<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/adrian-perkasa-2314820082.png" alt="Adrian Perkasa" width="100%">
<figcaption>Adrian Perkasa</figcaption>
</figure> SELESAI sudah masa kampanye calon presiden dan wakil presiden, kini tibalah saat warga Indonesia menentukan pilihan. Semua pasangan calon telah mencurahkan semua ide, gagasan, dan visi misi dalam semua bidang, termasuk kebudayaan. Tidak ada satu pun pasangan yang tidak memberi perhatian kepada isu ini. Sebagaimana pula yang terlihat dalam debat terakhir yang berlangsung Minggu (4/2) pekan lalu. Semua calon presiden juga sepakat bahwa kementerian khusus yang membidangi kebudayaan mutlak diperlukan. Lantas seperti apa urgensi dari kementerian tersebut sepanjang sejarah bangsa Indonesia? Dan apa relevansinya dalam upaya pemajuan kebudayaan? Ihwal Lembaga Kebudayaan dalam Pergerakan Nasional Gagasan dalam membuat suatu lembaga tersendiri dalam menangani pemajuan kebudayaan bukanlah hal yang baru. Setidaknya wacana tersebut telah muncul sejak Kongres Kebudayaan 1918 di masa kolonial hingga masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pergerakan, Kongres Kebudayaan yang digelar tidak bisa dilepaskan dari semangat menggeloranya nasionalisme. Tidak heran banyak tokoh pergerakan nasional yang ikut hadir, bahkan aktif berpartisipasi, di dalam kongres yang diselenggarakan di Solo tersebut. Dr Cipto Mangunkusumo yang merupakan salah satu tokoh penting dalam pergerakan nasional mengusulkan perlunya didirikan sebuah lembaga khusus di bidang kebudayaan. Selaras dengan pemikiran koleganya, Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara, nasionalisme, menurut pentolan Indische Partij itu, tidak hanya merupakan gerakan politik saja. Melainkan sebuah gerakan kebudayaan. Pada akhirnya semua peserta kongres menyetujui dengan bulat ide Cipto tersebut sehingga lahirlah lembaga Java-Instituut. Meski mengambil nama suatu kelompok etnis saja, bukan berarti perhatian institut ini hanya terbatas pada kebudayaan Jawa. Upaya lembaga itu meluas, mulai dari memajukan kebudayaan Sunda, Madura, hingga Bali. Ketua dari lembaga ini, Professor Hussein Djajadiningrat, berperan penting dalam mengubah lembaga kebudayaan terbesar kala itu, Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, urusan kebudayaan hampir selalu melekat kepada urusan pendidikan. Hanya pada era Demokrasi Terpimpin muncul wacana konkret untuk membentuk suatu kementerian khusus yang membidangi kebudayaan. Gagasan tersebut digulirkan oleh Dewan Perancang Nasional yang dipimpin oleh Muhammad Yamin yang pernah menjabat menteri pendidikan dan kebudayaan. Dewan ini merupakan cikal bakal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/halte/014146885/pemilu-bergitar">Pemilu Bergitar</a> Tata Kelola Lembaga Kebudayaan Situasi ini rupanya juga menjadi perhatian dalam dua Kongres Kebudayaan Indonesia terakhir yang diselenggarakan pada 2018 dan 2023. Kongres tersebut berangkat dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Salah isu yang mengemuka masih sama, yakni tata kelola lembaga kebudayaan baik di tingkat nasional maupun daerah rupanya masih tetap menjadi masalah besar. Kondisi tersebut ditunjukkan dalam Peraturan Presiden No 114 Tahun 2022 tentang strategi kebudayaan yang merupakan abstraksi dari isu-isu kebudayaan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Di tingkat pusat, tata kelola kelembagaan bidang kebudayaan belum bisa terkoordinasi dengan baik karena urusan kebudayaan tersebar di lebih dari 20 kementerian maupun lembaga. Tentu saja sebagai salah satu direktorat di bawah suatu kementerian, bidang kebudayaan tidak bisa begitu saja menentukan kebijakan kebudayaan yang melebihi wewenang dari kementerian induknya. Situasi yang sama bahkan lebih memprihatinkan terjadi di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Lebih dari 95 persen daerah menggabungkan urusan kebudayaan di bawah suatu dinas yang membidangi banyak urusan lainnya seperti pendidikan, pariwisata, pemuda, olahraga, hingga komunikasi. Namun, dalam kasus daerah, juga muncul suatu preseden positif di mana terdapat beberapa daerah yang telah mampu mengoptimalkan potensi kebudayaannya dengan memiliki dinas kebudayaan tersendiri. Tentu saja hal positif di daerah dengan keberadaan suatu dinas kebudayaan bisa diikuti oleh pemerintah pusat. Siapa pun presiden dan wakil presiden terpilih nanti seyogianya bisa melanjutkan apa yang telah diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan selama beberapa tahun belakangan. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan berikut beberapa aturan turunannya telah menjadi capaian penting. Belum lagi dua kali penyelenggaraan Kongres Kebudayaan yang jauh lebih inklusif dan melibatkan banyak pihak dibandingkan sebelumnya tentu harus dipertahankan. Maka, keberadaan kementerian khusus bidang kebudayaan merupakan hal yang sangat strategis dalam mengurai kerumitan tata kelola kelembagaan bidang kebudayaan. Serta ujung tombak perwujudan visi misi pemimpin bangsa ini ke depan sekaligus melanjutkan capaian-capaian sebelumnya. (*) *) Adrian Perkasa, Project Manager The Intenational Convention of Asia Scholar 13, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga

SELESAI sudah masa kampanye calon presiden dan wakil presiden, kini tibalah saat warga Indonesia menentukan pilihan.

Capres Terpilih, Kementerian Kebudayaan Itu Perlu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pesan-kpu-untuk-amien-jangan-selesaikan-masalah-di-jalanan_m_.jpg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman berharap masyarakat tidak menggunakan cara-cara yang salah dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Pasalnya, semua sudah diatur dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. (FED)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman berharap masyarakat tidak menggunakan cara-cara yang salah dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Pasalnya, semua sudah diatur dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. (FED)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menutup masa pendaftaran sengketa hasil pemilu. Meski demikian, daerah yang bebas sengketa pemilu tak otomatis dapat menetapkan caleg terpilih. Sebab, KPU masih menunggu pemberitahuan dari MK mengenai daerah mana saja yang bersengketa.  Ketua KPU Arief Budiman mengaku sudah bersurat ke MK mengenai permintaan informasi daftar sengketa hasil pemilu. ''MK nanti yang memberitahukan kepada kami secara resmi daerah mana yang ada sengketa dan tidak ada sengketa,'' terangnya kemarin. Surat tersebut akan menjadi pedoman bagi KPU dalam mengambil tindakan lebih lanjut.  Saat ini, tutur dia, tinggal MK menjawab surat dari KPU. ''Dia mengirim surat berdasar pendaftaran sengketa, pencatatan di buku register, atau dimulainya sidang, terserah,'' lanjutnya. Bagi KPU, yang penting jelas daerah mana yang terdapat sengketa dan mana yang nihil sengketa. KPU baru menerbitkan keputusan mengenai daerah mana saja yang bisa menetapkan calon terpilih setelah ada surat dari MK.

Penetapan Calon Terpilih Tunggu MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/REKAPITULASI-NASIONAL_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menetapkan calon terpilih di Pemilu 2019 pada 28 Mei 2019 mendatang. Penetapan itu untuk pilpres maupun pileg.  Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, jika tidak ada yang mengajukan sengketa Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), maka KPU ‎bisa menetapkan pemenang pilpres dan partai pemenang Pemilu. Sebelum penetapan itu, pihaknya harus menyelesaikan proses rekapitulasi suara tingkat nasional yang berakhir pada 22 Mei 2019. Setelah itu ada waktu untuk masa tunggu selama tiga hari.  “Kalau pada 22 (Mei) kami selesaikan (hasil rekapitulasi), maka dalam waktu tiga hari kemudian yaitu 26, 27, atau 28 Mei sudah bisa ditetapkan calon terpilihnya,” ujar Arief di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (17/5).  Sebaliknya, jika ada yang mengajukan gugatan ke MK, maka penetapan itu tidak dilakukan pada 28 Mei. KPU harus harus menunggu hasil dari sengketa pemilu. "Jadi asalkan tidak ada sengketa (sengketa Pemilu di MK)," katanya.  Arief menjelaskan, hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penetapan pemenang Pemilu baru bisa diumumkan jika tidak ada peserta Pemilu yang mengajukan sengketa hasil Pemilu ke MK.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/REKAPITULASI-NASIONAL_MIFTAHULHAYAT-6-750x1125.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> REKAPITULASI NASIONAL: Setelah melakukan rekapitulasi tingkat nasional dari 27 provinsi, KPU berencana mengumumkan capres terpilih dan parpol pemenang pada Pemilu 2019. (,MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)  Sekadar informasi, saat ini KPU telah merampungkan rekapitulasi suara tingkat nasional untuk 27 provinsi. Sementara tujuh lainnya, yakni Sumatra Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Papua Barat belum merampungkan rekapitulasi tingkat provinsi.  Hingga Rabu (15/5) malam, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin masih unggul sementara atas paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam rekapitulasi suara Pilpres 2019 tingkat nasional. Sementara sebanyak 16 provinsi telah dimenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kemudian sisanya 11 provinsi dimenangkan Prabowo-Sandiaga Uno.  Jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf Amin unggul dengan 70.324.295 suara. Sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan 56.170.866 suara. Selisih perolehan suara di antara keduanya mencapai 14.153.429.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/REKAPITULASI-NASIONAL_MIFTAHULHAYAT-6-750x1125.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

KPU Tetapkan Capres Terpilih 28 Mei

capres terpilih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#capres terpilih

Berita Terkini

Capres Terpilih, Kementerian Kebudayaan Itu Perlu

Penetapan Calon Terpilih Tunggu MK

KPU Tetapkan Capres Terpilih 28 Mei

Download Aplikasi JawaPos.com