<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/Dharma-Pongrekun-Kun-Wardana-Hanung-Hambara-1-2166278230.jpg" alt="Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur nomor dua Dharma Pongrekun-Kun Wardana menyampaikan visi-misi di debat kedua Pilkada DKI Jakarta di Beach City Int. Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (27/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur nomor dua Dharma Pongrekun-Kun Wardana menyampaikan visi-misi di debat kedua Pilkada DKI Jakarta di Beach City Int. Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (27/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dharma Pongrekun, sosok yang menarik perhatian karena beberapa statemen yang dianggap kontroversial. Kini dia kembali menyita perhatian publik dengan program-programnya yang out of the box saat mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta bersama Kun Wardana Abyoto.</p> <p>Dharma dikenal sering menyampaikan program dan pernyataan yang dianggap kontroversial. Misalnya, pernyataan Dharma terkait pandemi Covid-19 yang merupakan agenda asing untuk mengambil kedaulatan Indonesia. Dia juga menyebutkan bahwa PCR bukan alat untuk mengetes adanya virus.</p> <p>Dia juga menyebutkan bahwa tidak ada satu pun data warga Indonesia yang aman.</p> <p>Pernyataan yang sebelumnya menuai komentar tersebut belakangan terbukti dengan serentetan kasus kebocoran data. Misalnya, kebocoran data BPJS, akun marketplace, data di KPU, perbankan, dan yang menggemparkan adalah kebocoran data di Pusat Data Nasional Sementara pada 2024 ini.</p> <p>Untuk mencegah kebocoran data tersebut, menurut dia, Indonesia harus mandiri internet. Dia justru mendorong calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung menjadi presiden. &rsquo;&rsquo;Mari Mas Pram, saya dukung jadi presiden, dan saya akan menjadi staf ahli khusus bidang cyber security,&rsquo;&rsquo; ujarnya saat debat pemilihan gubernur (pilgub) DKI.</p> <p>Yang terbaru, untuk mengatasi kemacetan Jakarta, dia menjanjikan membangun jalan layang (flyover), jalan kolong (underpass), dan penghubung jalan eksisting (overpass) dalam waktu tujuh hari. Dia mengklaim, sudah ada lima teknologi yang dapat merealisasikan pembangunan infrastruktur dalam waktu singkat tersebut.</p> <p>Untuk menyongsong Jakarta menjadi kota global yang berdaya saing, mereka akan memastikan penduduk Jakarta tidak ada yang menganggur, perutnya harus kenyang, semua sekolah, pengusaha besar dan kecil harus tetap jalan, termasuk UMKM. &rsquo;&rsquo;Jadi harus adil, rakyat didukung, investor besar juga semangat. Oleh sebab itu, kami akan mengeluarkan kebijakan bagi UMKM atau rumah makan akan hapus PB1 yang tadinya 10 persen, kami buang nolnya jadi tinggal 1 persen,&rsquo;&rsquo; katanya.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Untuk <em>take away</em> tidak ada PB1, selama ini 10 persen,&rsquo;&rsquo; lanjutnya. Bukan hanya itu, dia juga menjanjikan pegawai negeri di bawah eselon 4A dan pegawai swasta akan dihapus dari kewajiban membayar PBB.</p> <p>Dharma juga kerap menyampaikan program unggulannya dengan sebutan &rsquo;&rsquo;Getuk Tular Adab&rsquo;&rsquo;. Dengan program itu, dia menjanjikan warga Jakarta bisa meningkatkan pendapatan meski hanya berdiam di rumah. Untuk program itu, dia juga menyebutkan akan membentuk tim ekonomi adab. Tim itulah yang akan mengawal sistem ekonomi adab tersebut.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Kami telah mempersiapkan tim ekonomi adab yang akan membina, menyiapkan modal, bahan baku, mendesain, juga menyiapkan order, quality control, pengiriman barang, sampai penagihan. Kami sudah siapkan tim ekonomi adab yang akan terdiri dari guru honorer agar punya pendapatan tambahan tanpa harus disubsidi. Lalu siapa yang dibina, yakni keluarga,&rsquo;&rsquo; terangnya.</p> <p>Sementara itu, wakilnya, Kun Wardana Abyoto, menuturkan, untuk meningkatkan pertumbuhan yang inklusif, mereka akan meningkatkan kesetaraan dan kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan ekonomi digital. &rsquo;&rsquo;Kami akan berikan internet gratis untuk setiap rumah di Jakarta. Kemudian kami juga akan memagari dengan teknologi yang bisa menyaring konten-konten negatif,&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015246559/dharma-pongrekun-kalau-saya-gubernur-tak-akan-ada-pandemi">Dharma Pongrekun: Kalau Saya Gubernur Tak akan Ada Pandemi</a></strong></p> <p>Khusus untuk driver ojek online (ojol), mereka berjanji meningkatkan kesejahteraan dengan cara membebaskan dari berbagai potongan. Para driver ojol juga dijanjikan mendapat kartu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan secara gratis.</p> <p>Sebagaimana diketahui, pilgub Jakarta diikuti tiga paslon. Nomor urut 1 adalah Ridwan Kamil-Suswono yang diusung14 partai. Yakni, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, Nasdem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, Garuda, dan PKN. Lalu, nomor urut 2 adalah Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju dari jalur nonparpol atau perseorangan. Sedangkan nomor urut 3 adalah paslon Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDIP dan Hanura. <strong>(rya/c17/oni)</strong></p>

Calon Gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun sosok yang menarik perhatian karena beberapa statemen yang dianggap kontroversial.

Dharma Pongrekun, Calon Gubernur Jakarta yang Penuh Kontroversial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/Screenshot_2024-10-15-21-26-35-449_comgoogleandroidgm-edit-3513939043.jpg" alt="Ridwan Kamil saat berkampanye sebagai cagub Jakarta. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ridwan Kamil saat berkampanye sebagai cagub Jakarta. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan bahwa pihaknya akan menghadirkan program kredit tanpa bunga, jika terpilih sebagai orang nomor satu di Jakarta. Menurutnya, program itu untuk mrlawan pinjaman online (pinjol) yang saat ini tengah menghantam masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015200857/ini-profil-gus-miftah-penceramah-kontroversial-yang-hampir-pasti-masuk-dalam-pemerintahan-prabowo-gibran">Ini Profil Gus Miftah, Penceramah Kontroversial yang Hampir Pasti Masuk dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu disampaikan Ridwan Kamil dalam acara Jakarta Awet Muda, di Jakarta Selatan, Selasa (15/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenapa sayaa bikin program kredit tanpa bunga tanpa agunan, untuk melawan pinjol. Dulu sebelum pinjol dia namanya rentenir, tapi berbunganya kan kian persen. Maka kalau saya jdi gubermur lawan judi online dan rentenir," kata Ridwan Kamil saat menyapa kaum muda di Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ridwan Kamil pun memastikan, akan menghadirkan hunian ramah bagi para anak-anak muda di Jakarta. Menurutnya, dirinya sebagai seorang arsitektur ingin mambangun hunian di tengah kota dengan memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, Pemprov Jakarta mempunyai 130 lebih pasar. Ia menyebut, lahan pasar itu di atasnya bisa dibangun hunian yang terjangkau bagi warga Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu saya komit yang saya dahulukan untuk anak muda hunian terjangkau untuk anak muda, Saya arsitek sudah ada rumusnya," ucap Ridwan Kamil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Ridwan Kamil pun mengaku dirinya beberapa kali sudah blusukan ke wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia berjanji akan membenahi wilayah Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya baru pulang blusukan dari Tanjung Priok, ada daerah-daerah yang perlu perubahah, oleh ilmunya, oleh power dan lain-lain," papar dia. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menurutnya, program itu untuk mrlawan pinjaman online (pinjol) yang saat ini tengah menghantam masyarakat, termasuk di Jakarta

Ridwan Kamil Tegaskan Program Kredit Tanpa Bunga Dibuat untuk Lawan Pinjol yang kan Marak

<div id="m#msg-f:1812776973046985248" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/11/rid-851409330.jpg" alt="- Relawan pendukung Anies Baswedan pertama di Pilkada Jakarta 2017 Abdi Rakyat mendeklarasikan dukungan kepada paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK)-Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta 2024." width="100%">
<figcaption>- Relawan pendukung Anies Baswedan pertama di Pilkada Jakarta 2017 Abdi Rakyat mendeklarasikan dukungan kepada paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK)-Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta 2024.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) menjanjikan tak hanya infrastruktur jalur sepeda untuk para pesepeda di Jakarta. Namun juga infrastruktur lain yang membuat para pekerja mau menggunakan sepeda untuk kegiatan sehari-hari.&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015191118/rezeki-nya-tanpa-batas-inilah-5-tanggal-lahir-yang-akan-kaya-raya-menurut-ramalan-primbon-jawa">Rezeki-nya Tanpa Batas! Inilah 5 Tanggal Lahir yang Akan Kaya Raya Menurut Ramalan Primbon Jawa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, ia mengatakan bahwa yang terpenting adalah mengedukasi agar para pekerja di Jakarta menggunakan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari, bukan hanya untuk liburan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satu curhatan pesepeda contoh, ya 'Kang gimana saya mau sepeda hari Senin-Selasa, datang ke kantor lengket enggak ada tempat mandi'. Nah kan jadi ada infrastruktur non jalur yang juga harus kita perbaiki selain mengedukasi," ujar RK kepada wartawan, Minggu (13/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi bukan sekadar rekreasional bicycling ya tapi commuting bicycling," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur Jawa Barat itu menegaskan bahwa ia ingin nantinya sepedaan bukan hanya untuk rekreasi, tetapi juga kegiatan sehari-hari.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah itu yang jadi tantangan kan karena kita tahu pada saat hari-hari kerja kan enggak rame," tuturnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, RK menyebut bahwa penambahan jalur sepeda jadinya mubazir jika tak disertai naik sepeda sebagai kegiatan sehari-hari.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau cuma sekadar jalur sepeda tapi tanpa dipakai saat hari kerja, nah kita meningkatkan edukasi lagi," papar mantan gubernur Jawa Barat itu. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) menjanjikan tak hanya infrastruktur jalur sepeda untuk para pesepeda di Jakarta.

Cagub Jakarta Ridwan Kamil Ingin Pesepeda Juga Ramai di Hari Kerja, Janji Bangun Fasilitas selain Jalur Sepeda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/Dharma-Pongrekun-Kun-Wardana-Dery-Ridwansah-2JPG-3747469887.jpg" alt="Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno saat Deklarasi Damai di Kota Tua, Jakarta, Selasa, (24/9/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno saat Deklarasi Damai di Kota Tua, Jakarta, Selasa, (24/9/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 03 Pramono Anung menjanjikan warga yang memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) bisa masuk lokasi wisata yang ada di&nbsp;Jakarta 3 kali setahun. Mereka dipastikan mendapat akses masuk gratis.</p> <p>"Bagi penerima KJP kalau mau datang ke Ancol, Taman Mini, Ragunan gratis. Tapi jangan setiap hari ke Ancol, nanti anaknya <em>nggak</em> sekolah," kata Pramono, Sabtu (5/10).</p> <p>Pramono menjelaskan, setiap warga Jakarta berhak menerima KJP. Tidak hanya itu, warga juga berhak menerima Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Lansia. Permasalahan inilah yang akan diselesaikannya jika nantinya terpilih.</p> <p>"Ini yang akan menjadi tugas pertama saya untuk melakukan pembersihan data yang benar. Dan bagi siapapun yang berhak harus mendapatkan," tegas Pramono.</p> <p>Menurut dia, penyaluran bantuan yang tepat sasaran bisa memutus rantai kemiskinan sekaligus mengikis disparitas yang ada di Jakarta yang saat ini begitu mencolok.</p> <p>"Maka saya bertekad kalau saya menang, saya ingin melakukan perbaikan kecil-kecil yang dari bawah. Maka program-program saya adalah betul-betul program yang di lapangannya bisa dijalankan. Yang saya kerjakan adalah realitas apa yang menjadi persoalan sehari-hari," imbuh mantan Sekretaris Kabinet di Kabinet Indonesia Maju itu.</p>

Pramono Anung menjanjikan warga yang memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) bisa gratis masuk lokasi wisata yang ada di Jakarta 3 kali setahun.

Tambahkan Fasilitas, Pramono Anung Janjikan Pemegang KJP Gratis Masuk Ancol atau Ragunan 3 Kali Setahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/16/VideoCapture_20240916-183034-2283438093.jpg" alt="Ridwan Kamil jelaskan Strategi menggaet pemilih di Pilkada Jakarta 2024. (Tazkia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ridwan Kamil jelaskan Strategi menggaet pemilih di Pilkada Jakarta 2024. (Tazkia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) berjanji akan memberikan insentif kepada guru ngaji di Jakarta dari dana zakat. Hal itu ia sampaikan usai mendapat keluhan dari warga Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara.&nbsp;</p> <p>"Semua yang sifatnya ibadah tidak harus selalu dari APBD," ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/9).</p> <p>RK mengatakan bahwa insentif untuk guru ngaji dari zakat itu sudah dilakukan saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.&nbsp;</p> <p>"Saya sudah buktikan kan. Kalau yang muslim namanya zakat, saya bikin zakat online, dulu. Dibayar di depan," ungkapnya. "Dari target akhir jabatan di Rp 1,7 Triliun berakhir di Rp 3,2 Triliun," sambung RK.</p> <p>Guru ngaji, kyai, hingga marbot, kata RK, bisa mendapatkan insentif dari zakat tersebut karena mereka termasuk dalam kategori mustahik atau penerima zakat dari golongan Fisabillah.&nbsp;</p> <p>"Itu ada namanya pintu Fisabillah, berjuang di jalan Allah. Di situ nanti guru ngaji dan kyai masuk ketegori itu. Marbot masuk kategori itu," ucapnya.&nbsp;</p> <p>"Semua disejahterakan lewat pintu itu, tidak harus selalu APBD," pungkas RK.</p>

Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) berjanji akan memberikan insentif kepada guru ngaji di Jakarta dari dana zakat.

Ridwan Kamil Janji Beri Insentif untuk Guru Ngaji di Jakarta, Anggarannya Bakal Diambilkan dari Zakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/25/JKT_Anies-Baswedan-Datangi-DPD-PDI-Perjuangan-Jakarta_Salman-Toyibi-11JPG-2198134037.jpg" alt="Anies Baswedan berbincang dengan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Ady Widjaja usai menggelar pertemuan di kantor DPD PDI Perjuangan, Cakung, Jakarta, Sabtu (24/8/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anies Baswedan berbincang dengan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Ady Widjaja usai menggelar pertemuan di kantor DPD PDI Perjuangan, Cakung, Jakarta, Sabtu (24/8/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p>JawaPos.com &ndash; Anies Baswedan mengaku hanya tinggal menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, agar bisa ikut bertarung di Pilkada Jakarta 2024.</p> <p>"Saya mengikuti proses, kita tunggu saja sampai teman-teman di PDIP menyampaikan kepada saya," ujarnya kepada wartawan, Minggu (25/8).</p> <p>Sebab, bagaimanapun yang akan mengeluarkan rekomendasi adalah DPP PDIP, dan Megawati yang akan menandatangani surat rekomendasi itu. "Tentu semuanya menunggu arahan dari Ibu Megawati. Saya menunggu," lanjutnya.</p> <p>Saat ini, Anies mengaku sedang mempelajari pesan-pesan Megawati lewat buku-buku yang diberikan kepadanya saat berkunjung ke DPD PDIP DKI Jakarta, Sabtu (24/8).&nbsp;</p> <p>Saat ditanya peluang dirinya akan masuk menjadi kader PDIP untuk menjadi Calon Gubernur Jakarta, Anies enggan menjawab secara lugas. "Pokoknya kita lihat perjalanan nanti," tuturnya.&nbsp;</p> <p>"Pokoknya gini, Tuhan maha mengatur, dan apa yang diatur Tuhan Insya Allah yang terbaik. Jadi, di atas yang memegang kuasa, ada yang maha kuasa," pungkas Anies.</p> <p>Sebelumnya, Anies Baswedan sowan ke kantor DPD PDIP DKI Jakarta, Sabtu (24/8) dan diterima oleh Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Widjaja.</p> <p>Apakah kedatangan Anies menandakan PDIP akan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada Pilkada Jakarta 2024, Ady hanya menjawab singkat. &rdquo;Insya Allah,&rdquo; ucapnya. Dia akan segera memfasilitasi Anies untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.</p>

Anies Baswedan mengaku hanya menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar bisa ikut bertarung di Pilkada Jakarta 2024.

Nasib Pencalonannya di Pilkada Jakarta 2024 di Tangan Megawati, Anies Baswedan: Saya Menunggu   

<p dir="ltr"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/JKT-1-KPK-RIKSA-AHOK-FED-1JPG-1335167576.jpg" alt="Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (tengah) berjalan menuju mobilnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (tengah) berjalan menuju mobilnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/11/2023).</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Nama Basuki Tjahaja Purnomo (Ahok) mencuat lagi sebagai calon Gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Namun begitu, DPD PDI-Perjuangan DKI Jakarta tak melirik nama Ahok sebagai calon potensial dalam bursa Cagub DKI Jakarta.&nbsp;</p> <p>"Saya tidak melihat nama beliau dari nama-nama yang ada untuk Cagub DKI," ujar Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Baiklatda) DPD PDI-P DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak saat dihubungi JawaPos.com, Senin (6/5).</p> <p>Saat ini, ia membeberkan bahwa nama-nama yang muncul dalam bursa Cagub DKI Jakarta setidaknya ada empat nama. Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Maharini, eks Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ketua DPD PDI-Perjuangan Ady Wijaya.</p> <p dir="ltr">Namun begitu, nama-nama itu pun, kata Gilbert, belum positif pasti akan diusulkan ke DPP PDI-Perjuangan.&nbsp;</p> <p>"Itu masukan dari masyarakat. Soal pertimbangan, itu nanti dari DPP," ungkapnya.</p> <p>Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu juga menyebut bahwa empat nama itu akan tetap disaring untuk kemudian dibawa ke DPP.</p> <p dir="ltr"><strong><strong class="read__others">Baca Juga:&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014579582/pdip-mulai-seleksi-sosok-yang-akan-maju-di-pilkada-jakarta-ada-ahok-risma-dan-andika-perkasa">PDIP Mulai Seleksi Sosok yang Akan Maju di Pilkada Jakarta, Ada Ahok, Risma, dan Andika Perkasa</a></strong></strong></p> <p dir="ltr">"Tergantung hasil penyaringan. Nanti akan diurutkan. Tapi DPP sendiri juga bisa punya calon lain, jadi masih longgar," pungkas Gilbert.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

"Saya tidak melihat nama beliau dari nama-nama yang ada untuk Cagub DKI," ujar Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Baiklatda) DPD

Nama Ahok Tak Masuk Bursa Cagub Jakarta PDI-P, Justru 4 Nama Ini Calonnya