Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/03/1e3280ba-41f1-4d37-8fc2-d204e5a6c047-3958544171.jpeg" alt="Diskusi terkait tarif kripto di Indonesia yang masih terlalu mahal. (RianAlfianto/JawaPos.com)." /> &nbsp; JawaPos.com - Persaingan industri aset kripto global kian ketat, dan Indonesia dinilai masih punya pekerjaan rumah besar agar tidak sekadar menjadi pasar, tetapi juga pemain yang kompetitif. Salah satu tantangan utamanya datang dari struktur biaya transaksi yang dinilai kurang menarik bagi konsumen domestik. PT Central Finansial X (CFX), bursa aset kripto pertama di Indonesia yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menilai dukungan lintas pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memperkuat posisi Indonesia di industri kripto global. Dukungan tersebut bukan hanya soal regulasi, tetapi juga menyangkut efisiensi pasar agar mampu menahan arus transaksi ke luar negeri. Kondisi saat ini menunjukkan konsumen kripto Indonesia sangat sensitif terhadap biaya. Ketika biaya transaksi di dalam negeri lebih tinggi, sebagian pengguna memilih beralih ke platform offshore yang tidak berizin karena menawarkan tarif lebih murah, meski berisiko dari sisi perlindungan konsumen dan legalitas. Temuan ini sejalan dengan studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Dalam riset tersebut, volume perdagangan konsumen Indonesia melalui platform offshore tidak berizin tercatat mencapai 2,6 kali lipat dibandingkan volume transaksi di platform kripto yang berizin di dalam negeri. Angka ini menjadi sinyal bahwa daya saing pasar kripto nasional masih perlu diperkuat yang mana isu tersebut mengemuka dalam gelaran CFX Cryptalk yang diselenggarakan di CFX Tower di Jakarta, Senin (2/2). Forum diskusi ini menjadi ruang dialog antara regulator, bursa, dan pelaku industri untuk membahas strategi memperkuat ekosistem aset kripto nasional, khususnya dari sisi struktur biaya transaksi dan daya tarik pasar domestik. Diskusi ini menghadirkan Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto, Komisaris Bursa Kripto CFX Hoesen, Direktur Utama Bursa Kripto CFX Subani, serta Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Robby. Djoko Kurnijanto menegaskan bahwa regulasi dan pengawasan yang kuat justru bisa menjadi keunggulan kompetitif Indonesia di tingkat global. Menurutnya, fondasi ekosistem perdagangan aset keuangan digital yang sudah terbentuk perlu terus diperkuat agar mampu menarik minat investor dan pelaku pasar. &ldquo;Aspek regulasi dan pengawasan oleh otoritas, serta dukungan ekosistem perdagangan aset keuangan digital yang telah terbentuk, dapat menjadi pondasi penting dalam meningkatkan daya saing sektor aset keuangan digital Indonesia di tingkat global,&rdquo; ujarnya. Dari sisi pelaku bursa, Direktur Utama CFX Subani mengakui masih adanya ketimpangan biaya transaksi antara platform berizin di Indonesia dan platform global. Kondisi ini dinilai memicu capital outflow yang cukup signifikan, karena dana dan aktivitas transaksi mengalir ke luar negeri. &ldquo;Saat ini masih ada ketimpangan biaya transaksi yang cukup terasa antara platform dalam negeri dan global. Inilah yang sering kali membuat pengguna kita menoleh ke luar,&rdquo; kata Subani. Menurutnya, struktur biaya yang lebih kompetitif menjadi kunci untuk menarik kembali minat konsumen lokal agar bertransaksi di platform yang legal dan diawasi. Pandangan serupa disampaikan Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia, Robby. Ia menilai biaya transaksi yang lebih rendah dapat mendorong peningkatan volume perdagangan, sekaligus menjadi insentif bagi konsumen agar tetap beraktivitas di pasar domestik. &ldquo;Penurunan biaya transaksi menjadi insentif bagi konsumen di Indonesia, sehingga mereka lebih aktif bertransaksi di platform aset kripto dalam negeri dan tidak lagi beralih ke luar negeri,&rdquo; ungkapnya. Sebagai langkah konkret untuk meningkatkan daya saing, Bursa Kripto CFX mengumumkan rencana penurunan biaya transaksi bursa secara bertahap. Saat ini, biaya transaksi bursa berada di level 0,04 persen per transaksi. Subani menyebutkan, biaya tersebut akan diturunkan menjadi 0,02 persen mulai 1 Maret 2026, lalu kembali turun menjadi 0,01 persen pada 1 Oktober 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu mempersempit jarak biaya antara platform domestik dan global. &ldquo;Bursa mendengar apa yang menjadi perhatian konsumen dan pelaku usaha aset kripto. Dengan biaya transaksi yang lebih kompetitif, kita sedang membangun pangsa pasar yang lebih besar,&rdquo; kata Subani. Ia optimistis langkah ini dapat menarik kembali konsumen Indonesia yang selama ini bertransaksi di platform offshore tidak berizin, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, termasuk dari sisi penerimaan pajak. Menanggapi kebijakan tersebut, Robby menyebut penurunan biaya transaksi akan berdampak langsung pada kenyamanan dan aktivitas konsumen. Menurutnya, langkah ini bisa memperkuat kepercayaan terhadap ekosistem kripto nasional. &ldquo;Biaya yang lebih kompetitif membuat konsumen lebih aktif bertransaksi dan merasa lebih aman karena berada di platform yang berizin. Kami mengapresiasi langkah Bursa Kripto CFX,&rdquo; katanya. Ke depan, CFX Cryptalk diharapkan dapat menjadi forum berkelanjutan yang mempertemukan regulator dan pelaku industri untuk merumuskan arah penguatan industri aset kripto nasional. Tujuannya tak hanya menciptakan pasar yang efisien dan likuid, tetapi juga berintegritas serta semakin menarik bagi investor global.

Biaya transaksi jadi tantangan industri kripto nasional. CFX siapkan penurunan biaya bursa demi tarik kembali konsumen Indonesia.

Volume Kripto RI Banyak Bocor ke Luar Negeri, Bursa CFX Dorong Tarif Lebih Kompetitif

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/kripto-4-2978106975.jpg" alt="Ilustrasi kripto. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" /> JawaPos.com - Industri aset kripto di Indonesia ternyata bukan sekadar tren investasi digital, ia sudah menjadi salah satu pilar baru ekonomi nasional.&nbsp; Hasil riset terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI mengungkap bahwa perdagangan aset kripto pada platform legal berkontribusi hingga Rp 70,04 triliun atau 0,32 persen terhadap PDB Indonesia, serta menciptakan lebih dari 333 ribu lapangan kerja pada 2024. Namun, potensi sebenarnya jauh lebih besar. Jika seluruh aktivitas perdagangan kripto ilegal dapat beralih ke platform legal, kontribusinya bisa melonjak menjadi Rp 189&ndash;260 triliun, setara 0,86&ndash;1,18 persen dari PDB nasional. Pemerintah juga bisa mendapatkan tambahan penerimaan pajak hingga Rp 1,7 triliun. Diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menempati posisi ketiga dunia dalam adopsi kripto, dengan nilai transaksi mencapai Rp 650,6 triliun pada 2024, melonjak lebih dari 300 persen dibanding tahun sebelumnya. Hingga Juli 2025, total transaksi kripto tercatat Rp 276,5 triliun, dengan 16,5 juta akun pengguna. Namun, lonjakan ini dibayangi tantangan besar: maraknya platform ilegal dan peralihan regulasi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kondisi ini menuntut kebijakan yang adaptif agar ekosistem kripto tetap tumbuh sehat dan aman bagi investor. Dalam laporan baru yang dipublikasikan, LPEM UI menemukan bahwa 82 persen pengguna kripto di Indonesia membeli aset untuk investasi jangka panjang, bukan sekadar trading harian. Menariknya, 25 persen di antaranya masih menggunakan platform ilegal, baik sepenuhnya maupun bersamaan dengan platform legal. Hal ini menunjukkan masih rendahnya literasi hukum dan keuangan digital di kalangan investor ritel. Peneliti LPEM FEB UI, Prani Sastiono, Ph.D., menegaskan perlunya insentif agar pengguna beralih ke platform legal, misalnya melalui diversifikasi aset (stablecoin, tokenisasi RWA) dan tarif pajak yang kompetitif. &ldquo;Pergeseran pajak dari PPN ke PPh tanpa penindakan tegas terhadap platform ilegal justru bisa membuat pengguna bermigrasi ke luar negeri,&rdquo; ujar dia melalui keterangannya. Di sisi lain, OJK menilai hasil studi LPEM UI menjadi acuan akademis penting bagi kebijakan pengawasan industri kripto. &ldquo;Riset seperti ini memperkuat legitimasi aset kripto sebagai instrumen investasi sah dan strategis bagi ekonomi digital,&rdquo; ujar Tommy Elvani Siregar, perwakilan OJK. Senada, Subani, Direktur Utama PT Central Finansial X (CFX), menyebut temuan ini menjadi bukti bahwa ekosistem kripto legal telah memiliki fondasi kuat. &ldquo;Kami akan terus memperkuat literasi dan inovasi, termasuk mengembangkan produk turunan, tokenisasi aset nyata, dan kripto sebagai jaminan pinjaman,&rdquo; katanya. Disebut juga kalau masa depan industri kripto Indonesia bergantung pada tiga hal utama yakni penegakan hukum terhadap platform ilegal, penerapan pajak yang adil dan tidak distortif, serta edukasi publik dan literasi investasi digital. Studi LPEM UI menegaskan, dengan kebijakan strategis yang tepat, perdagangan aset kripto bisa menjadi pilar penting dalam memperkuat ekonomi digital nasional, yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Industri kripto di Indonesia tumbuh pesat, berkontribusi pada PDB dan menciptakan lapangan kerja, namun tantangan regulasi masih ada.

Studi LPEM UI: Aset Kripto Berkontribusi Rp 70 Triliun ke Ekonomi Nasional dengan Potensi yang Masih Bisa Lebih Besar

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/tokenisasi-4254884111.jpg" alt="ILUSTRASI. Tokenisasi kripto. (Mantra Chain)" /> JawaPos.com - Indonesia kembali menjadi pusat perhatian dalam diskusi global soal aset kripto. Di ajang TOKEN2049 Singapura, PT Central Finansial X (CFX) tampil mewakili Indonesia dan memaparkan bagaimana regulasi kolaboratif di dalam negeri berhasil memperkuat pertumbuhan industri.&nbsp; Momentum ini diklaim sekaligus menegaskan bahwa Indonesia punya posisi strategis untuk menjadi salah satu pusat perdagangan kripto di Asia Tenggara. Direktur Utama CFX, Subani, menyebut partisipasi di forum internasional ini sebagai langkah penting untuk memperkenalkan keunggulan Indonesia.&nbsp; &ldquo;Partisipasi dalam TOKEN2049 sekaligus menjadi wujud komitmen Bursa CFX dalam memajukan industri aset kripto Indonesia. Kami ingin menunjukkan kepada pelaku industri aset kripto global bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perdagangan aset kripto di kawasan Asia Tenggara,&rdquo; ujarnya, Kamis (2/10). Keunggulan utama Indonesia, kata Subani, terletak pada kerangka regulasi yang akomodatif dan kolaboratif. Ekosistem kripto di dalam negeri juga tergolong lengkap dengan hadirnya OJK sebagai regulator, Bursa CFX, lembaga kliring, kustodian, hingga pedagang aset digital.&nbsp; Struktur ini menjadi fondasi yang membuat pasar kripto nasional lebih terpercaya dibandingkan negara-negara lain yang masih menghadapi ketidakpastian regulasi. Dampak dari regulasi ini terlihat nyata dalam pertumbuhan pasar. Pada kuartal II 2025, pasar spot lokal yang teregulasi berhasil tumbuh 6,9 persen, berbanding terbalik dengan pasar spot global yang belum teregulasi dan justru turun hingga 27,7 persen.&nbsp; Subani juga menilai tren ini membuktikan bahwa regulasi yang jelas justru memberikan ruang pertumbuhan yang lebih sehat. Kepercayaan publik juga ikut meningkat. Data OJK mencatat jumlah konsumen aset kripto di Indonesia telah mencapai 16,5 juta per Juli 2025, naik sekitar 27,1 persen dibandingkan awal tahun yang baru berada di angka 12,9 juta. Lonjakan ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat merasa aman bertransaksi di pasar kripto domestik. Namun demikian, meski capaian tersebut impresif, Subani menegaskan industri kripto nasional masih berada di fase awal.&nbsp; &ldquo;Kami akan mendorong inovasi dalam menjadikan aset kripto sebagai solusi keuangan digital yang lebih luas, seperti stablecoin berbasis rupiah untuk meningkatkan likuiditas dan penggunaan transaksi remitansi lintas negara, serta optimalisasi penggunaan aset kripto sebagai jaminan dalam melakukan pinjaman,&rdquo; jelasnya. Dengan regulasi yang suportif, peluang bagi investor asing pun terbuka lebar. Individu maupun entitas global kini bisa berinvestasi di Indonesia dengan lebih aman. Hal ini menjadikan pasar kripto nasional tidak hanya menarik bagi pengguna lokal, tetapi juga sebagai destinasi investasi bagi pelaku industri internasional. Kehadiran Bursa CFX di TOKEN2049 diharapkan mampu memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Bukan hanya sebagai pasar transaksi, melainkan sebagai pusat inovasi dan kolaborasi. Jika tren kepercayaan publik terus meningkat, ditopang oleh regulasi yang kokoh, Indonesia berpotensi besar menjadi salah satu poros penting dalam peta perdagangan kripto Asia Tenggara.

Indonesia menjadi sorotan global dalam industri kripto setelah partisipasi CFX di TOKEN2049 Singapura, menyoroti regulasi yang mendukung.

Hadir di Forum Global, CFX Apresiasi Regulasi Kripto di Indonesia Picu Pertumbuhan Investor Baru

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/berjangka-1924404144.jpg" alt="Direktur Utama PT Central Finansial X (CFX) Subani (tengah), bersama Direktur Utama PT Kustodian Koin Indonesia (ICC) Putra Karunia dan Direktur Utama PT Kliring Komoditi Indonesia (KKI) Jessy. (CFX)" /> &nbsp; JawaPos.com - Minat terhadap produk derivatif kripto meningkat. Karena dinilai sebagai instrumen yang menguntungkan ketika pasar sedang bullish atau bearish. Serta kendali yang lebih besar dalam mengelola portofolio. Direktur Utama PT Central Finansial X (CFX) Subani mengatakan, produk derivatif kripto yang dikembangkan telah mendapatkan dukungan penuh dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sejak diluncurkan pada September 2024, minat terhadap produk derivatif kripto memperlihatkan tren positif dari bulan ke bulan. Secara kumulatif, total nilai transaksi derivatif kripto di CFX mencapai Rp 11,24 triliun per akhir Maret 2025. "Ini merupakan awal yang baik mengingat produk derivatif kripto di CFX baru diluncurkan tujuh bulan lalu. Bahkan, nilai transaksi derivatif kripto di Maret 2025 berhasil menyentuh Rp 5,38 triliun, atau naik sekitar 135 persen dibandingkan transaksi di Februari 2025. Dengan tren positif tersebut, kami optimistis angkanya akan terus tumbuh sepanjang 2025," ungkap Subani saat ditemui di bilangan Karet Tengsin, Rabu (9/4). Seluruh transaksi tersebut, lanjut dia, berasal dari tujuh pialang berjangka yang terdaftar sebagai anggota CFX. Yakni, PT PG Berjangka, PT Pasar Forex dan Komoditi Berjangka, PT Jalatama Artha Berjangka, PT Java Global Futures, PT Porto Komoditi Berjangka, PT Alpha Centauri Berjangka, dan PT Ajaib Futures Asia. Saat ini terdapat 50 kontrak derivatif kripto yang dapat diperdagangkan. Subani meyakini tingginya minat terhadap produk derivatif kripto didasari oleh karakteristiknya. Yang memungkinkan nasabah untuk melakukan lindung nilai terhadap volatilitas harga kripto. Selain itu, juga memungkinkan nasabah untuk mendapatkan potensi keuntungan meski kondisi pasar sedang bearish. CFX bakal menghadirkan kontrak derivatif kripto yang baru. Sesuai kebutuhan dan memberikan lebih banyak pilihan bagi para nasabah. Tentunya, akan melalui seleksi dan penilaian yang ketat untuk memastikan seluruh perdagangan tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Di sisi lain, kualitas infrastruktur dan menambah fitur-fitur lainnya juga terus ditingkatkan. Untuk memastikan pasar derivatif kripto di dalam negeri bisa kompetitif. Salah satunya melalui memperkuat sinergi dengan PT Kliring Komoditi Indonesia (KKI) sebagai lembaga kliring dan PT Kustodian Koin Indonesia (ICC) sebagai lembaga kustodian. "Sebagai bursa berjangka kripto, CFX bersama dengan KKI dan ICC berkomitmen untuk memberikan rasa aman kepada para nasabah dan menghadirkan inovasi demi terciptanya ekosistem perdagangan berjangka yang berkualitas dan berintegritas," tandasnya. (han)

Minat terhadap produk derivatif kripto meningkat pesat seiring dukungan dari Bappebti dan tren positif transaksi.

Transaksi Derivatif Kripto di CFX Tembus Rp 11,24 Triliun

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/18/aset-kripto-2660855655.jpg" alt="ILUSTRASI. Valuasi bitcoin sempat naik karena Donald Trump menang pilpres AS. (Brookings Institution)" /> <div id=":199" class="ii gt"> <div id=":19a" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Prospek perdagangan aset digital berupa cryptocurrency atau kripto diprediksi makin cerah seiring Donald Trump menang di pemilu presiden Amerika Serikat (AS). Aset digital kripto berupa bitcoin bahkan sempat menyentuh nilai tertingginya imbas kemenangan Trump.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Efek turunan lainnya juga tampaknya akan dirasakan oleh komoditas kripto lainnya, membawa harapan valuasinya bisa ikutan naik Seperti bitcoin. Merespons hal tersebut, saat ini banyak aplikasi trading latah menggoda masyarakat untuk memulai investasi aset digital.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satunya di Indonesia adalah Pintu yang terdaftar resmi di Badan Pengawas Berjangka Perdagangan Komoditi (Bappebti) serta di bawah pengawasan bursa kripto CFX kini menghadirkan perdagangan derivatif kripto yang dinamakan Pintu Pro Futures.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diklaim bahwa dengan fitur ini, trader dapat melakukan perdagangan derivatif kripto secara legal dan aman di aplikasi Pintu dengan berbagai aset kripto pilihan seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), dan lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Head of Product Marketing Pintu Iskandar Mohammad mengungkapkan, produk derivatif menjadi salah satu produk investasi aset kripto yang memiliki daya tarik serta menjadi pilihan untuk melakukan trading aset kripto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi-digital/015323486/lampaui-market-capital-perak-kapitalisasi-pasar-bitcoin-tembus-usd-177-triliun-bisa-jadi-alternatif-investasi">Lampaui Market Capital Perak, Kapitalisasi Pasar Bitcoin Tembus USD 1,77 Triliun, Bisa jadi Alternatif Investasi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara global, Iskandar menjelaskan, terdapat lebih dari 100 perusahaan kripto yang telah memiliki layanan derivatif. "Dengan hadirnya Pintu Pro Futures sebagai platform perdagangan kripto derivatif, ini menjadi sejarah baru bagi industri kripto dalam negeri yang mampu menyediakan produk inovatif bagi investor dan trader aset kripto,"&nbsp;ungkap Iskandar melalui keterangannya, Senin (18/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, derivatif adalah suatu produk yang nilainya bergantung pada satu atau lebih aset dasar, salah satunya kripto. Sedangkan, perdagangan berjangka adalah kegiatan membeli dan menjual kontrak berjangka, yaitu perjanjian untuk jual beli suatu aset pada harga yang telah ditentukan pada masa depan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pasar kripto sendiri, umumnya perdagangan derivatif kripto dilakukan melalui perpetual futures, atau kontrak berjangka tanpa expiry date. Berdasarkan data dari Coingecko, total perdagangan derivatif kripto pada 11 November 2024 dari 107 perusahaan kripto global mencapai USD 1,1 triliun, atau setara dengan Rp 17.237 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pintu Pro Futures juga didukung dengan fitur risk management seperti, indikator margin, auto close open order, dan kalkulasi margin yang transparan untuk memudahkan pengguna dalam mengelola risiko likuidasi," lanjut Iskandar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tambahan juga, derivatif kripto di Indonesia adalah produk yang dikeluarkan oleh bursa kripto CFX yang telah mendapatkan persetujuan resmi dari Badan Pengawas Berjangka Perdagangan Komoditi (Bappebti) sesuai ketentuan dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penyelenggaraannya, perdagangan produk derivatif ini terdapat lembaga self-regulatory organizations (SRO) yakni bursa kripto CFX, lembaga kliring, lembaga kustodian, serta lembaga pialang berjangka yang seluruhnya telah terdaftar dan teregulasi resmi di bawah payung hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).</div> </div> </div> </div>

Semakin menggiurkan. Aset digital kripto berupa bitcoin bahkan sempat menyentuh nilai tertingginya imbas kemenangan Trump.

Hadirkan Fitur Baru, Aplikasi ini Pastikan Jual-beli Aset Kripto di Indonesia Lebih Aman

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#CFX

Berita Terkini

Volume Kripto RI Banyak Bocor ke Luar Negeri, Bursa CFX Dorong Tarif Lebih Kompetitif

Studi LPEM UI: Aset Kripto Berkontribusi Rp 70 Triliun ke Ekonomi Nasional dengan Potensi yang Masih Bisa Lebih Besar

Hadir di Forum Global, CFX Apresiasi Regulasi Kripto di Indonesia Picu Pertumbuhan Investor Baru

Transaksi Derivatif Kripto di CFX Tembus Rp 11,24 Triliun

Hadirkan Fitur Baru, Aplikasi ini Pastikan Jual-beli Aset Kripto di Indonesia Lebih Aman

Download Aplikasi JawaPos.com