<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/JKT-1-KPK-RIKSA-YASONA-LAOLY-FED-4JPG-2561213102.jpg" alt="Mantan Menkumham Yasonna Laoly diduga punya peran di balik pelarian tersangka DPO KPK, Harun Masiku. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menkumham Yasonna Laoly diduga punya peran di balik pelarian tersangka DPO KPK, Harun Masiku. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ronny Franky Sompie terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang menjerat Harun Masiku dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diduga, pemeriksaan terhadap Ronny untuk mencari bukti dugaan keterlibatan mantan Menkumham Yasonna Laoly, di balik pelarian tersangka Harun Masiku. Diketahui, Ronny merupakan mantan Dirjen Imigrasi era Menkumham Yasonna Laoly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya tentunya ada atau tidaknya, kita akan bisa melihat hasilnya nanti. Penyidik saat ini masih mendalami seluruh kesaksian dan memanggil saksi-saksi yang memang memiliki informasi atau pengetahuan baik itu terkait keberadaan saudara HM, maupun terkait perkara itu sendiri dalam hal ini suap ke saudara Wahyu," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Tessa menyatakan saat ini penyidik masih fokus mengumpulkan keterangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristiyanto. Ia memastikan, KPK terus mengembangkan kasus suap PAW DPR RI melalui pemeriksaan saksi-sakai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saksi-saksi yang lain juga akan dimintai keterangan, dan tidak hanya itu saja, saat ini juga sudah ada surat perintah penyidikan yang baru untuk tersangka saudara HK maupun saudara DTI," ujar Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, mantan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Sompie&nbsp;mengklaim, eks Menkumham Yasonna H Laoly tidak melakukan intervensi terkait data perlintasan daftar pencarian orang (DPO) kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Pasalnya, pada 2020 lalu terjadi polemik data perlintasan Harun Masiku.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu berimbas pada pencopotan Ronny Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi. Saat itu, Yasonna mencopot Ronny Sompie dengan alasan menghindari konflik kepentingan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sama sekali tidak ada. Saya kira keterangan yang sudah saya berikan kepada penyidik KPK merupakan bagian dari proses penyidikan, sehingga saya juga tidak bisa nenyampaikannya secara rinci," ucap Ronny Sompie usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ronny juga enggan berspekulasi bahwa dirinya dikorbankan dari polemik data perlintasan Harun Masiku. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Yasonna Laoly untuk menjawab dugaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau itu sih tanya sama Pak Menteri (Yasonna H Laoly) pada saat itu ya, Pak Menteri lebih paham lah kalau menjawab itu ya," ungkap Ronny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Disisi lain, Ronny mengaku didalami sebanyak 22 pertanyaan oleh penyidik KPK. Puluhan pertanyaan itu banyak mengenai data perlintasan Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Ya, memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai direktur jenderal imigrasi," tutur Ronny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ronny membenarkan bahwa Harun Masiku sempat melintas ke luar negeri pada 6 Januari dan kembali ke Tanah Air keesokan harinya pada 7 Januari 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tanggal 6 Januari Harun Masiku melintas ke luar negeri dan juga tanggal 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi hanya melintas 1 hari saja sudah kembali itu melalui Bandara Soekarno-Hatta," urai Ronny.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, saat Harun melintas ke luar negeri dan kembali ke Indonesia belum ada permintaan dari KPK untuk mencegah mantan caleg PDIP tersebut. Ia menyebut, KPK baru meminta pencegahan ke luar negeri terhadap Harun Masiku pada 13 Januari 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi tanggal 13 Januari 2020 baru ada perintah dari pimpinan KPK kepada jajaran imigrasi melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk dicegah ke luar negeri," ujar Ronny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Baru-baru ini, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto diduga bersama-sama dengan tersangka Harun menyuap Wahyu Setyawan selaku Komisioner KPU 2017-2022 untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan caleg PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hasto juga turut dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Januari 2020 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto juga sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. Penyidik juga melarangan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.</div> </div> </div> </div>

Namun, Tessa menyatakan saat ini penyidik masih fokus mengumpulkan keterangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristiyanto.

KPK Cari Bukti Keterlibatan Yasonna Laoly dari Kaburnya Eks Caleg PDIP Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Izil-Azhar-Ditangkap.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menyatakan Izil Azhar, Daftar Pencarian Orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditangkap di Banda Aceh diterbangkan ke Jakarta. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto di Banda Aceh, Rabu (25/1). "IZ alias AM ditangkap personel Jatanras Ditreskrimum Polda Aceh di Simpang Lima pada Selasa (24/1). IZ alias AM sudah dibawa KPK ke Jakarta," ujar Joko Krisdiyanto. Perwira menengah Polri itu mengatakan Polda Aceh dalam kapasitas hanya membantu KPK menangkap IZ alias AM. Penangkapan tersebut sesuai permintaan KPK kepada Polri. "Jadi, terkait proses hukum dan hal-hal lainnya akan menjadi kewenangan KPK. Polda Aceh hanya membantu KPK menangkap DPO. Selanjutnya, Polda Aceh menyerahkan DPO tersebut kepada KPK," kata mantan Kapolresta Banda Aceh itu. Sebelum diterbangkan ke Jakarta, IZ alias AM menjalani pemeriksaan kesehatan di Mapolda Aceh. Kemudian, dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, IZ alias AM dinaikkan ke sebuah minibus untuk selanjutnya dibawa ke Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) di Blangbintang, Kabupaten Aceh Besar. Sejumlah mobil dengan penumpang polisi berpostur tegap dan berpakaian preman mengawal minibus dinaiki DPO KPK tersebut. Yang bersangkutan diterbangkan menggunakan penerbangan komersial dengan waktu keberangkatan pukul 15.00 WIB. Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Izil Azhar alias Ayah Merin atau berinisial IZ alias AM merupakan tersangka korupsi dalam kasus gratifikasi melibatkan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Ayah Merin masuk DPO dan menjadi buronan KPK sejak November 2018, sedangkan Irwandi Yusuf divonis bersalah dengan hukum tujuh tahun penjara dalam kasus tersebut. "Kami mengapresiasi Polda Aceh membantu, mencari, dan menangkap Izil Azhar alias Ayah Merin yang masuk daftar buronan KPK terhitung 30 November 2018," kata Ali Fikri.

Polda Aceh: Izil Azhar Eks Panglima GAM Sudah Dibawa KPK ke Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harun Masiku, tersangka perkara dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih tahun 2019-2024 dikabarkan di luar negeri. Hal ini dikatakan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu.  "Ada di luar negeri. Jadi, kami masih koordinasi dengan beberapa agensi dari luar negeri," kata Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (6/1).  Asep tidak menjelaskan lebih lanjut di negara mana calon anggota legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan Harun Masiku bersembunyi, sejak gagal di OTT pada 8 Januari 2020 silm. Namun, ia memastikan, pria yang menjadi DPO sejak Januari 2020 silam itu, ada di luar negeri berdasarkan informasi yang diterima.  "Informasi yang kami terima begitu," tambahnya.  Sebelumnya, dalam perkara itu, KPK juga telah memroses beberapa pihak, di antaranya mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, yang telah divonis selama tujuh tahun penjara.  Sementara itu, ada pula kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang divonis empat tahun penjara, karena ikut menerima suap Rp 600 juta dari Harun Masiku bersama dengan Wahyu Setiawan.  Wahyu dan Agustiani terbukti menerima uang sebesar 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura atau seluruhnya Rp 600 juta dari Harun.  Tujuan penerimaan uang tersebut agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, yakni dari Riezky Aprilia menjadi Harun Masiku.  Selain Harun Masiku, KPK juga mencatat ada empat tersangka lain masuk daftar pencarian orang (DPO) di beberapa kasus sampai saat ini.  Pertama, Kirana Kotama dalam perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait penunjukan Ashanti Sales Inc. sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) untuk pengadaan Kapal SSV bagi Pemerintah Filipina tahun 2014-2017.  Kedua, Izil Azhar dalam perkara bersama Irwandi Yusuf, selaku Gubernur Provinsi Aceh periode 2007-2012, terkait menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.  Ketiga adalah Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra dalam perkara dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-el).  Keempat, Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak terkait perkara dugaan korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah.

Hampir 3 Tahun Menghilang, KPK Sebut Harun Masiku Ada di Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Memberamo Tengah, Papua, Ricky Ham Pagawak resmi masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Hal ini setelah Ricky Ham tak kunjung kooperatif menjalani proses hukum terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua. Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengakui telah menerima surat penetapan DPO alias buron dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Faizal Rahmadani. "Iya betul," kata Faizal kepada wartawan, Minggu (17/7). Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri tidak menggubris konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com terkait status DPO terhadap Ricky Ham Pagawak. Penetapan status DPO dilakukan KPK setelah sebelumnya pada Jumat (15/6) gagal menjemput paksa Ricky Ham. "KPK selanjutnya berupaya melakukan jemput paksa kepada tersangka dimaksud di wilayah Papua namun tidak menemukan keberadaan yang bersangkutan," ucap Ali. Juru bicara KPK bidang penindakan ini mengimbau Ricky Ham untuk koperatif mengikuti proses hukum yang berlaku dengan memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Ali menegaskan, pihaknya tak segan menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) jika Ricky Ham tak kunjung kooperatif. "Kepada tersangka yang tidak koperatif KPK dapat melakukan penangkapan dan secara bertahap dapat menerbitkan DPO," ujar Ali. Lembaga antirasuah memang belum secara resmi mengumumkan Ricky Ham sebagai tersangka. Namun, KPK meminta bantuan kepada masyarakat, apabila melihat dan menemukan Ricky Ham untuk segera dilaporkan ke KPK. "Siapapun masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka bisa melakukan penangkapan atau menginformasikan kepada KPK maupun aparat yang berwenang," ujar Ali. "Karena masyarakat juga tentu berharap pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan tetap menunjung tinggi azas keadilan. Agar dugaan tindak pidana korupsi dimaksud dapat segera dibuktikan dan memberi kepastian hukum kepada Tersangka," sambungnya. Dia berujar, KPK tidak mempermasalahkan jika Ricky Ham mengajukan upaya hukum praperadilan dari kasus yang menjeratnya. Hal itu merupakan bagian dari hak setiap pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. "Kami juga mengingatkan siapapun dilarang undang-undang menghalangi proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini karena itu diancam pidana sebagaimana Pasal 21 UU Tindak pidana Korupsi," pungkas Ali.

Gagal Dijemput Paksa KPK, Bupati Membaromo Tengah Resmi jadi Buron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Ketua-Umum-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-4-3.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi Pers di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (6/1/2022), Pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), oleh Tim Satgas KPK pada Rabu (5/1/2022) siang. Selain menahan 9 orang termasuk Walikota dan sejulah pihak , K" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi Pers di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (6/1/2022), Pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), oleh Tim Satgas KPK pada Rabu (5/1/2022) siang. Selain menahan 9 orang termasuk Walikota dan sejulah pihak , K</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kesal saat dicecar awak media soal belum tertangkapnya buronan kasus korupsi Harun Masiku. Adapun, sudah dua tahun lamanya tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024 itu belum juga berhasil ditangkap.  Firli mulanya menjelaskan daftar pencarian orang (DPO) KPK, bukan hanya Harun Masiku. Tapi juga ada buronan KPK lain yang sampai saat ini belum berhasil ditangkap.  "Orang yang dalam keadaan kondisi daftar pencarian orang, itu bukan hanya Harun Masiku, ada 5 orang dan itu masih ada dalam tahap pencarian kita," kata Firli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6).  Firli lantas tiba-tiba geram saat dirinya dicecar awak media, lantaran KPK belum juga berhasil meringkus Harun Masiku. Dia lantas mempertanyakan apakah pernyataan tersebut merupakan titipan dari pihak tertentu.  "Kok nanyanya cuma Harun Masiku saja? Ada titipan ya? Dititipi ya pertanyaannya ya? Kok kayak enggak ada pertanyaan lain gitu, kan banyak loh yang dikerjakan oleh KPK, bukan hanya itu," tegas Firli.  Sebelumnya, mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mempertanyakan keseriusan Pimpinan KPK era Firli Bahuri yang belum mampu menangkap daftar pencarian orang (DPO) Harun Masiku. Sudah lebih dari dua tahun, KPK tak mampu menangkap Harun Masiku.  "Dah berapa purnama sih ini KPK ga mampu tangkap Harun Masiku? Kalau dihitung dari Januari 2020 berarti sekitar 27 purnama," kata Febri dalam cuitan pada akun media sosial Twitter pribadinya, Selasa (24/5).  Karena itu, komitmen Firli Bahuri Cs dipertanyakan untuk bisa serius menangkap Harun Masiku. Terlebih, masa jabatan Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK tersisa 1,5 tahun.  "Jika dihitung dari masa jabatan Pimpinan KPK 'era baru' ini, waktu tersisa (sisa masa jabatan) tinggal 1,5 tahun lagi," ujar Febri.  Sebagaimana diketahui, tersangka Harun Masiku sudah memasuki waktu dua tahun menjadi DPO KPK. Harun yang merupakan mantan Caleg PDI Perjuangan ini ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, dan Saeful Bahri.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun Masiku dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Wahyu dan Agustiani telah divonis dalam kasus ini. Mantan komisioner KPU itu divonis enam tahun penja, sedangkan Agustiani Tio divonis empat tahun penjara. Sementara itu, Saeful Bahri telah divonis satu tahun dan delapan penjara.  Saeful Bahri terbukti bersama-sama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Ketiganya telah dijebloskan ke Lapas untuk menjalankan hukuman pidana.

Kesal Ditanya Keberadaan Harun Masiku, Firli: Pertanyaan Titipan Ya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku-640x446-1.jpg" alt="Politisi PDIP Harun Masiku. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Politisi PDIP Harun Masiku. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024 Harun Masiku kembali mencuat. Itu seiring pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang menyebut para buron kasus korupsi yang ditangani KPK tidak bisa tidur nyenyak.  Sampai saat ini, ada enam buron KPK. Salah satunya Harun Masiku. ”Saya yakin dia (buron KPK) tidak bisa tidur nyenyak karena sampai kapan pun tetap dicari sama KPK,” kata Firli saat menjadi pembicara dalam kegiatan Executive Briefing Politik Cerdas Berintegritas (PCB) secara dalam jaringan (daring), Rabu (18/5).  Firli pun menyebut para buron KPK, termasuk Harun Masiku, pasti tertangkap. ”Tunggu waktunya,” ujarnya.  Pernyataan Firli mengundang reaksi eks penyidik KPK M. Praswad Nugraha. Menurut dia, upaya pencarian buron KPK selama kepemimpinan Firli dkk tidak menunjukkan langkah progresif. Terbukti, hingga saat ini Harun Masiku belum berhasil tertangkap. ”Kalau dibilang buron KPK tidak bisa tidur nyenyak itu malah sebaliknya, buron KPK yang tidurnya nyenyak,” ujar Praswad.  Harun Masiku masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020. Tahun pertama berstatus buron, KPK beberapa kali melakukan pencarian. Salah satu lokasi pencarian adalah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Di sana, tim KPK menjajaki sejumlah lokasi. Namun, tim pencari DPO belum berhasil menemukan Harun.  Tak lama setelah pencarian itu, beberapa anggota tim pencari DPO masuk dalam list pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui skema tes wawasan kebangsaan (TWK). Termasuk penyidik yang menjadi person in charge (PIC) penyidikan tersangka Harun Masiku. Yakni, Ronald Paul Sinyal.  Praswad mengungkapkan, sejak saat itu upaya pencarian terhadap buron KPK tidak lagi terdengar. Karena itu, dia mempertanyakan pernyataan Firli yang menyebut bahwa buron KPK tidak bisa tidur nyenyak. ”Seharusnya, yang tidak bisa tidur nyenyak itu KPK karena harus kerja mengejar buron yang bebas berkeliaran,” tutur ketua IM57+ Institute itu. (tyo/c6/ttg)

Soroti Klaim Firli tentang Semua Buron yang Pasti Tertangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih memburu Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos. Dia menyandang statu tersangka kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) sejak 13 Agustus 2019.  "Untuk yang PLS (Paulus Tannos) akan dikorelasikan karena proses itu masih berjalan," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (3/2).  Lili menyatakan, pihaknya tak akan lupa jika setiap perkara tindak pidana korupsi akan dibatasi dengan masa kadaluarsa. Karena itu, tim penyidik KPK akan tancap gas memburu Paulus Tanos.  "Jadi kita juga ingat dengan masa kadaluarsa yang ada. Temen-temen di penyidikan masih akan tetap bekerja untuk itu," tegas Lili.  Sementara itu, Deputi penindakan KPK, Karyoto mengaku gembira setelah pemerintah Indonesia menandatangani Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura pada Selasa (25/1) lalu. Karyoto mengharapkan, adanya perjanjian itu mempermudah KPK menangkap buronan korupsi bersembunyi di Singapura.  Sebab, diduga Paulus menetap di Singapura dan tak pernah memenuhi panggilan KPK.  "Artinya begini kita sangat gembira dengan adanya perkembangan yang terakhir adalah lah dibuka apa perjanjian ekstradisi, kesepakatan kedua belah negara, nah ini yang jadi masalah mudah-mudahan perlintasan sudah mulai dibuka," tegas Karyoto menandaskan.  KPK menduga Paulu Tannos melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johanes Marliem dan tersangka Isnu Edhi Wijaya untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kemendagri.  PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya sebesar Rp 145,85 miliar terkait proyek e-KTP. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp 2,3 triliun.  Sehingga harga barang-barang yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek, yakni selisih dari total pembayaran kepada konsorsium PNRI sebesar Rp 4,92 triliun dengan harga wajar atau harga riil pelaksanaan proyek e-KTP 2011-2012 sejumlah Rp 2,6 triliun.  Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Pastikan Buru Paulus Tannos yang Diduga Berada di Singapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Harun-Masiku-Istimewa.jpg" alt="Harun Masiku" width="100%">
<figcaption>Harun Masiku</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengklaim sudah mencari keberadaan daftar pencarian orang (DPO) Harun Masiku ke sejumlah tempat. Namun, hingga dua tahun lamanya diburu, mantan calon legislatif (Caleg) Fraksi PDI Perjuangan itu belum juga berhasil diringkus.  "Memberikan izin atau tidak memberikan izin penggeledahan, itu juga sudah kita monitor kita pantau, memang benar bahwa KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa titik-titik dalam rangka mencari Harun Masiku," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/1).  Tumpak mengklaim, KPK secara kelembagaan serius mengejar Harun Masiku. Karena itu, Dewas KPK enggan melakukan audit kepada Pimpinan KPK dalam proses pencarian Harun Masiku.  "Kalau melakukan audit tentunya tidak, tetapi untuk menanyakan kepada pimpinan sudah kami lakukan sejak tahun 2020 awal, bahkan jadi kita selalu menanya itu, kenapa, dimana kendalanya," cetus Tumpak.  Dia tak memungkiri, pencarian Harun Masiku hingga kini belum membuahkan hasil. Tumpak pun mengklaim, sudah sering mengeluarkan izin penggeledahan untuk menangkap Harun Masiku.  "Belum mendapatkan satu informasi yang tepat di mana dia berada tetapi kalau dia (KPK) lakukan kegiatan itu kami tau, jadi bukan bohong, dari mana tau? mereka minta izin dulunya sama kami dalam melakukan penggeledahan-penggeledahan dari rumah ke rumah," tegas Tumpak.  Sebelumnya, peneliti Indonesia Corruptin Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyatakan, waktu dua tahun sudah terbilang cukup bagi Dewan Pengawas untuk melakukan audit besar-besaran atas mandeknya pencarian Harun Masiku. Hal ini juga sejalan dengan fungsi pengawasan yang melekat pada Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam UU KPK.  ICW khawatir, karena latar belakang politik Harun Masiku yang merupakan kader PDI Perjuangan, serta adanya keterlibatan pihak lain yang diduga petinggi partai politik tertentu menjadikan KPK enggan untuk meringkusnya.  "Ada sejumlah pihak yang penting untuk dimintai keterangan oleh Dewan Pengawas agar bisa mengurai sengkarut pencarian Harun," ucap Kurnia beberapa waktu lalu.  Mereka yang harus diminta keterangan di antaranya Komisioner KPK, Deputi Penindakan KPK dan mantan Pegawai KPK yang sebelumnya ditugaskan mencari Harun namun diberhentikan melalui Tes Wawasan Kebangsaan. Dia menyebut, keterangan mereka akan menggambarkan permasalahan utama mengapa Harun terkesan dilindungi oleh KPK.  "Sejak awal, ICW menduga sumber permasalahan Harun berada pada level Komisioner KPK. Sederhana saja menjelaskan duduk permasalahannya, sebab, gejala untuk tiba pada kesimpulan itu sudah terang benderang," ungkap Kurnia.  Sebagaimana diketahui, tersangka Harun Masiku sudah memasuki waktu dua tahun menjadi DPO KPK. Harun yang merupakan mantan Caleg PDI Perjuangan ini ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, dan Saeful Bahri.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun Masiku dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Wahyu dan Agustiani telah divonis dalam kasus ini. Mantan komisioner KPU itu divonis enam tahun penja, sedangkan Agustiani Tio divonis empat tahun penjara. Sementara itu, Saeful Bahri telah divonis satu tahun dan delapan penjara.  Saeful Bahri terbukti bersama-sama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Ketiganya telah dijebloskan ke Lapas untuk menjalankan hukuman pidana.

2 Tahun Gagal Buru Harun Masiku, Dewas KPK Enggan Evaluasi Firli Cs

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Sjamsul-Nursalim-OKS.jpg" alt="Sjamsul Nursalim, tersangka kasus SKL BLBI. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Sjamsul Nursalim, tersangka kasus SKL BLBI. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk memburu tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dinilai langkah yang tepat untuk penegakan hukum.  Namun, hal itu tidak bagi Advokat Otto Hasibuan. Dia menilai, memasukkan nama Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim (IN) kedalam DPO adalah keputusan yang bertentangan dengan hukum dan melawan keputusan Mahkamah Agung.  Otto menyatakan berdasarkan fakta-fakta yang ada, SN dan IN seharusnya sudah tidak berstatus DPO. Karena kasus mereka berasal dan dikaitkan dengan kasus Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) yang telah dibebaskan Mahkamah Agung (MA) pada 2019.  “Status SN dan IN sebagai tersangka demi hukum telah gugur sejak SAT dibebaskan MA pada tahun 2019, karena kasus mereka bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Mereka diduga turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama SAT," kata Otto dalam keterangannya, Minggu (24/1).  Otto memandang, dengan MA membebaskan SAT berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan bukan merupakan tindak pidana, maka perbuatan yang diduga dilakukan SN dan IN bersama-sama SAT dengan sendirinya juga bukan perbuatan pidana.  "Logika hukumnya kan begitu. Jadi kalau SN dan IN disebut masih berstatus DPO, hal itu adalah bertentangan dengan hukum,” ucap Otto.  Otto menuturkan, KPK sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk menjadikan SN dan IN sebagai tersangka sehingga SN tidak dapat dimasukkan dalam DPO. Bila KPK tetap memasukkan SN dan IN dalam DPO, KPK dalam hal ini tidak mengindahkan dan bahkan tidak menghormati putusan MA.  Otto mengungkapkan, bahwa putusan MA yang membebaskan SAT juga mempertimbangkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2017 (LHP BPK 2017) yang bertentangan dengan hasil audit BPK tahun 2002 dan 2006.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/01/2021/1-tahun-buron-kerabat-klaim-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku/">1 Tahun Buron, Kerabat Klaim Tak Tahu Keberadaan Harun Masiku</a>  “LHP BPK 2017 menilai adanya kerugian negara, namun menurut MA, LHP BPK 2017 tersebut tidak sesuai dengan standar pemeriksaan audit yang diatur dalam Peraturan BPK No. 1 tahun 2017, karena tidak diuji dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2002 dan 2006. Hasil audit BPK tahun 2002 dan 2006 tidak menyatakan adanya kerugian negara, bahkan laporan audit BPK tahun 2006 menyatakan SKL layak diberikan kepada SN karena sudah memenuhi kewajibannya” pungkas Otto.    Sebelumnya, KPK memastikan tetap melakukan upaya maksimal dalam pencarian para tersangka yang hingga kini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), dengan membentuk tim satuan tugas (satgas) khusus. Terdapat tujuh tersangka korupsi yang masuk daftar buronan KPK, termasuk mantan Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku.  "Kita di pimpinan juga telah menginisiasi dan meminta kepada Pak Deputi (Deputi Penindakan KPK Karyoto) mencoba untuk membuat sebuah satu satgas yang memang fokus melakukan pencarian kepada orang-orang DPO," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/1).  Lili menyampaikan, tim satgas tersebut dibentuk khusus untuk fokus mencari buronan, tanpa disibukkan dengan kegiatan penyidikan maupun penyelidikan sehari-hari.  "Agar cepat efektif dengan membentuk sebuah tim satgas sendiri yang khusus mencari orang-orang yang memang masuk DPO," tegas Lili.  Adapun tujuh tersangka yang hingga saat ini masih diburu KPK diantaranya:  1. Harun Masuku, tersangka kasus dugaan suap pengurusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR periode 2019-2024.  2. Kirana Kotama, tersangka kasus dugaan suap terkait Penunjukan Ashanti Sales Inc sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) dalam pengadaan kapal SSV untuk Pemerintah Filipina Tahun 2014 sampai 2017.  3. Sjamsul Nursalim, tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap oblibor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).  4. Itjih Nursalim, tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap oblibor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).  5. Izil Azhar, tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek Dermaga Sabang tahun 2006-2011.  6. Surya Darmadi, tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alib fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan tahun 2014.  7. Samin Tan, tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3VfRmvwCC88

Otto Hasibuan Nilai Penetapan DPO Sjamsul Nursalim Langgar Putusan MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa, Daniel Tonapa Masiku selaku kerabat dari tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku. Pemeriksaan terhadap Daniel tidak lain untuk mengetahui keberadaan Harun yang sudah satu tahun lamanya menjadi daftar pencarian orang (DPO) KPK.  "Didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan adanya jalinan komunikasi saksi yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan tersangka HAR (Harun Masiku)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (20/1).  "Juga dikonfirmasi seputar keberadaan tersangka HAR yang saat ini masih berstatus DPO KPK," sambungnya.  Ali menyampaikan, hingga kini mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku masih berstatus DPO KPK. Juru bicara KPK bidang penindakan ini tak memungkiri, tetap menjadi kewajiban KPK untuk secepatnya menemukan Harun Masiku serta menyelesaikan perkaranya hingga ke tahap persidangan.  Ali menyebut, dari 2017 sampai dengan 2020, ada 10 orang tersangka yang berstatus DPO KPK dan khusus pada 2020 telah dilakukan penangkapan terhadap tiga orang tersangka DPO antara lain Nurhadi, Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto yang perkara ketiganya saat ini telah masuk tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat.  Ali menegaskan, hingga saat ini KPK masih tetap memiliki kewajiban untuk mencari keberadaan dari tujuh orang tersangka yang hingga kini masih buron. Menurut Ali, lima orang tersangka lainnya adalah DPO dari 2017 sampai 2019 dan dua orang lainnga DPO pada 2020 yaitu Harun Masiku dan Samintan.  "Pencairan keberadaan para DPO tersebut, tentunya bekerjasama dengan aparat Kepolisian," ucap Ali.  Oleh karena itu KPK juga berharap partisipasi aktif dari masyarakat apabila menemukan keberadaan para tersangka DPO KPK untuk segera menghubungi kepolisian terdekat atau langsung hubungi call center KPK di nomor 198.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/01/2021/1-tahun-buron-kerabat-klaim-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku/">1 Tahun Buron, Kerabat Klaim Tak Tahu Keberadaan Harun Masiku</a>  Berdasarkan data laporan tahunan KPK, tujuh tersangka yang hingga saat ini masih diburu KPK antara lain:  1. Harun Masuku, tersangka kasus dugaan suap pengurusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR periode 2019-2024.  2. Kirana Kotama, tersangka kasus dugaan suap terkait Penunjukan Ashanti Sales Inc sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) dalam pengadaan kapal SSV untuk Pemerintah Filipina Tahun 2014 sampai 2017.  3. Sjamsul Nursalim, tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap oblibor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).  4. Itjih Nursalim, tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap oblibor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).  5. Izil Azhar, tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek Dermaga Sabang tahun 2006-2011.  6. Surya Darmadi, tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alib fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan tahun 2014.  7. Samin Tan, tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/2GLpBD4FmFE

KPK Telisik Komunikasi Hingga Posisi Harun Masiku dari Kerabatnya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#buron kpk

Berita Terkini