<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/agum-gemelar-minta-pendukung-kedua-capres-tak-saling-menghancurkan_m_.jpg" alt="Ketua Umum Pepabri Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar saat melantik pengurus Pepabri Sumbar di aula Kantor Gubernur, Rabu (3/10)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pepabri Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar saat melantik pengurus Pepabri Sumbar di aula Kantor Gubernur, Rabu (3/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pendukung calon presiden (capres) diminta tidak mengganggap calon lain sebagai lawan yang harus dihancurkan. Sebutan "lawan" dalam pesta demokrasi lima tahunan dikhawatirkan membuat permusuhan yang berujung perpecahan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar ketika menghadiri pelantikan pengurus Pepabri Sumbar di aula Kantor Gubernur, Rabu (3/10). "Kita minta kedewasaaan pendukung dan masyarakat. Jangan menganggap calon lain dan pendukungnya sebagai musuh. Anggaplah rival dalam kompetisi. Usai pemilihan, semuanya mesti kembali bersatu mendukung yang menang. Inilah bentuk kedewasaan. Jangan rusak negara dengan bibit-bibit permusuhan," kata Agum Gumelar. Saat ini, terang mantan ketua PSSI itu, Indonesia telah berada dalam demokrasi yang penuh kebebasan. Namun, semuanya harus disikapi dengan sikap kedewasaan. Kebebasan jangan sampai kelewatan yang bisa menimbulkan disintegrasi bangsa kepada perpecahan. "Kita harus bersyukur. Kalau dulu mengkritik pemerintah saja kita dilarang. Sekarang semuanya sudah demokrasi. Bisa bicara, tapi harus dewasa. Kebebasan ini harus disyukuri bukan dibablaskan," terangnya. Bentuk kebablasan itu terlihat dari banyak berita bohong alias hoaks. Berita-berita saling hujat lahir kehadapan masyarakat melalui media sosial (medsos). "Ini yang harus diwaspadai. Masyarakat harus menyaring informasi. Jangan ditelan mentah-mentah. Sebab hal itu belum tentu kebenarannya dan bahkan mengandung unsur kebencian yang merusak persatuan dan kesatuan," katanya. Dalam Pemilu mendatang, Agum mengatakan Pepabri adalah organisasi netral dan tidak memihak salah satu calon. Pihaknya menyerahkan pilihan sepenuhnya kepada masing-masing anggota. "Secara organisasi, saya tegaskan Pepabri tidak mendukung salah satu calon tertentu. Namun anggota kita persilahkan secara individu menentukan pilihannya masing-masing," ujarnya.

Agum Gemelar Minta Pendukung Kedua Capres Tak Saling Menghancurkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ratna-kalau-prabowo-sandi-berkuasa-tetap-saya-demo_m_.jpg" alt="Ketua Presidium Nasional Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) Ratna Sarumpaet menyatakan, dukungannya pada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019." width="100%">
<figcaption>Ketua Presidium Nasional Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) Ratna Sarumpaet menyatakan, dukungannya pada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Presidium Nasional Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) Ratna Sarumpaet menyatakan dukungannya pada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Meskipun ia menampik adanya kontrak politik di antara mereka. "Saya tegaskan, kita tidak ada kontrak politik apa pun. Kita hanya punya kesamaan visi saja," ujar Ratna Sarumpaet di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Minggu (12/8). Lebih lanjut, Ratna juga menepis adanya kontrak politik soal menyangkut soal power sharing (bagi-bagi kekuasaan) ke depannya jika pasangan Prabowo-Sandi menang di Pilpres 2019. "Yang saya jamin jika mereka (Prabowo-Sandi) berkuasa saya akan tetapi begini, saya tetap kukuh dengan apa yang saya minta," tegas dia. Bagi GSI, lanjut Ratna, majunya pasangan ini membawa secercah harapan untuk memperbaiki Indonesia dengan mengembalikan jati diri bangsa dan menjalankan amanat konstitusinya. "Nanti kalau mereka (Prabowo-Sandi) berkuasa, tetap saja saya demo juga," pungkasnya.

Ratna: Kalau Prabowo-Sandi Berkuasa, Tetap Saya Demo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/manuver-sby-untuk-demokrat-jelang-pendaftaran-capres-cawapres_m_231555.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai menggelar pertemuan di Mega Kuningan pekan lalu," width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai menggelar pertemuan di Mega Kuningan pekan lalu,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinamika politik menjelang hari pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) terus berkembang. Peta politik semakin dinamis. Apalagi sejak Susilo Bambang Yudhyono (SBY) selaku ketua umum Partai Demokrat terus bermanuver. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy (IWD) Endang Tirtana, Partai Demokrat telah mengubah peta koalisi oposisi di akhir-akhir batas waktu pengajuan capres-cawapres. Melihat beberapa pertemuannya <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/25/07/2018/membaca-manuver-sby-prabowo-hadapi-jokowi-dengan-6-ketua-umum-parpol" target="_blank">SBY</a> dengan sejumlah pimpinan parpol, saat ini Partai Demokrat dalam posisi diuntungkan. Apalagi "akad politik" Gerindra-Demokrat benar-benar terjadi. "Ini koalisi alternatif di tengah koalisi yang hampir solid antara Gerindra, PKS dan PAN. Munculnya Demokrat sebagai mitra alternatif tentu sangat stategis bagi Prabowo. Namun tentu ada yang bakal gigit jari," kata Endang dalam keterangan persnya yang diterima JawaPos.com, Minggu (29/7). Endang menambahkan, melihat gaya politiknya para politisi, duet Prabowo-AHY termasuk yang paling ideal ketimbang harus berpasangan dengan salah satu nama yang diajukan PAN atau PKS. Demokrat dan Gerindra dalam posisi saling menguatkan. "Gerindra tidak akan kehilangan magnit elektoralnya dengan menggandeng Demokrat. Sebaliknya Demokrat juga bisa mendongkrak elektabilitasnya akibat kebanyakan berada di posisi netral, apalagi ada AHY sebagai magnit baru.&rdquo; Dengan dinamika itu, Endang menilai, tentu PKS dan PAN tidak bisa lagi bisa menyandera Gerindra karena rebutan posisi Cawapres. Dalam dilema seperti ini PAN dan PKS tidak ambil bagian dalam koalisi <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/22/07/2018/gelar-polling-ternyata-kader-partai-demokrat-dukung-jokowi" target="_blank">Gerindra-Demokrat</a> yang murni hanya pertimbangan pragmatis. "Dengan menjaga jarak dengan koalisi Gerindra dan Demokrat, PAN dan PKS punya basis umat yang kuat. Mereka bakal mendapat simpati publik karena dianggap konsisten dan tidak ikut-ikutan menjadi pragmatis. PAN dan PKS bisa dikatakan dalam posisi dikhianati. Namun bukankah itu bagus untuk dikapitalisasi oleh PKS dan PAN untuk mendongkrak elektabilitas mereka di Pemilu 2019. Publik juga tahu mana loyang mana emas,&rdquo; pungkasnya.

Manuver SBY untuk Demokrat Jelang Pendaftaran Capres-cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usung-tokoh-lain-ini-petaka-yang-bakal-dihadapi-prabowo-dan-gerindra_m_229504.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat bersama Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat bersama Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan rugi besar jika menyerahkan mandat calon presiden 2019 kepada tokoh lain. Bahkan, jika sampai itu terjadi partai berlambang kepala garuda itu akan menuju senjakala. Analisis itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin terkait isu Prabowo yang bakal memberikan mandat pada figur lain. Menurut Ujang, Prabowo itu tentu sangat identik dengan Partai Gerindra. Begitu juga sebaliknya. &ldquo;Jadi jika Prabowo tidak jadi maju dalam Pilpres, maka Gerindra tidak akan menikmati elektoral dari ketokohan Prabowo,&rdquo; papar Ujang, Jumat (20/7). Ujang menjelaskan, karena Pilpres dan Pileg 2019 dilaksanakan serentak, maka maju atau tidaknya Prabowo akan menentukan suara Gerindra di pemilu tahun depan. &ldquo;Jika Prabowo tidak jadi maju, masyarakat yang mengidolakan Prabowo bisa saja memilih partai lain,&rdquo; jelas Pengamat Politik dari Umiversitas Al-Azhar Indonesia (UAI) ini. Ujang pun mengingatkan, Gerindra sangat mungkin akan menemui petaka di Pemilu 2019 kalau seandainya Prabowo menjadi King Maker dan mencalonkan tokoh lain. Namun belakangan, timbul pula wacana Prabowo akan berbesar hati menjadi King Maker dan mengusung Gubernur DKI Jakarta sebagai capres di Pilpres tahun depan. Terkait wacana tersebut, Ujang menilai, meskipun Gerindra dan partai koalisinya mengusung Anies, tak mungkin mereka mampu meraih kemenangan. &ldquo;Termasuk kalau mencalonkan Anies, peluang menangnya tipis. Anies berat untuk menang,&rdquo; kata dia. Menurutnya lagi, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu levelnya masih level cawapres, bukan capres. Bukan hanya itu, Anies belum memiliki kinerja yang luar biasa untuk pencitraan yang membuat rakyat terkesima. &ldquo;Elektabilitas Anies untuk Capres rendah,&rdquo; tambah Ujang. Karena itu, Ujang pun menyarankan agar Anies fokus menuntaskan amanat rakyat di DKI Jakarta sebagai gubernur, sembari menyiapkan diri untuk pilpres 2024 mendatang. &ldquo;Kecuali dia dijadikan cawapresnya Jokowi. Tapi sudah tidak mungkin. Anies siap-siap saja untuk 2024,&rdquo; tutup Ujang.

Usung Tokoh Lain, Ini Petaka yang Bakal Dihadapi Prabowo dan Gerindra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sby-ajukan-satu-syarat-jika-berkoalisi-dengan-partai-demokrat_m_227481-scaled.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadapi Pilpres 2019 semakin jelas. Dia akan siap berkoalisi dengan kelompok mana pun. Asalkan bisa memenuhi syaratnya yakni cawapres yang digandeng dari koalisi tersebut adalah kader partai yang sedang dipimpinnya. SBY mengklaim saat ini Partai Demokrat memiliki kader unggulan yang elektabilitasnya tidak bisa diragukan lagi di pentas Pilpres 2019. Makanya, dia berharap kader tersebut bisa menjadi cawapres. "Demokrat berharap kader terbaiknya bisa menjadi <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/07/2018/mardani-klaim-kader-pks-lebih-punya-jual-untuk-jadi-cawapres-prabowo" target="_blank">cawapres</a>," ujar SBY dalam keterangan resmi berupa video yang didapat JawaPos.com, Kamis (12/7). Dalam keterangan itu SBY tidak merinci siapa kader yang dimaksud. Namun kuat dugaan kader itu adalah putra sulungnya, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/13/07/2018/cawapres-jokowi-makin-mengerucut-dari-lima-jadi-empat-nama" target="_blank">Agus Harimurti Yudhoyono</a> (AHY) yang kini menjabat sebagai Ketua Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat. Menurut&nbsp;presiden keenam ini, Partai Demokrat tidaklah harus berkoalisi dengan Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Kedua capres itu bisa saja didukung, asalkan bisa mengakomodasi cawapres dari Partai Demokrat. "Kader Demokrat di seluruh Indonesia punya harapan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/13/07/2018/tak-mau-disalip-tgb-golkar-dorong-airlangga-jadi-cawapres-jokowi" target="_blank">cawapresnya </a>berasal dari kader Demokrat," katanya. &lrm;Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, Partai Demokrat bakal bergabung dengan koalisi Gerindra apabila keinginannya diakomodasi yang menjadikan Ketua Kogasma AHY sebagai sebagai cawapres.

SBY Ajukan Satu Syarat Jika Berkoalisi Dengan Partai Demokrat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-capres-pks-gerindra-dan-demokrat-belum-satu-suara_m_226681.jpg" alt="Koalisi goyang: Presiden PKS Sohibul Iman bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen PAN Edy Suparno." width="100%">
<figcaption>Koalisi goyang: Presiden PKS Sohibul Iman bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen PAN Edy Suparno.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebulan lagi pendaftaran bakal calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) dibuka. Namun, hingga kini, baru nama Joko Widodo (Jokowi) yang terus berkibar. Parpol-parpol yang tidak bergabung dalam koalisi pendukung Jokowi tak kunjung menyepakati sosok yang akan diusung. Bahkan, nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang disebut-sebut sebagai calon penantang kuat Jokowi ternyata belum pasti. Sebab, sejumlah parpol masih memunculkan figur lain. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M. Sohibul Iman menilai, penentuan figur capres-cawapres bisa muncul pada saat-saat akhir masa pendaftaran. Sebab, sejumlah partai di luar pendukung Jokowi masih hilir mudik melakukan komunikasi. Sohibul lantas menyebut petinggi Partai Demokrat yang masih melakukan pendekatan ke Prabowo. Namun, dia menyebut komunikasi serupa tidak hanya dilakukan dengan Partai Gerindra. "Sebelum dengan Gerindra, sudah ke PKS dulu. Kami sering komunikasi, gak perlu gembar-gembor. Kan sudah seperti saudara," kata Sohibul di kantor DPP PKS kemarin (9/7). Dia juga angkat bicara terkait peluang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pilpres. Menurut dia, perjuangan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/06/07/2018/maju-pilpres-2019-anies-prabowo-salim-dan-zulhas-yang-menentukan" target="_blank">PKS</a> bersama koalisi dalam memenangkan Anies di pilgub DKI membutuhkan usaha yang luar biasa. Posisi Anies saat ini, lanjut Sohibul, sama dengan pejabat pemerintah pusat. "DKI 1 (gubernur, Red) itu sama dengan RI 3, bahkan RI 2 (wakil presiden, Red)," kata Sohibul. Karena itu, jika Anies harus diterjunkan pada kontestasi nasional, tentu hitung-hitungannya masih spekulatif. "Kalau sudah gubernur DKI, diajak spekulatif, ini tidak logis. Kami ingin Pak Anies tetap di DKI," ujarnya. Namun, jika dipaksa, Sohibul mendorong Anies ditempatkan sebagai capres. "Kenapa capres, kalau (maju) cawapres, ya sama dengan (jabatan) sekarang," tegasnya. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan bahwa partainya tetap ingin mengusung Prabowo sebagai capres. Fadli menepis anggapan bahwa Prabowo telah legawa untuk memberikan mandat capres kepada Anies. "(Anies) sebagai capres saya kira nggak ada pembicaraan itu. Kalau sebagai cawapres memang ada yang mengusulkan," katanya. Fadli menyebut, keputusan mengajukan Prabowo sebagai capres merupakan keputusan rapimnas Partai Gerindra. Upaya yang dilakukan Partai Gerindra saat ini adalah melakukan komunikasi dengan mitra koalisi untuk membahas potensi cawapres pendamping Prabowo. PAN yang pada rakernas tahun lalu resmi mengusung Zulkifli Hasan sebagai capres ternyata juga melihat sosok Anies sebagai capres alternatif. Wakil Ketua Umum PAN Ahmad Hanafi Rais menyebut bahwa sosok Anies memiliki popularitas tinggi. "Secara informal dengan kader dan teman-teman di daerah selama reses kemarin memang Pak Anies paling disukai sebagai capres atau cawapres," kata Hanafi. Dia merasa tidak masalah apabila Anies yang juga mendapat sokongan PKS maju <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/10/07/2018/gerindra-tidak-yakin-ada-tiga-poros-koalisi-di-pilpres-2019" target="_blank">sebagai capres</a> menggantikan posisi Prabowo. Meski begitu, komunikasi tentu harus dilakukan untuk memastikan hal itu. "Biarlah proses politik resmi ini berlanjut. Saya kira nanti pada saatnya akhir bulan atau awal Agustus kami akan memutuskan," ucapnya. Kemarin Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar pertemuan di rumah sang Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kawasan Mega Kuningan. Rapat yang dipimpin SBY itu berlangsung sekitar tiga jam. Max Sopacua, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, mengungkapkan, pihaknya baru melakukan pertemuan awal soal capres-cawapres. Rapat belum membahas arah koalasi. "Masih penjajakan," terangnya setelah pertemuan. Terkait koalisi dengan Partai Gerindra dan menyandingkan Prabowo dengan AHY, kemungkinan koalisi itu belum dibahas. Partainya baru saling melihat dan mengenal dengan Partai Gerindra. Majelis tinggi, lanjut dia, juga belum membahas peluang poros ketiga. Sebab, sampai sekarang Jokowi belum memutuskan cawapresnya, begitu juga Prabowo. Terkait nama AHY, Max mengatakan, partainya mempunyai obsesi mengusung AHY sebagai cawapres. Namun, obsesi itu tidak ditentukan sendiri oleh partainya. Harus melihat situasi yang berkembang di masyarakat. Tentu, Partai Demokrat akan membicarakan dengan partai koalisi terkait peluang AHY sebagai cawapres. Sementara itu, nama cawapres Jokowi sampai sekarang masih ditutup rapat-rapat. Nama cawapres pada Pemilu 2019 sudah berada di kantong mantan gubernur DKI Jakarta itu. Tinggal menunggu pengumuman ke publik. Sosok cawapres disampaikan Jokowi ketika bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan di Istana Batu Tulis, Bogor, Minggu malam lalu (8/7). "Pendamping Pak Jokowi dibahas antarbeliau berdua," terang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.&nbsp;

Soal Capres, PKS, Gerindra, dan Demokrat Belum Satu Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demi-cak-imin-pkb-yakin-jokowi-dua-periode_m_225491.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus berusaha memastikan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar untuk bisa maju di Pilpres 2019 dengan bergandengan dengan Jokowi. Untuk itu, selama kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diklaim berhasil melakukan peningkatan pembangunan. Terutama di bidang infrastruktur. "Selama ini menjadi pemimpin negara, Pak Jokowi berhasil membawa Indonesia lebih maju dan berkembang. Terutama dalam hal pembangunan infrastruktur yang selama ini selalu menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan perekonomian nasional," ujar Wasekjen DPP PKB Fathan Subhi, di Jakarta, Kamis (5/7). Menurut Fathan, peningkatan pembangunan infrastruktur dalam kurun tiga tahun pemerintahan Presiden <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/22/06/2018/cak-imin-nilai-fatwa-fardhu-ain-keblinger" target="_blank">Jokowi</a> telah terbukti. Buktinya saat ini Indonesia berada di peringkat ke-52 dari negara-negara di dunia. Data tersebut diketahuinya saat mendampingi Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menerima kunjungan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hantarto. "Data Global Competitiveness Index 2017 yang menunjukkan indeks daya saing infrastruktur Indonesia pada 2017-2018 berada di urutan ke-52 dari posisi sebelumnya di periode 2015-2016 yang masih berada di posisi 62 menunjukkan begitu dahsyatnya peningkatan pembangunan infrastruktur di era Pak Jokowi. Ini tidak bisa dipungkiri," tukas Anggota komisi XI DPR itu. Tak hanya infrastruktur, imbuhnya, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/05/07/2018/cak-imin-mampu-tentukan-capres-yang-bisa-jadi-lawan-jokowi" target="_blank">Jokowi</a> dinilai juga berhasil memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pengelolaan perekonomian nasional sepanjang 2017 menunjukkan pencapaian positif, yakni berada di level 5,07 persen. "Pertumbuhan ekonomi kita 5 persen dan pemerintah juga mengendalikan inflasi, berdasar data Bank Indonesia. Pemerintah berhasil menekan inflasi pada posisi inflasi 3,12 persen persen pada bulan lalu (Juni 2018)," tuturnya. Oleh karena itu, dia merasa sangat yakin masyarakat akan kembali menyandarkan harapan masa depan Indonesia yang lebih baik kepada mantan Wali Kota Solo itu. "Ini salah satu hasil diskusi dalam pertemuan tadi dengan Ketua Umum Golkar pak Arilangga dan teman-teman. Dan sudah kita sepakati untuk ditindaklanjuti lebih serius beberapa pekan ke depan, termasuk terkait calon wapres pak Jokowi, yang dari kami (PKB) sudah barang tentu mendorong JOIN (Jokowi-Cak Imin)," ucapnya. PKB dan Golkar, lanjut Fathan, akan mendiskusikan lebih serius mengenai strategi dan langlah-langkah PKB untuk menenangkan Jokowi pada Pilpres nanti. "Sedang kita diskusikan intensif termasuk minta masukan dari para Kiai dan kader PKB di daerah untuk memenangkan pak Jokowi dua periode," tegasnya.

Demi Cak Imin, PKB Yakin Jokowi Dua Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/temui-tiga-anak-presiden-ahy-ngaku-curhat-soal-ini_m_219256.jpeg" alt="Anak sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah menemui Puan Maharani, Yenny Wahid dan Ilham Habibie." width="100%">
<figcaption>Anak sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah menemui Puan Maharani, Yenny Wahid dan Ilham Habibie.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku, dirinya pernah bertemu dengan tiga figur penting. Ketiganya adalah anak-anak dari mantan presiden di negeri ini. Mereka adalah Puan Maharani, Yenny Wahid, dan llham Habibie.&nbsp; Dalam pertemuan tersebut, AHY dan ketiga anak mantan presiden itu menyampaikan tentang refleksi 20 tahun reformasi berdasarkan perspektif, dan pengalaman masing-masing. Kala itu, AHY secara khusus berbicara tentang keberhasilan dan tantangan Reformasi TNI-Polri. "Saya katakan, TNI telah memenuhi amanat reformasi untuk meninggalkan politik praktis, dan bisnis militer serta memisahkan Polri dari ABRI ketika itu," ujar AHY dalam pidato politiknya di JCC, Jakarta, Sabtu (9/6) malam. Menurut AHY, TNI harus kembali fokus pada jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.&nbsp;Bahkan karean kecintaanya pada institusi militer, anak sulung SBY itu mengaku rela pensiun dini, demi menjaga semangat dan komitmen reformasi di tubuh TNI. "Karena jika ingin tetap di TNI ya jangan berpolitik," tegasnya. Oleh sebab itu, AHY berharap ini juga berlaku, bagi seluruh aparat Polri. &lrm;Karena sikap ini merupakan bagian dari etika berpolitik. "Etika berpolitik, juga terkait dengan, kebesaran jiwa, dalam menyikapi hasil sebuah kompetisi," ungkapnya. Etika politik ini, lanjut AHY, dirinya lakukan pada hajatan pemilu dan pilkada. Sebab, saat ini sudah sangat sering masyarakat mendengar deklarasi siap menang dan kalah. Namun pada praltiknya sangat bebanding terbalik. Mereka tidak mewujudkan reformasi politik karena tidak terima kekalahan. "Pada kenyataannya banyak yang sangat siap untuk menang, tapi sangat tidak siap untuk kalah," pungkasnya.&nbsp;

Temui Tiga Anak Presiden, AHY Ngaku Curhat Soal Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hadir-di-bukber-mabes-tni-gatot-dan-hadi-duduk-berjauhan-ada-apa_m_218134.jpeg" alt="Suasana acara buka bersama di Markes Besar (Mabes) TNI, Cilangkap yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla." width="100%">
<figcaption>Suasana acara buka bersama di Markes Besar (Mabes) TNI, Cilangkap yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo tampak ikut menghadiri dalam acara buka bersama dengan seluruh jajaran TNI/Polri di Markas besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (5/6). Adapun acara tersebut juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla.&nbsp; Gatot yang namanya sudah ramai di bursa capres dan cawapres itu tampak hadir sekitar pukul 17.00 WIB, sesaat sebelum Jokowi tiba. Ia datang dengan mengenakan batik cokelat dan peci hitam itu berjalan di belakang Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) dan beriringan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Saat dipanggil oleh awak media untuk wawancara, dia hanya melontarkan senyum dan melambaikan tangan, sembari terus berjalan menuju tempat duduk yang sudah disediakan. Selang beberapa menit kemudian, barulah Jokowi didampingi JK, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, diikuti Kapolri Jenderal Tito Karnavian tiba.&nbsp;Mereka tampak langsung duduk tak jauh dari Gatot, tepat di depan panggung acara. Gatot sesekali berbincang dengan orang yang duduk tepat di sebelahnya. Hingga akhirnya acara buka puasa bersama dan salat Magrib selesai, Gatot pun terlihat menghampiri Jokowi yang ingin beranjak pergi. Mereka saling bersalaman. Sementara Jokowi pergi meninggalkan tempat acara diantar Panglima Hadi dan Kapolri Tito, Gatot masih terlihat duduk di depan panggung. Dia menunggu salat Isya dan salat Tarawih bersama jajaran TNI/Polri beserta anak yatim. Beberapa saat kemudian, tampak Panglima Hadi yang kembali ke depan panggung acara, tempat salat. Dia terlihat berbincang dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Yuyu Sutisna, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana (KSAL) Siwi Sukma Adji, tak jauh dari tempat duduk Gatot. Dari pantauan JawaPos.com, tak terlihat Gatot turut berbincang dengan Panglima Hadi sampai salat Isya dan Tarawih berlangsung.

Hadir di Bukber Mabes TNI, Gatot dan Hadi Duduk Berjauhan, Ada Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/amien-rais-ketemu-rizieq-shihab-pan-tetap-usung-zulkifli-hasan_m_217780.jpeg" alt="Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Meski Amien Rais&nbsp;bertemu Rizieq Shihab di Arab Saudi saat menjalani ibadah umrah, bukan berarti Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendeklarasikan koalisi umat. Partai berlambang matahari itu masih berpijak pada keputusan Rakernas 2017. Ketika itu PAN memutuskan mengusung Zulkifli Hasan sebagai calon presiden (capres). Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga menyebut, pihaknya masih tetap memberikan mandat kepada sang ketua umum, Zulfikli Hasan, untuk maju di Pilpres 2019 mendatang. Keputusan itu sesuai dengan hasil Rakernas 2017 lalu. Nantinya PAN akan mengevaluasi hasil&nbsp;Rakernas 2017, apakah tetap menjalani keputusan tersebut atau membuat keputusan baru. Keputusan itu akan dilahirkan pada Rakernas 2018 yang bakal digelar setelah pelaksanaan Pilkada 2018. "(Rakernas) digelar sebelum 10 Agustus 2018," kata Ketua Komisi IV DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/6). Lebih jauh Viva Yoga mengatakan, bagi PAN yang terpenting adalah tidak menghadirkan paslon tunggal pada Pilpres 2019 mendatang. Oleh karena itu, pihaknya sampai saat ini terus menampung aspirasi dari berbagai kalangan. Terakhir, partai berlambang matahari putih itu mendengar aspirasi Imam Besar FPI, Rizieq Shihab. "(Habib Rizieq) itu merupakan aspirasi kuat yang akan menjadi pertimbangan dalam rakernas," ucapnya. Diketahui, Rakornas PA 212 telah menghasilkan beberapa rekomendasi. Di antaranya mendesak Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PBB untuk segera mendeklarasikan koalisi umat. Tak hanya itu, dalam rekomendasi tersebut&nbsp;PA 212&nbsp;juga mengusulkan Rizieq Shihab masuk dalam bursa Pilpres 2019 mendatang.

Amien Rais Ketemu Rizieq Shihab, PAN Tetap Usung Zulkifli Hasan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#capres 2019

Berita Terkini