Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/IMG_2995-2523115418.jpeg" alt="Meta akan menghentikan pendanaan program cek fakta yang memicu pemangkasan karyawan bagi mitranya." /> SAN FRANCISCO, JawaPos.com &mdash; Keputusan mengejutkan dari Mark Zuckerberg, CEO Meta, untuk menghentikan pendanaan terhadap pemeriksaan fakta di Facebook dan Instagram di Amerika Serikat, telah memicu kekhawatiran di kalangan mitra pemeriksa fakta. Sejak 2016, Meta telah mengucurkan lebih dari USD 100 juta untuk mendukung organisasi yang disertifikasi oleh International Fact-Checking Network (IFCN) guna melakukan verifikasi konten yang beredar di platform mereka. Dengan keputusan terbaru ini, banyak organisasi yang terlibat dalam pemeriksaan fakta diperkirakan akan mengalami pemotongan jumlah karyawan mereka. Salah satu dampak langsung dari keputusan Meta ini adalah turunnya pendapatan bagi mitra-mitra yang bekerja dengan perusahaan tersebut. Alan Duke, salah satu pendiri Lead Stories, yang merupakan mitra pemeriksa fakta Meta, mengonfirmasi bahwa kehilangan kontrak dengan Meta akan mengurangi pendapatan mereka, yang kemudian berimbas pada pengurangan staf. &ldquo;Lead Stories akan mengalami penurunan pendapatan akibat hilangnya kontrak dengan Meta, yang akan mengarah pada pengurangan jumlah karyawan,&rdquo; ujar Duke melalui email, seperti dilansir dari The Guardian, Jumat (10/1/2025). Lead Stories sendiri memiliki sekitar 80 karyawan di seluruh dunia dan juga bekerja dengan ByteDance, induk perusahaan TikTok, selain Meta. Keputusan Meta ini juga menimbulkan kecemasan di antara organisasi pemeriksa fakta lainnya. Jesse Stiller, editor pelaksana Check Your Fact, afiliasi dari Daily Caller, menyatakan bahwa mereka terkejut dengan langkah tersebut dan tidak yakin akan masa depan organisasi mereka. &ldquo;Kami terkejut dengan keputusan ini, dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan,&rdquo; kata Stiller. Seorang juru bicara Check Your Fact menyatakan bahwa keputusan ini akan &ldquo;sangat memengaruhi pekerjaan kami dan menghentikan sebagian besar operasi kami.&rdquo; PolitiFact, salah satu organisasi pemeriksa fakta besar lainnya, juga mencatatkan lebih dari 5 persen pendapatannya berasal dari Meta. Mereka mengakui bahwa keputusan ini akan berdampak langsung terhadap finansial mereka. Meskipun demikian, PolitiFact menegaskan bahwa mereka akan tetap menjalankan tugas mereka. &ldquo;PolitiFact akan terus melakukan apa yang selalu kami lakukan&mdash;memeriksa fakta cerita, postingan, atau klaim untuk memberikan informasi tambahan yang berkualitas tinggi kepada orang-orang,&rdquo; kata Aaron Sharockman, direktur eksekutif PolitiFact. Sebelumnya, dalam sebuah postingan blog pada 2022, Meta mengeklaim telah membangun jaringan pemeriksa fakta terbesar di dunia dengan kontribusi lebih dari USD 100 juta untuk mendukung upaya verifikasi informasi sejak 2016. Di antaranya, Meta menyediakan dana darurat senilai USD 1 juta untuk memerangi misinformasi terkait kesehatan pada awal pandemi Covid-19 dan juga dana untuk melawan hoaks terkait krisis iklim. Namun, meskipun klaim tersebut, beberapa mitra pemeriksa fakta merespons pernyataan Mark Zuckerberg yang menganggap hasil pemeriksaan mereka terpengaruh oleh bias politik. Mereka menegaskan bahwa organisasi mereka berasal dari latar belakang ideologis yang beragam dan akan dikeluarkan dari program jika mereka menyisipkan pandangan politik dalam pekerjaan mereka. Keputusan Meta untuk menghentikan pendanaan ini jelas memberikan pukulan besar bagi jurnalisme pemeriksaan fakta. Pertanyaannya kini, apakah media dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kemitraan dengan Meta, terlebih di tengah tantangan besar dalam menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya serta serangan terhadap kebebasan pers. Meski begitu, Lead Stories menyatakan bahwa mereka tidak akan menghentikan operasionalnya. &ldquo;Kami akan terus beroperasi, karena sebagian besar bisnis kami bukan hanya berasal dari Meta,&rdquo; kata Duke. Walaupun keputusan Meta ini berdampak besar, PolitiFact dan organisasi cek fakta lainnya tetap berkomitmen untuk menjalankan misinya. Mereka akan terus melakukan pemeriksaan fakta dan memberikan informasi yang berkualitas tinggi kepada masyarakat. Di tengah tantangan yang semakin besar, penting bagi organisasi-organisasi ini untuk menjaga integritas jurnalisme dan terus melawan misinformasi di era digital ini.

Artikel ini membahas keputusan Meta untuk menghentikan pendanaan program pemeriksaan fakta di platform Facebook dan Instagram di AS.

Meta Hentikan Pendanaan Program Cek Fakta, Mitra Bersiap Menghadapi Pemangkasan Karyawan

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/tesla-560x420-1.jpg" alt="ELON MUSK (POOL/AFP)." /> JawaPos.com -&nbsp;Setelah beredar kabar gagasan media sosial X akan berbayar bagi semua penggunanya yang dilontarkan pada perbincangannya dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu Senin (18/9), Elon Musk mengkonfirmasi bahwa hal itu tidak benar. Lewat akun X @ElonMusk, Elon menanggapi tweet @DailyLoud yang mengatakan bahwa pengguna X akan diharuskan membayar biaya bulanan untuk menggunakan media sosial tersebut dan untuk menghentikan bot. Pada postingan tersebut, terdapat catatan kaki yang merupakan catatan dari pengguna X yang digunakan untuk memastikan kebenaran suatu postingan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012998849/neuralink-milik-elon-musk-disetujui-kini-mencari-pasien-guna-uji-coba-implan-otak-pada-manusia">Neuralink Milik Elon Musk Disetujui, Kini Mencari Pasien Guna Uji Coba Implan Otak Pada Manusia</a> &ldquo;Postingan ini tidak benar. Dalam wawancara baru-baru ini dengan PM Israel, Elon menyatakan akan memperkenalkan "harga lebih rendah" untuk anggota premium. Sama sekali tidak disebutkan membebankan biaya kepada setiap orang untuk menggunakan X,&rdquo; tulis catatan kaki tersebut. Elon Musk kemudian menanggapi postingan tersebut dan menyetujui yang disampaikan di catatan kaki tersebut. &ldquo;Dan @CommunityNotes benar lagi,&rdquo; tulisnya pada 20 September 2023 pukul 18.34 WIB. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/012996770/alasan-aplikasi-x-tak-lagi-gratis-elon-musk-akan-pertimbangkan-tarif-bulanan-bagi-pengguna"> Alasan Aplikasi X Tak Lagi Gratis, Elon Musk akan Pertimbangkan Tarif Bulanan Bagi Pengguna</a> Kabar tentang gagasan memperkenalkan biaya berlangganan bagi seluruh pengguna X disebutkan Elon Musk adalah sebuah usaha untuk memerangi pasukan bot di media sosial tersebut. Masalah bot di media sosial X telah berlangsung sejak sebelum Elon Musk mengambil alih perusahaan.&nbsp; Elon Musk kemudian memperkenalkan biaya verifikasi centang biru untuk pengguna, berupa Twitter Blue yang kini berubah menjadi X Premium, sebagai salah satu usaha untuk mengatasi bot, namun masalah bot tetap ada sampai saat ini.

Kabar tentang gagasan memperkenalkan biaya berlangganan bagi seluruh pengguna X disebutkan Elon Musk untuk memeranhi bot.

Cek Fakta! Elon Musk Tepis Gagasan Media Sosial X akan Berbayar Bagi Semua Pengguna

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Video-ledakan-Tiongkok-Boom-Live.jpg" alt="Photo" /> JawaPos.com - Fakta terkait rumor yang menyatakan Presiden Tiongkok Xi Jinping dikudeta oleh militer mulai terungkap. Sebuah video yang tersebar di media sosial dan dikaitkan dengan ledakan di Tiongkok akibat kudeta, ternyata video palsu. Video itu merupakan video ledakan lama pada 2015 silam.  Rumor kudeta untuk menggulingkan Xi Jinping oleh militer dimulai ketika wartawan lepas Jennifer Zeng memperkuat narasi bahasa Inggris yang beredar di Twitter berbahasa Mandarin sejak 21 September. Analis Tiongkok menilai ada rincian yang menunjukkan sesuatu yang jahat sengaja dilakukan.  Faktanya, grafik palsu dibuat untuk menunjukkan bahwa penerbangan telah dibatalkan di Tiongkok. Kemudian, sebuah video ledakan besar menunjukkan ada pertempuran sengit di Beijing. Dan video pendek lainnya menunjukkan gerakan pasukan yang diklaim menuju Zhongnanhai, markas besar Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok.  Fakta Sebenarnya  Analis intelijen dengan cepat membantah klaim tersebut. Visual dari ledakan tersebut dilacak ke salah satu peristiwa yang terjadi di Tianjin pada 2015. Situs web pelacakan penerbangan, salah satunya diambil secara singkat oleh grafik palsu, menunjukkan bahwa langit di atas Tiongkok normal. Video gerakan pasukan itu tidak berhubungan.  Sebuah video yang menunjukkan serangkaian ledakan besar dikaitkan dengan kudeta, dan ternyata hoax. Laporan <a href="https://www.boomlive.in/fact-check/china-beijing-coup-detat-xi-jinping-explosions-tianjin-2015-19396">BOOM</a>, rekaman tersebut menunjukkan serangkaian ledakan besar yang terjadi di pelabuhan Tianjin pada 2015 dan tidak terkait dengan peristiwa baru-baru ini.  Selain itu, rumor kudeta di Tiongkok tidak berdasar dan belum dikonfirmasi oleh sumber otentik mana pun. The Guardian melaporkan bahwa ledakan itu terjadi pada Agustus 2015 di sebuah gudang kimia. Peristiwa itu menewaskan sedikitnya 173 orang. Salah satu video cocok dengan rekaman yang beredar dengan klaim palsu berasal dari Beijing.

Cek Fakta, Hoax Video Ledakan di Tiongkok Dikaitkan Penggulingan Xi

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Hepatitis-NDTV.jpg" alt="Photo" /> JawaPos.com - Wabah hepatitis misterius telah menulari ratusan anak di dunia. Penyakit ini disebut misterius karena penyebabnya belum diketahui secara pasti. Sayangnya akun media sosial memuat sejumlah klaim menuduh vaksin Covid-19 diduga menjadi pemicunya.  Dan beberapa dari akun ini bersama dengan situs web bernama The Exposé telah mengutip dua klaim yang mengaku sebagai bentuk penelitian. Penelitian itu mengklaim bahwa klaim itu berfungsi sebagai bukti.  Berikut fakta-faktanya:  Kasus hepatitis yang tidak dapat dijelaskan di antara anak-anak disebabkan oleh vektor adenovirus yang digunakan dalam beberapa vaksin Covid-19, termasuk suntikan Johnson &amp; Johnson.  Fakta 1: Tak Ada Kaitannya  Para ahli medis mengatakan tak ada kaitannya. Terutama karena adenovirus mati yang digunakan dalam vaksin J&amp;J adalah jenis yang berbeda dari yang terkait dengan kasus hepatitis baru-baru ini. Otoritas kesehatan Inggris bulan ini telah mendokumentasikan lebih dari 100 kasus hepatitis yang tidak dapat dijelaskan, radang hati, di antara anak-anak, dan beberapa pengguna media sosial menyarankan kasus tersebut dapat dikaitkan dengan vaksin J&amp;J.  Adenovirus adalah kelompok virus umum yang dapat menyebabkan gejala seperti pilek, demam, sakit tenggorokan, dan masalah usus. Adenovirus terdeteksi pada 75 persen kasus hepatitis remaja baru-baru ini yang diuji, kata pejabat kesehatan Inggris.  Vaksin AstraZeneca dan Sputnik V juga menggunakan vektor virus. Pengguna media sosial menyoroti kaitan ini untuk mendorong klaim tak berdasar bahwa vektor adenovirus menyebabkan kasus misterius. Tetapi para ahli mengatakan itu tak ada kaitannya.  Fakta 2: Beda Tipe Adenovirus  Direktur Pusat Pendidikan Vaksin di Rumah Sakit Anak Philadelphia, dr Paul Offit mengatakan kepada The Associated Press bahwa bukti saat ini menunjukkan kasus hepatitis ini dapat disebabkan oleh adenovirus tipe 41, yang berhubungan dengan infeksi usus. Adenovirus yang digunakan sebagai vektor dalam vaksin J&amp;J adalah tipe 26.  Offit menambahkan, adenovirus yang digunakan sebagai vektor dalam vaksin tidak dapat memperbanyak diri di dalam tubuh dan menyebar.  Fakta 3: Anak Tak Divaksin Tetap Tertular Hepatitis Misterius  Seorang profesor mikrobiologi dan imunologi di Oregon Health &amp; Science University, dr. Mark Slifka, mengacu pada makalah bulan April oleh para peneliti dari departemen kesehatan masyarakat Skotlandia menjelaskan penyelidikan awal mereka terhadap kasus pertama penyakit hati mendadak di Skotlandia. Investigasi mencatat bahwa tidak ada anak yang divaksinasi terhadap Covid-19, begitu pula pasien lain di Inggris.  "Tidak ada bukti untuk mendukung klaim yang menghubungkan kasus hepatitis terhadap vaksin Covid-19," kata Juru bicara Kesehatan Masyarakat Skotlandia kepada AP.

Hoax Hepatitis Misterius Disebabkan oleh Vaksin Covid-19, Cek Faktanya

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/domain-internet.jpg" alt="Ilustrasi: Domain internet. (BusinessInsider)." /> JawaPos.com - Masyarakat harus paham dan melek informasi di internet selama pandemi. Sebab begitu banyak hoaks dan juga informasi yang salah berseliweran. Sehingga seseorang perlu melakukan cek fakta. Lebih dari 50 ribu cek fakta baru muncul di Google Search selama setahun terakhir. Seluruh cek fakta itu mendapatkan lebih dari 2,4 miliar tayangan di Search dalam jangka waktu tersebut.  Ada semakin banyak penelitian eksternal yang mengemukakan bahwa cek fakta dapat membantu melawan kebohongan. Dalam laporan terbaru yang didukung oleh Google News Initiative yang dipublikasikan oleh peneliti Ethan Porter, Thomas Wood, dan Yamil Velez menemukan bahwa koreksi dalam bentuk cek fakta dapat mengurangi efek misinformasi pada pada kepercayaan masyarakat seputar vaksin Covid-19.  Namun, cek fakta bukan untuk kalangan profesional saja. Setiap hari, orang mencari bukti untuk mengonfirmasi atau menyangkal informasi yang mereka ragukan. Dalam Hari Cek Fakta Internasional pada 2 April, berikut 5 tips sederhana untuk membantu seseorang agar dapat mengenali misinformasi di internet dengan lebih baik seperti keterangan tertulis Google, Kamis (1/4).  1. Cari tahu sumbernya lebih lanjut  Pertama, cek apakah sumbernya itu valid. Setelah mencari sumbernya maka Anda akan menemukan fakta yang sebenarnya.  2. Cek apakah gambar digunakan dalam konteks yang benar  Kata pepatah, satu gambar bisa bermakna 1.000 kata. Namun, gambar juga bisa diambil di luar konteks atau diedit untuk menyesatkan orang yang melihatnya. Lihat bagaimana gambar digunakan dalam konteks di internet.  3. Lihat liputan berita  Jangan terpaku pada satu sumber saja. Lihat bagaimana (dan apakah) situs berita lainnya juga mewartakan peristiwa yang sama sehingga Anda bisa tahu gambaran besarnya.  4. Tanyakan kepada pengecek fakta  Pengecek fakta mungkin sudah pernah membahas cerita aneh yang Anda dapatkan dari orang lain atau grup chat, sehingga Anda bisa tahu kebenarannya. Coba periksa topik mencurigakan di Fact Check Explorer yang mengumpulkan lebih dari 100.000 verifikasi informasi dari penerbit berita kredibel di seluruh dunia, atau cekfakta.com yang merupakan kolaborasi 24 redaksi berita Indonesia yang dibentuk pada 2018.  5. Gunakan Google Maps, Earth, atau Street View untuk memverifikasi lokasinya  Cerita bohong tentang peristiwa yang terjadi di tempat yang jauh dapat cepat menyebar karena kurangnya pemahaman kita tentang lokasinya. Jika Anda ingin tahu apakah sebuah foto benar-benar diambil dari lokasi yang diklaim, coba periksa di Google Earth atau lihat Street View lokasinya di Google Maps.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=h4dfUX29MQ0

Cek Fakta, Ini 5 Tips Hindari Misinformasi di Internet Selama Pandemi

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/youtube.jpeg" alt="Photo" /> JawaPos.com - Platform berbagi video YouTube resmi meluncurkan panel informasi cek fakta di Indonesia, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Panel informasi cek fakta itu diharapkan dapat membantu pengguna membuat penilaian yang lebih cerdas dan memerangi hoaks serta disinformasi yang banyak beredar.  Panel informasi cek fakta itu juga telah tersedia di Brasil, India, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Tim Katz, director head of news partnerships YouTube menyampaikan, peluncuran fitur baru panel cek fakta itu merupakan salah satu wujud dari komitmen YouTube untuk meningkatkan pengalaman mendapatkan berita, melawan misinformasi dan disinformasi di platform YouTube.  Dia melanjutkan, semakin banyak orang datang ke YouTube untuk mendapatkan berita dan informasi. Baik mendapatkan kabar terbaru tentang suatu pemilihan umum, mendapatkan berbagai perspektif tentang suatu topik, atau mengetahui tentang peristiwa breaking news dengan waktu menonton konten seputar berita otoritatif meningkat lebih dari 75  selama tiga bulan pertama tahun 2020 di seluruh dunia.  ’’YouTube paham akan pentingnya memberikan informasi tepercaya dari sumber berita otoritatif kepada masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya selama beberapa tahun belakangan, kami terus bekerja keras untuk meningkatkan pengalaman penonton dalam mendapatkan berita aktual dan dari sumber otoritatif; baik dari ketersediaan Breaking News dan Berita Teratas (Top News) di halaman beranda YouTube, hingga panel informasi cek fakta ini," ungkapnya melalui keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com.Di mana masyarakat Indonesia dapat melihat panel informasi cek fakta  Dalam beberapa hari mendatang, panel cek fakta itu akan tersedia di Indonesia, membantu mengatasi misinformasi yang muncul dengan cepat sebagai bagian dari siklus berita yang bergerak cepat, yang memungkinkan timbulnya klaim tanpa dasar dan ketidakpastian terkait fakta.  Sebagai contoh, jika terdapat laporan palsu untuk pertanyaan bahwa orang berbadan tinggi lebih mungkin terkena Covid-19, panel informasi cek fakta kami dapat memberikan konteks segar dalam situasi seperti ini dengan menyoroti cek fakta pihak ketiga yang relevan di atas hasil penelusuran untuk pertanyaan yang relevan, sehingga penonton kami dapat membuat keputusan cerdas mereka sendiri tentang klaim yang dibuat dalam berita.  Sementara mulai hari ini, orang-orang di Indonesia akan melihat verifikasi informasi dari organisasi lokal terkait dan tepercaya dalam Bahasa Indonesia muncul diatas pertanyaan semacam ini. Penerbit yang berpartisipasi saat ini antara lain CekFakta.com, sebuah prakarsa pengecekan fakta kolaboratif yang melibatkan 24 lebih organisasi media, termasuk seluruh 6 penandatangan the International Fact-Checking Network (IFCN) dari Indonesia. Verifikasi informasi dalam bahasa Inggris juga dapat muncul dari lembaga internasional dari negara lain, contohnya Amerika Serikat dan India.  &nbsp;  Cara kerja panel informasi cek fakta  Terdapat beberapa faktor yang menentukan apakah panel informasi cek fakta akan muncul untuk suatu penelusuran tertentu. Yang paling penting, artikel cek fakta yang relevan harus tersedia dari penerbit yang memenuhi syarat. Dan untuk menyesuaikan kebutuhan penonton dengan informasi yang kami berikan, cek fakta hanya akan muncul ketika orang mencari klaim spesifik.  Misalnya, jika seseorang mencari "apakah gempa baru saja terjadi di Jakarta”, mereka mungkin akan melihat artikel cek fakta yang relevan, tetapi jika mereka mencari pertanyaan yang lebih umum seperti "gempa", mereka mungkin tidak akan melihat artikel cek fakta yang relevan. Semua artikel cek fakta juga harus patuh pada Panduan Komunitas kami, dan penonton dapat mengirimkan masukan kepada tim kami.  Panel informasi cek fakta YouTube juga dikatakan menggunakan jaringan terbuka penerbit pihak ketiga dan memanfaatkan sistem penanda ClaimReview. ’’Kami mendorong lebih banyak penerbit dan pengecek fakta untuk berpartisipasi selama mereka mengikuti Panduan ClaimReview yang tersedia secara publik, atau merupakan penanda tangan terverifikasi dari International Fact-Checking Network’s (IFCN) Code of Principles, atau merupakan penerbit otoritatif,’’ tulis YouTube dalam keterangannya.  Terakhir, pihak YouTube menyatakan, semua artikel cek fakta juga harus patuh pada Pedoman Komunitas, dan penonton dapat mengirimkan masukan kepada tim mereka. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HHWGSRzudo4  &nbsp;

Perangi Hoaks, YouTube Resmi Luncurkan Panel Informasi Cek Fakta

cek fakta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cek fakta