<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/Wakil-Ketua-KPK-Alexander-Marwata-Dery-Ridwansah-3JPG-2842805469.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menanggapi perihal rencana penghapusan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada periode kepemimpinan 2024-2029. Pria yang akrab disapa Alex itu mengamini bahwa OTT memang tidak ada dalam nomenklatur Undang-Undang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia menyebut OTT pada umumnya untuk mengungkap perkara suap. Ia menuturkan, istilah OTT justru datang dari media massa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu lah suatu kegiatan bagian dari penindakan. Kita melakukan penyelidikan yang arahnya apa, untuk mengungkap tindak pidana korupsi dalam hal ini adalah suap, umumnya perkara suap itu kami lakukan dengan tindakan tangkap tangan," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kegiatannya itu lah operasi tadi. Kalau dibaca secara nomenklaturnya, OTT itu sebetulnya kan ciptaan kalian kan, media. (Yang disebut OTT) Itu kan KPK melakukan operasi tangkap tangan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rencana penghapusan giat OTT itu sebelumnya diutarakan Johanis Tanak saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI. Tak hanya Johanis Tanak, Setyo Budiyanto juga turut menyatakan akan lebih selektif dalam melakukan OTT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Menurut Alex, siapapun yang terpilih menjadi Pimpinan KPK tidak akan membawa dampak positif bagi isu pemberantasan korupsi. Adapun, lima Pimpinan KPK terpilih di antaranya Setyo Budiyanto, Johanis Tanak Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Siapa pun pimpinan atau ketua KPK tidak akan banyak membawa dampak perubahan dalam pemberantasan korupsi kalau tidak ada komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, terutama presiden dan pimpinan lembaga penegak hukum," ujar Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex menuturkan, persoalan pemberantasan korupsi justru terletak di tubuh institusi penegak hukum. Ia mengingatkan, agar Pimpinan KPK terpilih tidak membawa misi tertentu dari institusi asalnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mustahil kita bersih-bersih dengan menggunakan sapu kotor. Pimpinan terpilih 4 orang berasal atau berlatar belakang dari lembaga penegak hukum. Satu orang dari lembaga audit negara, semoga mereka tidak mewakili lembaga dari mana mereka berasal," tegas Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Alex mengharapkan para pimpinan KPK terpilih bisa dengan mudah berkoordinasi. Mengingat, mereka berlatar belakang aparat penegak hukum (APH).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebaliknya saya berharap dengan latar belakang mereka, mereka bisa berkoordinasi lebih baik dengan jajaran pimpinan instansi asal mereka untuk menciptakan aparat penegak hukum dan auditor negara yang profesional dan berintegritas," pungkas Alex.</div> </div> </div>

"Kalau dibaca secara nomenklaturnya, OTT itu sebetulnya kan ciptaan kalian kan, media. (OTT) Itu kan KPK melakukan operasi tangkap tangan".

OTT akan Dihapus Pimpinan KPK Terpilih, Alexander Marwata: Memang Nomenklaturnya Tidak Ada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/08/Wakil-Ketua-KPK-Johanis-Tanak-Dery-Ridwansah-1JPG-293431168.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan keterangan terkait penahanan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan keterangan terkait penahanan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak kembali terpilih menjadi Pimpinan KPK periode 2024-2029. Johanis Tanak terpilih setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (Capim) KPK di Komisi III DPR RI.</p> <div dir="auto">Johanis meraih 48 suara pimpinan dan dua suara ketua dalam hasil voting Komisi III DPR RI. Johanis merupakan seorang berlatar belakang jaksa sebelum menjabat sebagai Pimpinan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johanis Tanak dalam uji kelayakan dan kepatutan melontarkan pernyataan akan menghapus operasi tangkap tangan (OTT) KPK gaya lama. Ia mengkritik OTT KPK yang tidak dipersiapkan matang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya,&nbsp;selama menjadi pimpinan KPK hanya mengikuti tradisi yang sudah berjalan di dalam lembaga antirasuah tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadii tradisi, ya apakah ini apakah ini tradisi bisa diterapkan saya juga enggak bisa menantang," ucap Johanis saat menjakani uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinab KPK periode 2024-2029 di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menelisik harta kekayaan Johanis Tanak dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memiliki total harta senilai Rp 11.211.550.499. Total harta itu tercatat dari beberapa aset milik Johanis Tanak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau itu tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak empat bidang yang tersebar di Karawang dan Jakarta Timur. Nilai harta tidak bergerak milik Johanis Tanak itu sejumlah Rp 5.964.200.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johanis juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi di antaranya Toyota Corolla Sedan 1997, mobil Willys Universal CJ 7 1980, motor KTM 350 CC 2013, mobil Honda CRZ Sedan 2013. Harta bergerak milik Johanis itu senilai Rp 685 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johaniw juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sejumlah Rp 139 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp 4.423.350.499. Sehingga total hartanya senilai Rp 11.211.550.499.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Johanis Tanak dalam uji kelayakan dan kepatutan melontarkan pernyataan akan menghapus operasi tangkap tangan (OTT) KPK gaya lama.

Terpilih Lagi jadi Wakil Ketua KPK Usai Viral Ingin Hapus OTT, Johanis Tanak Punya Harta Rp 11,2 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/08/Wakil-Ketua-KPK-Johanis-Tanak-Dery-Ridwansah-2JPG-2021363174.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan keterangan terkait penahanan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan keterangan terkait penahanan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi III DPR RI menuai kritik dari sejumlah elemen masyarakat sipil, salah satunya Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI). Sebab, seharusnya Komisi III DPR memilih manusia setengah dewa untuk menjadi komando pemberantasan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Faktanya, Komisi III DPR memilih calon dengan latar belakang bermasalah yang dekat dengan kepentingan politik</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seleksi wawancara yang dilakukan oleh Pansel maupun Fit and Proper Test di Komisi III DPR tidak menggali lebih dalam kepada calon terkait mulai dari tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan, harta kekayaan yang mengalami fluktuasi tidak wajar, nir integritas dan potensi benturan konflik kepentingan, hingga langkah konkrit dalam upaya membenahi kelembagaan KPK pasca Revisi UU KPK 2019," kata Ketua PBHI Julius Ibrani kepada wartawan, Kamis (21/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Padahal tanpa adanya perbaikan internal, KPK hanya jadi harimau yang kehilangan taringnya," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Julius menyesalkan masih terpilihnya Johanis Tanak menjadi Pimpinan KPK periode 2024-2029. Padahal, Johanis pernah tersangkut permasalahan etik, karena pertemuan dengan tersangka Kasus suap penangkapan perkara di Mahkamah Agung, yakni mantan Komisaris PT Wika Beton Tbk, pada 28 Juli 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, saat fit and proper test, Johanis Tanak menegaskan akan menghapus OTT KPK. Karena dianggap tidak sesuai dengan aturan KUHP yang berlaku.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Johanis Tanak tidak mampu mengukur efektivitas dan persentase keberhasilan pemberantasan korupsi melalui OTT, atau niat menghapus OTT karena adanya transaksi politik dengan seseorang dan/atau kelompok tertentu sehingga menjadikan KPK sebagai lembaga yang mati suri dalam menjalankan mandatnya sebagai pemberantas korupsi," cetus Julius.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, komposisi Komisioner KPK 2024-2029 yang didominasi oleh aparat penegak hukum menjadi tantangan untuk mengaktifkan kembali fungsi trigger mechanism KPK. Padahal, semangat ini muncul ketika Kejaksaan dan Kepolisian dianggap belum cukup efektif dalam pemberantasan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun, calon yang dipilih oleh DPR adalah mereka dengan rekam jejak Kejaksaan dan Kepolisian yang juga tidak efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi di lembaga sebelumnya. Bahkan, Kejaksaan dan Polri menjadi lembaga yang paling banyak melakukan korupsi," ujar Julius.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Komisi III DPR RI menggelar voting untuk memilih 5 calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) periode 2024-2029.&nbsp;Voting ini dilakukan setelah Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Capim dan Dewas KPK, sejak Senin (18/11) hingga Kamis (21/11).&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hasilnya, pimpin KPK yang terpilih di antaranya Setyo Budiyanto,&nbsp;Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Agus Joko Pramono. Berdasarkan hasil voting, Setyo Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK setelah meraih suara ketua terbanyak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setyo Budiyanto 46 suara sebagai anggota dan 45 suara sebagai ketua.&nbsp;Sementara, Johanis Tanak meraih 48 suara sebagai pimpinan dan dua suara sebagai ketua.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fitroh Rohcahyanto meraih 48 suara untuk pimpinan dan satu suara untuk ketua.&nbsp;Selanjutnya, Agus Joko Pramono meraih 38 sebagai pimpinan dan Ibnu Basuki Widodo meraih 32 suara sebagai pimpinan KPK.&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Julius menyesalkan masih terpilihnya Johanis menjadi Pimpinan KPK periode 2024-2029. Padahal, Johanis pernah tersangkut permasalahan etik.

PBHI Sesalkan Johanis Tanak yang Terseret Permasalahan Etik Masih Terpilih jadi Pimpinan KPK

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/Calon-Pimpinan-KPK-Setyo-Budiyanto_Salman-Toyibi_07-2-3649364839.jpg" alt="Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan) Setyo Budiyanto, mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Pimpinan KPK di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). (S" width="100%">
<figcaption>Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan) Setyo Budiyanto, mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Pimpinan KPK di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). (S</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komjen Pol Setyo Budiyanto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan) itu terpilih setelah Komisi III DPR RI menggelar voting untuk menentukan Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setyo Budiyanto akan didampingi empat Wakil Ketua KPK, mereka di antaranya Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Agus Joko Pramono. Hal ini setelah Komisi III DPR RI menggelar voting pemilihan Pimpinan KPK periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setyo Budiyanto 46 suara sebagai anggota dan 45 suara sebagai ketua," kata Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman saat memimpin sidang penetapan Pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Johanis Tanak meraih 48 suara sebagai pimpinan dan dua suara sebagai ketua. Sementara, Fitroh Rohcahyanto meraih 48 suara untuk pimpinan dan satu suara untuk ketua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Agus Joko Pramono meraih 38 sebagai pimpinan dan Ibnu Basuki Widodo meraih 32 suara sebagai pimpinan KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015329273/anggota-komisi-iii-dpr-ungkit-polemik-pencalonan-kapolri-budi-gunawan-saat-uji-kelayakan-capim-kpk">Anggota Komisi III DPR Ungkit Polemik Pencalonan Kapolri Budi Gunawan saat Uji Kelayakan Capim KPK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun perolehan suaran 10 nama capim KPK sebagai berikut:&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Agus Joko Pramono: 38&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Ahmad Alamsyah Saragih: 4&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Djoko Poerwanto: 2&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Fitroh Rohcahyanto: 48</div> <div dir="auto">5. Ibnu Basuki Widodo: 32&nbsp;</div> <div dir="auto">6. Ida Budhiati: 8&nbsp;</div> <div dir="auto">7. Johanis Tanak: 48</div> <div dir="auto">8. Michael Rolandi Cesnanta Brata: 9&nbsp;</div> <div dir="auto">9. Poengky Indarti: 2&nbsp;</div> <div dir="auto">10. Setyo Budiyanto: 46</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Setyo Budiyanto akan didampingi empat Wakil Ketua KPK, mereka yakni Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Agus Joko Pramono

Setyo Budiyanto Terpilih jadi Ketua KPK, Didampingi 4 Pimpinan Periode 2024-2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/18/Capim-KPK-Fitroh-Rohcahyanto_Salman-Toyibi-1-2JPG-703669979.jpg" alt="Calon pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Calon pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Setelah menuntaskan fit and proper test calon pimpinan (capim) KPK, kemarin (20/11) giliran calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang menjalani tes serupa di Komisi III DPR. Sesuai rencana, nama-nama pimpinan KPK dan dewas terpilih diumumkan hari ini (21/11).</p> <p>Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, DPR berupaya mempercepat proses fit and proper test sehingga ditargetkan semua tuntas tadi malam. Dengan begitu, pemilihan bisa dilakukan dan diumumkan hari ini. &rsquo;&rsquo;Ya mungkin pagi kali ya. Ya kita lihat besok (hari ini),&rsquo;&rsquo; ujarnya di kompleks parlemen Jakarta.</p> <p>Sepuluh calon Dewas KPK yang diuji kemarin adalah Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Elly Fariani, Gusrizal, Hamdi Hassyarbaini, Heru Kreshna Reza, Iskandar Mz, Mirwazi, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.</p> <p>Soal mekanisme pemilihan, dia memastikan semua fraksi di DPR akan dilibatkan. Masing-masing punya hak untuk menyampaikan nama yang dianggap mumpuni. Tata caranya bergantung pada hasil pembicaraan di komisi III.</p> <p>Kemudian, terkait nama-nama potensial, politikus Nasdem itu enggan membeberkan. Namun, dia menilai ada beberapa sosok yang bagus. Yang jelas, faktor integritas dan kemampuan memimpin KPK akan menjadi pertimbangan.</p> <p>Posisi Dewas KPK juga dinilai krusial. Pihaknya ingin dewas punya independensi dan mau memastikan kerja KPK sesuai aturan. &rsquo;&rsquo;Jadi, jangan sampai nanti pengawas hanya sebatas melihat dan tidak mengoreksi apa-apa,&rsquo;&rsquo; imbuhnya.</p> <p>Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai, perlu ada incumbent yang terpilih dalam seleksi capim KPK 2024&ndash;2029. &rsquo;&rsquo;Saya kebetulan juga terpilih dua kali,&rsquo;&rsquo; candanya di Gedung Merah Putih KPK kemarin.</p> <p>Hal itu, menurut dia, akan mempercepat kinerja KPK ke depan. Paling tidak, mereka yang bertugas di KPK telah mengenal budaya kerjanya. Termasuk menjaga kontinuitas program kerja yang selama ini telah disusun. &rsquo;&rsquo;Dan yang terpilih saat ini (sepuluh besar, Red), beberapa bekerja di KPK kan,&rsquo;&rsquo; katanya. <strong>(far/elo/c7/oni)</strong></p>

Nama-nama pimpinan KPK dan dewas terpilih diumumkan hari ini (21/11) oleh Komisi III DPR. DPR berupaya mempercepat proses fit and proper tes

Hari Ini DPR Umumkan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Terpilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/18/JKT_Uji-Kelayakan-Calon-Pimpinan-KPK_Salman-Toyibi_05-2967922033.jpg" alt="Sejumlah Calon Pimpinan KPK usai mengikuti pengambilan nomer urut dan pembuatan makalah di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Calon Pimpinan KPK usai mengikuti pengambilan nomer urut dan pembuatan makalah di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi III DPR RI akan menetapkan calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (21/11). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memperkirakan penetapan Capim dan Dewas KPK pada Kamis pagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan Capim dan Dewas KPK setelah Komisi III DPR RI menggelar uji kelayalan dan kepatutan, sejak Senin (18/11) hingga Kamis (21/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya mungkin pagi kali ya, mungkin pagi.&nbsp;Ya kita lihat besok (hari ini)," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015336574/5-perilaku-utama-orang-yang-jarang-diundang-ke-pertemuan-sosial-menurut-psikologi">5 Perilaku Utama Orang yang Jarang Diundang ke Pertemuan Sosial, Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Komisi III DPR RI belum menyelesaikan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Dewas KPK. Sejauh ini, Komisi Hukum DPR RI itu baru melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap tujuh calon Dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sahroni memastikan, pemilihan Capim dan Dewas KPK akan diikutu seluruh fraksi. "Makanya, semua anggota DPR yang ada di Komisi III, boleh bertanya, tidak boleh pada hanya satu fraksi. Tapi semua anggota DPR yang ada di dalamnya," tegas Sahroni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/gadget/015336568/samsung-luncurkan-smartphone-galaxy-a16-5g-di-indonesia-bisa-update-os-6-tahun">Samsung Luncurkan Smartphone Galaxy A16 5G di Indonesia, Bisa Update OS 6 Tahun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Komisi III DPR RI telah selesai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Capim KPK, pada Selasa (19/11). Sehari setelahnya, Komisi III DPR langsung memproses calon Dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Dewas KPK masing-masing diikuti 10 calon. Nantinya, Komisi III DPR akan memlih masing-masing 5 capim dan 5 Dewas KPK periode 2024-2029.</div>

Komisi III DPR RI akan menetapkan calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (21/11).

Hari Ini Komisi III DPR Tetapkan Capim dan Dewas KPK Periode 2024-2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/07/JKT-1-SIDANG-PUTUSAN-NURUL-GHUFRON-FED-1JPG-833221825.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengikuti putusan sidang etik di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengikuti putusan sidang etik di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan agar Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melayani doorstop media terkait perkara. Habiburokhman tak menginginkan terjadinya saling sindir antara Pimpinan dan Dewas KPK di media massa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usulan itu disampaikan Habiburokhman saat menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Dewas KPK di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11). "Periode kemarin itu antara Pimpinan dan Dewas seolah berbalas pantun di media, ada seperti saling sindir, saling perang <em>statement</em> gitu kan ya. Kenapa enggak masing-masing jalankan saja, implementasikan sikapnya melalui kebijakan-kebijakan di institusi masing-masing, ya kan kalau mau panggil ya tinggal panggil," kata Habiburokhman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan, KPK merupakan lembaga eksekutif, yang kerjanya melakukan penindakan. Ia menekankan, berbeda dengan parlamen dalam hal ini DPR RI yang memang bertugas untuk bicara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kami ini parlemen, parle berbicara. Kerja kami ini dari bicara kami. Kalau bapak dan pimpinan KPK bukan dibicaranya, tapi ditindakan nyatanya," ucap Habiburokhman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Habiburokhman mengusulkan, Pimpinan dan Dewas KPK seharusnya hanya bicara pada konferensi pers resmi. Namun, saat ini pada setiap kesempatan Pimpinan dan Dewas KPK bisa berbicara perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau perlu menurut saya ya, level pimpinan dan dewasa itu konferensi persenya harus hanya konferensi pers resmi. Jangan ada doorstop Pak. Diingatkan juga, karena ini terkait penegakan hukum. Hakim saja ya, itu hanya diperbolehkan bicara melalui putusannya," pungkasnya.</div> </div>

"Periode kemarin itu antara Pimpinan dan Dewas seolah berbalas pantun di media, ada seperti saling sindir, saling perang statement gitu kan"

Legislator Gerindra Habiburokhman Usul Pimpinan dan Dewas KPK Tak Layani Wartawan Doorstop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/JKT_Uji-Kelayakan-Calon-Pimpinan-KPK_Salman-Toyibi_01-2160014278.jpg" alt="Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak (kiri) berbincang dengan Ida Budhiati (kanan) usai mengikuti pengambilan nomer urut dan pembuatan makalah di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).  (Salman Toyibi/Jaw" width="100%">
<figcaption>Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak (kiri) berbincang dengan Ida Budhiati (kanan) usai mengikuti pengambilan nomer urut dan pembuatan makalah di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).  (Salman Toyibi/Jaw</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Komisi III DPR melanjutkan fit and proper test calon pimpinan KPK. Pada hari kedua tersebut, para calon memaparkan visi-misi ataupun idenya untuk perbaikan KPK ke depan.</p> <p>Pada kesempatan pertama, capim KPK Ida Budiati memaparkan persepsi publik yang negatif pada KPK saat ini. Dalam pandangannya, hal itu disebabkan perilaku pimpinan yang tidak akuntabel, profesional, dan berintegritas. "Selain itu, belum dapat memberikan teladan bahwa pemimpin KPK mempunyai integritas yang tinggi," ujarnya.</p> <p>Persoalan itu, lanjut dia, sejatinya telah diantisipasi dengan revisi Undang-Undang KPK. Yakni, dengan dibentuknya dewan pengawas (dewas). Lembaga tersebut dibentuk untuk mengawasi kerja pimpinan.</p> <p>Mantan anggota KPU dan DKPP itu menilai, semestinya Dewas KPK tidak hanya menjalankan fungsi penegakan etik, tapi juga mengevaluasi kinerja KPK. Bagi Ida, desain kelembagaan KPK dengan adanya dewas dapat digunakan untuk meneguhkan kembali integritas KPK.</p> <p>"Menurut saya, ke depan harus ada sinergisitas dengan Dewan Pengawas KPK untuk melihat kembali regulasi tentang kode etik dan hukum beracara di KPK," imbuhnya. Dia juga mengusulkan agar pemeriksaan kode etik di KPK mengadopsi sistem terbuka yang berlaku di penyelenggara pemilu. Dengan demikian, tidak ada ruang abu-abu di mata publik.</p> <p>Lain lagi dengan capim KPK Johanis Tanak. Dalam pandangannya, korupsi harus dicegah sejak masa kanak-kanak. Karena itu, jika terpilih lagi, dia akan menyusun buku yang relevan dan disebar hingga ke taman kanak-kanak (TK).</p> <p>Bagi dia, cara itu akan menjadi strategi jangka panjang sehingga di masa mendatang, perilaku korup bisa hilang dari generasi mendatang. "Menuju Indonesia 2045, kita berharap sudah zero corruption," ujarnya.</p> <p>Untuk merealisasikannya, sosok yang kini menjabat wakil ketua KPK itu akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Sedangkan untuk strategi pencegahan jangka pendek, dia menilai KPK perlu menginventarisasi faktor terjadinya tindak pidana korupsi. Hasilnya dapat dicantumkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Pencegahan Tipikor yang disosialisasikan kepada masyarakat.</p> <p>Sementara itu, capim KPK Ibnu Basuki Widodo menyampaikan pentingnya evaluasi pemberantasan korupsi. Meski sudah dilakukan sejak lama, praktik korupsi masih saja marak. Karena itu, perlu evaluasi menyeluruh. "Baik itu SDM, integritas, maupun cara penindakan dan pencegahan," ujar sosok yang berlatar belakang hakim tersebut.</p> <p>Selain ketiganya, ada tiga capim lain yang menjalani fit and proper test di komisi III. Yakni, Djoko Poerwanto, Ahmad Alamsyah Saragih, dan Agus Joko Pramono. Prosesnya berlangsung hingga Selasa (19/11) malam. <strong>(far/c7/oni)</strong></p>

Komisi III DPR melanjutkan fit and proper test calon pimpinan KPK. Capim KPK Ida Budhiati memaparkan persepsi publik yang negatif pada KPK.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Capim KPK: Ida Budhiati Soroti Etik Pimpinan, Johanis Tanak Siapkan Buku Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/18/JKT_Uji-Kelayakan-Calon-Pimpinan-KPK_Salman-Toyibi_01-2638014217.jpg" alt="Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak (kiri) berbincang dengan Ida Budhiati (kanan) usai mengikuti pengambilan nomer urut dan pembuatan makalah di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).  (Salman Toyibi/Jaw" width="100%">
<figcaption>Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak (kiri) berbincang dengan Ida Budhiati (kanan) usai mengikuti pengambilan nomer urut dan pembuatan makalah di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).  (Salman Toyibi/Jaw</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyebut, operasi tangkap tangan (OTT) yang diterapkan oleh lembaga antirasuah saat ini tidak tepat. Ia menyebut, seharusnya OTT seharusnya segala sesuatunya sudah dipersiapkan matang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, operasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dicontohkan adalah seorang dokter, yang akan melakukan operasi. Sehingga, semua seharusnya sudah siap dan telah direncanakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara pengertian tertangkap tangan menurut KUHAP adalah suatu peristiwa yang terjadinya seketika itu juga pelakunya ditangkap. Dan pelakunya langsung menjadi tersangka," kata Johanis Tanak saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinab KPK periode 2024-2029 di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terus, kalau seketika pelakunya melakukan perbuatan dan ditangkap, tentunya tidak ada perencanaan. Nah, kalau ada suatu perencanaan operasi itu, terencana, satu dikatakan suatu peristiwa itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih. Itu tidak tepat," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyatakan, selama menjadi pimpinan KPK hanya mengikuti tradisi yang sudah berjalan di dalam lembaga antirasuah tersebut.&nbsp;"Saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadii tradisi, ya apakah ini apakah ini tradisi bisa diterapkan saya juga enggak bisa menantang," ucap Johanis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Johanis menyatakan jika dirinya kembali terpilih menjadi pimpinan KPK akan menutup praktik OTT.&nbsp;"Tapi, seandainya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup, close. Karena itu tidak sesuai pengertian yang dimaksud dalam KUHAP," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Nah, kalau ada suatu perencanaan operasi itu, terencana, satu dikatakan suatu peristiwa itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih," ujarnya.

Jika Terpilih Lagi jadi Pimpinan KPK, Johanis akan Hapus OTT Gaya Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/08/Wakil-Ketua-KPK-Johanis-Tanak-Dery-Ridwansah-2JPG-2021363174.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan keterangan terkait penahanan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan keterangan terkait penahanan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyarankan, kelembagaan KPK tidak dipimpin oleh ketua dan wakil ketua, tetapi hanya pimpinan. Mengingat KPK menganut sistem kepemimpinan kolektif kolegial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak perlu ada wakil, tidak perlu ada ketua, pimpinan saja. Karena pimpinan dia mempunyai kedudukan yang sama, kalau ketua rasanya ada perbedaan hierarki, pak," kata Johanis Tanak saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK periode 2024-2029 di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johanis menjelaskan, KPK terdiri dari lima pimpinan, tetapi saat ini dipimpin oleh ketua. Menurutnya, dalam sistem ketatanegaraan, ketua dapat mengambil segala keputusan, sehingga bertolak belakang dengan semangat koletif kolegial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dengan kelembagaan, yang namanya ketua dia mengambil keputusan. Kalau demikian, bagaimana bisa mix antara keputusan yang bersifat kolektif dan kolegial, dengan sementara ada satu ketua. Idealnya tidak ada ketua," ujar Johanis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK periode 2019-2024 itu menyarankan, KPK sebaiknya dipimpin oleh koordinator. Nantinya koordinator itu dijabat bergantian antara lima pimpinan KPK yang ada, dalam satu periode kepemimpinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Idealnya hanya koordinator saja dan koordinator ini dari 5, setiap tahun ganti-ganti saja. Periodr satu tahun ini si A, periode satu tahun ini si B, akhirnya semua mendapat giliran sebagai koordinator, bukan sebagai pimpinan," pungkasnya.</div>

Pimpinan KPK periode 2019-2024 itu menyarankan, KPK sebaiknya dipimpin oleh koordinator. Nantinya koordinator itu dijabat bergantian.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#capim kpk

Berita Terkini