<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/mahfud-md-43-1633779502.jpg" alt="Mahfud MD. (Ryandi Zahdomo/jawapos.com)" width="100%">
<figcaption>Mahfud MD. (Ryandi Zahdomo/jawapos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap alasan kenaikan gaji hakim yang semata-mata untuk mencegah praktik korupsi. Menurutnya, jika tujuan kenaikan gaji semata untuk menekan angka korupsi, maka pendekatannya keliru. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kuliner/016003670/5-rekomendasi-warung-soto-ayam-di-surabaya-kuahnya-sukses-bikin-ketagihan">5 Rekomendasi Warung Soto Ayam di Surabaya, Kuahnya Sukses Bikin Ketagihan</a>&nbsp; Ia menyatakan, praktik korupsi di kalangan hakim bukan terjadi karena kekurangan uang, melainkan karena keserakahan. "Naik gaji hakim saya nggak setuju kalau naik gaji hakim alasannya karena korupsi. Kalau memang untuk kesejahteraan biasa setuju lah dan jangan hanya hakim, semua sama," kata mantan cawapres itu di akun media sosialnya, Selasa (13/5). Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan setiap penyelenggara negara memang penting, tetapi sebaiknya berlaku adil bagi semua aparatur negara, bukan hanya pada satu profesi saja. Mahfud pun menyoroti bahwa dalam banyak kasus, hakim yang terlibat korupsi justru bukan berasal dari golongan yang kekurangan secara finansial. "Gini, naik gaji hakim karena banyak korupsi, ini yang korupsi ini orang yang nggak kurang uang. Ndak kurang uang," ujarnya. Mahfud menekankan bahwa perilaku koruptif lebih disebabkan oleh moralitas dan integritas, bukan semata-mata karena faktor ekonomi. Ia pun menyampaikan keprihatinannya atas temuan uang yang diselewengkan dalam kasus korupsi. Ia menyebut bahwa jumlah temuan uang tersebut jauh melampaui batas kebutuhan hidup yang wajar. "Gimana kalau kesejahteraan nggak mungkin sampai nyimpan uang di atas Rp 10 miliar, ini sampai ratusan miliar bahkan triliunan, itu bukan gaji nggak cukup, itu karena serakah," tegas pria asal Madura itu. Mahfud menyatakan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan pendekatan finansial, tetapi juga harus dibarengi dengan penegakan hukum dan pendidikan moral. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga membandingkan situasi saat ini dengan masa Orde Baru, di mana praktik korupsi oleh hakim masih tergolong langka dan sangat sensitif di mata publik. "Dulu pada zaman Orde Baru itu sensitif sekali loh kalau ada korupsi, sehingga menjadi berita luar biasa kalau ada berita hakim korupsi," ungkapnya. Menurut Mahfud, saat itu hanya satu atau dua kasus korupsi oleh hakim yang mencuat ke publik, dan itu pun dalam skala kecil. Ia menekankan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem hukum, termasuk penguatan integritas aparat penegak hukum, bukan sekadar memperbaiki kesejahteraan secara materiil. "Saya kira sepanjang ingatan saya, hakim korupsi yang menjadi berita itu satu atau dua, itu pun yang kecil," pungkasnya. Wacana kenaikan gaji hakim sempat dilontarkan Presiden Prabowo Subianto, dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/5). Prabowo mengungkapkan dirinya ingin menaikkan gaji para hakim di Indonesia agar tidak mudah disogok. "Kita semuanya, saya sedang merencanakan bagaimana menaikkan gaji para hakim," tegas Prabowo. Prabowo menekankan, kenaikan gaji hakim penting agar mereka tidak mudah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Serta diharapkan hukum di Indonesia bisa ditegakkan. "Kita agar hakim kita nanti tidak bisa disogok tidak bisa dibeli agar hukum bisa ditegakkan dengan baik," terangnya. (*) &nbsp; &nbsp;

Mahfud MD menolak kenaikan gaji hakim hanya untuk mencegah korupsi, menekankan perlunya reformasi hukum.

Mahfud MD Sebut Kenaikan Gaji Hakim Tak Efektif Cegah Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/31/OMlBkYZb16i6il1iVEPjYX5cHR8EAxMbymOkiArt-1873338226.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan ucapan menyambut Idul Fitri. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan ucapan menyambut Idul Fitri. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Umat muslim di Indonesia tengah merayakan hari kemenangan Idulfitri 2025 setelah tiga puluh hari ditempa dalam madrasah Ramadan. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak seluruh umat muslim untuk senantiasa menjaga spirit Ramadan. Nasaruddin mengatakan Hari Raya Idul Fitri adalah momentum anak bangsa untuk memperbaharui komitmen meningkatkan sinergi dan cegah korupsi. Demi mewujudkan Indonesia yang semakin baik lagi. "Ini sekaligus menjadi upaya untuk menjaga kemabruran puasa selama 11 bulan yang akan datang," katanya di Jakarta pada Senin (31/3).&nbsp; Dia mengajak menjadikan lebaran sebagai momen ini sebagai panggilan untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan menebarkan kasih sayang. "Mari bersinergi membangun negeri ini menjadi lebih baik, tanpa meninggalkan siapa pun di belakang," sambung Nasaruddin.&nbsp; Ramadan menurut Nasaruddin, juga telah mengajarkan tentang pentingnya mengendalikan hawa nafsu. Ramadan juga mengajarkan tentang kejujuran, kesadaran bahwa Allah Maha Tahu akan setiap laku hidup manusia. "Ini diharapkan menjauhkan kita dari segala bentuk tindak kebohongan dan korupsi dalam mengarungi sebelas bulan mendatang. Spirit ini perlu terus dirawat dalam menatap kehidupan mendatang," tuturnya.&nbsp; Nasaruddin juga mengajak masyarakat untuk &nbsp;merendahkan hati di Hari Fitri. Saling memaafkan dan memperkuat tali persaudaraan. "Sudahi segala bentuk perselisihan dan caci maki. Ganti dengan sikap saling mendoakan untuk kebaikan semua dan kemajuan Indonesia," pesan ulama yang juga merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Nasaruddin mengatakan Hari Raya Idul Fitri adalah momentum anak bangsa untuk memperbaharui komitmen meningkatkan sinergi dan cegah korupsi.

Jaga Semangat Ramadan di Momen Idul Fitri, Menag Ajak Umat Tingkatkan Sinergi dan Cegah Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/Screenshot_2024-12-02-12-55-39-051_comandroidchrome-edit-2812174885.jpg" alt="Menag Nasaruddin Umar menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (2/11/2024). (ANTARA/Asep Firmansyah)" width="100%">
<figcaption>Menag Nasaruddin Umar menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (2/11/2024). (ANTARA/Asep Firmansyah)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar meminta setiap pembayaran apapun yang ada di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) harus menggunakan pembayaran nontunai (cashless) sebagai upaya mencegah praktik korupsi. "Tidak boleh ada lagi uang&nbsp;cash&nbsp;beredar di Kemenag," ujar Menag&nbsp;Nasaruddin&nbsp;Umar di Jakarta, Senin. Menag menegaskan digitalisasi adalah sebuah keniscayaan pada era kemajuan teknologi digital. Ia tak ingin kementerian yang dipimpinnya masih berpandangan kolot dalam memberikan setiap layanan kepada masyarakat. Pemanfaatan digitalisasi juga menjadi pintu untuk mencegah praktik korupsi karena tidak ada lagi seseorang yang bisa bermain-main untuk kepentingan pribadi. Penggunaan pembayaran nontunai ini juga akan dilakukan di setiap-setiap sekolah yang ada di bawah kewenangan Kemenag, salah satunya madrasah. "Termasuk uang SPP madrasah atau sekolah-sekolah agama. Karena tidak ada uang kecil atau dilebih-lebihkan. kalau kita baca lewat sistem digital&nbsp;enggak&nbsp;ada kelebihan atau kekurangan. Maka digitalisasi menjadi salah satu kunci," kata Menag. Di samping itu Menag&nbsp;Nasaruddin Umar juga menyinggung soal gratifikasi. Ia mewanti-wanti jajarannya untuk tidak melakukan gratifikasi atau menerima sesuatu yang tidak wajar. "Gratifikasi barang&nbsp;seperti hadiah ulang tahun, hadiah Lebaran yang melampaui batas yang wajar. Kemudian ada janji promosi jabatan. Kemudian termasuk gratifikasi memaafkan dosa. Gratifikasi ketika anak bosnya diberikan beasiswa atau anak pimpinan diberikan beasiswa, termasuk diberikan tiket keluarganya ke pusat-pusat rekreasi," kata dia. Nasaruddin ingin apa yang dilakukan oleh Kemenag menjadi teladan bagi kementerian, lembaga, atau institusi lainnya dalam hal pemberantasan korupsi. Apalagi Kemenag merupakan kementerian yang membidangi urusan agama, sehingga korupsi adalah hal yang haram dan dan tak patut ada. "Saya akan bangga jika bisa menghukum mereka yang melanggar, daripada hanya menerima penghargaan. Bisa dibayangkan kekecewaan masyarakat kalau ada yang terkena korupsi di Kementerian Agama," kata Menag Nasaruddin&nbsp;Umar. (*)

Nasaruddin Umar meminta setiap pembayaran apapun yang ada di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) harus menggunakan pembayaran nontunai

Menag Nasarudin Umar: Setiap Pembayaran di Kemenag Harus Nontunai untuk Cegah Korupsi

<div id="m#msg-f:1788417874284244689" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/20240117213538_IMG_9991JPG-2317596280.jpg" alt="Capres-cawapres no 1 Anies Baswedan dan Muhaimin, capres-cawapres no 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, capres-cawapres no 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengenakan jaket komitmen KPK." width="100%">
<figcaption>Capres-cawapres no 1 Anies Baswedan dan Muhaimin, capres-cawapres no 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, capres-cawapres no 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengenakan jaket komitmen KPK.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan dirinya bersama calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD akan terus menguatkan instrumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saat memimpin Indonesia. Ganjar menyebut, LHKPN bukan perkara yang sulit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013796346/siap-siap-surabaya-bakal-punya-mal-baru-berikut-daftar-tempatnya">Siap-siap Surabaya Bakal Punya Mal Baru, Berikut Daftar Tempatnya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab dirinya memiliki pengalaman saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, agar mewajibkan para pejabat melaporkan LHKPN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dan tentu saja instrumen LHKPN, Bapak-Ibu LHKPN bukan cerita yang sulit, kami di ruangan ini pernah bersama-sama dengan DPRD pada saat itu mendapatkan penghargaan,&rdquo; kata Ganjar, Kamis (18/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar berujar, dalam cara menuntaskan LHKPN, para pejabat negara bisa langsung dihampiri untuk dapat mengisi salah satu kewajibannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ketika macet ternyata kuncinya, gampang undang KPN (Ketua Pengadilan Negeri) suruh ngisi saat itu selesai semuanya,&rdquo; tegas Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih jauh, Ganjar menuturkan langkah lainnya dalam menyelesaikan LHKPN juga bisa diselesaikan dengan sistem whistleblowing dari masyarakat. Menurutnya, masyarakat bisa dilibatkan dan dirahasiakan identitasnya untuk mengawasi para pejabat negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dan penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya dan tentu dengan anonim dan efiden base yang memang betul-betul terjadi,&rdquo; papar Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Regulasi yang punya efek jera ini betul-betul mesti didorong agar konflik kepentingan bisa kita jaga untuk tidak terjadi adanya konflik itu dan tentu saja menegakkan kode etik lalu mengawasi kekayaan yang tidak sesuai dengan profil tadi di LHKPN dan meminimalisir rangkap jabatan,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reporter: Muhamad Ridwan</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Ganjar Pranowo menyatakan dirinya bersama calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD akan terus menguatkan instrumen LHKPN

Ganjar Pastikan Dorong Kepatuhan LHKPN untuk Cegah Praktik Korupsi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/3DA17969-00E4-4616-BDA0-E855F145C359.jpeg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini. Kemensos/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini. Kemensos/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah tujuh seri penyelenggaraan program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar seri kedelapan executive briefing yang merupakan seri terakhir kegiatan tersebut. Kali ini, KPK akan memberikan pengetahuan antikorupsi kepada jajaran Kementerian Sosial.  Menteri Sosial Tri Rismaharini, Sekjen Kemensos Harry Hikmat, Inspektur Jenderal Dadang Iskandar, Dirjen Perlindungan Jaminan dan Sosial Pepen Nazarudin, Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama, serta Kaban Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial Hartomo Laras beserta pasangan masing-masing dijadwalkan hadir.  "KPK memandang Kemensos sebagai salah satu kementerian yang memiliki peran penting dan strategis. Sejumlah kajian sistem telah dilakukan KPK termasuk di masa pandemi ini. Salah satunya terkait kajian tata kelola bantuan sosial (bansos) di tahun 2020," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (16/11).  KPK dan Kemensos juga telah berkolaborasi dalam penanganan keluhan terkait bansos dengan memanfaatkan aplikasi JAGA Bansos yang diinisiasi KPK. Sejumlah rekomendasi KPK terkait penyelenggaraan bansos termasuk di dalamnya terkait penataan data telah disampaikan dan ditindaklanjuti Kemensos.  "Antara lain KPK sempat menyoroti terkait kualitas data penerima bantuan sosial, transparansi data, dan pemutakhiran data," ungkap Ipi.  KPK berharap dengan dilakukannya penguatan antikorupsi kepada jajaran Kemensos RI melalui program PAKU Integritas dapat menjadi benteng dan bekal dalam menjalankan tugas dengan penuh integritas. Demikian juga dengan peran pasangan masing-masing untuk mendukung terciptanya budaya antikorupsi yang dimulai dari keluarga.  Menurutnya, PAKU Integritas merupakan salah satu program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian/lembaga.  "Program ini meliputi dua kegiatan utama, yaitu Pembekalan Antikorupsi (Executive Briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan Diklat Pembangunan Integritas bagi para penyelenggara negara," ujar Ipi.  Program PAKU Integritas melibatkan total 10 kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kelautan dan Perikanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keuangan, Perdagangan, Pertanian, Sosial, Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.  "Kesepuluh kementerian/lembaga ini mewakili lima fokus area KPK pada periode ini, yaitu terkait sektor sumber daya alam, penegakan hukum, tata niaga, politik, dan pelayanan publik," tandasnya.

Cegah Praktik Korupsi, KPK Perkuat Integritas Jajaran Kemensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketumnya-jabat-presdir-tpi-partai-garuda-ngaku-tak-didanai-cendana_m_191948.jpeg" alt="Kantor DPP Partai Garuda" width="100%">
<figcaption>Kantor DPP Partai Garuda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Garuda Abdullah Mansuri menceritakan cara partainya meminimalisir tindak pidana korupsi. Caranya, para calon legislatif alias caleg dari Partai Garuda, menggunakan sistem gotong-royong untuk kepentingan kampanye saat Pemilu.  ’’Itu kami patungan, Alhamdulillah kursi kita di Kabupaten atau Kota melebihi partai yang keuangannya lebih dari kami,’’ ujar Mansuri, saat menerima kunjungan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke kantor DPP Partai Garuda, di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis (29/4).  Disebutkan, hasil Pemilu 2019 lalu, Partai Garuda memiliki lebih dari 90 wakil anggota DPRD di seluruh Indonesia. Nah, kepada mereka yang menang pemilu, Mansuri mengaku tidak terlalu khawatir kadernya melakukan rasuah karena jagoannya tidak memiliki bohir atau pemberi dana.  Misalnya, kata Mansuri, caleg Garuda yang berasal dari tokoh di sebuah pasar induk. Maka, para pedagang di pasar maupun masyarakat sekitar melakukan patungan untuk kepentingan kampanye. Alhasil, begitu jagoan Garuda masuk parlemen, maka urusannya langsung ke rakyat.  Pun dalam urusan verifikasi faktual menjelang Pemilu, Partai Garuda juga mengedepankan kesederhanaan. Baginya, syarat kontestan Pemilu sangat berat. Misalnya kantor partai. Kemudian untuk di daerah-daerah, Partai Garuda menyiasatinya dengan menyulap rumah menjadi kantor. ’’Terkadang, di ruang tamu disekat kecil untuk kantor partai,’’ ungkapnya.  Mansuri mendukung aksi KPK untuk memberantas korupsi. Pun, ketika KPK meminta partai politik untuk mengikuti beragam kegiatan dalam rangka melakukan langkah pencegahan atas tindak pidana korupsi. ’’Partai Garuda siap mengirim kader terbaik untuk ikut serta tidak hanya di pusat, juga di daerah,’’ katanya.  Pernyataan itu disambut baik Direktut Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kuswijayanto Sudjadi. Dia mengatakan, masalah utang jasa dengan pemberi dana yang memiliki kepentingan, biasanya bermuara kepada tindak pidana korupsi. ’’Karena ada istilah, tidak ada makan siang gratis. Nah, gotong-royong ini, suatu hal yang bagus. Kita memiliki tugas yang sama untuk mengingatkan,’’ ujar Kumbul.  Kumbul menjelaskan, kedatangan KPK ke kantor partai politik merupakan aksi saling meningatkan sebagai ikhtiar pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam kunjungannya, KPK menawarkan beragam program kerjasama.  Misalnya, siap melakukan seminar antikorupsi, pendidikan, hingga siap menjadi media konsultasi untuk urusan tindak pidana korupsi. Harapannya, kader-kader partai politik memiliki integritas yang baik dan memiliki komitmen yang sama dalam melawan korupsi. ’’Harapannya, selain menciptakan kader politisi berkualitas, juga kita sebarkan virus antikorupsi,’’ ungkapnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HErkwnb5Lds

Partai Garuda Cegah Korupsi dengan Cara Gotong-royong untuk Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/KOMIT2-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menegakkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022. Hal ini diimplementasikan dengan penerapan E-Payment, E-Katalog Lokal, dan E-Marketplace.  Gunernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, salah satu fokus Stranas PK 2021-2022 adalah pada keuangan negara. Hal ini telah diwujudkan melalui tiga keluaran (output). Yakni pembayaran elektronik (E-Payment), katalog elektronik lokal (E Katalog), serta Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE).  "Kami telah menerapkan Cash Management System (CMS) untuk pembayaran gaji dan honorarium. Sementara untuk pengadaan barang dan jasa yang bernilai lebih dari Rp 50 juta, kami menggunakan transfer payment," terang Ganjar (18/3).  Penerapan E-Payment telah diperkuat melalui Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/1430/2017 tentang transaksi nontunai. Selain itu, juga ada Pergub Jateng Nomor 55 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan APBD Jawa Tengah.  Untuk E-Katalog Lokal, saat ini telah ditayangkan empat komoditas guna pengadaan barang dan jasa. Keempat komoditas itu adalah Hotmix Bahan Asbuton CPHMA, pupuk KNO3, pengadaan jasa kebersihan, dan jasa keamanan.  Ada pula dua komoditas lain yang masih dalam proses tayang. Yakni markah jalan thermosplastic dan Rumah Sederhana (Ruspin).  Saat ini, kata Ganjar, pemprov telah memenuhi dua komoditas wajib, dari total lima komoditas pada Stranas PK 2021-2022. Yakni pengadaan jasa kebersihan dan jasa keamanan.  "Kalau untuk alat tulis kantor, makan dan minum serta seragam, kami segera memenuhinya," papar Ganjar.  Lebih lanjut terkait Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE), pemprov telah membentuk format Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Selain itu, juga telah dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga, untuk membentuk marketplace yang dikhususkan bagi UKM. Marketplace ini dinamai Blangkon Jateng.  Aplikasi marketplace ini dapat diakses melalui blangkonjateng.jatengprov.go.id. Yang merupakan hasil kerja sama dengan PT Brilliant eCommerce Berjaya.  "Pengadaan langsung dengan nilai Rp 50 juta sampai Rp 200 juta, telah kami laksanakan melalui SPSE. Kami juga telah menggandeng pihak ketiga untuk membentuk Blangkon Jateng atau Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah, yang dikhususkan bagi UKM," terang Ganjar.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/KOMIT1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memastikan Pemprov Jawa Tengah berkomitmen menegakkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022. (Istimewa)  Dengan aplikasi tersebut, Pemprov Jateng ingin mendorong UKM Go Digital. Selain itu, penggunaan marketplace bisa dimaksimalkan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP). Dikatakan Ganjar, kalangan UKM pun bisa mengikuti pengadaan langsung dengan nilai maksimal Rp 50 juta.  Sebagai tahap awal, Blangkon Jateng diprioritaskan pada UKM sektor usaha makan dan minum. Sosialisasi dan pelatihan telah dilakukan dan telah diikuti 273 UKM.  "Kelebihan Blangkon Jateng banyak sekali. Di antaranya pengembangan UKM lokal, pelacakan pembayaran, terintegrasi dengan Bank Jateng. Selain itu, bisa negoisasi harga langsung sehingga efisien dalam proses kerja. Upaya ini merupakan ikhtiar untuk membantu UKM, agar perekenomian Jateng bisa kembali rebound," jelas Ganjar.  Guna memaksimalkan hal itu, pelatihan juga ditujukan bagi organisasi perangkat daerah (OPD). Ada 49 OPD dengan 98 peserta yang telah mengikuti pelatihan yang menyasar pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, dan bendahara pengeluaran pembantu.  Sementara itu, Koordinator Harian Stranas PK Herda Helmijaya mengapresiasi upaya Pemprov Jateng. Terutama aplikasi Blangkon Jateng. Ia menyebut, hal ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi daerah lain.  "Blangkon Jateng kami harap bisa jadi centre of excellentnya pembelanjuaan barang dan jasa secara langsung via daring. Tidak hanya Pemprov Jateng, tapi acuan dari pemda tingkat dua, bahkan mungkin contoh bagi provinsi lain," urainya.  Herda menyebut, pada 2021 pemerintah daerah wajib untuk mengalokasikan 40 persen anggaran Pembelian Barang dan Jasanya untuk sektor koperasi dan UMKM. Hal itu merujuk pada PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Perpres 12.  Anggaran yang cukup besar ini, kata Herda, harus dikelola secara benar agar tidak terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, Stranas PK mendorong pemprov Jateng untuk terus meningkatkan transaksi elektronik.  Menurut dia, pengimplementasian E-Payment, E- Katalog Lokal, dan E-Marketplace merupakan upaya menutup celah terjadinya korupsi atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran yang cukup besar di Pemprov Jawa Tengah.  “Stranas PK terus mendorong setiap Pemerintah Provinsi untuk ikut menggalakan aksi pencegahan korupsi yang tertuang dalam Perpres No. 54 Tahun 2018, dengan fokus pada Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum &amp; Reformasi Birokrasi," tandas Herda. (Eno)

Cegah Korupsi, Pemprov Jateng Terapkan Sistem Transaksi Elektronik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/kris1.jpg-1.jpg" alt="Presiden Presiden Joko Widodo. ANTARA/HO-Biropres Setpres/Kris/aa" width="100%">
<figcaption>Presiden Presiden Joko Widodo. ANTARA/HO-Biropres Setpres/Kris/aa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2020. Menurut Jokowi, budaya anti korupsi harus bisa menumbuhkan rasa malu di masyarakat.  Oleh sebab itu, pencegahan korupsi harus benar-benar dilakukan di negeri ini. Jika itu dilakukan akan menumbuhkan kesadaran rasa malu jika melakukan korupsi.  ”Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/12).  Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang baik. Termasuk juga bisa melahirkan generasi muda yang anti korupsi. ”Membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama,” kata Jokowi.  Jokowi menambahkan, semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas. Termasuk juga melakukan penyederhanaan proses kerja dan pelayanan kepada masyarakat.  ”Itu untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Jokowi.  Jokowi menuturkan, upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.  ”Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah,” tutur Jokowi.  Pemerintah saat ini juga berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan dipangkas.  ”Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lain,” kata Jokowi.  Menurut Jokowi, pembenahan sistem yang sedang pemerintah lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif baik yang dilakukan pengawas internal di institusi pemerintah ataupun  pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah. ”Termasuk juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah,” ucap Jokowi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fhCNYLKndug

Jokowi: Menumbuhkan Rasa Malu Penting untuk Cegah Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pengamat-partai-sebaiknya-tak-potong-gaji-kader-di-parlemen_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan&nbsp;Partai NasDem antimahar dan tidak potong gaji kader yang merupakan anggota dewan diapreasi pengamat.&nbsp;Namun, kebijakan itu bukan untuk pamer atau ingin dipuja dan dipuji partai lain. Sekjen Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko setuju dengan langkah NasDem. Dia berpendapat pemotongan gaji anggota dewan hal itu idealnya tidak dilakukan partai politik. Jika ada partai politik yang memotong gaji anggota dewan untuk operasional, kata dia, patut diduga ada masalah internal partai dalam menyediakan dana. Dadang berpendapat, partai politik semestinya bisa transparan dalam mengumumkan sumber dana mereka. "Idealnya memang gaji mereka (anggota dewan) tidak dipotong oleh partainya. Pemotongan itu juga mencerminkan ada problem ketersediaan dana bagi parpol dalam menjalankan fungsi elektoralnya," ujar dia, Jumat (8/2). Pegiat antikorupsi ini menilai, potongan gaji anggota dewan bisa bernilai besar ataupun kecil. "Jumlah potongan itu biasanya memang tidak besar. Tetapi itu akan berpengaruh kalau penghasilan anggota DPR itu hanya mengandalkan gajinya," tuturnya. Dadang menuturkan, yang menjadi masalah adalah ketika anggota DPR atau DPRD yang melakukan korupsi itu bukan untuk keperluan bertahan hidup atau operasional karena gaji tidak mencukupi. "Mereka membutuhkan uang untuk menopang cita-cita politik dan gaya hidupnya yang mewah," kata dia lagi. Sementara itu, Peneliti Formappi Lucius Carus menilai semua upaya yang dilakukan parpol untuk mencegah praktik korupsi itu perlu diapresiasi. Yang penting, kata dia, bagaimana komitmen dan konsisten itu berjalan. "Tak hanya soal hubungan antara partai dan kader, lagi tak hanya soal tidak menggunakan mahar atau tidak menerapkan iuran ke partai dari anggota DPR, tetapi beranikah Partai membuka semua laporan keuangannya kepada publik," katanya. Dia menekankan sama, komitmen itu hanya layak dipercaya jika publik tak hanya dijejali dengan jargon-jargon tetapi langsung membuktikan bagaimana parpol mengelola keuangannya transparan. Terpisah,&nbsp;Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, biaya politik di Nasdem itu tidak menjadi dominan. Dengan tak adanya pemotongan gaji, partainya ingin membuktikan bahwa gerakan perubahan restorasi Indonesia itu bukan hanya slogan saja. Diharap, ini bisa menguranggi potensi korupsi. "Setidaknya caleg tidak ada beban finansial yang harus dipertanggungjawabkan atau dibayar kembali. Nasdem juga tidak akan mengambil uang kepada caleg yang terpilih dan duduk di parlemen. Tidak ada pungutan uang atau potong gaji untuk membiayai partai," kata Johnny. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga menekankan, profesionalisme yang menjadi patokan di NasDem, untuk kadernya, harus diimbangi dengan moralitas. Jadi, kata dia, kalau ada yang mengatakan NasDem antikorupsi, itu bukan pertanyaan yang harus dijawab. "Pakta integritas simpan jauh-jauh karena kita bukan lagi dalam fiskursus masalah antikorupsi, kita ingin bangsa ini harus meminimalisir praktik korupsi, tapi ini bukan kerjaan satu-satunya, memberantas korupsi," kata Paloh.

Pengamat: Partai Sebaiknya Tak Potong Gaji Kader di Parlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/antisipasi-korupsi-tim-saber-pungli-sosialisasi-ke-anggota-dewan_m_.jpg" alt="Wakil Ketua I DPRD Kota Malang Abdurrachman (kanan) saat menyambut Tim Saber Pungli Polres Malang Kota." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua I DPRD Kota Malang Abdurrachman (kanan) saat menyambut Tim Saber Pungli Polres Malang Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tim Saber Pungli&nbsp;Polres Malang Kota mendatangi gedung DPRD Kota Malang, Kamis (27/12). Kunjungan tersebut bukan untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT), melainkan untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang terkait aturan mengenai pungutan liar. Kasat Intel Polres Malang Kota AKP Budi Winarto mengatakan, tidak ada penekanan khusus yang diberikan untuk anggota dewan pada sosialisasi tersebut. "Kami berkonsentrasi terhadap pelayanan yang bersifat umum. Lembaga legislaif juga melakukan pelayanan umum kepada masyarakat," ujarnya. Pada kesempatan itu, pihaknya juga tak lupa untuk memberikan dorongan kepada anggota dewan supaya kasus korupsi yang sebelumnya terjadi tidak terulang lagi. Menurutnya, para Aparatur Sipil Negara (ASN) semestinya tidak lagi melakukan pelanggaran dengan meminta pungutan liar karena pendapatan mereka sudah dinaikkan oleh pemerintah. "Apalagi, pemerintah juga meningkatkan anggaran belanja untuk pelayanan. Logikanya, petugas tidak akan melakukan pungutan liar, utamanya di lembaga pendidikan," terangnya. Selain itu, pihaknya juga meminta agar Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada diberi pengetahuan khusus terkait pungli. Sehingga, ASN pada lembaga legislatif dan eksekutif menjadi lebih baik lagi. Apalagi ditambah adanya regenerasi pegawai. Pihaknya juga berharap para anggota dewan bisa memiiki pemahaman baru dan mengubah image dalam pengambilan keputusan. "Mereka harus paham. Keputusan bersama belum tentu benar," tegasnya. Menurutnya, para anggota dewan tidak bisa sembarangan dalam mengambil keputusan. "Jangan asal mendengar, tapi juga harus dikaji. Jangan asal buat regulasi, tapi juga harus ada interaksi. Disini, anggota dewan dan eksekutif bukan hanya legislator, tapi juga lembaga kontrol," papar dia. Tahun ini pihaknya fokus untuk memberikan sosialisasi kepada pegawai pemerintahan dan juga masyarkat terkait pungli, yakni pungutan yang tidak sesuai dengan aturan. "Pungli harus ditiadakan. Tahun ini, masih sosialisasi. Tahun 2019 nanti kami akan melakukan langkah yang lebih represif, " terangnya. Dengan begitu, dia berharap seluruh masyarakat bisa menikmati berbagai pelayanan umum sesuai kebutuhannya. "Kami berharap, masyarakat tidak terlalu banyak beban dalam pengurusan apapun, utamanya untuk urusan administrasi. Cermin peradaban bisa dilihat dari sektor-sektor pelayanan tersebut," pungkasnya.

Antisipasi Korupsi, Tim Saber Pungli Sosialisasi ke Anggota Dewan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cegah korupsi

Berita Terkini