<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/25/a4LjINJsrKOsMTYTCmrY27L8FULY6otgsKuZfk2s-2635767933.jpg" alt="Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. (Novia Herawati/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. (Novia Herawati/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Spekulasi soal siapa yang akan menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berikutnya terus bergulir. Ketum PSI saat ini Kaesang Pangarep memilih bungkam saat ditanya soal apakah ia akan kembali maju? Atau sang ayah Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi), yang akan mengambil alih pucuk pimpinan partai berlambang mawar merah ini? Saat ditemui di Balai Kota Jakarta pada Kamis (12/6), Kaesang enggan menjawab pertanyaan wartawan saat ditanya soal pendaftaran calon ketum PSI yang telah dibuka hingga 23 Juni 2025. "Jangan di sini, jangan di sini. Enggak baik, nggak baik. Jangan ya, jangan," ujar Kaesang singkat. Tak hanya itu, Kaesang juga enggan memberikan komentar saat ditanya kemungkinan dirinya kembali mencalonkan diri sebagai ketum PSI. Bahkan saat ditanya isu panas soal Jokowi yang disebut-sebut bakal menjadi ketum PSI, Kaesang tetap menolak berkomentar. "Jangan, jangan di sini. Ini tempat pak Gubernur, enggak enak, enggak enak saya berkomentar tentang PSI di sini," tegasnya. Di sisi lain, dukungan terhadap Jokowi untuk memimpin PSI justru menguat. Ketua DPW PSI Jakarta Elva Farhi Qolbina menyatakan antusiasmenya jika Presiden ke-7 RI itu benar-benar maju sebagai calon ketua umum partai. "Iya tentu senang ya, kalau Pak Jokowi juga sudah menyebut beberapa, sudah berstatemen beberapa kali. Saya di PSI, kami juga menyambut dengan baik. Nanti sambil kita tunggu," ujar Elva. Elva juga menegaskan, PSI Jakarta siap memberikan dukungan penuh kepada Jokowi jika benar-benar mencalonkan diri. "Dukung," ucapnya.

Kaesang Pangarep memilih bungkam soal pencalonan ketua umum PSI, sementara dukungan terhadap Jokowi menguat.

Ditanya Soal kemungkinan Jokowi jadi Calon Ketua Umum PSI Berikutnya, Ini Jawaban Kaesang Pangarep

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Andy-Budiman-PSI.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman. (Dok/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman. (Dok/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperpanjang masa pendaftaran calon ketua umum hingga 23 Juni 2025. Perpanjangan itu karena panitia menunggu konsolidasi para tokoh luar yang sedang dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW). Wakil Ketum PSI Andy Budiman mengatakan perpanjangan waktu calon ketum ini adalah untuk memastikan dukungan dari DPD dan DPW. "Kami memberikan kesempatan pada tokoh besar di luar partai untuk mencari dukungan. Sehingga bisa memastikan dukungan untuk bisa ikut Pemilihan Raya PSI," kata Andy Budiman saat dihubungi wartawan pada Minggu (1/6). Andy tidak banyak berkomentar ketika disinggung mengenai peluang Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) berpartisipasi dalam Pemilihan Raya PSI. Perpanjangan waktu pendaftaran untuk memberikan waktu lebih bagi tokoh di luar PSI. "Kita doakan saja. Itu semoga yang terbaik. Ini (perpanjangan waktu pendaftaran) memang antara lain, memberikan kesempatan tokoh di luar partai," ujarnya. Andy melanjutkan, pihaknya memberikan kesempatan kepada kader PSI yang tengah melakukan komunikasi serta konsolidasi di DPW dan DPD. Dia tidak memungkiri masih ada DPW dan DPD yang belum menentukan sikap. "Kami memberikan kesempatan kepada kandidat yang mulai mendekati DPW dan DPD untuk konsulidasi. Kan syaratnya mendapatkan dukungan dari 5 DPW dan 20 DPD. Jadi kami memberikan kesempatan agar mereka konsulidasi," tutupnya. Sebelumnya, Jokowi&nbsp;tak menutup kemungkinan ikut mendaftar sebagai calon ketua umum PSI. Namun, ia masih memperhitungkan peluangnya memenangkan pemilihan Ketua Umum PSI. Jokowi mengaku tidak ingin kalah bersaing di pemilihan Ketum PSI. "Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah," kata Jokowi, Rabu (14/5). Untuk diketahui, Pemilihan Raya PSI dapat diikuti oleh semua yang berstatus kader dan memiliki kartu tanda anggota atau KTA partai. Pemilihan calon ketum dilakukan dengan konsep 'satu anggota satu suara'. Syarat utama maju sebagai bakal calon ketum PSI, kata Andy, ialah wajib memiliki dukungan minimal dari lima DPW tingkat provinsi, dan 20 DPD tingkat kota/kabupaten.

PSI) memperpanjang masa pendaftaran calon ketua umum hingga 23 Juni 2025. Perpanjangan itu karena panitia menunggu konsolidasi para tokoh.

Andy Budiman Ungkap Alasan PSI Perpanjangan Waktu Pendaftaran Calon Ketua Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/JKT-1-PLT-KETUM-GOLKAR-AGUS-GUMIWANG-FED-2JPG-1833051839.jpg" alt="PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang memberikan keterangan kepada wartawan usai Rapat Pleno DPP Partai Golkar di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (13/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang memberikan keterangan kepada wartawan usai Rapat Pleno DPP Partai Golkar di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (13/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rangkaian pemilihan ketua umum baru Partai Golkar mulai digelar. Hari ini (19/8) partai beringin resmi membuka pendaftaran calon ketua umum pada pukul 16.00 WIB hingga 22.00 WIB di kantor DPP Golkar, Jakarta. Nama para calon ketua umum akan dibawa dan dipilih dalam musyawarah nasional (munas) yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) besok (20/8). Ketua Penyelenggara Rapimnas dan Munas Bambang Soesatyo mengatakan, pelaksanaan munas akan didahului dengan rapimnas pada pukul 08.00 pagi. Dalam rapimnas, akan dibahas hal-hal yang menjadi agenda munas. Rapimnas ditargetkan bisa tuntas pada pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan dengan pembukaan munas pada pukul 16.00 WIB. Pelaksanaan munas diproyeksikan tuntas pada Rabu (21/8) sore dan ditutup malamnya. &rdquo;Penutupan akan dihadiri Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo,&rdquo; ujarnya di kantor DPP Partai Golkar kemarin. Ketua Steering Committee Adies Kadir menjelaskan, kader yang hendak mendaftarkan diri harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai. Selain syarat administrasi seperti pernah menjadi pengurus DPP atau provinsi selama lima tahun, ada juga syarat dukungan politik. &rdquo;Membawa minimal 30 persen surat dukungan dari DPD 1 (provinsi) dan DPD 2 (kabupaten/kota),&rdquo; ujarnya. Sebab, perwakilan pengurus 38 provinsi, 508 kabupaten/kota, dan 10 organisasi sayap partai adalah pemilik suara. Selain pemilihan Ketum, apakah ada agenda perubahan AD/ART? Adies menerangkan, hal tersebut sangat bergantung pada dinamika dalam munas. Dia tidak menutup kemungkinan soal itu. &rdquo;Kalau kita lihat di setiap munas kan selalu ada. Tapi, perubahan nggak terlalu signifikan. Tergantung peserta munas nanti,&rdquo; jelasnya. Bahlil Penuhi Syarat Soal dinamika caketum, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, kandidat yang berpeluang besar menjadi ketua umum adalah Bahlil Lahadalia. Bahkan, mantan menteri investasi itu berpeluang menjadi calon tunggal. Sejauh pengetahuannya, lanjut Ace, Bahlil telah didukung 37 pengurus provinsi, termasuk Jawa Barat. Ace yang merangkap ketua DPD Jawa Barat mengaku sudah menggelar diskusi dengan Bahlil. Termasuk mendengarkan gagasan dan visinya untuk membesarkan Partai Golkar. &rdquo;Kami sudah menjatuhkan pilihan dan dukungan kepada Pak Bahlil Lahadalia, termasuk di antaranya 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat,&rdquo; ujarnya. Oleh karena itu, dia menekankan penentuan Bahlil didasarkan pada pertimbangan objektif. Dalam kesempatan itu, Ace kembali menegaskan bahwa Bahlil memenuhi syarat secara AD/ART. Sebab, dia pernah menjabat di DPD Golkar Papua. Kemudian, Bahlil telah memenuhi minimal 30 persen dukungan. (far/c6/ttg)

Rangkaian pemilihan ketua umum baru Partai Golkar mulai digelar. Hari ini (19/8) partai beringin resmi membuka pendaftaran calon ketua umum.

Pendaftaran Caketum Golkar Dibuka Hari Ini, Bahlil Lahadalia Berpotensi Calon Tunggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/23/20230623_132224-1248052908.jpg" alt="Tim penjaring dan penyaringan bakal calon Ketua Umum KONI Pusat masa bakti 2023-2027 membeberkan Marciano Norman menjadi calon tunggal." width="100%">
<figcaption>Tim penjaring dan penyaringan bakal calon Ketua Umum KONI Pusat masa bakti 2023-2027 membeberkan Marciano Norman menjadi calon tunggal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Letjen (Purn) Marciano Norman menjadi calon tunggal Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) periode 2023-2027. Hal itu diumumkan oleh Ketua Tim Penjaring dan Penyaring (TPP) bakal calon Ketua Umum KONI Pusat masa bakti 2023-2027, Mayjen TNI Purn Andrie Tardiwan Utama Soetarno di lantai 11, gedung KONI Pusat, Jakarta, Jumat (23/6). "Dari awal pendaftaran yang dibuka pada 15 Juni hingga Jumat (23/6) yang mendaftar hanya atas nama Letjen TNI Purn Marciano Norman, hasil verifikasinya juga telah memenuhi persyaratan dan didukung 38 KONI Provinsi, 69 Pengurus Besar/Pengurus Pusat anggota KONI Pusat. Berdasarkan rapat verifikasi dan validasi, bakal calon atas nama Letjen TNI Purn Marciano Norman ditetapkan sebagai calon Ketua Umum KONI Pusat masa bakti 2023-2027,&rdquo; kata Andrie Tardiwan. Andrie menjelaskan bahwa persyaratan untuk menjadi calon Ketua Umum KONI harus memperoleh dukungan dari KONI provinsi sebanyak 30 persen dari jumlah 38 provinsi atau sekitar 13 KONI provinsi. Selain itu, persyaratan dukungan cabang olahraga juga harus terpenuhi yaitu bakal calon Ketua Umun KONI harus mengumpulkan 13 suara dari 78 cabang cabang olahraga. Menurut Andrie Tardiwan, setiap persyaratan menjadi calon wajib mendapat 30 persen dukungan dari 38 KONI Provinsi. Beliau sudah mendapat dukungan dari KONI provinsi semuanya. Sementara untuk dukungan cabang olahraga sebanyak 13 dari 78 cabang olahraga yang terbagi dari 72 cabang olahraga dan 6 badan fungsional. Marcelino Norman mendapat dukungan 69 cabang olahraga. Ini sudah memenuhi syarat. Ditanya mengenai calon tunggal Ketua Umum KONI periode 2023-2027 bakal dipilih secara aklamasi, Andrie Tardiwan mengungkapkan hal itu merupakan ketentuan dari pimpinan sidang musyawarah olahraga nasional bukan kebijakan dari TPP. "Nanti hasil ini (verifikasi dan hasil calon Ketua Umum) akan dilaporkan kepada pimpinan sidang pada Musyawarah Olahraga Nasional. Tentunya apakah dilaksanakan aklamasi atau tidak kami serahkan ke pimpinan sidang," ungkap Andrie Tardiwan. Pemilihan Ketua Umum KONI periode 2023-2027 akan dilakukan di Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) akan digelar pada 4-5 Juli 2023 di Jakarta.

Letjen (Purn) Marciano Norman menjadi calon tunggal Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) periode 2023-2027.

Marciano Norman Jadi Calon Tunggal Ketua Umum KONI 2023-2027, Tak Ada Lawan Ini?

calon ketua umum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#calon ketua umum

Berita Terkini

Ditanya Soal kemungkinan Jokowi jadi Calon Ketua Umum PSI Berikutnya, Ini Jawaban Kaesang Pangarep

Andy Budiman Ungkap Alasan PSI Perpanjangan Waktu Pendaftaran Calon Ketua Umum

Pendaftaran Caketum Golkar Dibuka Hari Ini, Bahlil Lahadalia Berpotensi Calon Tunggal

Marciano Norman Jadi Calon Tunggal Ketua Umum KONI 2023-2027, Tak Ada Lawan Ini?

Download Aplikasi JawaPos.com