<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menag-tegaskan-cadar-bukan-sebuah-ancaman_m_212889.jpeg" alt="Penggunaan cadar merupakan pengamalan keyakinan yang tidak dilarang oleh agama. (Jateng Pos/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Penggunaan cadar merupakan pengamalan keyakinan yang tidak dilarang oleh agama. (Jateng Pos/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi meminta masyarakat menanggapi wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang secara dewasa. Dia menjelaskan, wacana yang dilontarkan Menag Fachrul Razi itu hanya ditujukan untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Tujuannya sebagai upaya penertiban dan penegakan disiplin. ’’Di lingkungan Kementerian Agama,’’ katanya kemarin (2/11).  Zainut meminta ujaran tersebut tidak perlu ditanggapi secara emosional, berlebihan, atau dengan kecurigaan. Menurut dia, langkah penertiban dan penegakan disiplin seragam atau busana tersebut wajar. Juga bagian dari pembinaan aparatur pemerintahan masing-masing.  Zainut menyebutkan, pembinaan itu penting supaya aparatur kembali mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. ’’Tanpa harus mengaitkan dengan hak privasi. Apalagi dihadapkan dengan kebebasan dalam melaksanakan ajaran agama,’’ jelasnya.  Politikus PPP itu mengatakan, penerapan <a href="https://www.jawapos.com/features/humaniora/15/05/2018/menag-tegaskan-cadar-bukan-sebuah-ancaman/">larangan bercadar</a> dan celana cingkrang dalam rangka penegakan disiplin dipastikan tidak melanggar ajaran agama. Juga tidak melanggar hak privasi atau hak asasi seseorang. Zainut menegaskan bahwa wacana tersebut masih dalam koridor ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Menurut dia, ketentuan penggunaan seragam dan tata cara berpakaian untuk ASN, polisi, dan tentara sudah ada. Aturan tersebut juga mengindahkan nilai-nilai etika, estetika, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. ’’Sehingga ketentuan tersebut harus ditaati dan diindahkan oleh semuanya,’’ ucapnya.  Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Prasetyo Sunaryo memberikan komentar soal polemik larangan cadar dan celana cingkrang di kalangan pegawai pemerintah. Dia meminta semua pihak bisa saling merukunkan. ’’Jadi, kalau di masjid kita disuruh bicara baik dan menyejukkan, begitu juga yang di luar masjid,’’ katanya.  Prasetyo meminta semua elemen bicara yang baik dan menyejukkan. Dia mengungkapkan, selama ini para anggota LDII tidak menggunakan <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/08/2018/negara-negara-yang-larang-penggunaan-cadar/">cadar</a>. Untuk celana cingkrang atau di atas mata kaki, para anggota LDII memang menerapkannya.  Prasetyo mengaku kurang sepakat jika orang yang menggunakan celana cingkrang langsung dicap radikal. Dia kembali meminta semua pihak untuk mengeluarkan pernyataan atau gagasan yang menyejukkan. ’’Makanya, kita harapkan yang di masjid disuruh menyejukkan. Yang di luar masjid juga menyejukkan,’’ tuturnya.  Sementara itu, terkait dengan sebutan radikalisme, Presiden Joko Widodo mengutarakan sebutan baru. Dia menyampaikan, istilah radikalisme bisa diubah menjadi manipulator agama. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut, istilah manipulator agama itu baru ide. ’’Kita pokoknya apa pun namanya lah. Yang penting tindakannya seperti itu,’’ jelasnya.  Pada intinya, perilaku atau perbuatan tidak konstitusional. Kemudian memahami agama secara tidak tepat. Kemudian melakukan penyalahgunaan ajaran agama, politisasi agama, serta menafsirkan agama secara tidak moderat.

Larang Cadar-Celana Cingkrang Hanya di Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Menag-Fachrul-Razi-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menteri Agama Fachrul Razi saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas percepatan pencapaian visi dan misi presiden" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Fachrul Razi saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas percepatan pencapaian visi dan misi presiden</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah meminta Menteri Agama Fachrul Razi mempertimbangkan lagi wacana tentang pelarangan mengenakan cadar dan celana cingkrang. Dua ormas Islam terbesar itu juga meminta rencana program-program antiradikalisme dievaluasi.  Wakil Sekretaris Jenderal PB NU Andi Najmi Fuaidi mengungkapkan, menteri agama perlu menjelaskan tujuan utama pelarangan bercadar dan bercelana cingkrang di instansi pemerintah. Jika semangatnya untuk menghilangkan hambatan komunikasi, hal tersebut sebenarnya bisa dianggap positif. ”Misalnya untuk meningkatkan kinerja. Biar lebih mudah diajak berkomunikasi. Maka kita dukung,” katanya kemarin (1/11).  Namun, jika tujuannya membatasi kebebasan ekspresi beragama, ada potensi menimbulkan pertentangan. ”Tapi, ya itu pembahasan lain, isu baru jadinya,” ucap dia.  Meskipun dikaitkan dengan upaya menanggulangi radikalisme, menurut Andi, sebenarnya tidak ada relevansinya. Sebab, radikalisme terletak pada alam pikiran, bukan semata gaya berbusana. Karena itu, tutur dia, lebih penting menata pendidikan dan mengubah cara berpikir.  Andi juga menanggapi wacana soal berdoa menggunakan bahasa Indonesia yang pernah disampaikan Fachrul Razi. Andi menyatakan, selama tidak diwajibkan pada lafal doa yang ada dalam salat, pada dasarnya doa dalam bahasa Indonesia sah-sah saja. Namun pada akhirnya akan menjadi aneh dan janggal.  Doa yang selama ini biasa dilakukan atau dibacakan dengan bahasa Arab akan terdengar janggal bila dibahasaindonesiakan. ”Jadi, kebijakan seperti ini gimmick saja. Sebenarnya bukan persoalan yang penting-penting amat. Bukan substansinya,” pungkas dia.  Di tempat terpisah, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, dalam konteks peneguhan ideologi Pancasila, rencana menteri agama sebenarnya dapat dipahami. Namun, pelaksanaannya tidak akan mudah, bahkan bisa tumpang-tindih dengan tugas pokok dan fungsi lembaga lain. ”Selain itu, kalau tidak disiapkan dengan baik, bisa menimbulkan kontroversi,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.  Menurut Mu’ti, sebaiknya menteri agama mempertimbangkan dan menyiapkan dengan matang sebelum menyampaikan sorotan terhadap cadar dan celana cingkrang kepada publik. Apalagi, saat ini sudah ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang secara khusus dibentuk untuk pembinaan dan peneguhan ideologi Pancasila.  Mu’ti juga menyoroti rencana penataran khusus bagi para ustad. Pria asal Kudus, Jawa Tengah, itu menuturkan, penataran tersebut bisa menimbulkan persepsi bahwa sikap dan pernyataan yang keras hanya berasal dari kalangan umat Islam. Realitasnya, lanjut dia, pernyataan keras juga terdapat dalam agama lain, politisi, dan elemen masyarakat.  Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan, selama ini model-model penataran tidak cukup efektif. Sebaiknya dikembangkan metode lain melalui dialog dan pembinaan. ”Kementerian Agama (Kemenag) sudah memiliki buku moderasi beragama yang di dalamnya terdapat materi tentang Pancasila dan NKRI,” ujar dia.  Dalam melakukan pembinaan, sebaiknya menteri agama mengoptimalkan dua unsur bimas, yaitu bimas Islam dan bimas agama lain. ”Akan lebih baik kalau mengoptimalkan peran bimas daripada penataran Pancasila,” tuturnya.  PAN-PPP Terus Soroti Menteri Agama  Sorotan juga terus datang dari Senayan. PAN bahkan secara khusus menggelar konferensi pers untuk menyikapi polemik tersebut. Ketua Fraksi PAN Hanafi Rais meminta menteri agama berhenti menyemburkan isu radikalisme. Isu tersebut, tegas dia, rentan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat yang memiliki pemahaman keagamaan beragam. ”Sangat tidak produktif bagi Indonesia Maju yang menjadi slogan pemerintahan Pak Jokowi,” tuturnya di ruang Fraksi PAN, Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, kemarin.  Hanafi menduga isu radikalisme sengaja diembuskan pemerintah untuk menutup kegagalan di bidang ekonomi. ”Di banyak negara, isu radikalisme diembuskan untuk menutupi isu stagnasi ekonomi,” tudingnya. Dia meminta Menag Fachrul Razi lebih hati-hati dalam menyampaikan wacana di depan publik. Menag, sambung dia, harus mengedepankan isu persatuan dan kerukunan antarumat beragama.  Lebih jauh disampaikan, pencegahan radikalisme sudah memiliki perangkat solusi. Di antaranya melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Lembaga tersebut memiliki kewenangan besar dalam upaya pencegahan. Di sisi lain, DPR juga telah merevisi UU Antiterorisme pada 2018.  PPP juga menyoroti polemik itu. Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi menyampaikan, rencana larangan mengenakan cadar dan celana cingkrang berpotensi melanggar HAM. Sebelum menjadi kebijakan, sebaiknya wacana tersebut dikaji secara mendalam dengan melibatkan lintas organisasi keagamaan. ”Jangan terlalu gampang melempar isu lah,” tuturnya.  Penjelasan lebih detail juga harus disampaikan ke publik. Apakah larangan itu secara khusus ditujukan untuk aparatur sipil negara (ASN) atau untuk masyarakat umum.  Baidowi meminta menteri agama segera menjernihkan persoalan. Jika tidak, dikhawatirkan polemik terus meluas. Ujung-ujungnya akan memicu ketidakharmonisan dan jurang pemisah di tengah masyarakat. ”Sebaiknya diperjelas maksud kebijakan itu apa. Kita juga butuh penjelasan, apakah ada hubungan radikalisme dengan cara berpakaian seseorang,” tegas legislator asal Madura tersebut.  Tanggapan Jokowi-Ma’ruf  Presiden Joko Widodo ikut mengomentari pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang sempat mewacanakan larangan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah. Dia menilai, urusan berpakaian merupakan selera setiap orang.  ”Kalau saya, ya yang namanya cara, cara berpakaian, cara berpakaian itu kan sebetulnya pilihan pribadi-pribadi, pilihan personal, atau kebebasan pribadi setiap orang,” ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (1/11).  Namun, lanjut dia, jika seseorang berada atau bekerja di sebuah instansi, ada kewajiban untuk mengikuti aturan yang ditetapkan di situ. ”Kalau memang itu ada ketentuan cara berpakaian, ya tentu saja harus dipatuhi,” imbuhnya.  Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan, masalah cadar itu mungkin berdasar pada keinginan supaya di instansi pemerintah ada aturannya. ”Pakaiannya seperti apa. Tentara harus seperti apa. Polisi perempuan, kemudian juga PNS, seperti apa,” katanya.  Ma’ruf menyatakan, gagasan Menag itu diutarakan dalam rangka disiplin pegawai saja. Tidak untuk masyarakat secara umum. Dia menegaskan, soal radikalisme, semua pihak sudah berkomitmen untuk menangkalnya.  Ma’ruf mengungkapkan, radikalisme tidak hanya berlaku pada agama. Ada pula radikalisme terkait dengan kelompok separatis. Menurut dia, para separatis yang membawa senjata dan melakukan penyerangan juga merupakan radikalis. Dia menegaskan, jika dibiarkan, kelompok radikalis itu akan merusak tatanan bangsa Indonesia.  Sementara itu, Menag Fachrul Razi jadi lebih irit bicara. Ketika ditemui seusai menjadi khatib salat Jumat di Masjid Istiqlal kemarin, dia tidak menjawab soal larangan penggunaan cadar maupun celana cingkrang. Dia langsung menuju mobilnya ketika sejumlah wartawan menanyainya perihal cadar dan celana cingkrang.

NU-Muhammadiyah Minta Menag Berhati-hati Lempar Wacana ke Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Menag-Fachrul-Razi-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Menteri Agama Fachrul Razi saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas percepatan pencapaian visi dan misi presiden" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Fachrul Razi saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas percepatan pencapaian visi dan misi presiden</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Baru sepekan menjabat, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi sudah bikin heboh. Gara-garanya, dia melontarkan wacana untuk membatasi penggunaan niqab (cadar) dan celana cingkrang di instansi pemerintah, sipil maupun militer.  Menurut Menag, wacana itu merupakan upaya untuk menangkal radikalisme dalam beragama. Rencana tersebut sontak mendapat protes dari DPR dan ormas-ormas keagamaan. Kamis depan (7/11) DPR memanggil Menag untuk mengklarifikasi masalah tersebut.  Wacana untuk mengkaji larangan penggunaan cadar disampaikan kali pertama oleh Menag saat menjadi pembicara di sebuah acara Rabu (30/10). Menurut Menag, tidak ada landasan yang menyatakan bahwa penggunaan cadar menunjukkan kadar keimanan seseorang.  Kemarin, dalam rapat koordinasi menteri dan kepala badan/lembaga di bawah Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menag kembali menyentil cadar dan celana cingkrang di kalangan PNS dan pegawai badan usaha milik negara (BUMN). <a href="https://www.jawapos.com/opini/25/10/2019/fachrul-razi-menag-dan-antiterorisme/">Menag</a> memulai paparannya dengan cerita tentang pejabat BUMN yang enggan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dia melihat sang pejabat hanya mondar-mandir ketika lagu kebangsaan dikumandangkan. Nyanyi pun tidak. Menag lalu iseng bertanya. Apakah yang bersangkutan sedang sakit. Dijawab tidak.  ”Kalau kamu tidak sakit, pasti kamu hormat kepada Indonesia Raya karena kamu pegawai negeri dan kamu adalah abdi negara. Kalau kamu tidak hormat, keluar kamu!” ujar dia menirukan ucapannya sendiri kala itu.  Setelah menceritakan hal tersebut, dia menyinggung PNS yang memakai celana cingkrang, di atas mata kaki. Menurut dia, hal tersebut tak sesuai aturan seragam di lingkungan instansi pemerintah. Dia mengakui, urusan itu memang tidak bisa dilarang dari aspek agama. Sebab, agama tidak melarang. Namun, jika dilihat dari aturan pegawai negeri, bisa. Misalnya, memberikan teguran. ”Celana kok tinggi begitu? Kamu enggak lihat aturan negara gimana? Kalau enggak bisa ikuti, keluar kamu,” lanjut mantan wakil panglima TNI tersebut.  Dalam kesempatan tersebut, dia meminta semua kementerian satu suara dalam melarang gerakan radikal di instansi masing-masing. ”Sikap kita mesti sama. Kalau ada yang bersifat mendukung khilafah-khilafah itu kan mendukung negara lain, kamu dibayar Indonesia, kamu harus hormat Indonesia. Kamu bisa berubah enggak? Kalau enggak bisa, keluar Indonesia! Keluar dari wilayah ini!” tegasnya.  Ditemui setelah acara, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/10/2019/menag-dari-purnawirawan-tni-pdip-presiden-punya-alasan-sendiri/">Menag</a> menjelaskan isu larangan cadar saat masuk ke instansi pemerintahan. Dia menolak dikatakan melarang. Dia hanya mengatakan bahwa penggunaan cadar tidak ada di Alquran maupun hadis. ”Saya hanya sebut niqab itu tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya,” paparnya.  Dia menegaskan, pelarangan cadar bukan urusannya. Namun, hal itu perlu menjadi catatan bahwa instansi pemerintah memiliki aturan bahwa PNS harus berpakaian dengan menampakkan muka sejelas-jelasnya. Dia tetap merekomendasikan agar mereka yang wajahnya tak terlihat tidak boleh masuk instansi pemerintah. ”Kan bahaya, orang masuk nggak tahu itu mukanya siapa,” sambungnya.  Apa bahayanya? Menag tak memberikan jawaban konkret. Dia hanya mencontohkan kasus penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto. ”Lihat Pak Wiranto nggak? Udahlah, nggak usah banyak tanya, kalian tahu tapi pura-pura nggak tahu aja,” jawabnya. Pernyataan tersebut kembali diulang ketika Menag menyambangi istana sore kemarin.  Dia membantah akan melarang penggunaan cadar oleh pegawai pemerintah. Dia menyebut hanya memberikan rekomendasi. Sebab, pihaknya tidak memiliki kewenangan mengatur cara berpakaian pegawai.  ”Saya enggak berhak dong, masak menteri agama mengeluarkan larangan. Paling-paling hanya merekomendasi,” ujarnya. Namun, untuk eksekusinya, Menag menyerahkan ke instansi masing-masing. ”Kalau ada beberapa instansi melarang dengan alasan keamanan, ya urusan instansi itu,” imbuhnya.  Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Tjahjo Kumolo menanggapi santai rencana Menag melarang cadar masuk ke pemerintahan. Menurut dia, itu hak Menag. ”Setiap pimpinan lembaga kementerian maupun swasta pasti punya aturan berpakaian, beretika. Saya kira sah-sah saja kalau Pak Menteri Agama mengeluarkan larangan,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin (31/10).  Tjahjo enggan menilai setuju atau tidak setuju. Dia menyerahkan kembali pada kebijakan masing-masing. Lantas, apakah internal Kemen PAN-RB akan mengikuti langkah tersebut? ”Kita lihat sikon dulu. Selama ini di Kemen PAN semua ikuti aturan. Orang boleh pakai jilbab, ikuti aturan yang sah,” imbuhnya.  Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menuturkan, BKN tidak mengatur soal seragam ASN di Indonesia. Dia menuturkan, ketentuan soal seragam ASN diatur instansi masing-masing. ”Aturan seragam BKN ya untuk ASN di BKN,” katanya. Ridwan lantas mengirim aturan seragam kerja di lingkungan BKN yang tertuang dalam Peraturan Kepala BKN 25/2016 tentang Pakaian Seragam Kerja. Di dalam ketentuan tersebut hanya diatur soal jenis atau warna seragam. Tidak ada ketentuan soal larangan penggunaan celana cingkrang di dalam aturan tersebut.  Sikap Parlemen  Wacana soal larangan cadar dan celana cingkrang memantik reaksi keras dari para anggota DPR. Mereka mempertanyakan kebijakan Menag tersebut. Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan, pihaknya akan mempertanyakan kebijakan tersebut dalam rapat kerja (raker) bersama Menag Kamis depan (7/11). ”Kita akan konfirmasi dasar kebijakan itu apa. Menurut saya, hal-hal seperti ini justru kurang produktif,” kata Yandri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.  Menurut dia, pernyataan Fachrul Razi yang menghubungkan penggunaan cadar dengan radikalisme terlalu dangkal. Menurut dia, cara berpakaian seseorang tidak bisa dijadikan dasar untuk menyebut radikal. Termasuk penggunaan celana cingkrang. ”Ini menyakitkan orang-orang dengan pakaian seperti itu. Padahal, mereka juga bagian dari NKRI,” tegas Yandri.  Dia khawatir pernyataan tersebut memicu jurang pemisah dan konflik di tengah masyarakat. Daripada membuat gaduh, kata dia, sebaiknya Menag mengeluarkan pernyataan yang menghadirkan rasa nyaman, damai, dan harmonis. Sikap Menag dinilai kontras dengan upaya pemerintah yang getol membangun keharmonisan di tengah masyarakat. ”Jangan bikin gaduh seperti ini,” imbuh politikus PAN itu.  Politikus PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan, Menag seharusnya tidak mengatur hal-hal yang melampaui kewenangannya. Menurut dia, pemakaian cadar atau celana cingkrang oleh sebagian umat Islam adalah bentuk keyakinan beribadah. ”Apakah penggunaan cadar benar-benar mengganggu ruang publik sehingga harus dilarang,” tegasnya. Menurut dia, pemakaian cadar adalah wilayah privat seseorang. ”Harus hati-hati masuk ke ruang privat,” tambahnya.  Jika bertujuan melawan radikalisme, pemerintah keliru dalam membuat regulasi dengan mengatur cara berpakaian warga. Menurut dia, cara paling ampuh melawan radikalisme adalah melalui dialog, menggiatkan literasi, dan menegakkan hukum. Dia khawatir, cara Kemenag melawan radikalisme justru memperlebar perlawanan dan konfrontasi. ”Ruang privat itu jangan terlalu diintervensi negara. Akan lebih produktif kalau negara fokus pada peningkatan ekonomi dan hajat hidup orang banyak secara langsung,” tegas ketua DPP PKS itu.

Kehebohan Menag Fachrul Razi: Dari Celana Cingkrang Hingga Cadar