mayoritas percaya Posko ini akan bisa memelihara ketertiban. &ldquo;Tinggal disosialisasikan,&rdquo; pungkasnya. &nbsp; Survei Indikator ini dillakukan pada 11-17 April 2023, dengan wawancara tatap muka. Jumlah responden sebanyak 1.220 orang responden dan toleransi kesalahan sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kepercayaan publik sudah mulai meningkat. Walaupun belum pulih seperti sebelum kasus Sambo, yang pada 2021 mencapai 80 persen.

Survei IPI Sebut  Kepercayaan Terhadap Polri Terus Membaik

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pemuda-muhammadiyah-ancam-polisikan-bos-lembaga-survei_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengingatkan, partai politik untuk tidak menganggap remeh nama-nama yang muncul jelang kontestasi Pemilu 2024 versi pilihan masyarakat.&nbsp; Menurut Burhanuddin, munculnya nama-nama tersebut dapat dilihat dari temuan lembaga-lembaga survei yang kredibel. &ldquo;Kenapa, karena nama-nama yang muncul dari temuan survei itulah yang mendapatkan dukungan publik secara luas,&rdquo; kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk &lsquo;Isu-Isu Mutakhir dan Dinamika Elektoral Pasca-Batalnya Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20&rsquo; secara virtual, Rabu (19/4). Temuan terbaru Indikator terkait kontestasi Pemilihan Presiden 2024, misalnya, dukungan masyarakat lebih mengarah kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurut Burhanuddin, dukungan untuk Prabowo kini mencapai 32,7 persen. &ldquo;Posisi kedua kini ditempati Ganjar Pranowo dengan 27,9 persen, menyusul Anies Baswedan dengan 22,2 persen,&rdquo; ungkap Burhanuddin.&nbsp; Sementara dalam bursa calon wakil presiden, selain Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno, nama Erick Thohir juga semakin menguat. Dukungan terhadap Erick Thohir pada simulasi calon wakil presiden, tampak sangat kuat dipengaruhi oleh evaluasi kinerjanya terkait dengan isu Piala Dunia U-20. Adapun survei dilakukan dalam rentang 8-13 April 2023, menempatkan 1.212 responden melalui sambungan telepon. Menurut Burhanuddin, tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen.&nbsp; &ldquo;Bila itu (nama-nama versi publik) diabaikan partai politik, tidak didengar, maka partai makin tidak dipercaya publik karena tak mampu menangkap aspirasi rakyat melalui temuan-temuan survei akademik,&rdquo; ungkap Burhanuddin. Di sisi lain, Burhanuddin membenarkan jika partai memiliki hak konstitusi untuk mengusung atau mendukung calon presiden dan wakilnya. Namun, Burhanuddin mengingatkan, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik selama ini selalu rendah jika dibandingkan lembaga lain.&nbsp; &ldquo;Oleh sebab itu, nama-nama yang muncul dari survei sebagai bentuk aspirasi dan dukungan publik harus menjadi konsen dan perhatian partai politik,&rdquo; pungkas Burhanuddin.

Partai memiliki hak konstitusi untuk mengusung atau mendukung calon presiden dan wakilnya. Namun, tingkat kepercayaan publiknya rendah.

Soal Penentuan Capres Cawapres, Parpol Tak Bisa Abaikan Partisipasi Publik 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pemuda-muhammadiyah-ancam-polisikan-bos-lembaga-survei_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi menilai sejauh ini langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam memperbaiki citra Polri yang hancur karena kasus Sambo sudah bagus.  “Beberapa langkah sudah kelihatan hasilnya, walaupun belum pulih seperti sediakala,” kata Burhanudin, saat memaparkan hasil survei Indikator secara virtual, Minggu (26/3).  Namu, Burhanuddin juga menuturkan Kepercayaan terhadap kepolisian belum sepenuhnya pulih.  “Baru (naik) 10 persen. Jadi belum sepenuhnya pulih kepercayaan terhadap polisi dibanding November 2021, saat itu 80 persen masyarakat trust terhadap polisi. Dan kasus Sambo membuat kepercayaan turun menjadi 50 persen,” paparnya.  Namun, menurut survei kenaikan kepercayaan publik terhadap polisi salah satunya dipicu oleh vonis hukuman mati bagi Ferdy Sambo.  Dalam suvei Indikator, kenaikan kepercayaan dalam penegakan hukum terjadi di kepolisian. Pada November 2022 sebesar 58,2 persen, Desember (62,9 persen), dan Februari 2023 (68,4 persen).  Kenaikan kepercayaan ini diikuti dengan penurunan yang signifikan di tingkat ketidakpercayaan terhadap polisi dalam penegakan hukum. Tercatat pada November 2022 sebesar 40,2 persen, Desember 2022 (35,7 persen), dan Februari 2023 turun menjadi 30,3 persen.  Dalam hal tren tingkat kepercayaan dalam pemberantasan korupsi kepercayaan terhadap Kepolisian juga meningkat mencapai 64,4 persen.  Angka ketidakpercayaan dalam pemberantasan korupsi Polri juga terus mengalami penurunan signifikan. Pada November 2022 sebesar 43,3 persen, Desember 2022 (37,8 persen), dan Februari 2023 (33,5 persen).

Burhan Sebut Vonis Sambo Picu Kepercayaan Terhadap Kepolisian Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/lapor_ke_mabes.jpg" alt="TIGA TUNTUTAN: Foto-foto korban dibawa dalam aksi menuntut pengusutan tuntas tragedi Kanjuruhan di Malang kemarin (10/11). (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TIGA TUNTUTAN: Foto-foto korban dibawa dalam aksi menuntut pengusutan tuntas tragedi Kanjuruhan di Malang kemarin (10/11). (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tragedi Kanjuruhan yang membuat sebanyak 135 orang meninggal dunia hingga kini masih meninggalkan duka. Kepolisian masih terus berusaha menuntaskan pengusutan perkara.  Di sisi lain, belakangan muncul desakan yang meminta Kepolisian turut menempatkan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, atau bisa disapa Iwan Bule, sebagai pihak yang bertanggung jawab.  Ini semakin dikuatkan dengan temuan Indikator Politik Indonesia. Usai melakukan tanya jawab dengan 1.220 responden dalam rentang 30 Oktober – 5 November 2022, didapati jika mayoritas masyarakat ingin Kepolisian menetapkan Iwan Bule sebagai tersangka dalam kasus Kanjuruhan.  “Banyak yang berpendapat bahwa Kepolisian tak perlu ragu menetapkan Ketua Umum PSSI (Iwan Bule) sebagai tersangka terkait tragedi Kanjuruhan jika terdapat fakta dan cukup bukti,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat memaparkan hasil survei bertajuk Sikap Publik Terhadap Tragedi Kanjuruhan dan Reformasi PSSI secara virtual, Minggu (13/11).  Menurut Burhanuddin, sebanyak 55,5 persen mendukung gagasan tersebut, yakni menetapkan Iwan Bule sebagai tersangka ketika unsur pidanya telah terpenuhi. Sementara yang menyatakan sebaliknya hanya 19 persen.  “Dari yang tahu tragedi tersebut, mayoritas 55.5 persen setuju bahwa Kepolisian tidak perlu ragu menetapkan Iwan Bule sebagai tersangka terkait tragedi Kanjuruhan jika terdapat fakta dan cukup bukti,” ungkap Burhanuddin.  Pada temuan lain, mayoritas masyarakat juga mendukung rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang meminta Iwan Bule beserta seluruh jajarannya di PSSI mengundurkan diri. Ini sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan.  “Dari yang mengetahui tragedi Kanjuruhan, 60,2 persen setuju dengan rekomendasi TGIPF (Iwan Bule dan jajarannya mundur dari PSSI),” kata Burhanuddin.

Mayoritas Publik Dukung Polisi Soal Status Ketum PSSI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#burhanuddin muhtadi

Berita Terkini