<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/BOYOLALI.jpg" alt="SIAP TINDAK TEGAS: Kapolres Boyolali AKBP Morry Ermond bakal terjunkan personel untuk perketat PPKM mikro. (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>SIAP TINDAK TEGAS: Kapolres Boyolali AKBP Morry Ermond bakal terjunkan personel untuk perketat PPKM mikro. (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang kian masif penyebaranya, Pemkab Boyolali bakal memberlakukan hari Minggu di Rumah Saja pada 27 Juni dan 4 Juli mendatang, memperkuat kebijakan PPKM mikro yang sudah diterapkan.TNI-Polri bakal melakukan penyekatan jalan protokol di Kota Boyolali mulai pukul 22.00 hingga 04.00.  Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali Masruri mengatakan, pengetatan PPKM akan diberlakukan dua pekan ke depan. Salah satunya dengan memberlakukan Minggu di Rumah Saja. Pihaknya akan menerjunkan petugas satgas dan satpol PP untuk berpatroli memastikan masyarakat patuh pada Surat Edaran (SE) nomor 300/1995/5-5/2021 tentang perpanjangan PPKM mikro.  ”Akan kami berlakukan tiap hari Minggu selama dua minggu ke depan. Kami siapkan edaran. Berlaku pada 27 Juni dan 4 Juli. Sehari ful itu masyarakat tidak boleh keluar berpergian dan tetap di rumah saja,” terang Masruri usai Rapat Paripurna DPRD Boyolali seperti dikutip Radar Solo, Rabu (23/6).  Masruri menegaskan, jika ditemukan kerumunan akan langsung dibubarkan. Pihaknya juga bekerja sama dengan penegak hukum dan pengawas desa untuk berpatroli. Kegiatan Minggu di Rumah Saja berlaku bagi seluruh masyarakat. Kecuali petugas satgas yang berpatroli, penegak hukum, dan aparat.  Sedangkan kegiatan di pasar masih bisa berjalan dengan prokes ketat. Masruri meminta lurah pasar selalu mengingatkan pedagang untuk mengenakan masker. Jika abai, akan dikenakan sanksi.  Terpisah, Kapolres Boyolali AKBP Morry Ermond mengatakan, pihaknya mengupayakan antisipasi varian Delta Covid-19. Ada dua hal yang akan dilakukan. Pertama mengenai pengetatan prokes 5M, yakni mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Kedua, akan melaksanakan vaksinasi masal.  ”Kami memberlakukan penutupan ruas jalan mulai simpang empat terminal lama sampai simpang tiga batas kota. Berlaku mulai pukul 22.00-04.00. Hal tersebut terpaksa dilakukan agar tidak ada kerumunan di wilayah kota, seperti di simpang siaga Patung Kuda,” terangnya.  Penutupan jalan akan diberlakukan selama dua pekan ke depan. Jika masyarakat patuh dan tertib, maka pengetatan akan dicabut. Namun, jika masyarakat masih nekat, perluasan penutupan jalan maupun perpanjangan penutupan jalan berpotensi ditambah.  ”Varian baru ini tingkat penularan cukup tinggi, maka kami upaya perketat penerapan prokes 5M. Banyak juga disumbang dari klaster keluarga. Maka kami juga rutin dan jadwalkan penyemprotan disinfektan secara masif di titik -titik rawan penularan. TNI/Polri menggandeng satpol PP, damkar, BPBD dan lainnya. Baik untuk penyemprotan maupun patroli utamanya di zona merah seperti Ngemplak, Cepogo, Simo dan lainnya,” terangnya.

Perkuat PPKM Mikro, Pemkab Boyolali Buat Aturan Minggu Rumah Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/BPJS10A.jpg" alt="Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati" width="100%">
<figcaption>Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak perlu khawatir menjelang masa libur lebaran 12-14 Mei 2021, tetap bisa memperoleh jaminan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati, mengungkapkan BPJS Kesehatan memastikan peserta tidak akan terhambat dalam mengakses layanan kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.  “Peserta JKN-KIS dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP di tempat peserta terdaftar. Apabila FKTP terdaftar tidak beroperasi pada waktu tersebut, maka peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP terdekat lain yang membuka pelayanan kesehatan. Data FKTP yang beroperasi dapat diakses melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500 400,” kata Lily.  Selain itu, dalam mendukung upaya pencegahan penularan Covid-19, pelayanan kontak tidak langsung (telekonsultasi) tetap menjadi prioritas. FKTP memberikan konsultasi sesuai keluhan peserta, dan memberikan rekomendasi sesuai kebutuhan peserta. Pelayanan kontak tidak langsung ini bisa dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN, telepon, berbagai platform pesan singkat seperti WhatsApp dan Telegram, serta melalui media telekonsultasi lainnya yang telah disiapkan oleh FKTP.  Lily juga menegaskan, pada keadaaan kegawatdaruratan medis, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS. Mekanisme penjaminan dan prosedur pelayanan pasien gawat darurat Peserta JKN-KIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  "Pada kondisi gawat darurat, seluruh fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjutan wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta JKN-KIS. Selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta tindakan medis yang diperolehnya berdasarkan indikasi medis, maka akan dijamin dan dilayani. Fasilitas kesehatan juga tidak diperkenankan menarik iur biaya dari peserta," kata Lily.  Sementara itu, selama libur lebaran untuk pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB) ketentuan tetap mengacu pada kebijakan pelayanan Kesehatan di FKTP selama masa pencegahan Covid-19. Apabila jadwal pengambilan obat PRB jatuh pada masa libur lebaran, maka jadwal dapat disesuaikan menjadi lebih awal maksimal 7 hari sebelum persediaan obatnya habis.  Begitu pula dengan pelayanan obat penyakit kronis di rumah sakit dan obat kemoterapi oral bagi peserta JKN, tetap mengacu pada ketentuan teknis selama masa pencegahan Covid-19. Namun, apabila jadwal pengambilan obat penyakit kronis di rumah sakit dan obat kemoterapi oral jatuh pada masa libur lebaran atau poli spesialis/sub spesialis hanya buka 1 kali dalam seminggu, maka jadwal pengambilan obat dapat disesuaikan menjadi lebih awal maksimal 7 hari sebelum persediaan obatnya habis.

BPJS Kesehatan Prioritaskan Pelayanan Kontak Tidak Langsung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/bandara_stasiun_normal_1.jpg" alt="CEK ANTREAN: Antrean di loket validasi dokumen kesehatan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, kemarin (5/5). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>CEK ANTREAN: Antrean di loket validasi dokumen kesehatan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, kemarin (5/5). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya menghentikan penularan Covid-19 harus dilakukan secara serentak. Itulah yang disampaikan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). Dalam beberapa pekan terakhir, kasus Covid-19 di Indonesia memang cukup landai.  Vaksinasi pun sudah berjalan. Namun, lonjakan kasus masih bisa terjadi lagi.  Gerakan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hingga mengurangi mobilitas harus dilakukan seluruh komponen masyarakat. Pemerintah juga harus serius menjalankan tracing, testing, dan treatment (3T). ”3T ini penting. Kita contoh New Zealand, Australia, dan Vietnam,” kata dokter spesialis paru Erlina Burhan kemarin (5/5).  Erlina menuturkan, mengurangi mobilitas penduduk bisa menjadi salah satu cara menghentikan penularan. Namun, jika mobilitas tidak bisa dihindari seperti saat ini, syarat perjalanan harus diperketat. ”Orang-orang yang kembali ke kampung halaman sebaiknya menjalani tes swab antigen,” ujarnya.  Sebab, menurut dia, GeNose kurang akurat untuk mendeteksi Covid-19. Erlina menjelaskan bahwa hasil GeNose negatif belum tentu negatif dari Covid-19. Bahkan, orang yang sudah bergejala harus menjalani tes PCR. ”Kalau tidak ingin ada mutasi, hentikan penularan,” tegasnya.  Lalu, setelah pulang kampung, idealnya warga harus isolasi mandiri. Meski, mereka hanya bertemu dengan orang yang sudah dikenal. Lama isolasi dianjurkan 14 hari. ”Kan sama saja orang pulang kampung dengan yang dari luar negeri. Saat di perjalanan, bisa jadi terinfeksi,” ungkapnya.  Masa inkubasi Covid-19 seluruh negara sama. Bisa jadi, awalnya tidak ada gejala, tetapi bisa menularkan virus. ”PDPI sebenarnya sudah menganjurkan untuk tidak mudik,” tuturnya.  Ketua PDPI dr Agus Dwi Susanto SpP(K) menyatakan, organisasinya ikut dalam rapat dengan Satgas Penanganan Covid-19 nasional. Pihaknya mengusulkan persiapan fasilitas kesehatan menghadapi lonjakan kasus. ”Ketika terjadi lonjakan kasus, akan terjadi lonjakan permintaan ruang rawat, ICU, SDM, peralatan medis, dan obat-obatan,” terangnya.  Menurut dia, lonjakan kasus ini bisa terjadi sampai 100 persen. Karena itu, jika tidak ada persiapan sejak dini, semua bakal kewalahan. Pihaknya juga menyarankan pengetatan karantina kepada orang yang baru tiba dari luar negeri. Menurut PDPI, karantina seharusnya dilakukan selama 14 hari. Sebab, saat orang yang datang dari luar negeri tiba, bisa jadi virus masih berada di awal inkubasi sehingga tidak ada gejala.  Agus mengungkapkan, organisasinya telah memberikan pelatihan terkait dengan penanganan kasus varian baru. Dokter paru di berbagai daerah diharapkan mengetahui cara mendeteksi dan tata laksana pengobatan pasien Covid-19 dengan varian baru. ”Dokter paru sudah siap jika ada penemuan kasus baru,” ujarnya. Permasalahannya adalah pemerintah seharusnya siap mendeteksi lebih awal.  Sementara itu, pemerintah kembali memberikan penghargaan dan santunan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mengorbankan nyawanya dalam tugas menangani pandemi Covid-19. Kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dan pensiun bagi janda atau duda anumerta sebesar 72 persen dari dasar pensiun menjadi salah satu penghargaan yang diberikan.  Penghargaan dan santunan itu diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Direktur Utama (Dirut) PT Taspen Antonius N.S. Kosasih kemarin.  Tjahjo menyatakan, seluruh tenaga kesehatan ASN yang gugur dalam tugas mendapat santunan dan penghargaan sesuai dengan aturan. Besaran santunan yang diterima keluarga atau ahli waris berkisar Rp 200 juta hingga lebih dari Rp 300 juta. Hak keuangan yang diterima para ahli waris adalah santunan kematian kerja, uang duka tewas, biaya pemakaman, serta bantuan beasiswa bagi anak korban.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/06/05/2021/larangan-mudik-mulai-berlaku-bandara-stasiun-normal-pelabuhan-padat/">Larangan Mudik Mulai Berlaku, Bandara-Stasiun Normal, Pelabuhan Padat</a>  Santunan tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN. Sesuai UU 5/2014 tentang ASN, jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sekaligus hak dan penghargaan atas pengabdiannya. ”Besarannya bergantung pangkat dan golongan ASN tersebut,” jelasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/05/2021/jelang-larangan-mudik-tol-hingga-pelabuhan-makin-ramai/">Jelang Larangan Mudik, Tol hingga Pelabuhan Makin Ramai</a>  Tjahjo mengungkapkan, penghargaan ini merupakan bukti kepedulian pemerintah terhadap keluarga dan ahli waris ASN yang ditinggalkan.

Cegah Tulari Keluarga, Dokter Minta Pemudik Isolasi 14 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Mural-Lawan-Covid-19-8.jpg" alt="Warga melintas dengan latar belakang mural anjuran menggunakan masker di kawasan Cilangkap, Jakarta, Jumat (2/10/2020). Program gebrak masker diharapkan dapat memberi kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya memakai masker dan mengikuti anjuran protoko" width="100%">
<figcaption>Warga melintas dengan latar belakang mural anjuran menggunakan masker di kawasan Cilangkap, Jakarta, Jumat (2/10/2020). Program gebrak masker diharapkan dapat memberi kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya memakai masker dan mengikuti anjuran protoko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan penerapan protokol kesehatan demi mengantisipasi penularan Covid-19. Penekanan itu disampaikan ke seluruh pemerintah daerah (pemda).  Kapuspen Kemendagri Benni Irwan meminta pemda untuk meningkatkan optimalisasi komunikasi publik terkait penerapan protokol kesehatan.  "Teknologi digital pada saat ini tentunya akan membantu kita dalam intensitas komunikasi, apalagi sekarang dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik sudah menjadi suatu keharusan," kata Benni Irwan dalam acara Silaturahmi Nasional Badan Publik dan Rapat Koordinasi Nasional ke-11 Komisi Informasi se-Indonesia 2020 yang digelar secara daring, Senin (26/10).  Benni tidak memungkiri masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Adapun protokol kesehatan itu menerapkan 3M. Yakni, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer, dan menjaga jarak.  "Kita masih melihat di lapangan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan. Karenanya pemerintah memberikan mandat kepada gubernur, bupati/wali kota untuk meningkatkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di semua lini secara masif di semua bidang dan di semua sektor kehidupan," ujar Benni.  "Diminta juga kepada Pemda untuk menyusun dan menetapkan peraturan yang memuat ketentuan, yaitu pertama ketentuan berkaitan dengan kewajiban untuk mematuhi protokol kesehatan, kedua melakukan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, ketiga mengatur sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan," sambungnya.  Oleh karena itu, disiplin 3M merupakan hal terpenting. Terlebih kini, sedang berlangsungnya tahapan Pilkada 2020 di sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota. Hajatan demokrasi itu diharapkan menjadi momentum untuk menekan penyebaran Covid-19, sekaligus juga untuk mengatasi dampak sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/25/10/2020/bioskop-kembali-beroperasi-warga-diminta-terapkan-protokol-kesehatan/">Bioskop Kembali Beroperasi, Warga Diminta Terapkan Protokol Kesehatan</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/24/10/2020/komorbid-rentan-covid-19-taati-protokol-kesehatan-3m/">Komorbid Rentan Covid-19, Taati Protokol Kesehatan 3M</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/23/10/2020/polri-ingatkan-warga-yang-mudik-tetap-terapkan-protokol-kesehatan/">Polri Ingatkan Warga yang Mudik Tetap Terapkan Protokol Kesehatan</a></li> </ul> "Jangan pernah kita lupa untuk mendorong penerapan 3M maupun 3T. Mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Kemudian melakukan testing, tracing, dan treatment pada masyarakat kita yang terindikasi Covid-19" pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tUJ_3QImtgw&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Antisipasi Penularan Covid-19, Kemendagri Tekankan Pentingnya 3M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/8-1.jpg" alt="Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dialog dengan pasien warga Kota Kediri yang kini dinyatakan negatif korona lewat video conference di Command Center Balai Kota Kediri. Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dialog dengan pasien warga Kota Kediri yang kini dinyatakan negatif korona lewat video conference di Command Center Balai Kota Kediri. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pondok Pesantren Tebuireng, Jawa Timur, menerapkan aturan melarang sementara waktu bagi wali murid untuk menjenguk santri di pesantren demi mencegah penularan Covid-19.  ”Kami memahami besarnya kerinduan wali santri terhadap anaknya, terutama santri baru yang mulai mondok 30 Agustus. Tapi demi keselamatan bersama, protokol kesehatan harus dipatuhi semua pihak,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Pesantren Tangguh Tebuireng Nur Hidayat seperti dilansir dari Antara di Jombang, Minggu (27/9).  Pesantren saat ini menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Hal itu dilakukan mengingat hingga kini masih pada masa pandemi Covid-19. Pesantren Tebuireng Jombang juga telah menggelar evaluasi terhadap kedisiplinan warga pesantren dalam pemenuhan protokol kesehatan.  Evaluasi tersebut dilakukan terhadap seluruh elemen yang terlibat dalam kegiatan operasional rutin pesantren. Evaluasi tersebut digelar dengan tiga langkah utama. Selain pengetatan terhadap larangan sambangan (menjenguk santri) oleh wali santri, juga peningkatan disiplin santri dan warga pesantren dalam pemenuhan protokol kesehatan.  Bahkan, terdapat sanksi membaca satu juz Kitab Suci Alquran bagi santri yang tidak memakai masker saat beraktivitas di luar kamar. Langkah ketiga, lanjut Hidayat, adalah deteksi dini terhadap setiap santri yang memiliki keluhan sakit.  ”Ini dilakukan dengan melibatkan pembina kamar santri dan tim pusat kesehatan pesantren,” kata Nur Hidayat, mantan Wakil Sekretaris PWNU Jatim.  Dia mengungkapkan, deteksi dini penting dilakukan, mengingat potensi persebaran virus di lingkungan pesantren juga masih mungkin terjadi. ”Perkembangan global dan nasional selama enam bulan terakhir membuktikan, siapapun bisa terkena virus ini. Jadi deteksi dini terhadap gejala khusus yang mengarah merupakan langkah penting dalam memutus mata rantai persebaran Covid-19,” ujar Nur Hidayat.  Dia mengatakan, dalam satu pekan terakhir, Pesantren Tebuireng Jombang juga telah melakukan karantina ulang beberapa santri yang memiliki gejala khusus serta memberikan treatment untuk pemulihan mereka. ”Tapi, sejauh ini tidak satu pun santri yang terkonfirmasi positif,” terang Nur Hidayat.  Pesantren juga melakukan uji cepat antigen kepada seluruh warga pesantren untuk mendeteksi ada tidaknya warga pesantren yang terkena virus itu. Uji cepat antigen tersebut diyakini memiliki validitas sekitar 90 persen dalam mendeteksi keberadaan Covid-19.  Dalam uji cepat tersebut juga diikuti seluruh santri termasuk jajaran pengurus bahkan keluarga pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang. Dengan begitu, diharapkan bisa sedini mungkin mencegah persebaran virus itu.  ”Dengan ikhtiar dan taqarrub maksimal, semoga seluruh warga pesantren dijauhkan dari wabah ini,” ucap Nur Hidayat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HHjHFnAwYxA

Pesantren Tebuireng Jombang Larang Jenguk Santri Cegah Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/gus-jazil-mpr.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses pendaftaran calon kepala daerah (cakada) di KPU daerah terlihat meriah beberapa hari lalu. Para cakada yang mendaftar tidak datang sendirian ke KPU. Mereka diantar oleh parpol pengusung dan pendukungnya.  Massa yang mengantar mereka mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Kondisi itu disayangkan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. Dia melihat masyarakat tidak waspada terhadap pandemi Covid-19. “Mereka menggunakan masker namun karena berkerumun dalam jumlah ratusan bahkan ribuan orang pastinya risiko yang ditimbulkan sangat besar,” ujar Jazilul Fawaid, Jakarta, 9 September 2020.  Politikus PKB itu menyadari bahwa massa yang berkerumun mengerti protokol kesehatan. Mereka selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering cuci tangan dengan menggunakan sabun; sebagaiamana yang dikampanyekan oleh pemerintah. “Namun karena terlalu bersemangat dalam berpilkada, mereka lalu mengabaikan dan melalaikan protokol kesehatan,” papar Jazilul Fawaid.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/09/09/2020/anies-cabut-masa-transisi-mulai-14-september-berlakukan-psbb-total/">Anies Cabut Masa Transisi, Mulai 14 September Berlakukan PSBB Total</a>  Menurut Jazilul, hal demikianlah bisa menyebabkan angka penularan Covid-19 semakin melonjak. Buktinya ada 37 cakada yang dinyatakan positif terkena Covid-19. Jumlah itu bisa terus bertambah. “Penularan Covid-19 tanpa pandang bulu, pastinya tidak hanya cakada yang terkena, orang-orang yang di sekelilingnya atau pendukung pasti juga ada yang tertular,” ujar pria yang akrab dipanggil Gus Jazil itu.  Agar pandemi Covid-19 bisa dikendalikan, pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu berharap kejadian-kejadian seperti proses pendaftaran Cakada yang melibatkan banyak orang namun abai terhadap protokol kesehatan tidak terulang. “Semua harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” tegasnya.  “Tidak hanya Cakada, tim sukses dan pendukungnya juga harus melakukan hal yang sama,” tambahnya.  Jazilul Fawaid yakin cakada adalah sosok panutan atau yang dikagumi oleh masyarakat di daerahnya. Bahkan banyak yang masih berstatus sebagai gubernur, bupati, wali kota, dan wakil-wakilnya. “Nah sebagai panutan di daerah, mereka wajib memberikan contoh kepada masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan,” ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/10/09/2020/menag-jangan-resahkan-umat-dengan-isu-radikalisme-dan-sertifikasi-dai/">Menag Jangan Resahkan Umat dengan Isu Radikalisme dan Sertifikasi Dai</a>  Jazilul Fawaid mengingatkan ada aturan yang bisa dijadikan acuan dalam menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Disebutkan aturan itu ada pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2020 Tentang Pilkada Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. “Aturan itu tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) hingga (3)”, ujarnya.  Disebutkan, Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap penyelenggara pemilihan, pasangan calon, tim kampanye, penghubung pasangan calon, dan seluruh para pihak yang terlibat di Pilkada wajib menerapkan protokol kesehatan paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.Ayat (2) mengatakan, dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, panitia pemilihan kecematan (PPK), atau panitia pemungutan suara (PPS) memberikan teguran kepada pihak tersebut untuk mematuhi protokol kesehatan. Ayat (3) berbunyi, dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, atau Panwaslu kelurahan/desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Aturan-aturan itu menurut Jazilul Fawaid didukung dengan Inpres No.6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. “Aturan-aturan itulah yang seharusnya dijadikan dasar dalam menyelenggarakan Pilkada di tengah pademi Covid-19,” ujar alumni PMII itu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/09/2020/kpu-perpanjang-pendaftaran-tiga-hari-untuk-pilkada-calon-tunggal/">KPU Perpanjang Pendaftaran Tiga Hari untuk Pilkada Calon Tunggal</a>  Bagi pelanggar protokol kesehatan, menurut Jazilul Fawaid sudah ada sanksi bagi mereka. Ia mencontohkan di Jakarta dan beberapa kota lainnya bagi yang melanggar protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker, dikenai sanksi sosial seperti membersihkan jalan. “Ada yang didenda dengan uang," ujarnya. Sanksi seperti itu menurutnya diberikan kepada semua yang telah melanggarnya termasuk Cakada.  Hal-hal seperti itulah yang menurutnya perlu ditegakkan di tengah masyarakat apalagi saat Pilkada yang di mana potensi orang berkerumun, beraktivitas, dan melakukan lalu lalang sangat massif. “Aturannya terbilang sudah ada dan kuat, tinggal kita mau menegakkan atau tidak,” ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4UCzpZgk8fA

Cegah Covid-19 di Tengah Pilkada, Gus Jazil Minta Aturan Ditegakkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Belanja-Sayur-Online-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Pengemudi ojek online saat menunjukan aplikasi pesanan sembako sayur mayur di Pasar Palmerah, Jakarta, Selasa (13/4/2020). Penerapan PSBB yang diterapkan sejak Jumat (10/4/2020) membuat masyarakat membeli kebutuhan bahan pokok seperti sayuran dan buah vi" width="100%">
<figcaption>Pengemudi ojek online saat menunjukan aplikasi pesanan sembako sayur mayur di Pasar Palmerah, Jakarta, Selasa (13/4/2020). Penerapan PSBB yang diterapkan sejak Jumat (10/4/2020) membuat masyarakat membeli kebutuhan bahan pokok seperti sayuran dan buah vi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belasan kuli panggul Pasar Keputran, Surabaya, sedang antre di belakang pikap yang memuat sayuran Sabtu (15/8). Semula mereka memakai masker menutupi hidung dan mulut. Namun, tiba giliran memanggul sayuran, masker itu pun dipelorot sampai dagu.  Kepala Satuan Tugas Pasar Tangguh Keputran Achmad Munib yang melihat kondisi tersebut tak bisa berbuat banyak. ”Kalau lagi angkat-angkat ngunu jarene ambegane angel. Ya wes gak papa. Tapi, kalau pas ndak lagi ngangkat ya ditegur kalau gak pakai,” kata Munib.  Sejauh pangamatan Jawa Pos pada Sabtu siang itu, memang mudah sekali ditemui orang yang tidak bermasker. Protokol jaga jarak juga tak benar-benar bisa dipatuhi karena kondisi pasar yang padat.  Jalan yang tak terlalu lebar membuat orang yang berpapasan harus berbagi ruang. Lorong-lorong antarstan juga diberi tulisan in dan out agar ada alur pengunjung hingga tak berpapasan. Namun, toh tulisan ya tinggal tulisan, tak dihiraukan.  Satgas Pasar Tangguh Keputran, menurut Munib, sedang berupaya mengembalikan kepercayaan publik pada pasar grosir sayur-mayur tersebut. Sebab, setelah pasar ditutup sepekan pada Juli lalu, banyak pelanggan yang pindah ke lain hati. Pembeli pindah ke pasar-pasar lain seperti di Jagir. Bahkan, ada yang ke Pasar Porong dan Krian, Sidoarjo. ”Sejak pasar ditutup sampai hari ini sepi yang belanja. Sekitar 40 sampai 50 persen sudah ke pasar-pasar di luar Surabaya,” kata Ashari, pedagang Keputran. Bisa jadi pelanggan itu takut menjalani rapid test atau swab test yang sewaktu-waktu dilakukan pemkot. Bisa jadi juga takut dengan klaster Pasar Keputran. ”Kami berharap pemerintah dan PD Pasar Surya bisa mengembalikan lagi kepercayaan pembeli ke sini,” harapnya.  Pasar Keputran memang menjadi salah satu perhatian utama dalam penanganan Covid-19 di Surabaya. Di pasar berisi sekitar 1.200 stan itu, sempat ditemukan pedagang yang positif Covid-19. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Surabaya Irvan Widyanto menuturkan, untuk menyebut satu kawasan sebagai klaster penularan, diperlukan kajian terlebih dahulu. Daripada berdebat soal itu, Irvan menyebutkan, yang dilakukan dengan kebijakan penutupan pasar itu ditujukan untuk mencegah penularan. ”Bahwa ada yang positif memang iya di pasar,” ujar dia.  Selain Keputran, pasar lain yang pernah ditutup karena Covid-19 adalah Pasar Kapasan yang jadi pusat grosir pakaian. Pasar Gresik PPI terimbas dari warga kampung yang positif Covid-19. Juga, ada pasar di Kupang Gunung yang ditutup selama dua pekan. Pasar grosir lain yang menjadi perhatian adalah Pasar Jagir, Pasar Ikan Pabean, dan Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS).  Di PIOS, aktivitas tetap berjalan selama pandemi Covid-19. Di awal masa pandemi, para pedagang memang masih abai terhadap protokol kesehatan. Belum banyak yang menggunakan masker. Pihak pengelola pasar pun belum menyediakan fasilitas pendukung mitigasi pencegahan Covid-19.  Pada akhir Maret, manajemen PIOS mulai memasang wastafel portabel di beberapa titik. Total ada 14 wastafel yang dipasang. Di sisi timur ada 10 wastafel dan di tempat parkir sebelah barat ada 4 wastafel. Di dalam pasar, cairan hand sanitizer pun dipasang di tiang. Para pedagang yang masuk diwajibkan memakai masker. Termasuk yang mau kulakan. ”Karena kami melihat situasi pandemi semakin parah waktu itu. Jadi, protokol kesehatan mulai dijalankan,” ujar General Manager PIOS Rahayu Trisila kemarin (16/8).  Sosialisasi untuk para pengunjung pasar terus dilakukan. Baik kepada para pedagang maupun pembeli. Namun, pihak PIOS sempat kelolosan pada Selasa (4/8). Ternyata, ada beberapa pedagang yang diduga terjangkit virus mematikan tersebut. Hal itu diketahui dari rapid test masal yang dilakukan Pemkot Surabaya. Total ada 408 pedagang dan pengunjung pasar yang dites. Dari jumlah tersebut, ada 4 pedagang dan 9 pembeli yang dinyatakan reaktif.  Trisila mengaku sempat panik melihat hasil tersebut. Sebab, dia merasa selama ini pihak manajemen sudah menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Mulai pintu masuk, pengunjung selalu dicek suhu tubuhnya. Yang di atas 37 derajat Celsius dilarang masuk.  Sebelas orang yang dinyatakan reaktif itu pun dibawa ke salah satu hotel bintang tiga di kawasan Gubeng. Mereka dikarantina lima hari. Senin (10/8) hasil swab keluar. ”Alhamdulillah, hasil swab para pedagang dan pembeli semua negatif,” ungkapnya.  Baca juga:  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/08/2020/unair-temukan-obat-covid-19/">Unair Temukan Obat Covid-19</a>  Trisila menyadari bahwa pasar merupakan tempat yang cukup berisiko. Sebab, tempat tersebut termasuk salah satu pusat kerumunan. Risiko persebaran Covid-19 sangat besar jika tidak benar-benar diperhatikan.  Karena itu, kejadian yang sempat membuat heboh para pemilik stan maupun pelanggan itu menjadi pelajaran. Trisila memastikan protokol kesehatan di pasar yang dikelolanya makin ditingkatkan. Mulai pemeriksaan suhu tubuh hingga mewajibkan para pengunjung mencuci tangan sebelum belanja. Ada petugas yang akan mengawasi jalannya protokol kesehatan di PIOS.  Trisila mengakui bahwa tingkat kunjungan pasar memang sempat menurun. Para pedagang pun mengeluh lantaran ada penurunan omzet penjualan. Melihat hal itu, pihak manajemen membuat terobosan. Yakni, memfasilitasi para pedagang dengan menyediakan marketplace online.  Barang yang tersedia di PIOS dipasarkan melalui online. Meski belum tinggi tingkat permintaan melalui online, Trisila mengeklaim bahwa ada peningkatan omzet pedagang berkat aplikasi online tersebut. ”Ini akan terus dikembangkan tidak hanya selama pandemi. Tapi, untuk kondisi saat ini aplikasi belanja online memang sangat dibutuhkan.”  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/08/2020/lusa-tim-unair-presentasikan-obat-covid-19-di-bpom/">Lusa Tim Unair Presentasikan Obat Covid-19 di BPOM</a>  Di Jakarta, penularan Covid-19 di kalangan pasar-pasar tradisional terus meningkat. Berdasar data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), hingga 9 Agustus ini kasus positif Covid-19 ditemukan di 51 pasar dengan total 321 kasus. ”Dari 51 pasar yang ditemukan kasus, ada beberapa yang kasusnya cukup tinggi. Di antaranya, Pasar Cempaka Putih sebanyak 70 kasus, Pasar Kramat Jati 49 kasus, dan Pasar Perumnas Klender 18 kasus,” terang Ketua Bidang Infokom DPP Ikappi Reynaldi Sarijowan Reynaldi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=vZJcy-zxkAY

Cegah Penularan Covid-19, Belanja via Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/aktivitas-perkantoran.jpg" alt="AKTIVITAS PERKANTORAN: Nathalia Vike (kiri) bersama rekan kerjanya di gedung Spazio, Kamis (18/6). Memasuki new normal, sejumlah kantor memperketat protokol. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>AKTIVITAS PERKANTORAN: Nathalia Vike (kiri) bersama rekan kerjanya di gedung Spazio, Kamis (18/6). Memasuki new normal, sejumlah kantor memperketat protokol. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) memicu terjadinya penularan klaster perkantoran. Sebab sejumlah pegawai sudah kembali ke kantor untuk beraktivitas. Sayangnya protokol kesehatan kurang disiplin untuk dipatuhi.  Berdasarkan analisis data klaster DKI Jakarta pada periode 4 Juni hingga 26 Juli 2020, klaster perkantoran menyumbang 3,6 persen dari total klaster di berbagai sektor. Sementara sebelum masa PSBB transisi diberlakukan, kasus positif COVID-19 hanya mencapai 43 kasus.  Merujuk pada keterangan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, hingga saat ini sebanyak 26 kantor perusahaan dan lembaga ditutup sementara karena ada karyawan yang terpapar Covid-19.  Salah satu Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19, Ddr. Dewi Nur Aisyah dalam keterangannya di Graha BNPB Jakarta, baru-baru ini merekomendasikan pekerja sebisa mungkin tetap melakukan pekerjaannya dari rumah atau work from home (WFH).  Apabila tetap harus bekerja di kantor, maka pastikan kapasitasnya hanya 50 persen atau atur waktu shift masuk kantor dan WFH antar karyawan.  "Selain itu juga lakukan shift kedatangan dengan jeda 1,5 jam hingga dua jam, serta membawa bekal sendiri agar tidak terjadi penumpukan pekerja yang makan siang di kantin,” ujar Dewi.  Dalam keterangan tertulis Mekari, Minggu (9/8), para karyawan dan perusahaan bisa memastikan keamanan dari Covid-19 serta operasional bisnis tetap berjalan dengan cara seperti berikut.  1. Menerapkan Protokol Kesehatan Dengan Ketat  Perusahaan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat di masa pandemi ini demi keamanan dan kenyamanan karyawannya. Penyemprotan desinfektan dilakukan secara berkala. Lalu melakukan rapid test, memberikan vitamin, mengimbau penggunaan alat makan dan ibadah pribadi, serta intens melakukan monitoring karyawan yang kondisi kesehatannya kurang baik.  2. Mengatur Shift Kerja Karyawan  Untuk memastikan area kantor menerapkan anjuran social distancing, pengaturan shift kerja menjadi solusi yang diberlakukan oleh perusahaan yang sudah memberlakukan kerja dari kantor dan rumah secara bergantian. Membatasi jumlah karyawan yang bekerja di kantor (WFO) dengan cara shifting.  3. Makan Siang Jangan Bergerombol  Dewi juga menyampaikan agar makan siang dilakukan secara sendiri, tidak bergerombol ke kantin. Membawa alat bekal makan sendiri. Dan juga mencari lokasi yang aman dari kerumunan. Sebab saat makan, potensi penularan akibat melepas masker bisa terjadi.  4. Mengganti Penggunaan Mesin Fingerprint  Perlu adanya pembatasan penggunaan fingerprint dalam pendataan kehadiran untuk mencegah adanya penularan Covid-19 antar karyawan. Misalnya memastikan karyawan melakukan absensi di manapun dan kapanpun dengan aman langsung dari smartphone.  5. Melakukan Identifikasi dan Pantau Kesehatan Karyawan  Kesehatan karyawan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan saat memutuskan karyawan bisa kembali beraktivitas ke kantor. Melakukan identifikasi riwayat penyakit dan merekomendasikan karyawan dengan gejala Covid-19 untuk tetap berada di rumah penting dilakukan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zKtmnIQuWsE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Wo5BiizygtM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Nkz8JXQOiIM  &nbsp;

5 Tips Mudah Cegah Klaster Penularan Covid-19 di Kantor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/monitor-COVID-19-di-Banyuwangi-1.jpg" alt="Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Banyuwangi memantau penerapan protokol kesehatan di perusahaan di kawasan industri Muncar. Pemkab Banyuwangi/Antara" width="100%">
<figcaption>Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Banyuwangi memantau penerapan protokol kesehatan di perusahaan di kawasan industri Muncar. Pemkab Banyuwangi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terus mengawasi penerapan protokol kesehatan terkait dengan pencegahan penularan virus korona jenis baru di kawasan industri.  ”Kami terus berkeliling memantau dan mengevaluasi sejumlah sektor usaha, salah satunya industri di kawasan Muncar. Rabu (5/8) kami bersama tim turun langsung untuk memastikan protokol kesehatan benar-benar diterapkan pabrik,” ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi Guntur Priambodo seperti dilansir dari Antara di Banyuwangi.  Dia mengatakan, pemantauan terkait dengan penerapan protokol kesehatan di sektor industri dilakukan di sejumlah perusahaan gudang pendinginan dan pengalengan ikan di Muncar. Hasilnya, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam lingkungan kerja terkait dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.  ”Setelah kami melihat langsung kondisi yang berlangsung di perusahaan-perusahaan di Muncar, sistem kerja para karyawan dan SOP yang dilakukan perusahaan, masih ada hal yang perlu dievaluasi, seperti pengaturan jarak aman antarpekerja,” ujar Guntur.  Satuan tugas, kata dia, telah memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang wajib dipatuhi perusahaan dan memberi waktu selama satu minggu bagi pihak perusahaan untuk memenuhi rekomendasi tersebut. Perusahaan akan mendapat surat peringatan pertama hingga evaluasi izin usahanya jika tidak patuh.  ”Rekomendasinya, antara lain menerapkan physical distancing saat karyawan bekerja, membuat SOP protokol kesehatan di perusahaan, dan menyiapkan sarana prasarana,” tutur Guntur.  Guntur menegaskan, monitoring dan evaluasi (monev) ketat dilakukan untuk mengendalikan penyebaran virus korona. Apalagi saat ini, kasus Covid-19 banyak terjadi dari klaster perkantoran yang juga menjadi perhatian satuan tugas.  ”Kami tidak ingin sektor industri menjadi klaster penularan virus korona baru di daerah. Untuk itu evaluasi ketat kami lakukan untuk memastikan hal ini tidak terjadi,” ucap Guntur.  Dia mengatakan, dengan adaptasi kebiasaan baru, penerapan protokol kesehatan menjadi lebih ketat dan kuat dibandingkan dengan sebelumnya di saat pandemi. Tidak hanya di sektor industri, tapi juga untuk semua lapisan warga.  ”Kami keluar-masuk tempat usaha untuk memastikan semua berjalan dengan baik. Intinya, ekonomi harus berjalan, kita semua harus kembali produktif, tapi juga harus optimal dalam penerapan protokol kesehatan agar terhindar dari segala macam jenis penyakit, termasuk virus korona,” ujar Guntur.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iYNk8Lpegh8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=VtZryA9CL0o  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=D3ZqQT4Keww

Banyuwangi Terus Awasi Penerapan Protokol Kesehatan Kawasan Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/masker-kain-2.jpg" alt="Masker kain tenun karya Wignyo Rahadi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Masker kain tenun karya Wignyo Rahadi. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah pandemi Covid-19, masker wajah saat ini sudah bergeser fungsinya bukan lagi sekadar menangkal penyebaran virus. Masker wajah kini menjadi identitas fashion. Maka beragam masker lucu berwarna-warni dan aneka motif menjadi pilihan.  Dilansir dari Pop Sugar, Kamis (28/5), berbagai macam masker kain atau bahan yang bisa ditemukan di seluruh dunia, membuat fashionista gemas melihatnya. Desain lucu dan unik berwarna-warni membuat penampilan justru makin menarik dan lebih gaya. Tapi tentunya yang utama adalah mempertimbangkan faktor kenyamanan dalam memakai masker.  1. Masker Netral  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/masker-normal.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Masker warna netral. (Pop Sugar)  Masker ini memiliki warna netral yang polos dan akan cocok dengan apa saja untuk dipakai sehari-hari. Masker ini juga dirancang dengan kantong opsional untuk penggunaan lapisan yang dapat dilepas.  2. Masker Lapis  Masker lapis ini bisa dicuci. Biasanya dibuat 2-3 lapis agar lebih efektif dalam menangkal virus. Atau bisa juga menambahkan tisu di dalamnya sebagai tambahan lapisan.  3. Masker Sustainable  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/masker-sustainable.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Masker Sustainable. (Pop Sugar)  Masker ini ramah lingkungan. Biasanya dibuat dari kain perca. Dan tak hanya berkelanjutan, tetapi juga bisa dicuci dengan mesin dan dapat digunakan kembali.  4. Masker Kotak-kotak  Masker motif kotak-kotak juga biasanya bertahan lama sepanjang waktu. Tak ketinggalan zaman.  5. Masker Print Bordir  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/masker-print.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Masker Print Bordir. (Pop Sugar)  Motif print bordir dengan bahan katut akan nyaman dipakai. Bordir di area luar kain atau masker akan membuat masker lebih gaya dan manis.  6. Masker Daily  Masker daily mirip seperti masker dari bahan scuba. Lebih praktis dan bisa sambil nyaman menerima telepon dan mudah dibuka pasang.  7. Masker Anyaman  Masker rajutan atau anyaman juga bisa menjadi pilihan eksentrik. Masker kain ini juga bisa menggabungkan aneka motif bermacam-macam pada area utama dan talinya.  8. Masker Musim Panas  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/masker-musim-panas.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Masker Musim Panas. (Pop Sugar)  Musim panas atau kemarau identik dengan motif bunga yang cerah. Pilihlah motif yang manis dan dengan bahan katun yang menyerap keringat saat cuaca panas.  9. Masker Tali Karet  Masker ini juga mirip dengan model masker scuba tetapi bahan talinya dari bahan karet elastis. Sehingga akan lebih mudah dikaitkan pada telinga.  10. Masker Vibrant  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/masker-warna-warni.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Masker warna-warna cerah. (Pop Sugar)  Masker bahan vibrant menonjolkan warna-warna cerah. Warna-warni dengan berbagai motif abstrak akan membuat tampilan lebih colorful.  11. Masker Simple 1 Lapis  Masker simple atau sederhana 1 lapis ini juga bisa dikenakan sehari-hari untuk ke luar rumah. Bisa digunakan saat berbelanja dengan jumlah orang yang tak terlalu ramai agar efektif mencegah penularan virus.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=PCXlSyOYZbc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Zmn6vfjOQWI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=bG9gAV8L-Mo

11 Jenis Masker Paling Trendi Untuk Cegah Penularan Virus Korona

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cegah penularan covid-19

Berita Terkini