<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Guru saat memberikan materi kepada murid di garasi teras yang dijadikan kelas di Pondok Labu, Tangerang Selatan, Jakarta (10/8/2020). Kegiatan ini terpaksa dilakukan karena murid mengalami kesulitan menguasai materi pelajaran saat proses belajar secara on" width="100%">
<figcaption>Guru saat memberikan materi kepada murid di garasi teras yang dijadikan kelas di Pondok Labu, Tangerang Selatan, Jakarta (10/8/2020). Kegiatan ini terpaksa dilakukan karena murid mengalami kesulitan menguasai materi pelajaran saat proses belajar secara on</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini masih dalam penyusunan Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035. Hal ini dilakukan sebagai rencana dan konsep masa depan dunia pendidikan Indonesia.  Akan tetapi, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji mengatakan bahwa PJP ini kurang tepat. Lebih baik Kemendikbud membuat blue print pendidikan.  "Kemendikbud membuat peta jalan. Saya tidak cocok dengan istilah peta jelan. Kalau peta jalan sudah ada tujuannya. Kalau cetak biru, tergantung kemampuan kita," terangnya dalam Focus Grup Discussion siaran YouTube TVUPI, Rabu (9/3).  Oleh karena itu, dia menggunakan istilah cetak biru. Menurut Indra, Indonesia membutuhkan rancangan tetap dalam pembangunan pendidikan, bukan mengejar titik tertentu seolah melihat peta.  "Gimana kita membangun kalau tidak punya cetak biru. Kalau kita mau bangun rumah mampunya satu lantai ya itu punya kita. Itulah kenapa saya pakai cetak biru," imbuhnya.  Jadi, karena cetak biru belum ada, maka pelaksanaan program pendidikan tidak akan pernah terlihat hasilnya. Padahal membangun pendidikan adalah bagian proses yang didasari rancangan.  "Kalau kita gunakan teori yang namanya kognisi itu kan sebuah proses. Harusnya cetak birunya itu dari sebuah proses, kalau kita punya program pendidikan ya jangan pakai episode. Episode-episode itu bukan proses," ujarnya.  Begitu juga dengan orang yang tepat dalam membuat atau mengawal blue print tersebut. "Pemilihan orang-orangnya, pendidik itu yang berarti harus dibangun. Pendidikan ini harus dikelola secara serius, tidak bisa dianggap enteng, disepelekan," tutup dia.

Pengamat Sebut Pendidikan Butuh Blue Print, Bukan Peta Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/INDRA-CHARISMIADJI.jpg" alt="INDRA CHARISMIADJI" width="100%">
<figcaption>INDRA CHARISMIADJI</figcaption>
</figure>EMPAT pekan telah berlalu sejak Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan surat edaran yang intinya menyebutkan seluruh kegiatan belajar mengajar menggunakan metode daring (dalam jaringan) alias online.  Baik di sekolah maupun di kampus sebagai bagian dari pencegahan penularan Covid-19.  Sejak adanya surat edaran itu, ada beberapa kebijakan yang diambil pemerintah yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Pertama adalah menghapus pelaksanaan ujian nasional maupun ujian sekolah yang berbentuk pengumpulan siswa.  Kebijakan kedua merupakan hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. Yaitu, lima langkah strategis untuk meningkatkan skor PISA (Programme for International Student Assessment), sebuah studi internasional yang diselenggarakan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) beserta konsorsium internasional yang membidangi masalah sampling, instrumen, data, pelaporan, dan sekretariat, tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun.  Ketiga, yang paling baru, adalah peluncuran program Belajar dari Rumah. Kemendikbud bekerja sama dengan TVRI menyiarkan program pembelajaran untuk semua jenjang, mulai PAUD, SD, SMP, sampai SMA dan SMK. Juga, akan menyajikan program Bimbingan Orang Tua dan Guru serta tayangan kebudayaan pada akhir pekan.  Kebijakan-kebijakan tersebut di atas merupakan langkah yang positif, tetapi cenderung reaktif. Untuk menyukseskan program pembangunan SDM (sumber daya manusia) unggul, Indonesia butuh kebijakan pendidikan yang proaktif.  Langkah-langkah nyata dan fundamental yang mampu secara strategis membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-5 dunia pada 2045. Dengan kata lain, Indonesia butuh program-program pendidikan yang memberikan dampak perbaikan jangka panjang.  Sebab, program-program pendidikan yang telah dijalankan pemerintah selama 20 tahun terakhir ternyata belum mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Padahal, telah menghabiskan uang rakyat ribuan triliun rupiah.  Argumentasi tersebut diteguhkan dengan kondisi kemampuan membaca anak Indonesia dengan skor 371 pada tes PISA tahun 2000. Dan, setelah tujuh kali mengikuti tes yang sama dalam kurun waktu 18 (delapan belas) tahun, pada 2018 anak Indonesia masih mendapatkan skor yang sama di 371.  Banyak sekali program pendidikan yang berjalan selama bertahun-tahun dan memakan biaya ribuan triliun, tetapi belum pernah dievaluasi keefektifan dan efisiensinya. Misalnya, BOS (bantuan operasional sekolah), tunjangan profesi pendidik, pendidikan dan pelatihan guru, dana alokasi khusus baik fisik maupun nonfisik, dan Program Indonesia Pintar (PIP).  Seharusnya menjadi pertanyaan besar bagi kita semua: mengapa mutu pendidikan kita begitu rendah, akses belum terbuka lebar, dan bahkan di tahun 2020 ini sekolah serta para guru tidak siap menjalankan pembelajaran daring.  Termasuk pula keterbatasan sarana dan prasarana digital. Padahal, uang rakyat sudah banyak digunakan untuk bidang pendidikan. Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan sistem pendidikan sejak pendidikan diotonomikan juga belum kondusif.  Di berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa salah satu penyebab mengapa perkembangan pendidikan Indonesia stagnan adalah pemerintah tidak pernah membuat cetak biru atau blueprint pendidikan.  Semua program yang ada sekadar rutinitas atau kebijakan yang tidak berkesinambungan sehingga dikenal istilah ganti menteri ganti kebijakan. Adanya cetak biru pendidikan Indonesia akan membantu berbagai pihak pemangku kepentingan pendidikan untuk menyusun langkah atau program yang terukur dalam mencapai SDM unggul yang dicita-citakan. Sekaligus memudahkan evaluasi terhadap program-program tersebut sehingga tidak hanya terserapnya anggaran.  Kabar baiknya, revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah masuk Program Legislasi Nasional 2020 ini. Cetak biru pendidikan Indonesia harus menjadi bagian integral dari revisi UU Sisdiknas.  Dalam kondisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti saat ini, saya rasa adalah waktu yang tepat untuk memanggil putra-putra terbaik bangsa, para tokoh dan pakar pendidikan, untuk bersama-sama mencurahkan pikiran dalam menyusun cetak biru pendidikan Indonesia.  Kesempatan itu dapat digunakan untuk mengevaluasi secara objektif program-program yang telah berjalan dan mulai menyusun langkah-langkah perbaikan. Agar SDM Unggul dan Indonesia Emas tidak berhenti sebagai retorika saja. (*)  *) Direktur Eksekutif Center for Education Regulations &amp; Development Analysis; Direktur Pendidikan VOX Populi Institute Indonesia  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=X0gJBh4iQi0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_t-gmu3-DH8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RmfQoYTTiUM

Yang Kita Butuhkan Cetak Biru Pendidikan

cetak biru pendidikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cetak biru pendidikan

Berita Terkini

Pengamat Sebut Pendidikan Butuh Blue Print, Bukan Peta Jalan

Yang Kita Butuhkan Cetak Biru Pendidikan

Download Aplikasi JawaPos.com