<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/IMG-20250920-WA0056-1173993435.jpg" alt="Kemacetan Parung Panjang yang di sebabkan truk tambang di kawasan Jalan Moh Toha, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kemacetan Parung Panjang yang di sebabkan truk tambang di kawasan Jalan Moh Toha, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ahmad Gozali, Sekretaris Jende&shy;ral Asosiasi Transporter Ta&shy;ngerang-Bogor (ATTB) mendesak sekaligus menantang Pemprov Jawa Barat untuk serius membangun jalan khusus tambang di wilayah Parung Panjang Bogor dan sekitarnya. Jalur khusus tambang itu diproyeksikan sebagai solusi jangka panjang. Supaya tidak terjadi lagi ketegangan antara truk tambang dengan masyarakat di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. ATTB mengatakan, apabila Pemprov Jawa Barat keberatan terkait pendanaan untuk pembangunan jalan khusus tambang yang menelan angka cukup besar, Gubernur Dedi Mulyadi dan jajarannya tidak perlu pusing memikirkan anggaran.&nbsp; Pasalnya, sudah ada investor yang siap untuk membiayai pembangunan jalan khusus tambang. Asalkan regulasinya dibantu atau difasilitasi pemerintah Provinsi Jabar. "Kalau pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak sanggup membiayai jalan khusus tambang, sudah ada investor yang siap bangun," kata Ahmad Gozali dalam kunjungannya ke kantor JawaPos.com, Senin (6/10). Saat diberi penegasan soal pengakuannya sudah ada investor yang siap untuk membiayai jalan, Gozali mengaku pernyataannya ini dapat dipertanggung jawabkan.&nbsp; Bahkan, pihak investor sudah melakukan kalkulasi estimasi dana yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan khusus tambang, dan siap dibangun selama ada political will dari Pemprov Jawa Barat. "Sebenarnya investor sudah siap bangun sejak beberapa tahun lalu, cuma ada tarik menarik kepentingan akhirnya tidak jadi," kata Gozali. Kesiapan untuk jalur khusus tambang bukan hanya dari sisi investor. ATTB mengaku pihaknya mewakili pengusaha transportasi pertambangan juga siap untuk membayar setiap kali melintasi jalan khusus tambang. "Pengusaha siap bayar Rp 100 ribu (setiap kali melintas)," tegas Ahmad Gozali.

Ahmad Gozali dari ATTB mendesak Pemprov Jabar untuk membangun jalan khusus tambang, investor siap biayai jika regulasi difasilitasi.

Pak Gubernur KDM, ATTB Sebut Calon Investor Jalan Tambang Sudah Ada, Kalau Serius Mau Bikin Jalur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/Screenshot_2024-08-07-15-19-31-537_comgoogleandroidgm-edit-4128221475.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Khabar keenggaanan investor asing masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dijawab pemerintah dengan mulai masuknya sejumlah investor untuk menanamkan modalnya di sana. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memastikan sekitar empat perusahaan asing berencana berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. &ldquo;FDI (foreign direct investment/investasi asing langsung) ada sekitar empat perusahaan yang akan masuk (IKN),&rdquo; ujar Bahlil ketika ditemui setelah menghadiri sidang kabinet paripurna perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin. Terkait dengan negara asal, Bahlil mengatakan Jepang dan Korea Selatan akan masuk ke IKN untuk membangun properti. Saat ini, kata Bahlil, fokus dari pembangunan IKN masih berpusat di sektor properti dan fasilitas umum. Lebih lanjut, ketika disinggung terkait investasi asal Dubai, Uni Emirat Arab, Bahlil mengatakan harus memeriksa datanya untuk memastikan. &ldquo;Nanti saya cek nama-namanya, tapi yang tadi saya lihat itu Jepang dan Korea masuk,&rdquo; ucap Bahlil. Bahlil mengatakan bahwa investasi asing tersebut akan mulai masuk ke IKN pada klaster kedua investasi. Pada klaster pertama, lanjut Bahlil, investasi yang sudah masuk untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp56,2 triliun, di luar anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). &ldquo;Menyangkut dengan kepastian untuk sertifikat tanah HGU (hak guna usaha)-nya, 11 hari aja sudah dapat,&rdquo; kata Bahlil. Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan sejumlah investor asing dari Jepang hingga Korea Selatan tertarik untuk masuk ke sektor properti di Nusantara, Kalimantan Timur. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan bahwa total letter of intent (LOI) yang masuk sejauh ini sebanyak 475. Setelah OIKN melakukan evaluasi, dari 475 itu ada 263 LOI yang betul-betul minat investasi di IKN. Sebelumnya, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan sebanyak empat perusahaan terkonfirmasi juga masuk ke IKN dalam waktu dekat. "Sudah ada 4-5 perusahaan, yang sudah konfirmasi Insya Allah empat," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, belum lama ini. Keempat perusahaan yang terkonfirmasi tersebut yakni Royal Golden Eagle (RGE) milik konglomerat Sukanto Tanto, Bank BCA, Swissbel Hotel, dan Intiland. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN, Pemerintah melakukan sinergi pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai informasi, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagian besar mengandalkan investasi swasta. Namun, saat ini seluruh pembangunan infrastruktur telah menelan anggaran sebesar Rp 83,4 triliun dalam tiga tahun terakhir. &nbsp; &nbsp;

Menteri Bahlil memastikan sekitar empat perusahaan asing berencana berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jawab Minim Investasi di IKN, Menteri Bahlil: Empat Perusahaan Asing Siap Lakukan Investasi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/bahlil-lahadalia-wef.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Youtube Kementerian Investasi-BKPM/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Youtube Kementerian Investasi-BKPM/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi beberapa minat investor untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di ajang World Economic Forum (WEF) 2022.  ”Tadi kami melakukan diskusi dengan beberapa investor yang dipimpin langsung Kepala IKN (Bambang Susantono) untuk berbicara tentang investasi ibu kota negara di Kalimantan Timur. Alhamdulillah cukup mendapatkan respons yang sangat luar biasa. Beberapa minat pun sudah kami identifikasi,” kata Bahlil seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (25/5) malam.  Bahlil mengungkapkan, pembangunan IKN banyak mendapat apresiasi. Sebab, mengusung konsep hijau dan ramah lingkungan yang saat ini jadi salah satu tren global.  ”Ini salah satu konsep yang memang selama ini diapresiasi dunia untuk membangun konsep ibu kota yang ramah lingkungan,” ujar Bahlil.  Kendati demikian, Bahlil mengaku, belum bisa mengungkapkan nilai komitmen investasi atau minat para investor. Sebab, masih belum ada kesepakatan.  Dia mengungkapkan investasi di IKN tidak hanya dipersepsikan hanya dari Arab atau Jepang, sebagaimana diberitakan. Menurut dia, banyak minat yang datang dari penjuru dunia untuk ikut membangun ibu kota baru.  ”IKN ini sesuatu yang memberikan harapan. Jangan dipersepsikan investasi IKN itu dari Arab atau Jepang, Masayoshi Son. Jangan ada pemikiran begitu. Ini baik dari dalam, luar negeri, Eropa dan Asia, punya minat untuk melakukan investasi di IKN,” tutur Bahlil.

Bahlil Identifikasi Minat Investor untuk Pembangunan IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-19-at-17.58.36.jpeg" alt="Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bersama Kajati Banten Asep Nana Mulyana dalam sebuah pertemuan di Jakarta, Rabu (19/5). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bersama Kajati Banten Asep Nana Mulyana dalam sebuah pertemuan di Jakarta, Rabu (19/5). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengapresiasi langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten yang melakukan pengawalan terhadap calon investor yang berinvestasi di Banten.  "Ini adalah tindakan nyata. Ini adalah bagian yang dimaksudkan Bapak Presiden agar melakukan percepatan-percepatan penyelesaian masalah perizinan dan hukum,” ujar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam pertemuan dengan Kajati Banten Asep Nana Mulyana di Jakarta, Rabu (19/5).  Adapun pengawalan yang diberikan Kejati Banten kepada PT Lotte Chemical selaku investor yakni dalam bentuk pendampingan hukum terhadap persoalan tumpang tindih lahan yang berada di Kawasan Industri Krakatau Steel (KS) yang menjadi tempat investasi.  Bahlil berharap langkah Kejati Banten yang bersinergi dengan BPN dan Kementerian Investasi bisa menjadi contoh untuk penyelesaian masalah yang sama di daerah lainnya.  Banten Asep Nana Mulyana menuturkan, dalam proses pendampingan itu, pihaknya mendorong penyelesaian tumpang tindih sengketa lahan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.  "Sebelumnya telah ada penandatangan antara PT Krakatau Industrial Estate Cilegon sebagai pemilik lahan dan PT Lotte. Dilanjutkan dengan permohonan PT KS dalam pendampingan hukum penyelesaian lahan," ungkap Asep.  Dengan permohonan pendampingan itu, Kejati Banten menyelesaikan tumpang tindih tanah antara sertipikat HPL PT KS Dengan tiga surat hak milik (SHM) di Kelurahan Rawaarum Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon Provinsi Banten.  “Sesuai arahan Presiden dan Jaksa Agung, kami sebagai bagian Satgas Percepatan Investasi di daerah punya tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum,” ungkap Asep.  Harapannya, dengan langkah tersebut investor yang masuk ke Banten dapat lebih nyaman berinvestasi. Kehadiran investor pun bisa memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar.  Untuk diketahui, nilai investasi PT Lotte Chemical di Cilegon sebesar USD 4,3 miliar. Angka itu setara Rp 59 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.000/USD.  PT Lotte Chemical itu melakukan pembangunan pabrik. Nantinya pabrik Lotte Chemical dapat menyerap 1.500 orang tenaga kerja secara langsung dan 4.000 lainnya secara tidak langsung. Keberadaan pabrik Lotte Chemical tersebut diharapkan bisa memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/14/12/2019/kerja-sama-dengan-krakatau-steel-lotte-chemical-investasi-rp-602-t/">Kerja Sama dengan Krakatau Steel, Lotte Chemical Investasi Rp 60,2 T</a>  Di sisi lain, berdasar data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang kini berubah menajdi Kementerian Investasi, nilai realisasi investasi di Provinsi Banten pada Triwulan I (Januari-Maret) 2021 mencapai sebesar Rp 14,78 triliun. Jumlah itu terdiri atas 2.898 proyek atau sebesar 28,22 persen dari target investasi sebesar Rp 51,30 triliun.  Berdasarkan realisasi investasi tersebut, menempatkan Provinsi Banten pada posisi peringkat ke-6 untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dengan realisasi sebesar Rp. 7,81 triliun dan 984 proyek setelah Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta , Sulawesi Tengah, Riau, dan Sulawesi Tenggara.

Menteri Investasi Apresiasi Langkah Kejaksaan Kawal Calon Investor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/mau-aman-berinvestasi-ini-tipsnya_m_171717.jpeg" alt="Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing" width="100%">
<figcaption>Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Investasi merupakan produk keuangan yang cukup menarik dan menggiurkan di masa depan. Sayangnya, banyak masyarakat yang masih tertipu dengan investasi bodong. Alhasil, duit ratusan miliar lenyap begitu saja. Untuk itu, perlu kehati-hatian dan edukasi agar bisa membedakan mana investasi yang legal dan ilegal. Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing menjelaskan, sebelum berinvestasi, investor harus bisa mengenali lembaga dan produk investasinya. Tujuannya tentu agar memastikan kelegalitasan lembaga. "Teliti lagi legalitas lembaga dan produknya," ujarnya di Media Center OJK, Jakarta, Kamis (30/11). Kedua, lanjut Tobing, calon investor harus memahami proses bisnis yang ditawarkan oleh penyedia produk keuangan. Cari tahu lebih dalam dari setiap prosesnya. "Jangan ragu untuk tanya-tanya," tuturnya. Ketiga, calon investor juga harus memahami benefit dan risiko yang didapat dari investasi tersebut. Jika tak masuk akal, calon investor jelas harus menolaknya. "Terakhir, calon investor harus memahami hak dan kewajibannya. Biar nggak salah," tandasnya.

Mau Aman Berinvestasi? Ini Tipsnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/tak-hanya-soal-investor-ini-syarat-percepatan-proyek-infrastruktur_m_163705.jpeg" alt="Country Head Deloitte Infrastructure & Capital Projects Bernardus R. Djonoputro (Kanan)" width="100%">
<figcaption>Country Head Deloitte Infrastructure & Capital Projects Bernardus R. Djonoputro (Kanan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tantangan infrastruktur Indonesia dalam perjalanannya untuk menjadi bagian dari sepuluh besar ekonomi global pada tahun 2025 sangat besar. Bukan sekadar dana dan investasi, dibutuhkan pula perencanaan yang matang. Diperlukan percepatan dan perluasan infrastruktur perkotaan seperti sistem angkutan cepat massal, air, konektivitas pelabuhan, jalan, energi, serta infrastruktur sosial seperti rumah sakit. "Sekitar Rp2 ribu triliun yang dibutuhkan untuk membangun sampai 2019, akan sangat menentukan capaian pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Keikutsertaan investor swasta menjadi kunci, dan sudah tidak dapat ditunda," tegas Country Head Deloitte Infrastructure &amp; Capital Projects, Bernardus R. Djonoputro, Kamis (19/10). Ditemui dalam Dialog Infrastruktur bersama 250 Pebisnis di Hotel Ritz Carlton Jakarta, para investor membahas program percepatan infrastruktur. Sektor infrastruktur masuk dalam rencana jangka menengah Pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-19) yang mencurahkan perhatian signifikan.  Diperlukan perencanaan guna memungkinkan peningkatan investasi infrastruktur dan penyertaan modal secara substansial. "Dari seluruh proyek strategis sejak 2015 sedikit sekali yang masuk financial closed. Kami sebagai mitra menjual produk kepada investor. Sebab investor di dunia hanya itu-itu lagi. Uangnya hanya itu-itu lagi. Bagaimana bisa menarik investor ke sini, maka dibutuhkan perencanaan," jelasnya. Sebab keikutsertaan investor swasta menjadi kunci, dan sudah tidak dapat ditunda. Pembiayaan infrastruktur dari APBN hanya cukup membiayai sepertiga. Sisanya dari BUMN dan pihak swasta. &ldquo;Kami telah aktif sebagai penasihat keuangan dan teknis untuk investor dan instansi pemerintah di Indonesia dalam berbagai proyek penting seperti transportasi perkotaan, pelabuhan, dan Zona Ekonomi Khusus. Ini adalah komitmen kuat kami untuk mengadvokasi hasil Public Private Partnerships (PPP) yang diterima secara global," tambah Bernardus. Bernadus menambahkan peta peluang infrastruktur di Asean, rasio jalan tol di Indonesia masih tergolong rendah ketimbang di Asean. Padahal secara populasi penduduk, Indonesia adalah yang terbesar di Asean. "Pertumbuhan ekonomi tertahan karena infrastruktur. Terbagi dalam hal konektivitas," katanya. Percepatan infrastruktur yang paling strategis saat ini paling digenjot pada sektor infrastruktur publik, di antaranya transportasi, air bersih, sampah, dan energi. "Sebab tahun 2030, 60 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Akan ada 70 juta orang Indonesia bertransformasi ke kelas menengah. Mereka akan pindah dari pedesaan ke perkotaan karena itu harus siap dari sisi infrastruktur," tutupnya. (ika/Marieska)

Tak Hanya Soal Investor, Ini Syarat Percepatan Proyek Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/main-handphone-pegawai-penanaman-modal-abaikan-calon-investor_m_140895.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kinerja birokrat kembali disorot. Seperti yang terjadi di Badan Pengusahaan (BP) Batam. Para pegawai Penanaman Modal di Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) relatif tidak memberikan pelayanan optimal. Padahal kedatangan masyarakat ke kantor itu untuk "membawa uang" untuk pengembangan investasi di Batam. Investasi itu tentunya akan berdampak pada perekonomian daerah setempat. "Sebulan yang lalu, perusahaan saya ingin memperluas usaha dengan membangun gedung baru," ungkap Hendrianto, seorang asisten HRD salah satu perusahaan manufaktur di kawasan industri yang berlokasi di Batamcentre. Agar niatan perusahaan itu kesampaian, Hendrianto mendatangi bagian penanaman modal di Gedung PTSP untuk mengurus izin perluasan usaha sekira pukul 14.00 WIB. Akan tetapi di kantor itu dia tidak mendapat sambutan yang memuaskan. "Mereka (pegawai) lebih asyik bermain handphone dan bercerita tanpa mempedulikan saya yang baru tiba," ungkapnya. Meski ditunggu, namun para pegawai itu tak kunjung peduli. Lalu Hendrianto baru dilayani setelah dia mau beranjak pergi. Petugas itu mengarahkan Hendrianto untuk mengisi data yang diperlukan di situs online. Setelah dijelaskan, malah menurut Hendrianto, ia semakin bingung. "Seharusnya yang namanya masyarakat ya harus dilayani seperti raja. Bukan malah dicuekin," keluhnya. Terpisah, Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami mengatakan jika ada komplain terhadap pelayanan di BP Batam segera laporkan ke pihaknya. "Tolong dilaporkan saja kapan kejadiannya. Kita selalu terbuka," tegasnya. Dia menjelaskan, untuk mengurus izin perluasan usaha itu ada tata caranya. Pemohon harus melengkapi data berupa berapa nilai investasi berikut juga berapa jumlah pekerja dan luas bangunan. "Lengkapi izin-izinnya, kalau sudah akan mau bangun, jalankan saja sesuai komitmen," ungkapnya. Dia juga menyarankan agar Hendrianto segera menyampaikan surat tertulis kepada BP Batam supaya dipermudah. "Sampaikan saja apapun jika ada persoalan," pungkasnya. (leo/iil/JPG)

Main Handphone, Pegawai Penanaman Modal Abaikan Calon Investor

calon investor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#calon investor

Berita Terkini