<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/deklarasi-slta-soloraya-puan-orasi-soal-hoaks_m_.jpg" alt="Puan Maharani menyampaikan orasinya di hadapan ribuan peserta deklarasi Alumni SLTA di GOR Sritex, Solo, Minggu (31/3)." width="100%">
<figcaption>Puan Maharani menyampaikan orasinya di hadapan ribuan peserta deklarasi Alumni SLTA di GOR Sritex, Solo, Minggu (31/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konfigurasi pimpinan DPR dipastikan berubah sesudah Pemilu 2019. Setelah pada 2014 digunakan sistem paket, untuk periode mendatang, yang digunakan adalah sistem suara terbanyak. PDIP dipastikan bakal mendapat kursi ketua DPR.  Berdasar rekapitulasi di 27 provinsi, posisi lima besar hampir dipastikan menjadi milik parpol nomor urut 1-5 pula. Tentu saja, PDIP menjadi juaranya dengan perolehan sekitar 20 persen suara. Disusul Partai Golkar, Gerindra, PKB, dan Partai Nasdem. Di belakangnya masih ada partai Demokrat dan PKS. Meski demikian, selisih suaranya terlampau jauh dengan partai di peringkat kelima.  Berdasar UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), pemilik kursi ketua DPR adalah parpol dengan raihan suara terbanyak. Dalam hal ini PDIP. Empat wakil ketua DPR akan diisi dari representasi empat parpol di bawah PDIP.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/awal-2019-310-anggota-dpr-bolos-rapat-paripurna_m_-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ruang rapat paripurna DPR. Pada periode 2019-2024 ini DPR berpotensi bakal diketuai oleh sosok perempuan yakni Puan Maharani. (Hendra Eka/Jawa Pos)  Sejauh ini, Puan Maharani cukup santer diisukan bakal mengisi posisi tersebut. Pada pemilu kali ini, Puan mencatatkan rekor sebagai caleg peraih suara terbanyak. Yakni, 404.034 suara. Bila PDIP memilih Puan, untuk kali pertama DPR akan dipimpin perempuan.  Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, jalan untuk menetapkan calon terpilih hasil Pemilu 2019 masih panjang. Pada 22 Mei nanti, KPU hanya menetapkan perolehan suara setiap peserta pemilu. "Perolehan kursi dan penetapan calon terpilihnya setelah tidak ada sengketa atau setelah putusan sengketanya keluar," terangnya di sela pembacaan rekapitulasi Provinsi Jawa Barat di KPU kemarin (16/5).  Karena itu, secara resmi saat ini belum ada calon yang dipastikan melenggang ke Senayan. Seusai penetapan calon terpilih, mereka yang terpilih masih harus melalui satu fase seleksi lagi. Yakni, pelaporan harta kekayaan ke KPK.  Sementara itu, berdasar hasil rekapitulasi suara sementara yang dilakukan Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPP PDI Perjuangan, partai banteng tersebut diperkirakan mendapat 133 kursi. Jumlah itu naik signifikan dari periode sebelumnya yang hanya memperoleh 109 kursi.  Kemudian, posisi kedua diisi Partai Golkar yang mungkin meraih 82 kursi, Partai Gerindra 80 kursi, PKB 59 kursi, dan Partai Nasdem yang berpotensi merebut 56 kursi. Sementara parpol itu, lainnya yang berpotensi lolos parliamentary threshold (PT) adalah PKS dengan 52 kursi, Demokrat 52 kursi, PAN 41 kursi, dan PPP 20 kursi.  Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sesuai perolehan suara, partainya akan mendapat jatah sebagai ketua DPR.  Menurut dia, partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan menguasai pimpinan DPR. Yaitu, Partai Golkar, PKB, dan Partai Nasdem. Dari partai koalisi Prabowo-Sandi, hanya Partai Gerindra yang akan menduduki kursi pimpinan DPR. "Dengan demikian, ke depan lebih efektif pada pemerintahan Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin," ujar Hasto.  Sementara itu, Puan enggan berspekulasi terkait peluangnya menjadi ketua DPR. Dia beralasan, saat ini dirinya masih menjabat menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan. Apalagi, tahapan pemilihan anggota legislatif juga belum tuntas dan masih menunggu hasil resmi. "Jadi, masih fokus pada hal tersebut," ujarnya di istana kepresidenan.  Puan menambahkan, di internal PDIP juga belum ada pembicaraan terkait penugasan di DPR. Namun, jika melihat ketentuan UU MD3, Puan mengakui PDIP sebagai partai pemenang berhak menduduki kursi pimpinan DPR. "Tapi siapa, kemudian bagaimana kriteria itu kan masalahnya ada di internal partai," terangnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/awal-2019-310-anggota-dpr-bolos-rapat-paripurna_m_-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Puan Maharani Memiliki Kans Jadi Ketua DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/airlangga-pastikan-pekan-depan-golkar-umumkan-ketua-dpr_m_180602.jpeg" alt="Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk segera memastikan calon pengganti posisi Setya Novanto di DPR, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto akan segera menggelar rapat fraksi pada Kamis (10/1). Agendanya membahas nama calon ketua DPR. "Golkar akan rapat fraksi besok," ujar Airlangga di saat menghadiri HUT PDIP di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1). Menurut Airlangga, apabila rapat Fraksi Partai Golkar sudah menemukan siapa pengganti Setya Novanto. Maka akan diumumkan ke publik. Besar kemungkinan nama diumumkan pada pekan depan.&nbsp;"Golkar akan sampaikan Minggu depan," katanya. Diungkapkan Menteri Perindustrian (Menperin) ini, pergantian posisi ketua DPR tidak menunggu setelah revisi UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) selesai dibahas. Golkar tidak berpatokan akan hal tersebut.&nbsp;"Tidak harus menunggu revisi," ungkapnya. Namun siapa yang dipilih mengantikan Setya Novanto menjadi ketua DPR. Airlangga memilih irit bicara. Dia tidak ingin menyebutkan nama Bambang Soesatyo ataupun Agus Gumiwang. "Semua yang ada di dalam media sudah tahu, nanti pada waktunya (akan diketahui)," pungkasnya.

Airlangga Pastikan Pekan Depan Golkar Umumkan Ketua DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/paham-pojok-pojok-dpr-habib-sebut-bamsoet-layak-gantikan-novanto_m_180149.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Teka-teki nama kader Golkar pengganti Novanto sebagai Ketua DPR masih menjadi misteri. Salah satunya Ketua Komisi III DPR yang namanya sudah banyak menuai dukungan dari rekan lintas fraksi di parlemen. Salah satunya, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Aboe Bakar Al Habsy, yang mengharapkan parlemen segera memiliki ketua baru pengganti Setya Novanto.&nbsp; Legislator yang beken disapa dengan panggilan Habib Aboe ini menilia, figur legislator yang kini pas untuk memimpin DPR adalah Bambang Soesatyo.&nbsp; "Pertama, pengalamannya di Senayan sudah sangat cukup sehingga pojok-pojok gedung DPR dia sudah paham," kata Aboe,Senin (8/1). Menurut dia, Bamsoet (sapaan Bambang) punya pemahaman yang baik terhadap seluk-beluk DPR. Hal itu tentunya menjadi modal dasar bagi Bamsoet untuk memimpin DPR. Kedua, lanjut Habib, Bamsoet yang kini memimpin ketua Komisi III DPR memiliki kecakapan sebagai leader. Habib pun sudah melihat kiprah Bamsoet dalam manajemen kelembaagaan, proses persidangan, hingga tata tertib di DPR. "Ini semua adalah modal utama yang harus dipenuhi sebagai Ketua DPR,"&nbsp; tegasnya. Ketiga, lanjut Habib Aboe, profil Bamsoet dapat diterima dengan baik di tengah-tengah anggota DPR. "Akseptabilitas yang baik dari anggota ini akan membuat dinamika di komplek senayan menjadi semakin baik," paparnya. Namun demikian, Habib Aboe mengembalikan semuanya kepada Partai Golkar yang berhak menentukan pengisi posisi ketua DPR.&nbsp; "Ini urusan dapur mereka, siapa pun yang ditugaskan sebagai pimpinan pastilah kader terbaik mereka," pungkasnya.

Paham Pojok-Pojok DPR, Habib Sebut Politisi Ini Layak Gantikan Novanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/begini-sosok-bamsoet-dimata-romo-benny_m_179888.jpeg" alt="Rohaniwan Romo Benny Susetyo" width="100%">
<figcaption>Rohaniwan Romo Benny Susetyo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Januari 2018, parlemen dipastikan akan memiliki Ketua DPR baru yang akan menggantikan Setya Novanto yang kini mendekam di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu kader senior Golkar yang saat ini duduk sebagai Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo disebut-sebut menjadi kandidat yang paling berpeluang. &nbsp;&nbsp; Diketahui, banyak kalangan baik dari lingkungan legislator maupun di luar parlemen yang menilai sosok politisi senior yang akrab disapa Bamsoet itu, memiliki nilai lebih di banding koleganya di Golkar. Salah satunya diungkapkan oleh Rohaniwan Romo Benny Susetyo yang menilai Bamsoet layak memimpin lembaga legislatif itu, karena faktor pengalaman dan visi untuk membuat DPR menjadi lebih baik. "Bamsoet punya visi. mantan wartawan, lama di parpol. Dia punya kemampuan lobi yang baik," ujar Romo Benny, Minggu (7/1). Karena itu Romo Benny berharap, Ketua umum Partai Golkar tidak salah memilih pengganti Setya Novanto itu.&nbsp; Romo juga menambahkan, stigma pragmatisme selama ini sudah melekat kepada DPR. Dikatakannya, parlemen seolah menjadi lembaga politik tanpa keadaban karena anggota-anggotanya terseret korupsi.&nbsp; Akan tetapi, Bamsoet juga diyakininya mempunyai visi antikorupsi. Dia mengaku mencermati sejumlah tulisan Bamsoet yang sudah menjadi beberapa buku. "Di buku-buku Bamsoet jelas dia memerangi korupsi. Di mana ada visi DPR dibangun dan bisa mengawasi pemerintah. Menurut saya dia (Bamsoet, red) cocok (menjadi ketua DPR, red) di era milenial begini," katanya. Namun, diakuinya bahwa ada beberapa kriteria yang harus dimiliki ketua nantinya. Pertama, ketua DPR bisa membangun keadaban politik dengan menjaga moralitas berbangsa dan bernegara. Kedua, ketua DPR diharapkan bisa memperbaiki kinerja lembaga legislatif. Pasalnya, DPR selama ini justru banyak diwarnai konflik kepentingan, termasuk dalam pembuatan undang-undang. "Jadi fokus bikin legislasi," paparnya. Ketiga, ketua DPR harus fokus mengawasi pemerintah demi kepentingan rakyat. Keempat, ketua DPR harus mampu menyinergikan berbagai fraksi demi kepentingan bangsa dan negara.&nbsp; &ldquo;Tentu saja Kalau friksi terus terjadi, pasti takkan maju. Harus ada sinergi dengan pemerintah untuk apa yang dicapai ke deapan. Sebab persaingan bangsa ke depan sangat besar. Apalagi politik kita penuh dengan potesi konflik," ucapnya.&nbsp; Dari sejumlah kriteria yang disebutnya itu, dia menilai DPR membutuhkan negarawan. "Dan Bamsoet mampu dengan track record-nya. Ditambah pastinya Bamsoet memiliki kedekatan dengan kalangan wartawan dan media,&rdquo; imbuhnya.

Begini Sosok Bamsoet Dimata Romo Benny

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/saran-pengamat-untuk-airlangga-soal-ketua-dpr-pengganti-novanto_m_179717.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Semenjak terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto masih memiliki pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Salah satunya mengutus salah satu anggota DPR dari Fraksi Golkar untuk duduk di kursi Ketua DPR. Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, Airlangga harus cermat dan hati-hati memutuskan siapa yang akan diutus untuk menjadi Ketua DPR. Figur itu harus sesuai dengan benchmarking baru partai, yakni Golkar bersih dan berintegritas. "Kualitasnya ya memang sudah mengacu kepengurusan sekarang. Kepengurusan ala Pak Airlangga. Golkar bersih dan berintegritas. Ya sudah, mainkan itu," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (6/1). Pertaruhannya, kata Siti, tidak sekadar mencarikan calon pengganti. Namun Airlangga harus menjamin bahwa sosok itu tidak dipermasalahkan masyarakat di tengah kedahsyatan korupsi dan moral serta integritas dewan yang turun. "Dicarikanlah sosok yang betul-betul memiliki integritas, tidak mempunyai track record yang terstigmakan dan gampang dibuka kartunya,"kata dia. Menurut profesor riset ilmu politik itu, Ketua DPR juga harus sosok yang tidak tercela dan tidak punya kasus hukum. "Kita dorong ketum memilih kader the best-nya untuk dipromosikan menjadi Ketua DPR. Yaitu sosok ketua DPR yang tidak tercela karena etikanya minor dan melanggar hukum," tambah Siti. Pemilihan Ketua DPR akan mempengaruhi wajah Partai Golkar dan lembaga wakil rakyat itu sendiri. "Karena dia bukan sekadar mewakili Golkar tapi merepresentasikan lembaga tinggi negara DPR RI. Melalui inilah stigma buruk yang melekat pada institusi wakil rakyat bisa dihapuskan," jelas Siti.

Saran Pengamat untuk Airlangga soal Ketua DPR Pengganti Novanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/ditanya-siapa-calon-ketua-dpr-novanto-sebut-dua-nama-ini_m_179298.jpeg" alt="Mantan Ketua DPR Setya Novanto saat mengenakan rompi orange Tahanan KPK." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua DPR Setya Novanto saat mengenakan rompi orange Tahanan KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dikabarkan sudah menyiapkan nama untuk posisi Ketua DPR yang sebelumnya diduduki oleh Setya Novanto. &nbsp; Lalu, apa pendapat dan saran dari mantan penghuni kursi itu? Ketika ditanyai wartawan usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Novanto menyebut dua nama kader partai beringin di DPR itu. Yakni, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dan Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsuddin.&nbsp;"Ada Bambang, ada Aziz," katanya singkat.&nbsp; Ketika ditegaskan apakah ada nama lain, Novanto yang mengenakan batik cokelat itu tetap menjawab kedua nama tersebut seraya masuk ke dalam mobil tahanan.&nbsp; Sekadar informasi, ada sejumlah nama yang diisukan layak menjadi Ketua DPR usai Novanto menanggalkan jabatannya melalui surat sakti. Selain Bambang dan Aziz, ada pula Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dan Ketua Komisi II Zainudin Amali.&nbsp; Sebelumnya, bersama surat pengunduran diri yang diajukan, Novanto menunjuk Aziz untuk menggantikannya. Namun, mayoritas anggota Fraksi Partai Golkar menolak. Hingga kini pun kursi tersebut kosong. Lantas, jabatan tersebut sementara diisi Fadli Zon sebagai pelaksana tugas, hingga ditentukan ketua DPR yang definitif.

Ditanya Siapa Calon Ketua DPR, Novanto Sebut Dua Nama Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/ternyata-tiga-alasan-ini-yang-bikin-anak-buah-zulhas-jagokan-bamsoet_m_178883.jpeg" alt="Calon Ketua DPR Bambang Soesatyo" width="100%">
<figcaption>Calon Ketua DPR Bambang Soesatyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang Rapat Paripurna pembuka masa sidang pertama tahun 2018 di DPR, yang bakal digelar tanggal 9 Januari nanti, sejumlah legislator di parlemen sudah makin terbuka untuk mendukung calon ketua DPR baru yang saat ini dijabat oleh Fadli Zon sebagai Plt.&nbsp; Salah satunya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi yang menjagokan kader Golkar Bambang Soesatyo sebagai calon ketua DPR pengganti Setya Novanto yang ini masih mendekam di rutan KPK.&nbsp; Menurut Viva, politikus Golkar yang lebih dikenal dengan panggilan Bamsoet itu punya nilai plus sehingga pantas memimpin parlemen.&nbsp; Viva mengatakan, ada tiga alasan sehingga Bamsoet layak menjadi ketua DPR. Alasan pertama, Bamsoet memiliki pengalaman empiris dalam menjalankan tugas sebagai legislator karena sudah beberapa kali terpilih.&nbsp; &ldquo;Itu menjadikan Bamsoet mengerti suasana kebatinan dalam menjalankan organisasi kelembagaan DPR,&rdquo; ujar Viva, Selasa (2/1). &lrm;Kedua, Bamsoet yang kini memimpin Komisi III DPR juga memiliki kapasitas dan kompetensi dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.&nbsp; &ldquo;Itu bisa dilihat dari rekam jejak Bamsoet. Dan tidak bisa di&rdquo; ujar Viva yang juga legislator PAN dan duduk sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR. Alasan ketiga, karena Bamsoet memiliki kemampuan komunikasi yang baik di lintas fraksi DPR. &ldquo;Sehingga menjadi nilai tambah yang positif di internal DPR,&rdquo; tegas anak buah Zulkifli Hasan di PAN itu. Seperti diketahui, posisi ketua DPR saat ini kosong setelah Setya Novanto dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, Golkar sedang menyiapkan pengganti Novanto di kursi ketua DPR periode 2014-2019.

Ternyata, Tiga Alasan Ini yang Bikin Anak Buah Zulhas Jagokan Bamsoet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/calon-ketua-dpr-sudah-di-kantong-airlangga-ini-ciri-cirinya_m_177811.jpeg" alt="Ketua Umum Golkar terpilih Airlangga Hartarto mengaku sudah menyiapkan nama pengganti Setya Novanto di DPR." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Golkar terpilih Airlangga Hartarto mengaku sudah menyiapkan nama pengganti Setya Novanto di DPR.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku, dirinya sudah mengantongi nama legislator Golkar yang akan menjadi ketua DPR pengganti Setya Novanto. Airlangga yang saat ini masih menjabat Menteri Perindustrian itu akan mengusulkan pergantian ketua DPR pada pertengahan Januari 2018 nanti. Namun, Airlangga masih merahasiakan nama calonnya. Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, ada kriteria yang harus dipenuhi legislator Golkar yang bakal menjadi ketua DPR. Yakni punya prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT). "Kemudian pernah memimpin AKD (alat kelengkapan DPR, Red) dan termasuk senior di Partai Golkar," ucap Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/12). Ketua Umum Golkar yang terpilih secara aklamasi ini juga berharap, figur yang nantinya diusulkan partainya untuk menjadi ketua DPR harus mampu memperbaiki citra lembaga wakil rakyat itu. "Tentunya mempunyai kemampuan untuk mengangkat nama <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/28/177851/tak-ada-keseriusan-berbenah-ini-kritik-keras-icw-untuk-dpr" target="_blank">DPR</a> itu sendiri. Karena DPR itu sendiri juga kinerjanya diharapkan bisa optimal lagi. Terutama legislasi," jelas Airlangga. Bagaimana dengan nama-nama legislator Golkar seperti Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang hingga Aziz Syamsuddin? Airlangga menyebut semua nama itu sudah masuk dalam pertimbangannya.

Calon Ketua DPR Sudah di Kantong Airlangga, Ini Ciri-cirinya

calon ketua dpr

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#calon ketua dpr

Berita Terkini