<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/IMG-20250417-WA0009-3208973836.jpg" alt="Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta meminta kepada Gubernur Pramono Anung bersikap&nbsp; tegas terhadap camat dan lurah yang bekerja tidak profesional. Terlebih kepada mereka yang telah menjabat terlalu lama. Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi mengatakan, evaluasi penting dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan semua pejabat bekerja profesional. Rotasi diperlukan untuk menjaga performa pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal. &ldquo;Termasuk jabatan yang sudah terlalu lama agar segera dievaluasi. Kalau perlu dirotasi,&rdquo; kata Fuadi, Kamis (17/4). Fuadi menegaskan, camat dan lurah adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Mereka harus bekerja berdasarkan indikator kinerja (KPI) yang sudah ditetapkan sejak lama, termasuk menjaga ketertiban umum, membenahi infrastruktur, dan membantu melakukan inventarisasi aset daerah. Fraksi PKB juga menyoroti adanya laporan warga soal pelayanan yang lambat hingga dugaan pungli di tingkat kelurahan. Menurut Fuadi, hal seperti itu tidak boleh dibiarkan. &ldquo;Jangan sampai masyarakat yang harusnya mendapat pelayanan terbaik, justru malah terbebani dengan perilaku yang menyusahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,&rdquo; jelasnya. Selain melayani warga, Fuadi mengingatkan bahwa camat dan lurah juga punya peran penting dalam mengawasi kewajiban pengembang, seperti penyerahan lahan, seperti penyerahan untuk fasos dan fasum. Ini bagian dari upaya mendukung pendapatan daerah dan membangun fasilitas publik. "Tidak boleh ada oknum yang tidak bertanggung jawab, yang justeru merugikan mendapatkan daetah," tegas Fuadi. &nbsp;

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi mengatakan, evaluasi penting dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

PKB Minta Gubernur Pramono Ganti Camat dan Lurah Bekerja Tidak Profesional dan Terlalu Lama Menjabat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/struick-2663673558.jpeg" alt="Rafael Struick saat membela Brisbane Roar. (Instagram Brisbane Roar)" width="100%">
<figcaption>Rafael Struick saat membela Brisbane Roar. (Instagram Brisbane Roar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Striker&nbsp;Timnas Indonesia Rafael Struick kembali tak diberikan menit bermain di&nbsp;Brisbane Roar. Usai sebelum hanya duduk manis saat melawan&nbsp;Melboune City, pemain keturunan Belanda ini kembali menghangatkan bangku cadangan dalam laga&nbsp;melawan Western Sydney di kompetisi A League, Australia.&nbsp; Struick tercatat baru memainkan sembilan laga dengan total 236 menit untuk timnya. Kembali dicadangkannya&nbsp;Rafael Struick&nbsp;menjadikan label Camat alias Cadangan Mati semakin melekat pada dirinya&nbsp;yang selama tiga laga terakhir tak pernah mendapatkan kepercayaan pelatih. Saat era pelatih Shin Tae-yong, Rafael Struick selalu dipercaya tampil di setiap laga timnas di berbagai ajang. Namun kini posisi pelatih kepala Timnas Indonesia telah berganti ke Patrick Kluivert yang menginginkan seluruh punggawa Garuda mendapatkan banyak menit bermain.&nbsp; Terlebih lagi Timnas Indonesia akan segera menyelesaikan proses&nbsp;naturalisasi striker Oxford United Ole Romeny yang direncanakan dilaksanakan, Sabtu 8 Februari 2025. Dikutip Transfermarkt, statistik Rafael Struick di Liga Australia menuai sorotan, pasalnya pemain bertinggi badan 185 cm itu belum pernah bermain penuh selama 90 menit, dan dari 7 laga diantaranya masuk dari bangku cadangan. Pelatih Brisbane Roar, Ruben Zadkovich lebih banyak mempercayakan posisi penyerang kepada&nbsp; Adam Zimarino dan Zacob Brazete dalam tiga laga terakhir, termasuk saat menghadapi Western Sydney. &nbsp;

Striker Timnas Indonesia Rafael Struick kembali tak diberikan menit di Brisbane Roar, usai sebelum hanya duduk manis saat melawan Melboune

Striker Timnas Indonesia Rafael Struick Kembali Jadi Camat di Liga Australia, Bakal Kena Evaluasi Patrick Kluivert

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/12/JKT_PSSI-Perkenalkan-Pelatih-Baru-Timnas-Indonesia_SALMAN-TOYIBI-05JPG-4225773621.jpg" alt="Ketua PSSI, Erick Tohir bersama Pelatih Kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dan Asisten Pelatih Timnas Denny Landzaat menunjukkan jersey Timnas Indonesia di Jakarta. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua PSSI, Erick Tohir bersama Pelatih Kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dan Asisten Pelatih Timnas Denny Landzaat menunjukkan jersey Timnas Indonesia di Jakarta. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jumlah menit bermain menjadi aspek dan unsur penting yang akan ditekankan oleh Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dalam mempertimbangkan dan memilih pemain untuk membentuk skuad. Para pemain yang minim dapat kesempatan tampil di klubnya harus waspada. Patrick Kluivert baru saja diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dia ditunjuk oleh PSSI untuk menggantikan Shin Tae-yong, pelatih Garuda sebelumnya. Mantan peracik strategi Timnas Curacao itu diberikan kontrak oleh PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia hingga 2027, dengan opsi perpanjangan kontrak dua tahun. Patrick Kluivert nantinya akan bahu-membahu dengan dua asistennya yang juga dari Belanda, Alex Pastoor dan Denny Landzaat. Meski sudah diperkenalkan dari sekarang, Patrick Kluivert belum akan memimpin Timnas Indonesia. Dia baru akan mulai mengumpulkan pemain pada Maret 2025, jelang dua pertandingan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni partai tandang melawan Australia di Sydney pada 20 Maret, lalu dilanjutkan dengan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, lima hari kemudian. Nah dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan, Patrick Kluivert akan benar-benar dalam memilih dan membentuk skuad Timnas Indonesia. Dia menyatakan tidak akan pilih sembarang pemain. Patrick Kluivert menyatakan, satu hal yang akan jadi pertimbangan utama dirinya dalam memilih pemain adalah menit bermain. Menurutnya, aspek tersebut sangat krusial karena terkait dengan kebugaran sang pemain saat membela Timnas Indonesia. "Main di klub dengan di negara sangat beda, waktu persiapan singkat, fitness level pemain timnas juga sangat berbeda. Ini semua jadi faktor pertimbangan, bukan hanya faktor talenta satu pemain. Jadi ada pertimbangan besar dalam membuat keputusan," kata Patrick Kluivert dalam jumpa pers di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Minggu (12/1). "Jika para pemain tidak punya menit bermain di klub, maka kamu tidak bisa dapat kesempatan. Kami juga harus diskusikan situasi dengan pelatih fisik pemain di klub. Hal-hal semacam ini sangat penting," tambah mantan pemain Ajax Amsterdam ini. Patrick Kluivert dengan tegas menyatakan bahwa dirinya enggan menerima pemain yang sering jadi 'cadangan mati (camat)' alias tidak punya banyak menit bermain di klubnya, lalu langsung bermain di Timnas Indonesia. Tim pelatih akan melakukan pemeriksaan secara mendalam terlebih dahulu. "Tidak hanya mereka datang, lalu main. Kami harus benar-benar cek bagaimana mereka berlatih, apakah mereka ada latihan ekstra," jelas Patrick Kluivert. Sebelumnya, pemain dengan minim menit bermain jadi salah satu hal yang disoroti dalam Timnas Indonesia era kepelatihan Shin Tae-yong. Sebab ada sejumlah pilar Garuda yang jarang dimainkan di klubnya masing-masing, tapi kerap dapat kesempatan bermain di Timnas Indonesia. "Seperti yang saya bilang, ada beberapa pemain yang sudah sering main di klub, ada yang belum. Jadi penting bagi kami membuat pemain ada di level yang sama, bukan hanya dalam hal fisik maupun pikiran," tutup dia. Contohnya adalah Pratama Arhan Alif Rifai, yang selalu dipanggil Shin Tae-yong kendati mantan pemain PSIS Semarang itu hanya bermain empat kali selama berseragam Tokyo Verdy dan hanya bermain selama empat menit bersama Suwon FC. Kemudian ada juga Marselino Ferdinan musim lalu, ketika memperkuat KMSK Deinze di Belgia. Pemain yang kini memiliki 32 caps bersama tim senior Indonesia tersebut hanya bermain empat kali selama 1,5 musim bersama klub lamanya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/12/JKT_Patrick-Kluivert-Tiba-di-Indonesia_SALMAN-TOYIBI-2JPG-1484971776.jpg" alt="Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert saat tiba dari pintu kedatangan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (11/1/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert saat tiba dari pintu kedatangan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (11/1/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>

Jumlah menit bermain menjadi aspek dan unsur penting yang akan ditekankan oleh Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dalam mempertimban

Coach Patrick Kluivert Tekankan Pentingnya Menit Bermain! Pemain Timnas Indonesia yang Jadi 'Camat' Harus Waspada

<div id="m#msg-f:1820833295255260861" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/1000049112-2288761315.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Tegaskan Kejadian Camat Asemrowo Tidak Seperti di Video Viral. (Juliana Christy/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Tegaskan Kejadian Camat Asemrowo Tidak Seperti di Video Viral. (Juliana Christy/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1820833295255260861-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, akhirnya angkat bicara terkait video viral yang menuduh Camat Asemrowo, Muhammad Khusnul Amin, melakukan tindakan asusila. Dalam klarifikasinya, Eri menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak seperti yang digambarkan dalam video yang beredar di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pak Camat itu sedang melakukan rapat dengan stafnya, dan bukan hanya dengan satu orang saja. Di ruangan itu ada staf laki-laki dan perempuan. Tapi, video yang tersebar di TikTok menggiring opini seolah-olah hanya ada dua orang di dalam ruangan. Padahal kenyataannya tidak seperti itu,&rdquo; ujar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Kamis (9/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wali Kota menyoroti bahwa insiden ini terjadi di tengah upaya penertiban bangunan liar di wilayah Kecamatan Asemrowo. Penertiban tersebut dilakukan berdasarkan keluhan warga yang meminta akses jalan mereka tidak terganggu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau ada permintaan warga terkait penertiban atau penyesuaian fasilitas, ya, kita sebagai pemerintah harus berani menjalankan. Itu bagian dari tanggung jawab kita untuk melayani masyarakat,&rdquo; jelas Eri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015509042/jadi-wali-kota-surabaya-lagi-eri-cahyadi-ungkap-pr-besar-yang-harus-dituntaskan-di-kota-pahlawan">Jadi Wali Kota Surabaya Lagi, Eri Cahyadi Ungkap PR Besar yang Harus Dituntaskan di Kota Pahlawan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengajak semua elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat (ormas), untuk bekerja sama membangun Surabaya. &ldquo;Saya berharap kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat, termasuk ormas, bisa bersama-sama membangun Surabaya dengan kekuatan kekeluargaan. Tidak ada yang lebih kuat atau lebih jagoan, semuanya adalah bagian dari membangun kota ini dengan kebersamaan,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eri juga menanggapi langkah hukum yang direncanakan oleh Camat Asemrowo untuk melaporkan video tersebut ke kepolisian hari ini, Jumat (10/1). &ldquo;Saya dengar Pak Camat ingin melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib, termasuk video yang sudah viral itu. Tapi saya sendiri belum tahu siapa pembuat videonya,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah hukum ini dianggap penting oleh Camat Asemrowo untuk memulihkan nama baiknya, yang tercoreng akibat tuduhan tidak berdasar. Video tersebut dinilai tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga menciptakan stigma buruk terhadap dirinya sebagai pejabat publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eri juga menekankan pentingnya menjaga harmoni di tengah masyarakat. Ia berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk saling mendukung dalam membangun kota Surabaya. &ldquo;Mari kita jadikan Surabaya ini kota yang harmonis dengan kebersamaan,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Pak Camat itu sedang melakukan rapat dengan stafnya, dan bukan hanya dengan satu orang saja. Di ruangan itu ada staf laki-laki dan perempuan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Tanggapi Kasus Camat Asemrowo: Dibuat Seperti Berdua, Padahal Tidak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/30/WhatsApp-Image-2024-11-29-at-202238-3651653997.jpg" alt="Plh Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Edi Cahyono. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Plh Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Edi Cahyono. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembangkan Dashboard Kecamatan Berbasis Web. Dashboard digunakan untuk menganalisa permasalahan layanan dasar di desa berbasis data empirik di lapangan. Sehingga memudahkan camat dan stakeholder untuk menentukan langkah kebijakan untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan di desa berbasis kebutuhan (demand side) Plh Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Edi Cahyono menjelaskan, kecamatan memiliki peran penting. Yakni mengintegrasikan perencanaan antara desa dengan daerah. &rdquo;Kemendagri melakukan peningkatan kapasitas aparatur camat. Pelatihan kepada para camat ini merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD),&rdquo; papar Edi Cahyono. Menurut dia, ada lima komponen yang terlibat dalam program itu. Yakni Kemendagri, Kemendes, Kemenkeu, Kemenko PMK, dan Bappenas. &rdquo;Ada 9 modul yang diajarkan kepada para camat,&rdquo; kata Edi Cahyono. Edi menambahkan, dengan pelatihan ini aparatur kecamatan diharapkan dapat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan yang tidak semata-mata administratif. Sebaliknya, aparatur kecamatan memiliki kedalaman secara substansi. Dengan demikian, lanjut dia, koordinasi, konsolidasi, dan kerja sama, lintas sektor dalam layanan dasar desa menjadi lebih kuat. Selain itu, perencanaan pembangunan dan desa menjadi lebih sinkron. &rdquo;Diharapkan nantinya tercapai output dari program, yaitu peningkatan kualitas belanja desa yang berkaitan dengan layanan dasar dalam urusan kesehatan, pendidikan air bersih dan sanitasi, sosial serta kependudukan,&rdquo; papar Edi Cahyono. Sebelumnya, Edi menjelaskan, ada 1.007 kecamatan di 60 kabupaten/kota dari 10 provinsi yang mengikuti pelatihan P3PD. Kesepuluh provinsi tersebut adalah Sumatera Utara (Sumut), Aceh, Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Selatan (Sulsel), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). &rdquo;1.007 Kecamatan yang terdiri atas unsur aparat kecamatan, UPT Pendidikan, UPT Kesehatan sebagai pemangku layanan dasar sebagai substansi target,&rdquo; ujar Edi Cahyono. Materi pelatihan untuk para camat meliputi sistem rencana pembangunan desa, pembangunan daerah, pelayanan dasar, standar pelayanan minimal (SPM), data layanan dasar, dan Sistem Informasi Data.

Kemendagri tingkatkan kapasitas aparatur camat. Pelatihan itu merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Kemendagri Latih Camat Perencanaan Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/DPRD-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta mengkritisi ketegasan Pemprov terhadap camat dan lurah yang telah mendapatkan rumah dinas, tetapi tidak ditempati. Padahal rumah dinas itu dibangun dengan uang negara dan ada pemeliharaan setiap tahun. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarifudin memperingatkan agar para camat dan lurah untuk menempati rumah dinas yang sudah disediakan. Pasalnya, fasilitas itu sudah dianggarkan menggunakan uang rakyat melalui APBD. Menurut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 26 Tahun 2013 Pasal 26 ayat 3 dan 4, setiap tahun ada anggaran untuk pemeliharan rumah dinas camat ataupun lurah. &ldquo;Mengenai rumah dinas sudah dianggarkan. Bentuknya keren-keren, kalau enggak ditempati sayang anggaran dari masyarakat," ujar Syarifudin, Selasa (30/4). Politikus Partai Gerindra itu khawatir rumah yang tidak ditempati kondisinya jadi tidak terawat. Karena rumah itu tidak ditempati. "Dana yang kita berikan ke Pemprov kalau hanya didiamkan saja rumah itu, secakep apa pun, secantik apapun itu rumah kalau enggak ditempati akan hancur,&rdquo; tegasnya. Syarifudin mendesak Pemprov Jakarta membuat aturan turunan dari Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk mengatur tentang kewajiban Camat dan Lurah menempati rumah dinas. Dia berharap nantinya pada aturan turunan yang bisa berupa Pergub, Keputusan Gubernur (Kepgub) ataupun Peraturan Daerah (Perda) juga mencantumkan sanksi tegas jika camat dan lurah tidak menempati fasilitas rumah yang diberikan. &ldquo;Camat dan Lurah kalau enggak menempati rumah dinas pindahin saja, itu duit rakyat. Soalnya masih banyak yang mau jadi camat atau lurah. Jadi jangan main-main, harus punya ketegasan soal ini,&rdquo; pungkas Syarifudin.

DPRD DKI Jakarta mengkritisi ketegasan Pemprov terhadap camat dan lurah yang telah mendapatkan rumah dinas, tetapi tidak ditempati.

DPRD Desak Pemprov Jakarta Wajibkan Camat dan Lurah Wajib Tempati Rumah Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_8538.jpeg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menceritakan masa kecilnya di Kelas Inspirasi di hadapan para peserta, siswa SMP-SMA di Gedung Balai Budaya, Balai Pemuda. (Foto: Pemkot Surabaya untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menceritakan masa kecilnya di Kelas Inspirasi di hadapan para peserta, siswa SMP-SMA di Gedung Balai Budaya, Balai Pemuda. (Foto: Pemkot Surabaya untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta camat dan lurah se-Kota Pahlawan, untuk bergotong royong menurunkan prevalensi kasus bayi stunting pada 2023. "Ini yang namanya membangun Surabaya dengan hati dan gotong royong. Membangun itu tidak sedikit-sedikit pakai APBD, bisa lewat Baznas atau yang lain. Tapi, data ini harus tetap kami pegang semuanya," kata Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat (3/2). Selama tiga tahun terakhir, prevalensi stunting di Kota Surabaya mengalami penurunan signifikan, yakni pada tahun 2020 terdapat 12.788 kasus stunting, turun menjadi 6.722 di tahun 2021. Selanjutnya, hingga akhir Desember 2022, kembali turun menjadi 923 kasus. Bahkan, pada Januari 2023, jumlah kasus stunting di Surabaya turun menjadi 889. Untuk mengejar target nol stunting pada 2023, Eri meminta camat dan lurah agar melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar. Menurut dia, selain intervensi melalui APBD Surabaya, pola gotong-royong dalam menangani bayi stunting juga bisa dilakukan. Untuk itu, pihaknya mengajak camat dan lurah untuk dapat menggugah hati dan nurani masyarakat, terutama mereka yang memiliki rezeki berlebih supaya peduli terhadap warga yang masih membutuhkan di sekitarnya. "Membangun Surabaya ini harus melibatkan hati nurani masyarakat. Misalnya, ada perusahaan yang memiliki kelebihan harta, mereka bisa menjadi orang tua asuh untuk penanganan gizi buruk atau bayi stunting," kata Wali Kota Eri. Tidak hanya soal bayi stunting, Cak Eri menyebut penanganan terhadap anak putus sekolah, gizi buruk, atau risiko ibu hamil, juga dapat menerapkan pola gotong royong. Maka dari itu, setiap camat dan lurah juga harus tahu berapa jumlah warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan intervensi. "Makanya saya ingin setiap camat dan lurah itu tahu berapa jumlah warganya yang stunting, risiko ibu hamil, anak putus sekolah atau gizi buruk. Sentuh hati masyarakat yang mampu agar mau membantu," ujar Eri. Setidaknya ada beberapa kecamatan di Surabaya yang sudah menerapkan pola gotong royong dalam menangani bayi stunting atau gizi buruk, di antaranya Kecamatan Asemrowo dengan menggandeng pemangku kepentingan atau perusahaan setempat untuk menjadika anak asuh bayi stunting. Selain itu, di Kecamatan Semampir dengan menerapkan program bantingan. "Ini bisa dicontoh oleh camat-camat yang lainnya. Inilah yang dinamakan guyub-rukun membangun Surabaya dengan gotong royong masyarakat. Saya ingin mengembalikan rasa gotong royong wong Suroboyo (orang Surabaya)," kata Eri.

Wali Kota Surabaya Minta Camat-Lurah Gotong Royong Turunkan Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1667909610739.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pimpinan OPD, lurah, dan camat. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pimpinan OPD, lurah, dan camat. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lurah dan camat di Kota Surabaya punya waktu sebulan buktikan kinerja sesuai janji. Bila hasil tak sesuai janji saat dilantik, mereka langsung dicopot.  Hal itu ditegaskan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengundang seluruh jajaran camat dan lurah di Graha Sawunggaling, Selasa (8/11). Camat dan lurah diminta Wali Kota Eri untuk menandatangani kontrak kinerja.  Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, kontrak kinerja yang ditandatangani camat dan lurah itu berlaku mulai November hingga akhir 2022. Setelah tanda tangan kontrak kinerja, camat dan lurah wajib melakukan beberapa poin penting.  Di antaranya, camat dan lurah wajib saling berkolaborasi dengan dinas dalam mengatasi suatu masalah di tengah masyarakat. Selain itu, wali kota juga meminta agar camat dan lurah melakukan pendataan stunting, anak putus sekolah, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), gizi buruk, dan lain sebagainya secara berkala.  ”Setelah ini, saya berharap, tidak ada lagi camat, lurah maupun dinas yang berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada lagi camat dan lurah yang tidak tahu data stunting di wilayahnya,” ujar Eri.  Bukan itu saja, Eri juga berpesan, setelah tanda tangan kontrak kinerja camat dan lurah juga harus memastikan penerima manfaat permakanan di wilayahnya sudah tertangani 100 persen.  ”Saya tidak mau dengar, sampai ada anak disabilitas dan lanjut usia (lansia) tidak mendapatkan permakanan,” tutur Wali Kota Eri Cahyadi.  Dia meminta, semua data MBR harus tervalidasi secara keseluruhan dan terkoneksi dengan data di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya. Terkait data MBR, camat dan lurah tidak bisa lepas dari Dinsos agar data yang disebutkan sama.  Tak hanya itu, dia juga berpesan kepada camat dan lurah harus tahu data usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masing - masing wilayah kerjanya.  ”Bukan hanya UMKM binaan, saya mau seluruh usaha mikro. Awal 2023 harus terdata semua,” tegas Eri.  Dia meminta tak ada poin penting yang telah tercantum di dalam kontrak kinerja itu meleset. Apabila meleset, jabatan camat dan lurah akan dicopot.  ”Jangan sampai meleset. Didata juga bangunan yang tidak ada izin mendirikan bangunan (IMB) di masing - masing wilayahnya. Selain itu, di setiap traffic light jangan sampai ada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), kalau sampai ada camat, lurah bahkan Kasatpol PP, akan saya sanksi,” papar Eri.  Eri juga menyoroti soal pelayanan di kecamatan dan kelurahan. Setelah tanda tangan kontrak kinerja, tidak boleh ada lagi staf yang bertugas di kecamatan dan kelurahan yang melayani tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).  Poin-poin tersebut, lanjut dia, dijadikan sebagai pedoman sekaligus bahan evaluasi untuk jajarannya di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Tujuannya agar kualitas pelayanan di tingkat dinas, kecamatan, dan kelurahan semakin baik.  Bahkan, sebelumnya ia juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara diam - diam ke beberapa tempat pelayanan publik. Ketika sidak, dia juga melakukan eksperimen sosial di lapangan, kemudian di-posting melalui sosial media.  ”Tujuannya apa, kok saya posting? Saya ingin tahu komentar warga di sosmed soal pelayanan kita, baik atau buruknya bakal ketahuan. Dari komentar itu kita jadikan bahan evaluasi,” ucap Eri.

Lurah dan Camat Cuma Punya Waktu Sebulan Buktikan Kinerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221018_094138.jpg" alt="Exif_JPEG_420" width="100%">
<figcaption>Exif_JPEG_420</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengadakan pertemuan dengan seluruh dinas, wali kota, camat, dan lurah se-DKI Jakarta di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Heru memberikan pengarahan-pengarahan khusus kepada jajaran di bawahnya itu.  Pengarahan tersebut mulai dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang ada di Pemprov DKI, pada wali kota-wali kota, camat, dan juga lurah-lurah se-DKI Jakarta. Oleh karena itu, ia meminta agar semua yang hadir mencatat yang dikatakannya.  "Mohon apa yang saya sampaikan tolong nanti dicatat. Kalau tidak ada yang punya catatan disimpan di dalam pikiran masing-masing," kata Heru di hadapan jajarannya, Selasa (18/10).  Dalam pengarahannya, Heru merinci per dinas untuk melakukan tugas-tugasnya sendiri-sendiri. Seluruh dinas ia sebutkan dan sekaligus memberikan tugas masing-masing yang sudah ia tuliskan dalam bentuk presentasi.  Misalnya ia meminta agar dinas pendidikan untuk mengecek kembali penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). "Saya minta data random per wilayah sepuluh aja deh, kasih ke pak wali. Pak Wali teruskan ke camat, ke lurah," suruhnya.  Dari 10 data itu, Heru mengatakan bahwa lurah di daerah yang tertera harus memeriksa langsung ke lapangan untuk memverifikasi penerima tersebut.  "Bukan cari kesalahan, tapi kesempurnaan data. Kalau oke jalan, kalau tidak, perbaiki," tegasnya.  Selain itu, ia juga memberi pengarahan kepada dinas sosial untuk memberi perhatian lebih kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih ditemukan di persimpangan-persimpangan jalan.  "Jadi ada satu pmks, ibu ibu bawa anak itu dari mana? Tanya? Pelan pelan ditanya dari mana ibu? Kenapa anaknya nggak sekolah? Nah tolong," tandasnya.

Heru Beri Arahan ke Wali Kota, Dinas, Camat, dan Lurah se-DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/VAKSIN-BENOWO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya memang sudah lebih dari 70 persen dari populasi penduduk. Baik dosis pertama maupun kedua. Namun, Wali Kota Eri Cahyadi berharap agar 100 persen warga Kota Pahlawan tervaksin. Karena itu, camat-camat bersama puskesmas setempat pun terus bergerak setiap hari.  Kecamatan Benowo, misalnya. Mereka terus menggeber vaksinasi massal di antaranya bertempat du SMA 5 Wachid Hasyim. “Sasarannya umum. Tidak hanya warga Benowo. Tapi, warga luar kota yang tinggal di Benowo dan belum vaksin juga didata sebagai sasaran,” ujar Camat Benowo Muslich Hariadi.  Program vaksinasi memang mendapat perhatian lebih dari pemerintah kota. Para camat diminta menggenggenjot vaksinasi setiap hari. Agar pelaksanaannya bisa merata, vaksinasi digelar di tempat yang berbeda setiap hari. “Kali ini (kemarin, Red) di SMA Wachid Hasyim karena dua faktor. Pertama, lapangannya luas. Kedua, jaringan internetnya cepat,” terangnya.  Jaringan internet diperlukan untuk mengirim data penerima vaksin. Dengan demikian, warga yang sudah divaksin langsung masuk data secara real time ke dinas kesehatan (dinkes). “Kami update terus. Wes bolak balik. Akeh karena dilaksanakan setiap hari,” paparnya.  Sejauh ini, setidaknya sudah 41.000 warga di Kecamatan Benowo yang sudah divaksin. Persentasenya sudah mencapai 78 persen dari populasi penduduk sasaran vaksin. Karena targetnya 100 persen, imunisasi tersebut terus digencarkan. “Kalau bisa di atas 100 persen karena memang sasarannya tidak hanya warga yang ber-KTP Surabaya,” kata Muslich.

Target 100 Persen, Camat-Camat di Surabaya Gerak Setiap Hari

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#camat

Berita Terkini