<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1784613006974470504" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/dengan.jpg" alt="TAMU SPESIAL: Seniman Butet Kartaredjasa (kiri) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam peluncuran buku Urip Mung Mampir Ngguyu cetakan pertama sekaligus pembukaan pameran Menawar Isyarat di Sangkring ArtSpace, Jogjakarta, November" width="100%">
<figcaption>TAMU SPESIAL: Seniman Butet Kartaredjasa (kiri) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam peluncuran buku Urip Mung Mampir Ngguyu cetakan pertama sekaligus pembukaan pameran Menawar Isyarat di Sangkring ArtSpace, Jogjakarta, November</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, meminta seniman Butet Kartaredjasa tidak menyudutkan pihak tertentu. Butet diminta menyampaikan sikap politiknya secara bijak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013448099/pemkot-surabaya-lakukan-sejumlah-langkah-antisipasi-cegah-munculnya-pneumonia-misterius">Pemkot Surabaya Lakukan Sejumlah Langkah Antisipasi Cegah Munculnya Pneumonia Misterius</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu menyusul adanya pengakuan dari Butet mendapat intimidasi saat menggelar pementasan teater di Taman Ismail Marzuki (TIM), Menteng, Jakarta Pusat&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau dia (Butet) mau berpolitik, memiliki sikap atau mendukung calon tertentu, ya silakan saja. Itu hak dia. Tapi, jangan mengaku dizalimi atau diintimidasi pihak tertentu," ujar Igor kepada wartawan, Kamis (7/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Igor mengatakan, penyelenggara pentas teater bertajukpada 1-2 Desember 2023 di TIM berjalan tanpa hambatan dan gangguan. Selain itu, pihak penyelenggara, PT Kayan Production, juga membantah ada intimidasi polisi saat agenda itu berlangsung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi, Mas Butet mengesankan kepada publik 'Orde Baru lahir kembali' dan kepolisian melakukan intimidasi, nggak bisa gitu dong. Kalau dia punya sikap politik berbeda, ya tegas saja. Jangan membangun opini kepolisian ada di kelompok tertentu," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Igor menambahkan, opini publik yang dibangun Butet, akan menambah kegaduhan di tengah menghangatnya suhu politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Karenanya, dia meminta, Butet bersikap jantan dalam memberikan dukungan atau menyalurkan aspirasi politiknya di ruang publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada yang melarang Mas Butet melakukan aktivitas kesenian maupun politik. Tapi, dia harus sportif. Jangan menyudutkan atau membuat mayarakat tidak percaya dengan aparat penegak hukum," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Butet&nbsp;Kartaredjasa mengaku mendapat intimidasi dari aparat kepolisian saat pentas tetaer di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.&nbsp;Butet&nbsp;menyatakan dibungkam agar tidak berbicara mengenai politik dalam pementasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihak panitia penyelenggaraan pentas teater yang dilakoni&nbsp;Butet&nbsp;Kartaredjasa mengklarifikasi isu intervensi oleh kepolisian. Mereka bahkan membantah isu tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretariat Kayan Production, Indah mengatakan, dirinya sendiri yang mengurus langsung perizinan kepada pihak kepolisian. Surat izin kepada pihak kepolisian pun dilakukan sebelum acara pementasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hanya mau menyampaikan bahwa saya memang yang melakukan pengurusan terkait surat-surat perizinan ke kepolisian. Lalu tidak ada intimidasi dalam penandatanganan surat tersebut,&rdquo; kata Indah di Jakarta, Rabu (6/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menambahkan, pihak kepolisian memang selalu melakukan pengamanan dalam setiap acara pentas budaya di Taman Ismail Marzuki (TIM). Bahkan, acara yang melibatkan capres-cawapres di TIM pun tetap mendapat pengamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah Jakpus, baik itu berupa seni budaya dan sebagainya, tentunya kami harus menjamin bahwa kegiatan tersebut berlangsung dengan aman,&rdquo; ungkap Susatyo. (*)<hr /></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Igor Dirgantara, meminta seniman Butet Kartaredjasa tidak menyudutkan pihak tertentu. Butet diminta menyampaikan sikap politiknya secara bij

Dosen Universitas Jayabara Minta Butet Tak Menyudutkan Pihak Tertentu, Begini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/JKT_Menyikapi-Skandal-Politisasi-dan-Penyalahgunaan-Data-Intelijen-oleh-Presiden_MIFTAHUL-HAYAT-03-1472289905.jpeg" alt="Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid (kanan-kiri), Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz, Ketua BPN PBHI Julius Ibrani, Direktur Imparsial Gufron Mabruri dan  Zainal Arifin, Ketua Advokasi dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid (kanan-kiri), Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz, Ketua BPN PBHI Julius Ibrani, Direktur Imparsial Gufron Mabruri dan  Zainal Arifin, Ketua Advokasi dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum</figcaption>
</figure> <p><br /><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, dugaan intimidasi yang diterima seniman Butet Kertaradjasa merusak iklim hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.</p> <p>&ldquo;Tindakan intimidasi itu tak hanya menciderai kebebasan berkesenian, tapi juga merusak iklim hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan berekspresi,&rdquo; tegas Usman Hamid di Jakarta, Rabu (6/12).</p> <p>Usman mengungkapkan kebebasan berekspresi, termasuk berkesenian, merupakan hak dasar yang dilindungi konstitusi.</p> <p>"Ini merupakan hak dasar setiap orang yang dilindungi hukum. Pembatasan terhadap seniman hanya akan merugikan perkembangan kebudayaan dan juga partisipasi masyarakat," ujarnya.</p> <p>Pola seperti itu juga mengingatkan kembali pada apa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru.</p> <p>"Intimidasi kepada seniman ini mengingatkan kita pada era Orde Baru. Kegiatan seni sering menjadi sasaran sensor dan pembatasan. Upaya mengendalikan ekspresi artistik yang kritis bisa dilihat sebagai bentuk kembalinya praktik yang seharusnya ditinggalkan,&rdquo; tegas Usman.</p> <p>Oleh sebab itu, dia menyerukan para pihak untuk segera menyetop praktik intimidasi terhadap seminam. Negara juga harus hadir untuk menjamin kebebasan berpendapat para seniman melalui karya-karya mereka.</p> <p>&ldquo;Kami mendesak pihak berwenang untuk segera menghentikan praktik intimidasi terhadap para seniman dan siapa pun warga yang berpikir kritis. Negara harus menjamin kebebasan berkesenian sebagai bagian integral dari kebebasan berekspresi. Segala bentuk ekspresi dalam seni adalah elemen penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berbudaya,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Sementara itu, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, aparat kepolisian bersikap berlebihan dalam kasus intervensi pertunjukan seniman Butet Kertaradjasa. Dengan adanya pembatasan, alasan keamanan maupun lainnya, Coki masih berharap akan kebebasan berekspresi dan ruang untuk menyampaikan kritik.</p> <p>&ldquo;Saya melihat ada kegamangan di tubuh aparat keamanan melihat suhu politik yang memanas. Ada kekuatiran situasi politik menjadi tidak terkendali karena pihak yang berkompetisi cenderung menggunakan bahasa verbal yang provokatif dan berpotensi konflik antar pendukung,&rdquo; kata Bonar yang akrab disapa Coki ini di Jakarta, Rabu (6/12).</p> <p>Sebelumnya, seniman Butet Kartaredjasa mengaku diperintah untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak membahas unsur politik dalam pentas seni "Musuh Bebuyutan" di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.</p> <p class="class-paragraph">Pentas itu adalah agenda tahunan yang digelar oleh Forum Budaya Indonesia Kita yang memasuki tahun ke-41. Tahun ini, tema pentas mengusung pertarungan politik yang terjadi di antara dua pihak yang sebelumnya bersahabat.</p> <p>&ldquo;Di sinilah mereka mencoba "menekan" para sosial influencer agar tidak memperkeruh situasi. Tapi cara aparat keamanan itu berlebihan dan justru menimbulkan reaksi balik,&rdquo; sebut Coki.</p> <p>Sosok Butet memang tidak asing dengan intervensi. Namun Coki melihat, jika ada kritik yang disampaikan, tentu memiliki maksud yang baik.</p> <p>&ldquo;Figur seperti Butet memang diketahui kritis dan acap melakukan kritik dalam bentuk satire. Tapi kritik yang dilakukannya untuk membangun tata kehidupan yang lebih baik bukan untuk destabilisasi apalagi berkeinginan menghancurkan,&rdquo; jelas Coki.</p> <p>Karena itu, dengan adanya pembatasan, alasan keamanan maupun lainnya, Coki masih berharap akan kebebasan berekspresi dan ruang untuk menyampaikan kritik.</p> <p>&ldquo;Memang betul, kita melihat ada regresi dalam kualitas demokrasi saat ini, tapi ini kontekstual. Kekuatan pengimbang tetap memiliki ruang untuk bersuara dan menekankan tuntutan sosialnya." pungkas Coki.</p> <p>Sebelumnya, penulis naskah teater, Agus Noor dan seniman Butet Kartaredjasa diduga mendapatkan intimidasi dari oknum aparat saat menggelar pertunjukan bermuatan satir politik di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.</p> <p>Butet diminta menandatangani surat yang mencantumkan komitmen penanggung jawab tidak kampanye pemilu, menyebarkan bahan kampanye pemilu, menggunakan atribut partai politik, menggunakan atribut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dan kegiatan politik lainnya.</p> <p>Namun, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menegaskan, polisi tidak melakukan intimidasi terhadap pentas teater seniman Butet Kartaredjasa di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (1/12/2023). Ia juga membantah mengintervensi soal materi pentas tersebut.</p> <p>"Sehingga tidak ada (intervensi). Kami tidak menyentuh aspek materi, apalagi perizinan," kata Susatyo.</p> <p>Sebenarnya, dalam menjaga kondusifitas pemilu, Polri menggelar Operasi Nusantara Cooling System, menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Operasi ini berjalan sejak September lalu. Operasi ini dikepalai oleh Irjen Pol Asep Edi Suheri yang dijalankan oleh empat Satgas dan delapan Subsatgas.</p>

Aksi intimidasi itu tak hanya menciderai kebebasan berkesenian, tapi juga merusak iklim hak asasi manusia khususnya kebebasan berekspresi

Usman Hamid: Insiden Butet Diintimidasi Rusak Demokrasi dan Membangkitkan Memori Orba

Butet diintimidasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Butet diintimidasi

Berita Terkini

Dosen Universitas Jayabara Minta Butet Tak Menyudutkan Pihak Tertentu, Begini Alasannya

Usman Hamid: Insiden Butet Diintimidasi Rusak Demokrasi dan Membangkitkan Memori Orba

Download Aplikasi JawaPos.com