<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/27/sonhaji-3802821682.jpg" alt="MOCHAMAD SONHAJI" width="100%">
<figcaption>MOCHAMAD SONHAJI</figcaption>
</figure> Sistem Pilkada 2024 serentak sangat unik karena untuk kali pertama melibatkan seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Dalam masa kampanye, para calon kepala daerah (cakada) tentu akan unjuk gigi meraih dukungan dari masyarakat. Salah satunya dengan memanfaatkan data statistik. Hal itu cukup menarik. Sebab, data merupakan gambaran atas fakta yang bisa menjadi senjata ampuh untuk meraih suara. Karena itu, sangat mungkin terjadi perang data di antara cakada. Siapkah kita sebagai masyarakat awam untuk memilih putra-putri terbaik? Data Adalah Fenomena Kemajuan suatu daerah bisa ditunjukkan melalui perkembangan data. Perubahan data dari waktu ke waktu akan memberikan informasi apakah kebijakan kepala daerah saat menjabat dalam periode tersebut sudah tepat. Bagi kepala daerah yang peka statistik, data yang tersedia akan dimanfaatkan sebagai referensi dalam evaluasi serta pengembangan dan perencanaan pembangunan. Kepala daerah yang cerdas akan menjadikan data sebagai sumber informasi. Sebab, data merupakan fenomena yang harus diikuti, diolah, diantisipasi, dan diprediksi perkembangan serta dampaknya. Bagi petahana (incumbent) yang bertarung lagi dalam pilkada, pemanfaatan data akan lebih menguntungkan. Petahana lebih mampu mendeskripsikan prestasi-prestasi pembangunannya melalui data. Apalagi jika data keberhasilan tersebut disajikan dalam infografis yang bisa menarik minat pemegang hak suara hingga kalangan berpendidikan rendah. Cakada petahana dianggap lebih berpengalaman dan memahami persoalan pembangunan saat ini. Namun, dari sejumlah indikator, mungkin ada yang hasilnya negatif atau tidak sesuai dengan harapan. Pesaing dalam pertarungan pun memanfaatkan data itu sebagai alat untuk menunjukkan bahwa sudah saatnya diperlukan pemimpin baru. Pesaing akan menunjukkan kelemahan-kelemahan petahana, termasuk blunder-blunder kebijakan, yang menyimpulkan rapor petahana buruk dan layak diganti. Pesaing juga mungkin akan membandingkan besarnya biaya yang sudah digelontorkan petahana dengan belum optimalnya hasil yang telah dicapai. Kehati-hatian Membaca Data Indikator data yang sangat menarik bagi masyarakat adalah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Indikator kemiskinan merupakan indikator yang sangat seksi. Semua cakada menginginkan angka kemiskinan di wilayah mereka turun dan angkanya lebih baik daripada daerah lain. Dalam meraih suara pemilih, tak jarang mereka mengiming-imingkan bantuan untuk rakyat miskin jika terpilih. Hanya, para cakada harus menanggung konsekuensi terkait dengan dana alokasi umum (DAU). Untuk daerah yang angka kemiskinannya makin kecil, DAU yang akan diterima juga makin kecil. Sebab, angka kemiskinan merupakan koreksi fiskal atau balancing pada formula penghitungan DAU. Di sini pemegang hak suara harus jeli membaca program-program yang ditawarkan cakada. \ Membaca data juga harus bersifat holistik. Ketika dihadapkan pada persoalan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), misalnya, penanganan tidak bisa hanya berdasar rumusan formula penghitungan. Salah satu komponen pembentuk IPM adalah indeks kesehatan yang diukur dari umur harapan hidup (UHH). Indikator UHH diperoleh dari angka kematian bayi. Menurut Joesari Hasbullah dalam Tangguh dalam Statistik (2012), peningkatan UHH tidak boleh serta-merta hanya lewat pemberian vitamin kepada bayi dengan maksud mengurangi angka kematian, tetapi juga secara holistik, yaitu perbaikan sarana dan prasana kesehatan hingga pelosok. Literasi Data bagi Masyarakat Tidak bisa dinafikan, masih banyak masyarakat kita yang buta tentang data. Berdasar Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023 (BPS Jawa Timur), penduduk terbanyak berusia 15 tahun ke atas adalah lulusan SD sederajat (sekitar 26 persen), SMP sederajat (22 persen), dan SMA sederajat (21 persen) yang notabene memiliki pengetahuan yang sangat terbatas soal data. Dengan kondisi itu, banyak pemilih yang terjebak dalam strategi serangan fajar atau bantuan sesaat menjelang pemungutan suara. Mereka tidak tahu banyak tentang visi dan misi cakada yang dipilih. Pilihan mereka lebih ditentukan oleh besarnya bantuan yang diterima. Karena itu, biaya politik di Indonesia sangat mahal. Kenyataan buta data tersebut bisa dieliminasi dengan meningkatkan literasi data statistik di level pendidikan dasar. Selama ini, pendidikan statistik pada level pendidikan dasar hanya berkutat pada statistik sederhana yang cenderung ke arah cara penghitungan belaka. Padahal, dalam memilih cakada, idealnya masyarakat memilih cakada yang smart dan visioner. Semua itu bisa dilihat dari track record kemampuan cakada dalam menyajikan data. Memang, popularitas cakada merupakan salah satu daya tarik bagi pemilih. Namun, penguasaan data yang baik akan menjadi penyempurna bahwa cakada itu patut dipilih. Selamat Hari Statistik Nasional, 26 September 2024.&nbsp;(*) <hr /> *) MOCHAMAD SONHAJI, Kepala BPS Kabupaten Lumajang&nbsp;

Dalam masa kampanye, para calon kepala daerah (cakada) tentu akan unjuk gigi meraih dukungan dari masyarakat. Salah satunya dengan statistik

Memaknai Data dalam Pertarungan Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/WhatsApp-Image-2024-08-27-at-162905-4029544163.jpg" alt="DPW PKS Jawa Timur menyerahkan B1 KWK kepada Cakada di 7 kabupaten. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>DPW PKS Jawa Timur menyerahkan B1 KWK kepada Cakada di 7 kabupaten. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan berharap Calon Kepala Daerah (Cakada) yang diusung akan membawa kemenangan yang bermartabat saat Pilkada pada November. Hal itu disampaikan saat menyerahkan B1 KWK kepada Cakada di 7 kabupaten, Kabupaten Blitar, Gresik, Lamongan, Magetan, Sidoarjo, Pacitan, dan kabupaten Malang, di Kantor DPTW PKS Jawa Timur, Senin (26/8) dan Selasa (27/8). Rini Syarifah dan Abdul Ghoni menerima SK untuk menjadi Cakada Blitar, Fandi Akhmad Yani dan Asluchul Alif untuk Gresik, Yuhronut Efendi dan Dirham Akbar Aksara untuk Lamongan, Sujatno dan Ida Yuhana Ulfa untuk Magetan, Ronny Wahyono dan Wahyu Saptono Hadi untuk Pacitan, Achmad Amir Aslichin dan Edy Widodo untuk Sidoarjo, lalu Gunawan dan Umar Usman untuk Kabupaten Malang. &rdquo;Hari ini dokumen B1-KWK akan diserahkan kepada Bapak dan Ibu, sebagai bukti dukungan resmi dari Partai Keadilan Sejahtera di Pilkada 2024,&rdquo; kata Irwan kepada Cakada yang hadir.&nbsp; Menurut dia, SK dari DPP turun melalui proses yang panjang. Mulai proses penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah oleh DPD kemudian DPW dan DPP. Dia mengatakan, pemilihan kepala daerah adalah momen yang sangat krusial bagi masa depan daerah. Irwan menyampaikan bahwa dari proses yang panjang itu, dia yakin PKS telah mengusung calon-calon yang dinilai memiliki kredibilitas, kapasitas, dan elektabilitas yang tinggi. Proses pengusungan, lanjut pria 48 tahun itu, dilakukan dengan pendekatan bottom-up, menerima masukan dan aspirasi dari berbagai pihak dalam struktur partai. &rdquo;Kepada Bapak dan Ibu, kami titipkan amanah dari keluarga besar PKS untuk berjuang dan meraih kemenangan di Pilkada 2024,&rdquo; kata Irwan Setiawan, alumnus FISIP Unair. Irwan meyakini paslon yang diusung PKS dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Siap bekerja keras untuk kepentingan rakyat. Sehingga dengan komitmen dan kerja keras, dapat membawa perubahan positif dan mewujudkan harapan masyarakat. &rdquo;Insya Allah, akan hadir kemenangan yang berkah dan bermartabat,&rdquo; harap Irwan Setiawan. Kang Irwan menjelaskan, atas arahan dan instruksi Presiden PKS, seluruh pengurus, anggota, dan keluarga besar PKS, diminta untuk merapatkan barisan dan bekerja keras untuk memenangkan calon yang akan diusung PKS dalam Pilkada 2024. &rdquo;Mengajak seluruh pihak untuk menjaga proses dan tahap Pilkada 2024 agar berjalan demokratis, aman, damai, dan bermartabat,&rdquo; papar Irwan Setiawan.

DPW PKS Jawa Timur berharap Calon Kepala Daerah (Cakada) yang diusung membawa kemenangan yang bermartabat saat Pilkada pada November

Serahkan 7 SK B KWK, Ketua PKS Jatim Siap All Out Raih Kemenangan Berkah dan Bermartabat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/WhatsApp-Image-2024-08-22-at-140243-3195112271.jpg" alt="Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan serahkan Form B1 KWK kepada pasangan Khofifah-Emil bersama 28 pasangan calon kepala daerah se-Jawa Timur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan serahkan Form B1 KWK kepada pasangan Khofifah-Emil bersama 28 pasangan calon kepala daerah se-Jawa Timur. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan hadir dalam Konsolidasi Nasional Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah PKS. Dia menyampaikan bahwa pasangan Khofifah-Emil mendapatkan Form B1 KWK bersama 28 pasangan Cakada se-Jawa Timur. Hal itu disampaikan Irwan usai Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak&nbsp; menerima formulir&nbsp; B1 KWK di Indonesia Convention Exhibition BSD Tangerang. &rdquo;Alhamdulillah, Bu Khofifah dan Pak Emil sudah menerima formulir persetujuan B1 KWK dari DPP. Insya Allah siap mendaftar ke KPU Jatim. Selain itu ada 28 pasangan Cakada yang form B1 KWK sudah diserahkan Presiden PKS,&rdquo; kata Irwan Setiawan. Dengan diserahkan dokumen formulir persetujuan B1 KWK dari DPP PKS menandakan bahwa PKS resmi mengusung pasangan Khofifah-Emil dalam Pilgub 2024, serta 28 pasangan Cakada dalam pilkada kabupaten/kota. &rdquo;Dokumen ini akan dipergunakan untuk pendaftaran ke KPU,&rdquo; jelas Irwan. Selain Khofifah dan Emil, Irwan menyampaikan ada 28 kabupaten/ kota yang juga sudah mendapatkan SK KWK. Serta ada dua calon kepala daerah (Cakada) yang hadir namun belum penyerahan KWK karena belum berpasangan. &rdquo;Dua yang hadir dan belum menerima KWK yaitu Cakada Pacitan dan Magetan. Mohon doanya, agar segera bertemu pasangan,&rdquo; tutur Irwan sambil tersenyum. Dua puluh enam kabupaten/kota itu yaitu Kabupaten Trenggalek, Jombang, Nganjuk, Ponorogo, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Bangkalan, Bojonegoro, Lumajang, Sumenep, Sampang, Kota Pasuruan, Pamekasan, Kabupaten Madiun, Pasuruan, Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Kediri, Jember, Ngawi, Tuban, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Kota Kediri, dan Kota Blitar. &rdquo;Alhamdulillah untuk Pilgub dan 28 daerah sudah tuntas. Insya Allah dalam waktu dekat 10 daerah juga akan tuntas dan menerima form B1 KWK dari DPP,&rdquo; ujar Kang Irwan. Dalam kesempatan itu, Khofifah menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar PKS. Dokumen yang diterima dari DPP PKS akan menjadi tiket resmi bersama Emil Dardak untuk berikhtiar dalam Pilgub Jawa Timur pada 27 November. &rdquo;Semua kekuatan sangat kami butuhkan. Tak hanya dari partai, dukungan relawan, dari semua masyarakat sangat kami butuhkan untuk semakin menguatkan kemenangan dan mengawal kemenangan. Bismillah, kami kerja keras, siap sinergi dan all out bersama,&rdquo; tegas Khofifah. Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan menyambut baik yang disampaikan Khofifah. Dia menegaskan, seluruh jajaran kader dan mesin PKS hingga akar rumput siap untuk berjuang dan all out memenangkan para calon memenangkan para calon kepala daerah di seluruh Indonesia. &rdquo;Kemenangan mutlak menjadi target yang tidak bisa ditawar, sehingga perjuangan akan dilakukan secara maksimal. Hal ini sesuai instruksi dari Presiden PKS dan DPP PKS,&rdquo; tandas Kang Irwan. &rdquo;Mari wujudkan Pilkada yang menjunjung tinggi demokrasi, aman dan bermartabat. Mari hadirkan kemenangan yang bermartabat. Hasil penjaringan dan penyaringan, semua calon yang diusung PKS memiliki integritas, kapasitas, dan elektabilitas. Semua siap diusung PKS dan berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,&rdquo; ucap Kang Irwan. Berikut 28 pasangan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang diusung PKS dan yang telah menerima dokumen B1 KWK. <ol> <li>Kota Surabaya (Eri Cahyadi dan Armudji)</li> <li>Kota Probolinggo (Hadi Zainal Abidin dan Zainal Arifin)</li> <li>Kota Pasuruan (Adi Wibowo dan Mokhamad Nawawi)</li> <li>Kota Mojokerto (Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi)</li> <li>Kota Madiun (Maidi dan F. Bagus Panuntun)</li> <li>Kabupaten Tuban (Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono)</li> <li>Kabupaten Trenggalek (Mochamad Nur Arifin dan Syah Muhammad Nata Negara)</li> <li>Kabupaten Sumenep (Achmad Fauzi Wongsojudo dan KH Imam Hasyim)</li> <li>Kabupaten Situbondo (Karna Suswandi dan Khoirani)</li> <li>Kabupaten Sampang (Slamet Djunaidi dan Ahmad Mahfudz)</li> <li>Kabupaten Probolinggo (Mohammad Haris dan Fahmi AHZ.)</li> <li>Kabupaten Ponorogo (Sugiri Sancoko dan Lisdyarita)</li> <li>Kabupaten Pasuruan (Mochammad Rusdi Sutejo dan M. Shobih Asrori)</li> <li>Kabupaten Pamekasan (Fattah Jasin dan RP Ahmad Mujahid Ansori)</li> <li>Kabupaten Ngawi (Ony Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko)</li> <li>Kabupaten Nganjuk (Marhaen Djumadi dan Trihady Cahyo Saputro)</li> <li>Kabupaten Mojokerto (Ikfina Fahmawati dan Sa'dulloh Syarofi)</li> <li>Madiun (Hari Wuryanto dan Purnomo Hadi)</li> <li>Kabupaten Lumajang (Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma)</li> <li>Kabupaten Kediri (Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa)</li> <li>Kabupaten Jombang (Warsubi dan Salmanudin)</li> <li>Kabupaten Jember (Muhammad Fawait dan Djoko Susanto)</li> <li>Kabupaten Bondowoso (Bambang Soekwanto dan Moh Baqir)</li> <li>Kabupaten Bojonegoro (Setyo Wahono dan Nurul Azizah)</li> <li>Kabupaten Bangkalan (Lukman Hakim dan Moch Fauzan Ja'far)</li> <li>Kota Kediri (Vinanda Prameswari - Qowimuddin)</li> <li>Kabupaten Banyuwangi (Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Mujiono)</li> <li>Kota Blitar (Bambang Rianto dan Bayu Setyo Kuncoro) </li> </ol>

DPW PKS Jawa Timur serahkan Form B1 KWK kepada pasangan Khofifah-Emil dan 28 pasangan calon kepala daerah se-Jawa Timur

Khofifah-Emil dan 28 Pasangan Cakada Se-Jatim Terima Form B1 KWK dari Presiden PKS, Ketua PKS Jatim Jamin Seluruh Jajaran Siap All Out Menangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/JKT_Raker-Persiapan-Pilkada-2024_MIFTAHUL-HAYAT-01-1784129025.jpeg" alt="Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik terkait dengan status calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang maju dalam Pilkada 2024 akhirnya tuntas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan bahwa caleg terpilih yang mencalonkan diri dalam Pilkada 2024 harus mundur. Hal itu disepakati dalam rapat konsultasi rancangan Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan Pilkada di Komisi II DPR, Jakarta, kemarin (15/5). Hadir dalam rapat tersebut pimpinan KPU, Bawaslu, dan DKPP serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Dengan keputusan itu, rencana sebelumnya dipastikan berubah. Pekan lalu, Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari sempat merencanakan caleg terpilih yang maju pilkada hanya diwajibkan menyerahkan surat bersedia mundur setelah dilantik sebagai anggota DPR. Kemudian, pelantikan dimungkinkan dilakukan setelah hasil pilkada diketahui. Formula itu menuai kritik karena dianggap mengakali hukum untuk mengakomodasi calon kepala daerah (cakada) yang kalah agar tetap bisa dilantik sebagai anggota legislatif. Dalam penjelasannya di DPR kemarin, Hasyim menjelaskan, kewajiban mundur setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah perlu diterapkan untuk memberikan kejelasan. Termasuk kepastian status. &rdquo;Jadi, agar jelas jalur yang ditempuh, apakah menjadi calon kepala daerah atau jadi anggota DPR, DPD,&rdquo; ujarnya. Disinggung soal sikapnya yang terkesan tidak konsisten, Hasyim beralasan, dalam setiap rumusan norma hukum terbuka ruang diskusi. Jika dalam diskusi ditemukan implikasi dari penerapan norma yang tidak sesuai, ada ruang penyesuaian. Sesuai dengan tahapan, pendaftaran Pilkada 2024 dibuka pada 27&ndash;29 Agustus 2024. Kemudian, penetapan calon berlangsung pada 22 September 2024. Nah, begitu ditetapkan sebagai calon kepala daerah, yang bersangkutan wajib mundur sebagai caleg terpilih. Dokumen pernyataan mundur harus disampaikan lima hari seusai penetapan atau pada 27 September. Surat itu kemudian menjadi basis bagi KPU untuk mengubah surat keputusan terkait dengan caleg terpilih. &rdquo;Tinggal menunggu partai, siapa yang diusulkan sebagai calon terpilih,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyentil Hasyim untuk hati-hati dalam ber-statement. Jangan sampai KPU menyampaikan sikap yang memicu polemik. Sebab, sebagai pelaksana UU, tugas KPU adalah melaksanakan ketentuan UU. &rdquo;Kami juga kemarin sudah menegur,&rdquo; ungkapnya. Doli menuturkan, untuk menghindari polemik, norma dalam PKPU harus sejalan dengan ketentuan. Jika ada pihak-pihak yang berkeinginan berbeda, dia menilai ruang itu bisa diusulkan dalam revisi UU Pemilu ke depannya. Ketua DKPP Heddy Lugito meminta penyusunan PKPU harus jelas agar tidak memicu multitafsir. Belajar dari pengalaman Pemilu 2024, ketidakjelasan memicu multitafsir yang bisa bermasalah. &rdquo;Akhirnya berujung pada pengaduan ke DKPP,&rdquo; ujarnya. Selain regulasi, KPU harus membuat pedoman pelaksanaan yang mudah dipahami. (far/c14/oni)

Keputusan KPU dan DPR menyatakan bahwa caleg terpilih wajib mundur jika maju di Pilkada 2024. Pengunduran diri itu 5 hari setelah penetapan.

Pengunduran Diri Caleg Terpilih Dilakukan Lima Hari setelah Ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/21/PKB-jelang-Pilkada-2024-Dery-Ridwansah-3-1316562838.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid berserta Pengurus DPP PKB memberikan keterangan terkait persiapan PKB jelang Pilkada 2024 di Jakarta, Sabtu (20/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid berserta Pengurus DPP PKB memberikan keterangan terkait persiapan PKB jelang Pilkada 2024 di Jakarta, Sabtu (20/4/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Partai politik (parpol) semakin fokus mempersiapkan diri menyambut pilkada serentak tahun ini. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), misalnya, mulai membuka pendaftaran calon kepala daerah (cakada) kemarin (20/4). Pendaftaran dibuka untuk umum dan seluruh tingkatan pencalonan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, pihaknya memanggil putra-putri terbaik untuk mendaftar sebagai calon gubernur/wakil gubernur di 37 provinsi. Serta calon bupati/wakil bupati dan calon wali kota/wakil wali kota di 508 kabupaten/kota di Indonesia. Muhaimin mengatakan, posisi PKB semakin strategis dan diperhitungkan seusai Pileg 2024. Dia menyebut, suara dan kursi PKB di sejumlah daerah mengalami kenaikan yang signifikan. &rdquo;Di ajang Pilkada 2024, PKB akan menjadi pengusung utama di 12 provinsi,&rdquo; ujarnya kemarin (20/4). Muhaimin juga menyebut, PKB akan menjadi pengusung utama di 270 kabupaten/kota. Meski bisa menjadi pengusung utama cakada, Muhaimin menegaskan partainya tetap terbuka untuk berkoalisi. &rdquo;PKB sangat terbuka dengan kekuatan politik lain untuk bersama-sama berkoalisi membangun daerah,&rdquo; katanya. Tak hanya itu, politikus yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan tersebut juga terbuka dengan figur lain di luar PKB. &rdquo;Tanpa memandang suku, agama, dan ras,&rdquo; tegasnya. Dia juga mengatakan bahwa pendaftaran cakada di partainya sangat terbuka untuk figur muda. Syaratnya, harus fresh dan visioner dalam membangun daerah. &rdquo;Termasuk di dalamnya gagasan-gagasan perubahan untuk mengakselerasi pembangunan di daerah,&rdquo; papar suami Rustini Murtadho itu. Pendaftaran cakada, lanjut Muhaimin, tidak hanya dibuka secara daring lewat kanal sicakada.pkb.id. Tapi, juga luring. Dalam form pendaftaran daring, selain mengisi identitas lengkap, partainya juga mewajibkan calon untuk melampirkan pakta integritas. Setelah itu, desk pilkada akan melakukan beberapa tahapan. (tyo/c6/oni)

Parpol semakin fokus mempersiapkan diri menyambut pilkada serentak tahun ini. PKB, misalnya, mulai membuka pendaftaran calon kepala daerah.

Bersiap Hadapi Pilkada 2024, PKB Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Surat-Suara-Pilkada-Depok-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Petugas menyortir kertas suara di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, Selasa (24/11/2020). Surat suara yang diterima sebesar jumlah DPT ditambah 2.5 persen sebagai cadangan atau sejumlah 1.262.051 lembar surat suara. Sebagai informasi, logistik pilkad" width="100%">
<figcaption>Petugas menyortir kertas suara di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, Selasa (24/11/2020). Surat suara yang diterima sebesar jumlah DPT ditambah 2.5 persen sebagai cadangan atau sejumlah 1.262.051 lembar surat suara. Sebagai informasi, logistik pilkad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berkoordinasi dengan Polri terkait reformulasi persyaratan SKCK bagi calon kepala daerah. Hal itu terkait munculnya putusan MK yang memperbolehkan eks terpidana maju sebagai calon pilkada, dengan syarat mengumumkan riwayat dirinya.  Komisioner KPU RI Idham Holik menyatakan, secara hukum, Polri memiliki wewenang untuk mengeluarkan SKCK. "Apakah item atau muatan dalam SKCK dapat mengandung deklarasi atau pengakuan tindak pidana atau yang bersangkutan mengakui perbuatan pidananya di masa lalu," ujarnya.  Menurut Idham, putusan MK bernilai sama dengan aturan perundang-undangan. Sifat putusannya final dan mengikat. ’’Sehingga wajib dilaksanakan oleh semua pihak terkait,’’ jelasnya.  Nanti, hasil koordinasi bakal menjadi bagian dari penyusunan rancangan PKPU tentang pencalonan pilkada. Dia juga memastikan akan mengundang para pihak untuk memberi masukan. Hal itu dilakukan agar PKPU bisa berlaku efektif. Terutama dalam mengimplementasikan kewajiban calon kepala daerah eks terpidana, untuk menyampaikan deklarasi dan mengumumkan diri ke masyarakat. (far/c18/bay)

KPU Tindak Lanjuti Putusan MK soal Eks Terpidana Jadi Cakada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ilustrasi-Pilkada-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Syarat maju sebagai calon kepala daerah kian longgar. Mahkamah Konstitusi kemarin (31/5) telah mengoreksi aturan Pasal 7 ayat 2 UU Pilkada terkait syarat calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela.  Dalam lampiran penjelasan, perbuatan tercela itu di antaranya pelaku judi, mabuk, pemakai dan pengedar narkotika, berzina, hingga perbuatan yang melanggar kesusilaan lainnya. Melalui putusan Nomor 2/PUU-XX/2022, MK merevisi aturan pasal tersebut.  Perkara itu diajukan Hardizal, eks bakal calon wakil wali kota Sungai Penuh. Dia gagal maju Pilkada 2020 setelah empat partai mengalihkan dukungan. Pasalnya, Hardizal berstatus mantan terpidana kasus narkotika.  Dalam putusannya, MK menyebut norma pasal itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Yakni, bagi seseorang yang telah mendapat putusan dan tuntas menjalani masa pidana. ”Serta jujur atau terbuka mengumumkan latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana,” ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan.  Dengan demikian, selama telah menyelesaikan masa kurungan dan bersedia mengumumkan riwayatnya secara terbuka, maka yang bersangkutan bisa menjadi calon kepala daerah. Dalam pertimbangannya, Hakim MK Suhartoyo menjelaskan, MK pernah mengeluarkan putusan Nomor 56/PUU-XVIII/2019. Saat itu MK memberikan kesempatan bagi terpidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara untuk kembali ikut kontestasi politik.  Nah, jika yang mendapat hukuman lebih berat saja masih diberi kesempatan, sedangkan terpidana perbuatan tercela yang relatif ringan tidak diperlakukan sama, maka akan timbul disparitas perspektif keadilan hukum. ”Dengan demikian, untuk memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan, tidak ada pilihan bagi mahkamah selain memberi kesempatan yang sama,” ucapnya.  Atas dasar itu, MK tetap membolehkan SKCK sebagai syarat sah administrasi pendaftaran. Dokumen tersebut bisa digunakan untuk melihat apakah seseorang pernah berbuat tercela atau tidak. Meski demikian, SKCK itu tak boleh menjadi penghalang calon kepala daerah untuk ikut pilkada.  Putusan itu menambah peluang para eks terpidana untuk maju pilkada. Sebelumnya, melalui putusan Nomor 56 Tahun 2019, mantan koruptor juga bisa maju pilkada, asalkan statusnya sudah keluar dari penjara dalam durasi 5 tahun.

Mantan Napi Narkotika, Judi, hingga Asusila Boleh Mudah Maju Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Jazilul-Fawaid-Sumpah-Pemuda.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menganggap rasional jika aturan pencalonan presiden dan wakil presiden hingga calon kepala daerah harus menjadi anggota partai politik.  Hal tersebut dikatakan Jazilul merujuk dari draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang menyebutkan calon presiden, calon wakil presiden dan calon kepala daerah harus dari partai politik.  "Saya kira itu rasional, sebab selama ini caleg juga dipersyaratkan memiliki kartu anggota partai. Itu memang jabatan politik," ujar Jazilul kepada wartawan, Jumat (29/1).  Wakil Ketua MPR aturan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden, hingga calon kepala daerah harus menjadi anggota partai politik tidak akan membatasi hak masyarakat maju dalam kontestasi politik.  "Tidak membatasi sebab UU yang selama ini berlaku, menyebutkan calon presiden dan kepala daerah diusul oleh partai politik dan gabungan partai politik," katanya.  Kendati demikian, Jazilul mengatakan pengaturan baru dalam draf RUU Pemilu itu juga menjadi tantangan bagi partai politik. Ia menilai partai politik harus memberi kesempatan yang luas bagi setiap orang yang ingin menjadi pemimpin di tanah air.  "Ini tantangan bagi partai politik agar dapat membuka kesempatan seluas luasnya bagi siapa saja untuk tampil menjadi pemimpin," katanya.  Diketahui, dalam draf RUU Pemilu, ada pasal yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, hingga calon kepala daerah harus menjadi anggota partai politik. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa syarat calon presiden, wakil presiden, hingga bupati, wali kota harus menjadi anggota partai politik.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lXpWoowePuY

Komentar PKB Soal Capres sampai Cakada Harus dari Partai Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200914_005209.jpg" alt="Warga berkebutuhan khusus mengikuti Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020, di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan" width="100%">
<figcaption>Warga berkebutuhan khusus mengikuti Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020, di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau calon kepala daerah untuk mengampanyekan kepada masyarakat, agar menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 mendatang. Hal ini dilakukan guna meningkatkan partisipasi pemilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).  “Saya mohon masih sisa 25 hari kampanye ini sesuaikan dengan protokol kesehatan, gunakan hak pilih dan jangan sampai salah pilih, karena menyesalnya bisa empat atau lima tahun," kata Tito dalam keterangannya, Rabu (11/11).  Tito mengingatkan, para calon kepala daerah akan pentingnya integritas dan komitmen untuk mengabdi kepada masyarakat. Karena integritas dinilai merupakan kunci untuk tidak terjadinya korupsi.  “Kalau saya menyarankan kembali ke komitmen ketika menjadi kepala daerah, kalau di pikiran kita mencari kekayaan atau pujian saya kira lupakan, karena nanti bermasalah. Jadilah pemimpin daerah yang mengabdi dan bermanfaat bagi orang banyak,” ujar Tito.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/30/09/2020/tito-karnavian-tak-segan-beri-sanksi-kepala-daerah-yang-tak-netral/">Tito Karnavian Tak Segan Beri Sanksi Kepala Daerah yang Tak Netral</a>  Mantan Kapolri ini juga meminta calon kepala daerah untuk memanfaatkan momentum Pilkada dengan memilih tema debat seputar penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.  “Sebagian masa jabatan Bapak/Ibu berhadapan dengan masalah pandemi, bagaimana menghadapi ekonomi yang stagnan di daerah masing-masing karena ada pembatasan,” ucap Tito.  Baginya tanpa mengendalikan Covid-19, maka semua program ekonomi, sosial, politik dan lain-lain tidak akan berjalan.Tidak hanya itu, Tito juga mengingatkan calon kepala daerah agar berkampanye menggunakan cara-cara cerdas.  "Seperti pembagian masker dengan gambar pasangan calon, handsanitizer dengan pemasangan stiker atau nomor pasangan calon, sehingga elektabilitas calon kepala daerah tersebut bisa meningkat tanpa melanggar, dan diharapkan terjadi penurunan penyebaran Covid-19 di daerah tersebut," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Y6-gybnH28g

Tito Imbau Cakada Ingatkan Warga Gunakan Hak Pilih pada 9 Desember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/klarifikasi-data-bawaslu-kpu-jateng-pastikan-22-wna-dicoret-dari-dpt_m_.jpg" alt="Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengingatkan, calon kepala daerah (cakada) untuk cermat atas kepentingan ekonomi donatur yang mensponsori dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Sebab hasil survei KPK pada 2018, sebanyak 82,3 persen calon kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan Pilkada.  "Bahkan, pembiayaan pilkada oleh sponsor tidak hanya terbatas pada masa kampanye," kata Nawawi dalam keterangannya, Kamis (5/11).  Nawawi menuturkan, sumbangan donatur yang kebanyakan adalah pengusaha, mempunyai konsekuensi pamrih untuk mendapatkan kemudahan perizinan dalam menjalankan bisnis, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah dan keamanan dalam menjalankan bisnisnya.  Nawawi lantas membeberkan Laporan Harta Kekayaan (LHK) Cakada yang disampaikan kepada KPK, rata-rata total harta pasangan calon mencapai Rp 18,03 miliar. Bahkan, ada satu pasangan calon yang memiliki harta minus Rp 15,17 juta  Nawawi berujar, survei KPK pada 2018 memperlihatkan kebutuhan dana untuk ikut Pilkada pada tingkat kabupaten atau kota adalah Rp 5-10 miliar. Sedangkan untuk menang harus menyediakan uang sekitar Rp 65 miliar.  “Survei KPK di 2018 itu bertanya kepada cakada, apakah orang yang menyumbang atau donatur ini mengharapkan balasan di kemudian hari saat para cakada menjabat? Jawabannya, sebagian besar cakada, atau 83,80 persen dari 198 responden, menyatakan akan memenuhi harapan tersebut ketika dia menjabat,” ujar Nawawi.  Kebutuhan dana proses Pilkada, sambung Nawawi, mencakup beberapa hal, yakni uang mahar kepada partai politik pendukung, advertensi (iklan di media, alat peraga di tempat umum, umbul-umbul, kaus, baliho), sosialisasi kepada konstituen (transportasi, rapat kader, tatap muka dengan calon pemilih, pertemuan terbatas dan rapat umum), honor saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).  "Gratifikasi kepada masyarakat pemilih dalam bentuk barang, uang, janji atau beli suara (sumbangan natura, serangan fajar), serta biaya penyelesaian hukum konflik kemenangan pilkada (tentatif)," beber Nawawi.  Sementara itu, (Pjs) Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Agus Fatoni menyebutkan pentingnya proses Pilkada. Agus menegaskan, pelaksanaan Pilkada yang baik dan berintegritas akan memunculkan kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas.  “Proses pilkada penting, dari proses politik pemilihan kepala daerah yang baik dan berintegritas akan menghasilkan kepala daerah yang baik dan berintegritas juga. Proses Pilkada yang berintegritas inilah tanggung jawab kita semua, pemerintah, KPU, Bawaslu, KPK, dan partai politik,” pungkas Agus.

KPK Sebut 82,3 Persen Cakada Didanai Sponsor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cakada

Berita Terkini