<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/JoFQ2jPcmUciaAV10LH3EcJ69qhT9ftuJqnfDyG6-1433675980.jpg" alt="Program percontohan di Wonokromo untuk mewujudkan Surabaya bebas limbah popok dan pembalut. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Program percontohan di Wonokromo untuk mewujudkan Surabaya bebas limbah popok dan pembalut. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyoroti kebiasaan masyarakat memakai popok sekali pakai. Bahkan membuangnya ke sungai. Ini bisa memicu banjir dan menurunkan kualitas air sungai. Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan dan Pemberdayaan Masyarakat DLH Surabaya, M. Rokhim mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk mewujudkan Kota Surabaya bebas limbah popok dan pembalut sekali pakai. "Limbah popok dan pembalut ini selain membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, juga berpotensi mencemari sungai dan membahayakan kesehatan masyarakat," tutur Rokhim di Surabaya, Jumat (22/8). Salah satu cara yang dilakukan DLH untuk mewujudkan target tersebut adalah bekerja sama dengan Bumbi, meluncurkan program percontohan di kawasan Pulo Tegalsari VI, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo. Rokhim mengatakan program ini merupakan implementasi dari program &ldquo;Surabaya Bebas Sampah Popok dan Pembalut Sekali Pakai&rdquo; yang diajukan dalam Bloomberg Philanthropies Mayors Challenge. "Program ini menyasar ibu rumah tangga. Kami beri edukasi tentang pentingnya menjaga sungai dan lingkungan, serta kami ajak untuk tidak membuang popok ke sungai dan beralih ke popok ramah lingkungan," imbuhnya. Wonokromo dipilih sebagai lokasi percontohan bukan tanpa alasan. Di kecamatan tersebut, masih ditemukan praktik membuang popok bayi ke sungai. Melalui edukasi ini, pihaknya berharap dapat meminimalisir praktik tersebut.&nbsp; &ldquo;Limbah popok sekali pakai sangat berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan. Selain mencemari sungai, tumpukan sampah juga berpotensi menyumbat saluran dan menyebabkan banjir," terang Rokim. Di sisi lain, jika limbah popok dan pembalut dibuang ke Sungai Kalimas, maka akan mencemari kualitas air yang dikonsumsi masyarakat Surabaya. Sebab, sungai Kalimas adalah salah satu sumber utama air PDAM untuk warga Surabaya. &ldquo;Semoga dengan adanya program ini, bisa mengurangi sampah ke saluran dan mengurangi sampah yang kita buang ke TPA. Jadi bisa menjadi salah satu alternatif, solusi, yang bisa diimplementasikan di Kota Surabaya,&rdquo; tukasnya.&nbsp;

Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi limbah popok dan pembalut sekali pakai, dampak positif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat

Limbah Popok dan Pembalut Sekali Pakai Bikin Banjir hingga Cemari Air PDAM, Pemkot Surabaya Janji Cari Solusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/07/Ftlex6i9kJXmB3XaZTVyC496RFTaLZK0tCnwhRdp-1-1173451451.jpg" alt="Ilustrasi sound horeg. (Dok. Radar Tuban)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sound horeg. (Dok. Radar Tuban)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengambil sikap terkait fenomena sound horeg yang ramai diperbincangkan, setelah salah satu pondok pesantren di Pasuruan mengeluarkan fatwa haram terhadap aktivitas tersebut. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, pemprov tidak tinggal diam dan berupaya mencari solusi, dengan cara menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kebijakan.&nbsp; &ldquo;Kami sudah mulai berkomunikasi dengan semua pihak terkait bagaimana solusi terbaiknya. Kita tidak boleh tutup mata. Untuk masalah ini memang sedang kita cari solusinya,&rdquo; ujar Emil di Surabaya baru-baru ini. Selain itu, Pemprov Jatim juga telah berkoordinasi dengan Polri terkait potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) masyarakat dari suara keras sound horeg. &ldquo;Sebenarnya kami ingin bertanya kepada para pemilik sound horeg. Kita sudah mendengar aspirasi ini. Ada yang merasakan dampaknya bisa menimbulkan apa. Nah, ini tantangan yang harus kita hadapi bersama,&rdquo; lanjutnya. Sound horeg digambarkan sebagai sistem audio rakitan yang mengeluarkan suara keras dan menggelegar. Biasanya pengeras suara ini dipasang di atas truk atau mobil dan kerap tampil di acara hiburan masyarakat. Banyak yang merasa terganggu oleh kehadiran sound horeg, namun tidak sedikit juga yang beranggapan positif dan memandang sound horeg sebagai ciri khas suatu daerah yang menghibur. "Jadi bukan ya sudah biarkan saja (sound horeg) apa adanya, nggak. Perlu ada jalan tengah. Perlu ada solusi untuk memastikan bahwa masyarakat tetap terlindungi," tegas Emil.&nbsp; Sebelumnya, Forum Satu Muharram (FSM) Bahtsul Masail Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan menyatakan penggunaan Sound Horeg hukumnya haram, terlepas dari menimbulkan gangguan atau tidak di masyarakat. Pengasuh Ponpes Besuk, Pasuruan, Muhib Aman Aly mengungkapkan keputusan ini diambil tidak hanya karena suara bising dari sound horeg, tetapi juga mempertimbangkan konteks serta dampak sosial dari praktik tersebut. "Kita putuskan, tidak hanya mempertimbangkan aspek dampak suara, tetapi juga menimbang mulazimnya, sehingga disebut dengan sound horeg bukan sound system," ujar Kiai Muhib dalam unggahan Channel YouTube @pondokbesok, dikutip Senin (30/6). Sebelum fatwa haram, fenomena sound horeg sempat ramai diperbincangkan karena Kanwil Kemenkumham Jawa Timur berencana memberikan Hak Atas Kekayaan intelektual (HAKI). "Sound Horeg ini bukan sekadar suara keras. Itu hasil kreativitas dan olah pikir yang perlu kita apresiasi. Kami memiliki tugas terkait perlindungan karya anak bangsa," tutur Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Haris Sukamto pada akhir April 2025 lalu.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menanggapi fatwa haram penggunaan sound horeg oleh pondok pesantren di Pasuruan dengan mencari solusi bersama

Fatwa Haram Sound Horeg Tuai Polemik di Masyarakat, Wagub Jatim Emil Dardak: Kami Sedang Cari Solusinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/images_copy_1280x852.jpeg" alt="Petugas berjaga di jalur kereta api. Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas berjaga di jalur kereta api. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Medan Provinsi Sumatera Utara segera memanggil pihak Dinas Perhubungan (Dishub) guna mencari solusi penutupan jalan di perlintasan sebidang kereta api. Jalan umum di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, tersebut ditutup dengan pemasangan portal permanen.  ”Jadi kita rencanakan RDP (rapat dengar pendapat) kembali dengan Dishub, lurah, dan camat, untuk cari solusi. Rencananya sekitar awal Maret,” ucap Ketua Komisi I DPRD Kota Medan Rudiyanto Simangunsong seperti dilansir dari Antara di Medan.  Dia menjelaskan, pekan lalu ketika RDP warga yang tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Besar mengaku keberatan dengan langkah PT Kereta Api yang memasangan portal permanen di jalur kereta api sekitar dua bulan lalu. Atas kondisi tersebut mengakibatkan aktivitas warga setempat menjadi terganggu, di antaranya menuju rumah ibadah baik masjid dan wihara, pemakaman, dan beberapa fasilitas umum karena melintasi jalur kereta api.  ”Kita memahami pihak kereta api berkepentingan. Warga juga berkepentingan terhadap jalur itu. Kita ingin mencari solusi kedua belah pihak itu saling menguntungkan,” terang Rudiyanto.  Syaiful, 47, perwakilan warga ketika RDP Komisi I DPRD Kota Medan pekan lalu mengatakan, warga menjadi kesulitan sejak diberlakukan pemasangan portal permanen di jalur kereta api.  ”Sepeda motor dan becak bisa lewat, tapi mobil tidak bisa. Kami merasa ada diskriminasi di sini, karena di Sei Mati pernah terjadi kecelakaan antara kereta api dan truk gandeng, tapi jalannya kok tidak ditutup,” jelas Syaiful.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=T_kY3M2vNOk

DPRD Medan Panggil Dishub Cari Solusi Tutup Jalan di Perlintasan KA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/image-2-1-7.png" alt="Pasangan calon wali kota nomor urut satu Eri Cahyadi dan Armuji dalam acara cangkruk online bersama driver ojek online di posko pemenangan Jalan Kutai pada Rabu (30/9) (rafika yahya)" width="100%">
<figcaption>Pasangan calon wali kota nomor urut satu Eri Cahyadi dan Armuji dalam acara cangkruk online bersama driver ojek online di posko pemenangan Jalan Kutai pada Rabu (30/9) (rafika yahya)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Calon Wakil Wali Kota Armudji menggelar cangkruk online bersama ojol (ojek online), pada Rabu (30/9). Kegiatan itu untuk mendengarkan keluh kesah mereka dan mencarikan solusi di tengah pandemi Covid-19.  Salah satu yang curhat adalah Abdullah Kadir. Dia menanyakan tentang jam malam di rute tertentu. Sebab, jam malam membatasi pengantaran. ”Di musim pandemi banyak jalan yang ditutup. Kalau ada pesanan harusnya harusnya boleh. Tapi terkadang dipersulit pihak keamanan kampung,” ujar Kadir.  Ada juga Gunawan yang menyampaikan harapan agar Pemkot lebih mengembangkan UMKM agar semakin banyak yang bergabung di layanan pesan antar makanan. Gunawan juga menanyakan mengenai zona merah. Sebelumnya, di stasiun maupun terminal driver online mengambil penumpang.  ”Matur nuwun kawan-kawan ojol yang siang ini (30/9) sudi meluangkan waktu diskusi online bersama kami. Sambung rasa ini akan memperkuat ikatan batin di antara kita, sehingga ke depan kebijakan-kebijakan bisa semakin mengakomodasi kepentingan kawan-kawan,” ujar Eri Cahyadi.  Eri yang mantan Kepala Bappeko Surabaya itu disambati ojol mengenai pendapatan yang menurun drastis selama pandemi. Sehingga dia bersama Armudji menggandeng paguyuban ojol untuk membuat program mengutamakan pekerja ojek online asal Surabaya, agar tetap bisa mendapatkan penghasilan. ”Kita siapkan sejumlah inovasi,” ujar Eri.  Salah satunya, Eri bakal memperkuat kolaborasi antara pemerintah kota dan perusahaan penyedia layanan transportasi online. ”Misalnya, bisa kita perkuat kerja sama pengiriman dokumen maupun program-program di pemerintah kota dengan kawan-kawan ojol,” ujar Eri.  Di samping itu, potensi ojol bisa dioptimalkan sebagai tenaga promosi wisata Surabaya. ”Bahwa ojek online ini bisa menjadikan tour guide. Surabaya terkenal dengan wisata heritage. Jadi kita kolaborasikan siapa nanti dari ojek online yang bisa membawa wisatawan ke tempat wisata,” tutur Eri.  Dari sisi kesejahteraan, lanjut Eri, program-program sosial dari pemerintah kota bisa menyasar ojol, mulai dari beasiswa hingga pelatihan kewirausahaan. ”Misalnya ada anak dari kawan-kawan ojol, bisa menjadi penerima beasiswa. Kemudian, istrinya bisa mendapat pelatihan kewirausahaan agar bisa mulai merintis usaha,” ujar Eri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZEOpwkOe2Ds

Cangkruk Online Bareng Ojol, Eri Cahyadi Siapkan Program Inovatif Ini

cari solusi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cari solusi

Berita Terkini

Limbah Popok dan Pembalut Sekali Pakai Bikin Banjir hingga Cemari Air PDAM, Pemkot Surabaya Janji Cari Solusi

Fatwa Haram Sound Horeg Tuai Polemik di Masyarakat, Wagub Jatim Emil Dardak: Kami Sedang Cari Solusinya

DPRD Medan Panggil Dishub Cari Solusi Tutup Jalan di Perlintasan KA

Cangkruk Online Bareng Ojol, Eri Cahyadi Siapkan Program Inovatif Ini

Download Aplikasi JawaPos.com