<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/25/buwas-pramuka-2182627953.jpg" alt="Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso (Buwas) mengatakan keberadaan Permendikbudristek 12/2024 tersebut harus direvisi." width="100%">
<figcaption>Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso (Buwas) mengatakan keberadaan Permendikbudristek 12/2024 tersebut harus direvisi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik soal ekstrakurikuler Pramuka tidak wajib diikuti siswa di sekolah, masih menggelinding. Terbaru, jajaran Kwarnas dan Kwarda Pramuka se-Indonesia kompak menuntut Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim melakukan revisi Permendikbudristek 12/2024. Pasalnya lewat aturan tersebut, Pramuka menjadi ekstrakurikuler yang tidak wajib diikuti oleh siswa. Seperti diketahui penerbitan Permendikbudrsitek 12/2024 tentang Kurikulum tersebut, memantik polemik di masyarakat. Pasalnya aturan tersebut menghapus Permendikbud 63/2024 yang mengatur bahwa Pramuka adalah ekstrakurikuler wajib di jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Karena Permendikbud 63/2014 itu dicabut, maka landasan hukum Pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib sudah tidak ada lagi. Pernyataan sikap dari Kwarnas dan Kwarda Pramuka se-Indonesia itu disampaikan dalam momen Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2024 di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Jakarta pada Kamis (25/4). Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso mengatakan Permendikbudristek 12/2024 tersebut harus direvisi. "Sesuai dengan apa yang beliau sampaikan secara terbuka di Komisi X DPR," kata pria yang akrab disapa Buwas itu. Buwas juga menyampaikan bahwa Pramuka adalah sejarah panjang dan sudah memiliki kekuatan hukum. Sejak zaman Bung Karno, terdiri dari pandu-pandu yang menjadi satu. Buwas menjelaskan Bapak Pramuka adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kemudian ada Tap MPR, Kepres dan Undang-undang 12/2010. "Semua sudah mengatur jelas tentang Pramuka," katanya. Karena itu, Buwas meminta Nadiem bisa memahami dan mempelajari Pramuka secara menyeluruh. Jangan sepotong-potong. Dan tidak boleh semerta-merta membuat keputusan yang tidak berdasar. &rsquo;&rsquo;Kebijakan ini merugikan bangsa dan negara,&rsquo;&rsquo; katanya. Bukan hanya untuk dunia Pramuka saja. Tetapi bangsa ke depan. Karena Pramuka menyongsong pendidikan karakter untuk generasi emas 2045. Pada kesempatan yang sama, Ketua Kwarda Pramuka Jawa Timur H.M. Arum Sabil mendukung penuh pernyataan sikap Kwarnas agar disampaikan kepada Presiden Joko Widodo Selaku ketua MABINAS dan Komisi X DPR RI tentang Permendikbudristek 12/2024. "Jatim punya anggota Pramuka aktif hampir 3,2 juta. Kami besok akan konsolidasi menyatakan sikap dari seluruh keluarga besar Kwarda Jatim mulai dari Gugus Depan, Kwarcab sampai Kwarda," ungkapnya. Arum Sabil mengingatkan kepada Menteri Nadiem Makarim bahwa memajukan pendidikan adalah sama dengan membangun kemajuan peradaban. Maka agenda-agenda pendidikan harus didukung dan tidak boleh dilemahkan. "Jangan sampai nanti Pak Menteri (Nadiem) dicatat dalam sejarah yang meruntuhkan kemajuan peradaban dunia pendidikan Indonesia," tandasnya. Baginya, dunia pendidikan menentukan masa depan bangsa. Karena jadi media untuk membentuk kemandirian, karakter, akhlak, moral dan adab. Dia menambahkan, pernyataan Menteri Nadiem yang mengungkapkan bahwa Pramuka tetap menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah. Namun tidak semua peserta didik wajib mengikutinya. Sehingga pernyataan tersebut memicu &nbsp;multitafsir yang kontraproduktif. "Pernyataan ini sangat jelas bahwa Permendikbudristek tersebut akan menimbulkan multitafsir," jelasnya. Serta mengarah kepada pelemahan terhadap pendidikan karakter yang ada dalam Pramuka. Ibarat ada peraturan dalam keluarga, namun anggota keluarga tidak wajib mengikutinya. Jadi seperti kebijakan yang bertolak belakang.

Buwas juga menyampaikan bahwa Pramuka adalah sejarah panjang dan sudah memiliki kekuatan hukum. Bahkan, sejak zaman Bung Karno.

Pramuka Tidak Wajib Diikuti Siswa, Kwarnas dan Kwarda Desak Permendikbudristek 12/2024 Direvisi

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/29/buwas-581980375.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir kembali mengangkat Budi Waseso alias Buwas sebagai Direktur Utama Perum Bulog." width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir kembali mengangkat Budi Waseso alias Buwas sebagai Direktur Utama Perum Bulog.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri BUMN Erick Thohir kembali mengangkat Budi Waseso alias Buwas sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Dengan pengangkatan ini, membuat Buwas sah menjadi direktur dalam dua periode.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pada tahun 2018, Buwas dipercaya menduduki jabatan sebagai Direktur Perum Bulog oleh Menteri BUMN saat itu, yakni Rini Soemarmo. Adapun pengangkatan kembali Buwas sebagai Dirut Bulog diketahui dari unggahan akun Instagram resmi @perum.bulog, Sabtu (29/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Segenap Keluarga Besar Perum Bulog mengucapakan selamat kepada Bapak BUDI WASESO yang telah diangkat kembali menjadi Direktur Utama Perum Bulog," tulis akun tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut diinformasikan bahwa pengangkatan kembali Buwas sebagai Dirut Bulog sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-91/MBU/04/2023 tanggal 27 April 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum BULOG.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, sebelum dipercaya memimpin Bulog dua periode, Buwas tercatat pernah menjabat sebagai Kepala BNN selama tiga tahun, terhitung sejak 8 September 2015 hingga 1 Maret 2018.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria kelahiran Pati, 19 Februari 1960 ini sebelum terjun di Pemerintahan, tercatat moncer kariernya di kepolisian. Mulai jadi Kabid Propam Polda Jawa Tengah pada tahun 2008, lalu menjadi Kabid Litpres Pusprovos Div Propam Polri pada tahun 2009.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, dipercaya sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo pada tahun 2012, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri pada Tahun 2013, Kasespim Lemdiklat Polri tahun 2014, hingga menjadi Pati Yanma Polri pada tahun 2018 dan menjadi Kepala BNN.</div>

Menteri BUMN Erick Thohir kembali mengangkat Budi Waseso alias Buwas sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

Dilantik Erick Thohir, Buwas Kembali Kepalai Perum Bulog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Dirut-Bulog-BUDI-WASESO_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (uwas ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (31/1). Kabarnya auntuk membahas mengenai harga dan ketersediaan beras serta bahan pokok lainnya.  "Masalah untuk menjelang masa Lebaran, kesiapan untuk masalah kebutuhan pokok termasuk beras," kata Budi sebelum memasuki kawasan Istana Negara, Jakarta, Selasa.  Budi Waseso atau Buwas, sapaan akrabnya, datang ke Istana di tengah kabar Presiden akan melakukan perombakan kabinet atau "reshuffle" pada Rabu (1/2) esok. Rabu pertama pada Februari 2023 itu menurut kalender Jawa merupakan Rabu Pon.  Presiden Jokowi memiliki kebiasaan mengumumkan keputusan penting pada Rabu Pon. Namun, kata Buwas, panggilan dari Istana terhadap dirinya tidak mendadak. Pada Senin (30/1), dia sudah mendapatkan undangan rapat di Istana Kepresidenan.  Buwas mengakui harga beras dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan. Harga beras harus dikendalikan karena menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi inflasi.  Presiden Jokowi dalam beberapa rapat terakhir juga menyinggung Bulog agar segera mengendalikan harga beras.  "Sebagaimana yang jelas Bulog ini mendapat penugasan kemarin untuk operasi pasar. Kita sudah lakukan juga ke seluruh wilayah. Hanya kenapa kok sekarang masih tinggi harganya, nah ini mungkin nanti kita bahas dari sisi mana," kata Buwas.  Setelah Buwas tiba di Istana, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kemudian menyusul memasuki kawasan Istana. Zulkifli enggan berkomentar dan meminta media menunggu rapat selesai.

Jelang Rabu Pon, Jokowi Mendadak Panggil Buwas ke Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Beras-Bulog-Dery-Ridwansah-6-560x373-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas buka suara terkait hilangnya 500 ton beras di Gudang Bulog Bittoeng, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Hilangnya beras itu disebut karena kepala Bulog Pinrang yang meminjamkannya kepada mitra swasta. Adapun saat ini, kata Buwas, kasus tersebut sudah masuk dalam proses penyelidikan baik internal serta pihak kepolisian. Ia menjamin, kasus tersebut akan segera selesai. "Sementara ini (beras hilang karena) dipinjam pakaikan, kerja sama dengan mitra. Kita belum tahu siapa (mitranya). Makanya sekarang dalam penanganan, tapi yakin itu pasti selesai," kata Buwas saat ditemui di Gedung DPR RI Jakarta, usai RDP dengan Komisi IV, Rabu (23/11). Ia memastikan, langkah yang dilakukan kepala Bulog Pinrang itu termasuk tindak pidana. Sehingga, tidak hanya dipecat, pelaku kejahatan juga akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. "Apapun namanya, itu akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Kita sudah menyiapkan itu untuk ditangani secara hukum. Karena tindakan itu (termasuk) pidana," imbuhnya. Selain itu, dalam proses penyelidikan pihaknya juga akan mengungkap kepada siapa beras Bulog tersebut dipinjamkan. Bahkan, secara Buwas tak segan meminta "mitra" tersebut untuk mengembalikannya kepada Bulog. "Kalau dipinjamkan, dipinjamkan ke siapa? Dia (mitra tersebut)harus segera mengembalikan yang 500 ton itu (ke Bulog)," tegasnya. Diberitakan sebelumnya, kasus hilangnya 500 ton beras di Gudang Bulog Pinrang diduga dijual orang dalam tanpa melalui prosedur resmi kepada salah satu mitra. Dugaan penyelewengan itu sudah berjalan selama dua bulan sejak September 2022. Kasus itu terungkap setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah stok yang tersimpan dalam gudang. Setelah didata, hanya tersisa sebanyak 1.656.850 ton di dua gudang penyimpanan. Padahal, semula dalam laporan secara administrasi tercatat stok tersimpan sebanyak 2.119.900 ton. Adapun rinciannya, di Gudang 1 sebanyak 880.500 ton dan gudang 2 sebanyak 1.234.400 ton. Artinya, ada hilang hampir 500 ton. Terkait kasus ini, kepala gudang Bulog Pinrang telah dicopot dari jabatannya. Bahkan, kasus ini sudah ditangani oleh pihak berwenang. Update terakhir, Kepolisian Resor Kabupaten Pinrang telah memeriksa lima orang saksi terkait hilangnya 500 ton beras di gudang Bulog Pinrang. (*)

Buwas: 500 Ton Beras Bulog Hilang karena Dipinjamkan ke Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Beras-Bulog-Dery-Ridwansah-7-.jpg" alt="Pekerja beraktivitas di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Perum Bulog resmi mendapatkan penugasan penyaluran bantuan sosial beras sebanyak 450 ribu ton untuk 10 juta keluarga. Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, mengatakan, program ini" width="100%">
<figcaption>Pekerja beraktivitas di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Perum Bulog resmi mendapatkan penugasan penyaluran bantuan sosial beras sebanyak 450 ribu ton untuk 10 juta keluarga. Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, mengatakan, program ini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) stok beras masih aman dari bulan Maret, April sampai Mei 2020 yang merupakan juga masa panen raya. Menurutnya, baik data dari Kementan stok BPS, stok beras terhitung surplus. Sebagai bukti stok Bulog terus naik.  "Hari ini, per hari beras CBP (Cadangan Beras Pemerintah) kita itu ada 902 ribu ton, kurang lebih. Dengan tambahan serapan kemarin, dari 800 ribu sekarang sudah nambah. Kalau secara keseluruhannya yang dikuasai Bulog itu mencapai 923 ribu ton beras per hari ini," ujarnya dalam acara webinar, Kamis (25/3).  Buwas menegaskan, sampai hari ini pihaknya terus menyerap beras. Bahkan dirinya akan turun langsung ke lapangan.  "Saya ingin membuktikan sendiri bahwa produksi dalam negeri itu memang cukup. Saya memegang apa yang disampaikan oleh pihak Kementerian Pertanian dengan BPS. Terus kalau saya tidak percaya, saya percaya dengan siapa?" ungkapnya.  Dirinya percaya apa yang dilakukan Presiden Jokowi menggalakan pangan dan mencintai produk dalam negeri. Hal inilah yang dipegang oleh Buwas.  "Belum apa-apa kita sudah menyatakan impor, apalagi yang mendasar yaitu beras. Apalagi ini masa panen. Yang ngomong soal impor kan bukan saya karena saya bukan pengambil kebijakan, bukan pengambil keputusan," tuturnya.  Buwas pun menegaskan, stok di gudang Bulog seluruh Indonesia masih aman. Dirinya pun akan semaksimal mungkin menyerap beras di daerah-daerah dan menyetok wilayah yang tidak memproduksi pangan.  "Sehingga saya ingin menjamin pangan itu aman, khususnya beras di seluruh Indonesia. Dan saya berkeyakinan bahwa kita ini bisa swasembada pangan, dan tidak perlu buru-buru menyatakan impor," ungkap Buwas.  https://youtu.be/LjG-uukfYOg

Buwas Tegaskan Indonesia Tak Perlu Buru-buru Impor Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bulog-targetkan-serap-600-ribu-ton-gula-pasir-tahun-ini_m_225216.jpg" alt="Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat meresmikan sarana penyimpanan bawang merah dengan Sistem Pengkondisian Udara di Komplek Pergudangan Klampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Rabu (3/7). " width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat meresmikan sarana penyimpanan bawang merah dengan Sistem Pengkondisian Udara di Komplek Pergudangan Klampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Rabu (3/7). </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) Budi Waseso diminta membuktikan ucapannya, bahwa Bulog difitnah dengan modus pemalsuan sehingga beras dari badan ini dinilai jelek dan tak membuat masyakarat tertarik. Selaku mantan penegak hukum, selayaknya pria yang akrab disapa Buwas melaporkan itu ke penegak hukum ketimbang mengeluarkan pernyataan di media saja.  Mantan Dirut Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan ketidakmampuan menyalurkan beras harusnya berhubungan dengan bagaimana suplainya. Dia pun meminta Buwas untuk membuktikan ucapannya yang merasa Bulog difitnah. "Kalau saya secara pribadi buktikan saja, kalau ada masalah ya tinggal dibuktikan yang mana," kata Sutarto, Kamis (3/10).  Kalau memang merasa difitnah soal kualitas beras jelek, Buwas lebih baik lapor ke penegak hukum agar tak jadi polemik. "Ya kalau ada yang memfitnah, saya kira beliau tahu persis mestinya diproses hukum saja. Kalau ada ysng bermain-main, ya diproses hukum saja. Sehingga tidak jadi polemik," tuturnya.  Sebelumnya, Buwas mengatakan telah menyiapkan 700 ribu ton beras hingga akhir tahun untuk disalurkan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, Buwas pesimis target itu dapat terpenuhi karena hingga September baru terealisasi 30 ribu ton. Buwas berdalih Bulog difitnah dengan modus pemalsuan sehingga seakan akan beras yang dikeluarkan pihaknya jelek dan membuat masyarakat tidak tertarik.  Menyoal BPNT, Sutarto menjelaskan bahambahkan penyaluran program BPNT sebenarnya sudah lama dibicarakan. Bahkan, saat dia menjabat, sudah pernah menyarankan BPNT itu seharusnya sehak Januari sudah menyalurkan beras Buloh. "Saran kita dulu begitu dan saran ini sudah kita sampaikan kepada bapak presiden secara langsung," katanya.  Menurut Sutarto, jika ini dibahas sejak Januari, pasti tidak akan terjadi persoalan dengan kualitas beras seperti yang dikeluhkan Buwas saat ini. Jadi, kalau sekarang mempersoalkan kualitas, itu karena memang sudah sekian bulan. "Kalau Januari sampai sekarang kan sudah delapan bulan. Coba kalau sudah dimulai sejak Januari lalu, artinya sebagian besar berasnya sudah keluar kemudian bisa membeli beras yang baru," tuturnya.  Menurutnya, mengembalikan BPNT ke Bulog itu terlambat. Menurutnya, Bulog diminta ditugasi untuk menjaga stabilitas harga. Lalu, stabilitas harga ada huhungannya, Bulog harus membeli di petani.  Di kesempatan lain, menanggapi serapan beras Bulog yang masih sangat jauh dari target 700 ribu ton untuk BPNT, peneliti Indef Rusli Abdullah mengatakan, penyaluran beras untuk BPNT awalnya memang merupakan permintaan Bulog.  “Penyebabnya ini BPNT bukan nyalurin, ada porsi Bulog dan nonBulog, nah penerima BPNT kan boleh saja milih beras yang mana saja, yang kualitasnya sesuai keinginan,” ujarnya.  Rusli mengatakan, hal yang mungkin bisa dilakukan pemerintah atau Kemensos adalah membagi wilayah atau regional distribusi beras BPNT. Misalnya Bulog memegang penuh distribusi di bagian pulau Jawa atau Sumatera, sedangkan pemasok lain di pulau lain.  “Kita kan tahu gudang-gudang Bulog berada hampir di seluruh Provinsi di Indonesia, jadi bisa saja Pemerintah mengatur itu, sehingga beras-beras yang ada di Gudang Bulog bisa tersalurkan,” tuturnya.  Ia mengatakan, kualitas beras BPNT Medium dan ke atas juga harus tetap terjaga. Sementara jika beras menumpuk terlalu lama di Gudang maka akan terjadi penurunan kualitas. “Harus di cek dulu data di Bulog, apakah beras yang kualitasnya menurun itu ada di Gudang-gudang sehingga tidak bisa disalurkan ke BPNT,” jelasnya.

Soal Pemalsuan Beras, Buwas Diminta Membuktikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beras-surplus-bulog-siap-ekspor-ke-negara-tetangga_m_.jpg" alt="Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso. Buwas mengatakan bahwa Indonesia siap mengekspor beras ke negara tetangga. Miftahul Hayat/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso. Buwas mengatakan bahwa Indonesia siap mengekspor beras ke negara tetangga. Miftahul Hayat/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Sosial mempertanyakan pendapat Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) soal banyak penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran BNPT, salah satunya E-warong. Karena, Buwas menyebut E-warong siluman.  Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi Zainal Dulung mengaku tak paham dengan ucapan Buwas soal E-Warong siluman. Menurut Andi, berdasarkan informasi yang didapat, andai yang dimaksud kalau masa pembagian bansos warung buka setelah itu tutup, dia tegaskan tak ada larangan.  "Bahwa tidak ada larangan untuk itu sepanjang warung itu punya edisi dari bank. Ada izin dari bank sebagai agen, dia boleh menyalurkan bansos. Bagaimana anda bisa menyatakan siluman. Siluman itukan tidak kenal. Jadi-jadian. Lah terus edisinya dari mana? Apakah anda bisa langsung beli edisi (alat gesek kartu). Kalau siluman bisa enggak bikin edisi sendiri. Terus yang siluman yang mana. Kalau punya edisi, apa dia siluman?" kata Andi, Senin (30/9).  Andi melanjutkan, mengenai 300 E-Warong tak lapor, itu ada aturan tersendiri. Menurut dia, warung harus lapor terlebih dahulu ke Bulog. Namun, kata dia, yang terjadi malah ke balik-balik. "Ini satu perusahaan dengan satu kementerian. Masa dibandingkan sih. Kan beda banget," katanya.  Andi pun memohon ada kearifan melihat E-Warong. Bagi dia, warung itu merupakan program ada unsur pemberdayaan. Selama ini, lanjutnya, orang miskin terima barang tanpa terlibat apa-apa seperti penonton saja. "Sekarang rakyat ini tidak menjadi penonton. Menjadi pelaku. Kita kumpulkan orang untuk buat warung. Sudah itu, kita minta Himbara mengajarkan. Jadilah, agen E-Warong. Alhamdulillah ada penghasilan Rp 2-3 juta per bulan. Apakah itu tidak positif?" paparnya.  Dia juga menyayangkan temuan soal beras jelek di Batam dan di Jawa Timur. Namun, beras itu hasil masyarakat membeli, bukan bantuan pemerintah sehingga mereka mengembalikan. Dia pun menyinggung program BPNT. Menurutnya, saat ini Kemensos bagikan uang bukan beras.  "Sekarang kalau beli di toko kalau barangnya jelek kan dikembalikan. Mereka sudah kembalikan dan sudah digantikan yang baru yang bagus. Nah, sekarang yang mempermasalahkan itu pihak yang punya beras," katanya.  Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaludin Iqbal mengatakan, temuan mengenai ratusan e-warong yang diduga siluman alias ilegal sebagai wadah penyaluran BNPT di seluruh Indonesia sudah diserahkan ke penegak hukum. Ia pun enggan merinci persebarannya di lokasi mana saja.  "Kita kan sudah serahkan ke Satgas Pangan, jadi semua informasi kita serahkan ke penegak hukum, sekarang ranahnya di mereka," ujarnya saat dihubungi.  Dikatakan Awaludin, penyaluran BPNT pada prakteknya sekarang di beberapa tempat ada yang dipasok langsung dari Bulog dan masih ada yang dipasok dari pihak lain. "Meskipun presiden pernah menyampaikan bahwa pelayanan BPNT dari Bulog, dan sudah ada edaran Kemensos, namun masih banyak yang dipasok dari pihak lain, karena juga ketentuannya membolehkan (dari selain Bulog)," ujarnya.

Pernyataan Buwas Soal E-Warong Siluman Dipertanyakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-dirut-bulog-tugas-awal-buwas-amankan-harga-pokok-selama-ramadan_m_208222.jpeg" alt="Dirut Perum Bulog Budi Waseso" width="100%">
<figcaption>Dirut Perum Bulog Budi Waseso</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua pekan menjelang bulan puasa, pemerintah menyiapkan beberapa skenario untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok. Beras masih menjadi pekerjaan rumah, harganya masih di atas acuan. Budi Waseso yang kemarin (27/4) ditunjuk sebagai direktur utama Bulog diharapkan bisa menyelesaikan masalah itu. Harga beras medium saat ini Rp 10.500-Rp 11.000 per kilogram. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) Rp 9.400-Rp 9.900. Sementara itu, beras premium seharga Rp 13.000 per kg, sedikit di atas HET. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yakin sosok yang akrab disapa Buwas tersebut bisa membawa Bulog menstabilkan harga pangan. JK menyebut mantan kabareskrim itu punya rekam jejak yang bagus. "Pak Budi Waseso, dia seorang pekerja keras dan konsekuen waktu dia bekerja di BNN. Sangat. Orang bilang, berhasil dengan upayanya itu," puji JK. Memang, Bulog jauh berbeda dengan penegakan hukum di BNN. Namun, dia yakin Buwas bisa cepat belajar. "Selama dia mau belajar dan bekerja keras di bidang bisnis, tentu dapat bekerja dengan baik," kata JK yang juga seorang pengusaha. Sebagai Dirut Bulog, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/28/208167/jadi-ketua-dewan-pengawas-bulog-ini-modal-teten-masduki" target="_blank">Buwas</a> menggantikan Djarot Kusumayakti. Selain mengangkat Buwas, Kementerian BUMN menempatkan Teten Masduki, mantan kepala Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai kepala Dewan Pengawas Bulog. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengatakan, perombakan direksi di Perum Bulog merupakan penyegaran untuk mempercepat akselerasi program-program pemerintah dan memperkuat ketahanan pangan. Dia menyatakan, Buwas dipilih karena Bulog membutuhkan sosok pemimpin yang bisa mengurus organisasi yang kompleks. "Dibutuhkan intensitas turun ke lapangan untuk monitoring gudang-gudang Bulog yang banyak. Kita tahu Pak <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/28/208209/budi-waseso-jadi-dirut-bulog-pengusaha-ingin-nyaman-berbisnis" target="_blank">Budi Waseso</a> ini orang lapangan," katanya di gedung Kementerian BUMN kemarin. Terlebih, Buwas merupakan eks aparat penegak hukum yang sudah terbiasa melakukan tindakan preventif. Dengan kompetensinya, dia diharapkan bisa membawa Bulog lebih baik dalam menjamin ketahanan pangan maupun menyejahterakan petani. Ketua Dewan Pengawas Bulog Teten Masduki mengatakan, pemerintah melalui Bulog ingin memastikan kebutuhan beras cukup dan mudah diakses masyarakat serta harganya terjangkau. "Tidak menggerus daya beli masyarakat," ucapnya. Karena itu, pada momen menjelang Lebaran ini, pihaknya telah memastikan komitmen dengan direksi lama untuk segera memastikan pasokan, distribusi, dan kecukupan beras sampai Lebaran berakhir. Mengenai penunjukannya sebagai ketua Dewan Pengawas Bulog, Teten mengaku baru saja ditugaskan kemarin pagi (27/4). "Di Kantor Staf Presiden dulu saya yang mengawasi, jadi selama ini saya berhubungan dengan Pak Djarot," ujarnya. Sementara itu, masuknya Buwas ke Bulog juga menjadi perhatian Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso. Dia mengungkapkan, pucuk pimpinan Bulog harus memiliki pemahaman yang bagus soal pangan. "Dari hulu ke hilir, dari A sampai Z," katanya saat dihubungi kemarin. Namun, Sutarto percaya Buwas akan segera mempelajari persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal maupun eksternal Bulog. "(Buwas, Red) kan polisi. Kalau polisi atau tentara karakternya itu mempelajari medan dulu sebelum nyerang," kata Dirut Bulog periode 2009-2014 itu.&nbsp;

Jadi Dirut Bulog, Tugas Awal Buwas Amankan Harga Pokok Selama Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buwas-duduki-kursi-dirut-bulog-legislator-golkar-ini-angin-segar_m_208155.jpeg" alt="Mantan Kepala BNN Budi Waseso kini dipilih oleh Menteri BUMN untuk menduduki kursi Dirut Bulog." width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala BNN Budi Waseso kini dipilih oleh Menteri BUMN untuk menduduki kursi Dirut Bulog.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Terpilihnya mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso (Buwas) sebagai Direktur Utama Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono. Harapanya penisiunan Polisi itu bisa memberantas mafia beras. "Budi Waseso orang yang tepat untuk memegang Bulog, karena prestasi yang luar biasa terutama menangani narkoba," kata Roem Kono dalam pesan singkatnya, Jumat (27/4). Politisi Golkar itu berharap, di bawah kepemimpinan Budi Waseso, Bulog sebagai perusahaan pelat merah itu dapat menyelesaikan segala persoalan pangan. Terutama soal pasokan dan kestabilan harga bahan pangan. &ldquo;Terpilihanya Buwas ini menjadi angin segar untuk stabilitas harga beras, apalagi menjelang bulan puasa dan Idul Fitri," kata Roem Kono Roem Kono yang merupakan Ketua Umum Ormas MKGR ini juga berharap Buwas dapat menyelesaikan mafia beras yang suka menimbun dan mempermainkan harga yang sangat merugikan bagi rakyat kecil. &ldquo;Bulog memang perlu figur yang tegas untuk memberantas mafia beras. Karena perilaku mafia pangan sudah sangat merugikan masyarakat," paparnya. Sementara, Direktur Utama baru Perum Bulog Budi Waseso berjanji akan menjaga pasokan dan kestabilan harga bahan pangan. &ldquo;Kita perlu terus memperhatikan supply (penawaran) dan demand(permintaan)," ujar pria yang biasa disapa Buwas itu setelah pelantikan dirinya di Gedung Kementerian Badan Usha Milik Negara (BUMN), Jumat (27/4). Budi pun berkomitmen untuk memberantas mafia beras yang suka menimpun dan mempermainkan harga. Karena beras itu masalah perut masyarakat. &ldquo;Harapan saya tidak ada yang mempermainkan dan main-main dengan masalah itu. Itu dosa besar dalam agama," tandas Buwas.

Buwas Duduki Kursi Dirut Bulog, Legislator Golkar: Ini Angin Segar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buwas-saya-lebih-gila-dari-presiden-filipina_m_193488.jpeg" alt="Kepala BNN Irjen Heru Winarko (kiri) dan Komjen Budi Waseso (kanan) usai menggelar Sertijab." width="100%">
<figcaption>Kepala BNN Irjen Heru Winarko (kiri) dan Komjen Budi Waseso (kanan) usai menggelar Sertijab.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komjen Pol Purnawirawan Budi Waseso telah resmi menjalani hari-hari sebagai masyarakat sipil. Namun sosok yang akrab disapa Buwas ini masih kerap diingat dengan tindakan tegasnya melawan bandar narkoba. Ia juga sering mengkritik keras oknum petugas penjara yang kerap &lsquo;bermain-main&rsquo; dengan para tahanan kasus narkotika. Sikap Buwas tersebut kemudian kerap kali disamakan dengan Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte. Mereka berdua dinilai memiliki karakter sama dalam menyikapi persolan perdagangan narkoba. Namun Buwas enggan disamakan dengan Duterte. Ia merasa lebih gila dalam menyikapi bandar dan oknum lapas yang kerap bermain narkoba. "Saya bukan Duterte loh yah, saya lebih gila dari Duterte (Presiden Filipina),&rdquo; kata Buwas di gedung BNN Cawang, Jakarta Timur, Senin (5/3). Sikap gila ini memang harus diterapkam oleh Buwas, karena para oknum pemain narkoba juga dianggap bukan lagi orang waras, sehingga jika diperlakukan dengan baik mereka akan semakin menjadi dalam melakukan peredaran narkoba. "Saya harus jadi gila, kalau gak gila saya gak nyambung sama orang-orang gila itu," tegas Buwas. Oleh karena itu Buwas berharap BNN tetap tegas dalam membarantas bandar maupun menyuarakan agar oknum lapas yang turut bermain dapat dikenakan hukuman tegas.&nbsp; Adanya keterlibatan Polri dan TNI dalam meberantas narkoba juga diharapkan akan semakin tegas dalam menindak kasus peredaran narkotika di Indonesia. "Saya tetap mendorong BNN tetap tegas, polisi tegas, sekarang ada TNI juga sama harus tegas," pungkas Buwas.

Buwas: Saya Lebih Gila dari Presiden Filipina

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#buwas

Berita Terkini