<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/JKT-1-KPK-TAHAN-SEKJEN-KEMENTAN-FED-8JPG-1392095802.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengumumkan tiga sosok tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/10/2023). Salah satu tersangka ialah mantan Menteri Pertanian Syahrul" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengumumkan tiga sosok tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/10/2023). Salah satu tersangka ialah mantan Menteri Pertanian Syahrul</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, langkah praperadilan yang kembali diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak akan mengganggu proses penyidikan. Sebab, tidak ada perintah pengadilan yang meminta KPK menunda proses penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak merespons permintaan penundaan pemeriksaan Hasto Kristiyanto. Melalui kuasa hukumnya, Hasto bersurat meminta penundaan pemeriksaan dengan alasan kembali mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau menurut ketentuan hukum, adanya Praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan, kecuali ada penetapan hakim praperadilan yang menyatakan agar pemeriksaan perkara yang dimohonkan praperadilan ditunda sampai dengan adanya putusan," kata Johanis dikonfirmasi, Senin (17/2)&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johanis menegaskan, seharusnya Hasto kooperatif dalam menjalani proses hukum di KPK. Menurutnya, jika penyidik tidak memanggil, semata hanya untuk menghormati langkah praperadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Idealnya sebagai warga negara yang baik, beliau (Hasto) datang menghadiri panggilan penyidik," tegas Johanis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, juru bicara KPK Tessa Mahardika memastikan penyidik lembaga antirasuah akan kembali melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Hasto Kristiyanto. Sedianya, Hasto pada hari ini menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari penyidik bahwa betul saudara HK tidak memenuhi panggilannya hari ini sebagai tersangka, dan penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kedua kepada yang bersangkutan, masih di pekan ini,&ldquo; ujar Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa mengatakan, penyidik tidak menerima alasan yang disampaikan pihak Hasto dalam suratnya hari ini. Ia menegaskan, praperadilan tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pemeriksaan, karena itu merupakan hal yang berbeda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ya, karena teman-teman juga sudah sering mendengar ya bahwa proses Praperadilan berbeda dengan proses penyidikan yang ditangani oleh aparat penegak hukum, baik itu di KPK, di Kepolisian maupun di Kejaksaan,&rdquo; terang Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi, penyidik menilai tidak ada alasan yang patut dan wajar untuk tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka hari ini,&rdquo; imbuhnya.</div>

"Idealnya sebagai warga negara yang baik, beliau (Hasto) datang menghadiri panggilan penyidik," tegas Johanis.

KPK Tolak Alasan Hasto, Panggil Lagi sebagai Tersangka Pekan ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/budiyanto-1362518973.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/1). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/1). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengapresiasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang menolak praperadilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Ia menegaskan, tindakan KPK menjerat Hasto sebagai tersangka sejak awal telah sesuai prosedur hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Makna dari putusan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Penyidik sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana didalilkan dan argumentasi dari tim biro hukum," kata Setyo dikonfirmasi, Kamis (13/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setyo tak memungkiri, setelah PN Jaksel menolak praperadilan, KPK segera memanggil Hasto Kristiyanto untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Panggilan dan upaya paksa, penyidik yang menentukan sesuai kebutuhan penanganan perkaranya," tegas Setyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak upaya hukum praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hakim Tunggal PN Jaksel, Djuyamto menyebut permohonan yang diajukan Hasto dan tim kuasa hukumnya tidak jelas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengabulkan eksepsi dari temohon (KPK).</div> <div dir="auto">Menyatakan permohonan oleh pemohon (Hasto Kristiyanto) kabur atau tidak jelas," kata Hakim Tunggal PN Jaksel, Djuyamto membacakan putusan praperadilan di PN Jaksel, Kamis (13/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," sambungnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim PN Jaksel memutuskan bahwa jeratan hukum terhadap Hasto Kristiyanto sah dan sesuai prosedur hukum. Karena itu, KPK bisa melanjutkan proses penyidikan atas penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan proses pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun,&nbsp;KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto diduga bersama-sama dengan tersangka Harun menyuap Wahyu Setyawan selaku Komisioner KPU 2017-2022 untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan caleg PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hasto juga turut dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Januari 2020 lalu.</div> </div> </div> </div>

Setelah PN Jaksel menolak praperadilan, KPK segera memanggil Hasto Kristiyanto untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ketua KPK Tegaskan Sejak Awal Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto sesuai Prosedur Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/di-hadapan-jokowi-ketua-ma-klaim-kinerjanya-lampaui-target_m_.jpg" alt="Ketua MA Hatta Ali, saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Ketua MA Hatta Ali, saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali, merespons pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut bahwa dirinya memiliki kedekatan dengan buron kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI 2019-2024, Harun Masiku. Menurutnya, saat ini semua orang tahu siapa Harun Masiku.</p> <p>"Kedekatan apa? Semua orang tahu siapa HM. Jadi, terlalu naif lah kalau macam HM bisa mendekati saya," kata Hatta Ali dikonfirmasi, Jumat (7/2).</p> <p>Ia menduga, Harun Masiku hanya menjual nama dirinya atau mengklaim memiliki kedekatan dengan Hatta Ali. Karena itu, Hatta memastikan selama menjabat Hakim di MA harus selalu pandai menjaga diri.</p> <p>"Macam orang begitu kita harus pandai menjaga diri, karena suka menjual-jual nama," tegas Hatta.</p> <p>Hatta memastikan, dirinya tidak mengenal Harun Masiku. Apalagi, membantu dalam pengurusan perkara di MA.</p> <p>"Yang jelas semua orang tahu siapa dia dan tak mungkinlah mau membantu orang semacam itu," cetus Hatta.</p> <p>Sebelumnya, Tim Biro Hukum Komisi KPK mengungkapkan rekam jejak buron tersangka kasus suap pengurusan PAW Anggota DPR RI 2019-2024, Harun Masiku. Tim Biro Hukum KPK menyebut, Harun Masiku bukan kader asli PDIP.&nbsp;</p> <p>"Bahwa Harun Masiku merupakan orang Toraja dan bukan kader asli PDI Perjuangan, karena baru bergabung pada tahun 2018," kata Tim Biro Hukum KPK, membacakan tanggapan praperadilan yang dilayangkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (6/2).</p> <p>KPK menyebut, Harun Masiku memiliki kedekatan dengan Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2022, Hatta Ali. Karena itu, KPK menyebut memiliki pengaruh di MA.</p> <p>"Diyakini Harun Masiku memiliki pengaruh di Mahkamah Agung," ucap Tim Biro Hukum KPK.</p> <p>KPK menyebut, Hasto menempatkan Harun Masiku pada calon anggota legislatif (caleg) daerah pemilihan wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) I. Wilayah itu disebut merupakan basis dari PDIP.&nbsp;</p> <p>Padahal, Harun Masiku merupakan orang Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel). Menurutnya, dapil itu berbeda dengan kediaman dari Harun Masiku.</p> <p>"Hal ini memungkinkan Harun Masiku terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil tersebut," pungkas Tim Biro Hukum KPK.</p>

"Kedekatan apa? Semua orang tahu siapa HM. Jadi, terlalu naif lah kalau macam HM bisa mendekati saya," kata Hatta.

Disebut oleh KPK Punya Kedekatan dengan Harun Masiku, Eks Ketua MA Hatta: Terlalu Naif kalau HM Bisa Dekati Saya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/JKT-1-KPK-RIKSA-YASONA-LAOLY-FED-4JPG-2561213102.jpg" alt="Mantan Menkumham Yasonna Laoly diduga punya peran di balik pelarian tersangka DPO KPK, Harun Masiku. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menkumham Yasonna Laoly diduga punya peran di balik pelarian tersangka DPO KPK, Harun Masiku. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ronny Franky Sompie terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang menjerat Harun Masiku dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diduga, pemeriksaan terhadap Ronny untuk mencari bukti dugaan keterlibatan mantan Menkumham Yasonna Laoly, di balik pelarian tersangka Harun Masiku. Diketahui, Ronny merupakan mantan Dirjen Imigrasi era Menkumham Yasonna Laoly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya tentunya ada atau tidaknya, kita akan bisa melihat hasilnya nanti. Penyidik saat ini masih mendalami seluruh kesaksian dan memanggil saksi-saksi yang memang memiliki informasi atau pengetahuan baik itu terkait keberadaan saudara HM, maupun terkait perkara itu sendiri dalam hal ini suap ke saudara Wahyu," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Tessa menyatakan saat ini penyidik masih fokus mengumpulkan keterangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristiyanto. Ia memastikan, KPK terus mengembangkan kasus suap PAW DPR RI melalui pemeriksaan saksi-sakai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saksi-saksi yang lain juga akan dimintai keterangan, dan tidak hanya itu saja, saat ini juga sudah ada surat perintah penyidikan yang baru untuk tersangka saudara HK maupun saudara DTI," ujar Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, mantan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Sompie&nbsp;mengklaim, eks Menkumham Yasonna H Laoly tidak melakukan intervensi terkait data perlintasan daftar pencarian orang (DPO) kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Pasalnya, pada 2020 lalu terjadi polemik data perlintasan Harun Masiku.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu berimbas pada pencopotan Ronny Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi. Saat itu, Yasonna mencopot Ronny Sompie dengan alasan menghindari konflik kepentingan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sama sekali tidak ada. Saya kira keterangan yang sudah saya berikan kepada penyidik KPK merupakan bagian dari proses penyidikan, sehingga saya juga tidak bisa nenyampaikannya secara rinci," ucap Ronny Sompie usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ronny juga enggan berspekulasi bahwa dirinya dikorbankan dari polemik data perlintasan Harun Masiku. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Yasonna Laoly untuk menjawab dugaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau itu sih tanya sama Pak Menteri (Yasonna H Laoly) pada saat itu ya, Pak Menteri lebih paham lah kalau menjawab itu ya," ungkap Ronny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Disisi lain, Ronny mengaku didalami sebanyak 22 pertanyaan oleh penyidik KPK. Puluhan pertanyaan itu banyak mengenai data perlintasan Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Ya, memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai direktur jenderal imigrasi," tutur Ronny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ronny membenarkan bahwa Harun Masiku sempat melintas ke luar negeri pada 6 Januari dan kembali ke Tanah Air keesokan harinya pada 7 Januari 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tanggal 6 Januari Harun Masiku melintas ke luar negeri dan juga tanggal 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi hanya melintas 1 hari saja sudah kembali itu melalui Bandara Soekarno-Hatta," urai Ronny.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, saat Harun melintas ke luar negeri dan kembali ke Indonesia belum ada permintaan dari KPK untuk mencegah mantan caleg PDIP tersebut. Ia menyebut, KPK baru meminta pencegahan ke luar negeri terhadap Harun Masiku pada 13 Januari 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi tanggal 13 Januari 2020 baru ada perintah dari pimpinan KPK kepada jajaran imigrasi melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk dicegah ke luar negeri," ujar Ronny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Baru-baru ini, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto diduga bersama-sama dengan tersangka Harun menyuap Wahyu Setyawan selaku Komisioner KPU 2017-2022 untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan caleg PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hasto juga turut dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Januari 2020 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto juga sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. Penyidik juga melarangan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.</div> </div> </div> </div>

Namun, Tessa menyatakan saat ini penyidik masih fokus mengumpulkan keterangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristiyanto.

KPK Cari Bukti Keterlibatan Yasonna Laoly dari Kaburnya Eks Caleg PDIP Harun Masiku

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/25/lpoi-4227334163.jpg" alt="Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj (dua dari kiri) memberikan pidato refleksi akhir tahun di Jakarta (25/12). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj (dua dari kiri) memberikan pidato refleksi akhir tahun di Jakarta (25/12). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Jagat perpolitikan nasional sedang menghangat. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah kalangan menyampaikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Tanah&nbsp;Air.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Diantaranya disampaikan oleh sejumlah ulama yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj mengatakan semua sepakat, bahwa korupsi harus diberantas. Apalagi korupsi sudah menjadi persoalan laten di Indonesia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dia menegaskan, sejatinya keberadaan KPK sudah cukup untuk memberantas korupsi di Indonesia. "Sebenarnya kalau KPK berfungsi dengan benar dan sesuai dengan cita-cita pembentukannya itu sudah cukup," katanya di Jakarta pada Rabu (25/12).</p> <p dir="ltr">Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengatakan, dalam menjalankan tugasnya KPK tidak boleh tebang pilih. "Jangan ada tendensi politik, tendensi balas dendam, atau tendensi lainnya," katanya.</p> <p dir="ltr">Pengusutan kasus korupsi, termasuk penetapan tersangka harus benar-benar sesuai dengan koridor hukum.&nbsp;Said mengatakan, KPK harus adil.</p> <p dir="ltr">Termasuk para aparat penegak hukum lainnya juga harus adil. Bahkan kepada para hakim, Said juga mengatakan harus adil.</p> <p dir="ltr">Dia mengutip ajaran agama Islam soal berbuat adil. Said menegaskan sikap adil juga harus diterapkan kepada orang atau pihak yang tidak mendukung atau di luar kelompoknya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dalam kesempatan itu, LPOI menyampaikan beberapa butir seruan untuk pemerintah, khususnya Presiden Prabowo. Mulai dari masalah korupsi, ekonomi, pajak, sampai hubungan luar negeri.&nbsp;</p> <p dir="ltr">LPOI diantaranya memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat implementasi penegakan keadilan. Kemudian membersihkan negara dari bahaya laten korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.</p> <p dir="ltr">Mengarahkan kebijakan pada hal yang lebih populis. Serta lebih memihak kepada rakyat kecil dengan menurunkan pajak, menurunkan harga-harga sembako, menumbuhkan lapangan kerja dan mempercepat pengentasan kemiskinan.&nbsp;</p> <p dir="ltr">LPOI juga berharap pemerintah melakukan refocusing anggaran belanja negara untuk Pendidikan, Sosial dan Keagamaan. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional berbasis proyek padat karya dan inovasi dalam negeri. Merajut dan memperkuat solidaritas kebhinnekaan serta lebih memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi kehidupan masyarakat.</p>

Pengusutan kasus korupsi, termasuk penetapan tersangka harus benar-benar sesuai dengan koridor hukum. Said mengatakan, KPK harus adil.

KPK Tetapkan Hasto Tersangka, Mantan Ketum PBNU Ingatkan Pemberantasan Korupsi Tidak Tebang Pilih

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku-640x446-1.jpg" alt="Politisi PDIP Harun Masiku. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Politisi PDIP Harun Masiku. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Beredar kabar buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku berada di Kamboja. Terkait hal itu, Polri mengaku belum bisa memastikan kebenarannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila saudara HM melalui perlintasan resmi di negara mana pun, pasti terdeteksi," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kamis (27/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ramadhan mengatakan, Harun Masiku telah ditetapkan sebagai buronan interpol melalui red notice. Oleh karena itu, setiap negara yang mendapati adanya perjalanan buronan tersebut, harus menginformasikan kepada interpol di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejauh ini, interpol Kamboja tidak ada menyampaikan mengenai masuknya Harun Masiku ke wilayahnya. Oleh karena itu, Polri terlebih dahulu akan mendalami kebenaran informasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Interpol Indonesia sudah mengirimkan permintaan kepada Interpol Kamboja melalui channel 1-24/7 terkait klarifikasi terhadap isu tersebut," jelas Ramadhan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Interpol telah menerbitkan&nbsp;red notice&nbsp;terhadap Harun, tersangka kasus dugaan suap terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019&mdash;2024 yang sudah berstatus DPO sejak Januari 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua KPK Firli Bahuri menyebut negara tetangga sudah merespons terkait dengan upaya pencarin Harun. &ldquo;Beberapa tetangga sudah memberikan respons terkait dengan upaya pencarian tersangka HM (Harun&nbsp;Masiku). Saya tidak mau menyebutkan negara tetangganya mana tetapi sudah respons itu,&rdquo; kata Firli saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang diduga sengaja menyembunyikan Harun dapat diancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011806601/harun-masiku-dikabarkan-di-kamboja-dan-ganti-kewarganegaraan-polisi-interpol-belum-beri-informasi">Harun Masiku Dikabarkan di Kamboja dan Ganti Kewarganegaraan, Polisi: Interpol Belum Beri Informasi!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya ingin mengatakan bahwa sebagai pihak yang menyembunyikan atau itu dalam kategori barang siapa yang menghalang-halangi tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan maka mereka itu masuk tindak pidana lain yang diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu Pasal 21 dan itu masuk pidana,&rdquo; tuturnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

"Apabila saudara HM melalui perlintasan resmi di negara mana pun, pasti terdeteksi," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad

Harun Masiku Dikabarkan Masuk Kamboja, Polri Minta Klarifikasi Interpol Jawab Isu Itu

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Harun-Masiku-Istimewa.jpg" alt="Harun Masiku" width="100%">
<figcaption>Harun Masiku</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Kabar buron Harun Masiku berada di Kamboja masih simpang siur. Hingga kini, Divisi Hubinter Polri (Interpol Indonesia) belum menerima informasi dari Interpol Kamboja, mengenai kabar buron Harun Masiku berada di negara itu dan telah berganti kewarganegaraan.</p> <p>&ldquo;Sejauh ini&nbsp;Interpol Kamboja belum memberikan informasi terkait rumor,&rdquo; kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan di Jakarta, dikutip dari Antara Rabu (26/7).<br /><br />Mantan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan Harun Masiku menjadi buron&nbsp;perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara, terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).<br /><br />Harun Masiku&nbsp;masuk daftar pencarian orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 17 Januari 2020.<br /><br />Selain itu, Polri juga sudah menerbitkan&nbsp;<em>red notice</em>&nbsp;atas nama Haru Masiku.<br /><br />Menurut Ramadhan, dengan sudah diterbitkannya&nbsp;<em>red notice,</em>&nbsp;maka apabila Harun Masiku melalui perlintasan resmi di negara manapun, anggota interpol pasti akan mendeteksi.<br /><br />"Kewajiban dari interpol negara tersebut untuk menahan subjek dan menginformaikan ke Interpol Indonesia sebagai negara penerbit atau peminta&nbsp;<em>red notice</em>," katanya.<br /><br />Untuk menindaklanjuti kabar Harun Masiku berada di Kamboja, tambah Ramadhan,&nbsp;Interpol Polri mengirimkan permintaan kepada Intepol Kamboja melalui chanel 1-24/7 dalam rangka mengklarifikasi kabar tersebut.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011806588/eks-sekretaris-ma-diduga-berobat-ke-luar-negeri-dengan-memakai-uang-hasil-korupsi">Eks Sekretaris MA Diduga Berobat ke Luar Negeri dengan Memakai Uang Hasil Korupsi</a></strong><br /><br />"Interpol Indonesia sudah mengirimkan permintaan kepada Interpol Kamboja melalui chanel 1-24/7 terkait klarifikasi terhadap isu tersebut," ujar Ramadhan.<br /><br />Sebelumnya pada Maret 2023, Harun Masiku juga pernah dikabarkan menjadi marbot masjid di Malaysia. Namun hal itu tak bisa dikonfirmasi kebenarannya.<br /><br /></p>

“Sejauh ini Interpol Kamboja belum memberikan informasi terkait rumor,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri

Harun Masiku Dikabarkan di Kamboja dan Ganti Kewarganegaraan, Polisi: Interpol Belum Beri Informasi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses pencarian buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diklaim masih terus dilakukan, namun mantan calon legislatif (Caleg) PDI Perjuangan Harun Masiku belum juga berhasil diamankan. Kini lebih dari enam bulan Harun telah menjadi buronan lembaga antirasuah.<br /> <br /> Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri mengaku pihaknya telah mencegah Harun Masiku untuk tidak bisa bepergian keluar negeri. Namun, jejak kader partai berlogo banteng itu hingga kini belum juga ditemukan.<br /> <br /> "Tentunya sudah dilakukan cegah kemudian ke luar negeri pasti ada info. Tapi laporan ke kami enggak ada yang masuk saat ini, kalau memang keluar masuk lalu lintas orang pasti ada," kata Ali dikonfirmasi, Minggu (19/7).<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan ini menuturkan, Harun sempat diisukan telah meninggal dunia. Namun, informasi tersebut belum bisa dibenarkan.<br /> <br /> Sampai saat ini KPK tidak bisa mengkonfirmasi hal itu dengan data yang valid, misalnya bahwa yang bersangkutan meninggal dunia," ujar Ali.<br /> <br /> Oleh karena itu, Ali menegaskan lembaga antirasuah terus melakukan pencarian terhadap Harun. Bahkan hingga kini, KPK terus menyelesaikan berkas acara pemeriksaan (BAP) terhadap Harun.<br /> <br /> Terlebih sejumlah tersangka dalam perkara suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDIP telah menghadapi persidangan seperti Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Saeful Bahri pun telah menjalani pidana dalam kasus tersebut.<br /> <br /> "Bukan berarti kemudian tersangka belum ditemukan kemudian berkasnya berhenti, tidak. Justru terhadap putusan Saeful Bahri yang sudah divonis," cetus Ali.<br /> <br /> Dalam kasus PAW Fraksi PDIP, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.<br /> <br /> KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.<br /> <br /> Tersangka penerima suap Wahyu dan Agustiani tengah menjalani persidangan dalam kasus ini. Sementara itu, Saeful Bahri telah divonis satu tahun dan delapan penjara. <br /> <br /> Saeful Bahri terbukti bersama-sama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Kini dia telah dijebloskan ke Lapas Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara.

Setengah Tahun Buron, Kader PDIP Harun Masiku Belum Juga Diringkus