<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/21/IMG-20250220-WA0022-2179384394.jpg" alt="BERI MASUKAN: Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo (kanan) bersama Eri Cahyadi (kiri) dan Armuji (tengah). (Galih Adi)" width="100%">
<figcaption>BERI MASUKAN: Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo (kanan) bersama Eri Cahyadi (kiri) dan Armuji (tengah). (Galih Adi)</figcaption>
</figure> JawaPos.Com - Eri Cahyadi dan Armuji kembali memimpin Kota Surabaya. Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo menyebut ada delapan hal penting yang harus diprioritaskan oleh keduanya. Pertama peningkatan infrastruktur berkelanjutan. Cahyo mendorong penyelesaian pembangunan yang belum tuntas pada periode sebelumnya. Dia juga meminta Eri dan Armuji memberikan atensi pada pembangunan yang ramah lingkungan. Caranya memperbanyak ruang terbuka hijau, revitalisasi saluran air, dan menyediakan sistem transportasi publik berbasis energi bersih.&nbsp; "Kami berharap Erji memprioritaskan pembangunan drainase dan rumah pompa untuk penanganan banjir," ucapnya. Kedua pembangunan kota yang humanis. Itu lewat penataan kota yang memperhatikan aksesibilitas bagi warga. Terutama penyandang disabilitas, pejalan kaki, dan pesepeda agar Surabaya menjadi kota yang inklusif. Lalu, ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas. Cahyo meminta ekosistem UMKM diperkuat serta mendorong digitalisasi bisnis lokal agar semakin kompetitif di tingkat global. "Selanjutnya revitalisasi kawasan bersejarah. Terutama kawasan religius," paparnya. Yang kelima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Itu bisa dicapai dengan meningkatkan akses pendidikan berbasis teknologi serta memperbaiki layanan kesehatan agar lebih cepat, mudah, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pengembangan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas warga. Ketujuh adalah pengembangan kawasan permukiman. Menurut Cahyo, pada 2025, anggaran Rp 6,03 T dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan permukiman. "Mendukung visi Surabaya sebagai Superhub Megapolitan menuju kota dunia," terangnya. Terakhir yaitu memberikan perhatian kepada pemuda sebagai pemimpin masa depan bangsa. Pemuda, kata Cahyo, adalah pemimpin masa depan bangsa. "Kami berharap Eri-Armuji memberikan ruang pada pemuda dalam meningkatkan kapasitasnya membangun Kota Surabaya," terangnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya memberikan delapan pesan kepada Eri Cahyadi dan Armuji. Keduanya diminta melanjutkan pembangunan di Surabaya

Ini Pesan Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya Cahyo Kepada Wali Kota Eri dan Wakil Wali Kota Armuji 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/23/keluarga-miskin-surabaya-1188932418.png" alt="BERI BANTUAN: Salah seorag warga tidak mampu di Surabaya mendapatkan bantuan dari Pemkot Surabaya. Dewan meminta pemkot membuat perwali untuk mengatur intervensi warga pramiskin." width="100%">
<figcaption>BERI BANTUAN: Salah seorag warga tidak mampu di Surabaya mendapatkan bantuan dari Pemkot Surabaya. Dewan meminta pemkot membuat perwali untuk mengatur intervensi warga pramiskin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Komisi D DPRD Surabaya meminta pemkot memberikan sejumlah bantuan kepada keluarga pramiskin. Intervensi itu diwujudkan lewat penerbitan peraturan wali kota (perwali) khusus tentang warga pramiskin. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo menjelaskan, intervensi pemkot bisa dilakukan dengan menerbitkan peraturan wali kota (perwali) sebagai payung hukum. Regulasi itu mengatur kriteria keluarga pramiskin sekaligus bentuk intervensi yang diberikan. &rdquo;Kami khawatir pramiskin lama-lama menjadi keluarga miskin. Jadi, harus ada kebijakan melalui perwali,&rdquo; kata Cahyo Rabu (19/4). Data warga pramiskin di Surabaya cukup besar. Berdasar data dinas sosial (dinsos), pada 2022, jumlah keluarga pramiskin mencapai 246 ribu orang. Ada 219.247 orang yang masih berstatus keluarga miskin. Nah, salah satu upaya mengentaskan kemiskinan adalah memperbanyak lapangan kerja. Dengan bekerja, warga bisa mendapatkan penghasilan yang layak untuk keluarganya. &rdquo;Karena pengangguran ini sumber awal kemiskinan,&rdquo; paparnya. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto meminta dinsos mengurai data warga miskin. Khususnya data keluarga miskin ekstrem dan pramiskin. Ketersediaan data yang valid, jelas dia, akan memudahkan pemkot dalam melakukan intervensi. &rdquo;Tanpa data yang valid, mustahil bisa memberikan intervensi yang akurat dan tepat sasaran,&rdquo; jelas Herlina. Menyajikan data keluarga miskin yang valid juga menjadi rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2022. Dinsos diminta lebih aktif berkoordinasi dengan kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW. Jika sudah masuk pendataan, mereka harus dipastikan mendapatkan intervensi bantuan. &rdquo;Harapan kami, Pemkot Surabaya bisa menekan angka kemiskinan, khususnya zero miskin ekstrem, pada 2024,&rdquo; tutur politikus Demokrat tersebut.&nbsp;(mar/c14/aph)

Komisi D DPRD Surabaya minta pemkot memberikan sejumlah bantuan kepada keluarga pramiskin. Intervensi itu diwujudkan lewat Perwali.

Usulan DPRD Surabaya, Atasi Kemiskinan lewat Peraturan Wali Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/berangkat-sekolah.jpg" alt="IZIN ORTU: Seorang siswi berpamitan kepada orang tuanya sebelum masuk ke gerbang sekolah, Senin (30/8). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>IZIN ORTU: Seorang siswi berpamitan kepada orang tuanya sebelum masuk ke gerbang sekolah, Senin (30/8). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari perdana kembali ke sekolah diwarnai dengan catatan evaluasi dari anggota DPRD Surabaya. Anggota Komisi D Cahyo Siswo Utomo menuturkan, dirinya menemukan jendela yang tidak bisa dibuka ketika berkunjung ke SD Negeri Pakis I. Padahal, ventilasi menjadi aspek penting selama PTM 100 persen. Di dalam kelas, siswa butuh sirkulasi udara yang baik.  Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, jendela seharusnya bisa dibuka. Sayangnya, jendela di beberapa kelas SD Negeri Pakis I tidak bisa dibuka. Menurut dia, infrastruktur kelas selain jendela juga perlu diperbaiki sebelum digunakan kembali.  ”Selain jendela, kipas angin. Banyak kipas angin di kelas yang kotor, tidak dibersihkan dulu,” kata Cahyo.  Dia meminta sekolah untuk memperhatikan kembali infrastruktur di sekolah. Sekolah harus kroscek lagi infrastruktur yang perlu diperbaiki. Bukan hanya infrastruktur cuci tangan. Nah, selain infrastruktur, Cahyo juga meminta sekolah memindahkan kursi yang tidak terpakai di kelas. Kursi-kursi itu tidak digunakan karena kuota kelas sudah maksimal diisi oleh siswa.  Menurut Cahyo, peletakan kursi tidak terpakai di kelas itu justru memenuhi ruang kelas. Seharusnya, kursi-kursi tersebut dipindahkan ke ruangan lain. Misalnya, gudang. ”Kalau ruang kelas penuh, peletakan kursi siswa satu dengan yang lain jadi berdekatan. Seharusnya, jarak minimal 1 meter,” jelasnya.  Sejauh pengamatan Cahyo, beberapa siswa di sekolah yang dikunjunginya sudah diatur dengan jarak 1 meter. Namun, dia tetap mengingatkan agar sekolah terus mengontrol. Jangan sampai jaraknya berdekatan antara satu siswa dan yang lain. Kemudian, terkait sistem sif, dia meminta untuk mempertimbangkan kembali sistem itu. Sebab, tenaga pendidik jelas kelelahan.  Terpisah, anggota komisi D lain Herlina Harsono Njoto menuturkan, PTM 100 persen membutuhkan konsistensi dan kontinuitas dari pemkot. Misalnya, jika hanya ada dua siswa yang bersedia PTM, sekolah harus tetap menggelar PTM. ”Itu namanya konsisten dan harus tetap berlangsung,” ujarnya.  Politikus Demokrat itu juga meminta kepada pemkot apabila kasus Covid-19 naik, PTM harus dihentikan. Tidak boleh ada pemaksaan untuk pelaksanaan PTM. Sebab, keselamatan dan kesehatan siswa menjadi taruhannya.

Sidak ke SD saat PTM, Anggota DPRD Temukan Jendela Tak Bisa Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Cahyo-Siswo-Utomo.jpg" alt="Cahyo Siswo Utomo. (Instagram cahyo_suroboyo)" width="100%">
<figcaption>Cahyo Siswo Utomo. (Instagram cahyo_suroboyo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Angka pengangguran terbuka terus bertambah di Kota Pahlawan sejak 2019 hingga 2020. DPRD Surabaya mendorong pemerintah kota (pemkot) untuk bertindak. Salah satunya, membentuk tim koordinasi penanganan pengangguran di metropolis. Berikut wawancara dengan Anggota Komisi D DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo:  ---  Bagaimana sebetulnya kondisi ketenagakerjaan di Surabaya?  Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya, penduduk usia kerja di Kota Surabaya pada 2020 mencapai 2,33 juta jiwa. Jika dibandingkan jumlah penduduk usia kerja tahun sebelumnya, ada kenaikan 0,54 persen.  Sebanyak 31,95 persen dari jumlah penduduk usia kerja tersebut adalah penduduk bukan angkatan kerja. Yaitu, mereka yang kegiatannya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya.  Kemudian, jumlah penduduk yang menganggur naik dari 91.557 jiwa pada 2019 menjadi 154.896 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada 2020 itu sebanyak 68,05 persen. Turun sih apabila dilihat pada 2019 yang mencapai 68,76 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2020 mencapai 9,79 persen, naik dibandingkan pada 2019 yang sebesar 5,76 persen.  Apa yang diusulkan anggota dewan?  Saat pemaparan rencana kerja dan anggaran pada 2022, kami mengusulkan untuk membuat pelatihan kerja yang hanya dibutuhkan. Pemkot perlu melihat pasar. Pasar butuh apa? Akhirnya item pelatihan kerja bertambah. Dari awalnya belasan menjadi puluhan.  Selain itu, komisi D mengusulkan raperda inisiatif terkait tenaga kerja.  Saat ini raperda masih berproses.  Nanti perda tersebut membahas investasi hingga menghubungkan pekerja dan pemberi pekerja.  Apa cukup dengan perda tersebut?  Kami juga mendorong pemkot membentuk tim koordinasi yang menangani pengangguran. Seperti di Gorontalo.  Berbicara mengenai anggaran untuk disnaker pada 2022, apakah cukup untuk mengurangi angka pengangguran terbuka di Surabaya?  Kita tetap perlu optimistis dengan anggaran lebih kurang Rp 17 miliar untuk operasional itu bisa memangkas angka pengangguran terbuka. Sesuai RPJMD 2021‒2026, pada 2022 itu pemkot menargetkan pengangguran terbuka turun sekitar 1 persen.  Sebetulnya saya sendiri meminta untuk bisa lebih turun lagi. Sebab, untuk nasional hingga provinsi, targetnya bisa turun lebih banyak. Sayangnya, pemkot menyatakan kok agak sulit.

Pemkot Surabaya Perlu Bikin Pelatihan Kerja yang Sesuai Pasar