<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220325_165243.jpg" alt="Chand Parwez Keluhkan Masalah Perpajakan di Dunia Perfilman./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Chand Parwez Keluhkan Masalah Perpajakan di Dunia Perfilman./Abdul Rahman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Produser film yang juga Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI), Chand Parwez, mengeluhkan masalah perpajakan di Indonesia khususnya untuk dunia perfilman yang dianggapnya cukup unik.  Menurutnya, pajak perfilman yang berlaku di Indonesia belum proporsional dan belum memenuhi aspek keadilan. Sebab yang dikenakan pajak adalah dari penjualan. Sementara biaya produksi film nilainya terkadang cukup besar.  "Perpajakan di Indonesia rada unik. Pada saat kita buat program, yang dipajak itu pajak penghasilannya, PPh. Harusnya yang dipajak itu keuntungannya, bukan dari harga jualnya," kata Chand Parwez saat ditemui di Kongres BPI di bilangan Central Park Jakarta Barat Jumat (25/3).  Dia juga mengungkapkan rumah produksi sejak 2007 silam selalu menjual karya mereka dengan sistem jual beli putus kepada stasiun televisi. Karena jika menerapkan sistem lisensi, akan dikenakan PPh sebesar 15 persen dan itu sangat memberatkan.  "Kita sering jual putus ke program televisi. Karena kalau dijual lisensi, kena pajak PPh 15 persen, dan seringkali itulah keuntungan kita. Makanya kita jual putus dan kita hanya kena PPN doank kalau jual putus," paparnya.  Jika sistem perpajakan model ini masih terus diterapkan di Indonesia, Chand Parwez yakin sistem jual beli putus akan terus dilakukan untuk menghindari dikenakan pajak PPh sebesar 15 persen.  "Produksi film ini kan banyak elemennya. Pada saat produksi pun ada elemen yang juga sudah kena pajak. Yang saya khawatirkan, kalau ini terus terjadi kita hanya dapat hak moral doank, hak ekonominya jadi hilang," paparnya.  Secara garis besar Chand Parwez mengapresiasi pencapaian yang sudah diraih industri perfilman tanah air. Kendati sempat terdampak oleh pandemi Covid-19, namun semangat selineas dalam industri perfilman sejatinya tetap selalu menyala.  "Ada film film Indonesia yang mendapat penghargaan di dunia internasional. OTT juga sangat menarik. Ada OTT lokal kita ada yang ekspansi ke dunia internasional," paparnya.

Chand Parwez Keluhkan Masalah Perpajakan di Dunia Perfilman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/image-3-5.jpg" alt="Ilustrasi gerhana bulan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gerhana bulan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI), Chand Parwez, berharap pemerintah hadir memberikan dukungan yang lebih serius lagi untuk dunia perfilman tanah air. Sebab posisi film sangat strategis untuk memperkenalkan kebudayaan dan identitas bangsa Indonesia ke dunia luar.  "Pemerintah harusnya lebih paham bahwa film itu sangat strategis posisinya. Harus lebih banyak support-nya dari segi fasilitasi, kearsipan, literasi, dan banyak lagi yang lainnya," kata Chand Parwez yang sebentar lagi akan menanggalkan jabatannya sebagai Ketua BPI, di bilangan Central Park Jakarta Barat Jumat (25/3).  Dia pun menaruh harapan supaya ada sebuah karya besar dengan kualitas yang sangat bagus dikerjakan secara bersama-sama kolaborasi dengan pemerintah. Menurutnya, ini sangat mungkin dilakukan jika ada kolaborasi yang erat antara para sineas dengan pemerintah.  Merespons keinginan sinergi yang lebih baik lagi, Ahmad Mahendra selaku Direktur Film, Musik dan Media dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek RI menegaskan komitmennya sinergitas. "Dengan anggaran yang ada, kami siap untuk itu. Negara kan fasilitator ya. Tapi selesaikan dulu kongresnya," kata Ahmad Mahendra.  Sementara Hanifah Makarim selaku Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf mengatakan, dukungan untuk dunia perfilman bukan hanya ada di lintas kementerian di Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah juga memiliki alokasi dana untuk memberikan dukungan terhadap dunia perfilman.  "Tinggal nanti kami sinkronkan mana untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah," katanya.  Chand Parwez mengapresiasi tren film Indonesia dalam beberapa tahun belakangan yang terus membaik. Dia menyebut industri perfilman sebenarnya tinggal lepas landas.  Namun sayangnya tiba-tiba pandemi Covid-19 melanda pada 2020 lalu. Itu mengakibatkan dunia perfilman sempat benar-benar terpukul.  "Pandemi tidak merobohkan tapi justru menunjukkan kita sustain. Industri OTT pun bertumbuh melengkapi bioskop," paparnya.

Chand Parwez Harap Pemerintah Beri Dukungan Lebih ke Dunia Perfilman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/chand-parwez-zaking.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri terkait penyelenggaraan aktivitas kebudayaan dan ekonomi kreatif, para pihak terkait diperbolehkan untuk membuat aturan turunan yang lebih detil. Pasalnya, SKB tersebut hanya merupakan pedoman teknis yang bisa dijadikan acuan penerapan protokil kesehatan.  Ketua Badan Perfilman Indonesia Chand Parwez pun menyebutkan bahwa pihaknya berencana untuk membuat hand book atau buku pedoman. Hal ini bertujuan agar para pihak terkait dapat lebih mudah memahami isi dari protokol kesehatan.  "Kalau ini kan bentuknya tulisan, tapi kita bentuk handbook yang lebih visual sehingga kita lebih praktis untuk kita lihat," ungkapnya dalam telekonferensi pers, Selasa (7/7).  Bukan hanya itu, rencananya pihaknya pun akan membuat behind the scene yang memberikan panduan protokol kesehatan maupun bagaiamana syuting berlangsung dengan menerapkan protokol tersebut.  "Mita juga InsyaAllah akan membuat behind the scene tentang kegiatan syutingnya untuk kebutuhan promosi, tapi juga kegiatan behind the scene (BTS) yang menyangkut protokol," tutur dia.  Dengan adanya SKB dua menteri ini pun menjadi angin segar bagi insan perfilman. Maka dari itu, dengan membuat hand book, diharapkan semua pihak bisa mudah menerapkannya.  "Ini baru dan positif sekali karena kondisi ini untuk mengatasi masalah bersmaa, semoga kita bisa melakukan ini dengan menjaga keselamatan dan ksehatan. Jangan cepat terlena, kalau ada yang butuh diketatkan ya kita keteatkan. Ini harus dijalankan dengan penuh kepatuhan, kalau ini bablas ini akan membuat mundur, kami akan mencoba turunannya agar baik," tutupnya.

Boleh Ada Aturan Turunan, Dunia Film akan Beri Panduan Lewat BTS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/drive-thru-cinema.jpg" alt="ALTERNATIF NONTON: Di tengah pandemi, ada pilihan hiburan berkonsep drive thru cinema. Sayang, prosedur izin penayangan filmnya belum jalan. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ALTERNATIF NONTON: Di tengah pandemi, ada pilihan hiburan berkonsep drive thru cinema. Sayang, prosedur izin penayangan filmnya belum jalan. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Niat untuk menghadirkan hiburan di masa pandemi lewat drive thru cinema menuai protes. Sejumlah produser dan distributor film menegur pemutaran sejumlah film di Sky Parking District 1, Meikarta.  Tempat itu memiliki konsep seperti food court dengan penayangan hiburan di layar besar. Pengunjung bisa menonton filmnya di dalam mobil untuk menjaga physical distancing. Film yang diputar, antara lain, Susah Sinyal, Dilan 1991, Gundala, Mission Impossible, dan Avengers:Endgame.  Di sisi lain, Chand Parwez Servia, produser Starvision Plus selaku rumah produksi Susah Sinyal, mengaku tidak tahu dan tak pernah dimintai izin. Sebuah video pun beredar di media sosial dan aplikasi chat. Dalam video tersebut, perekam menunjukkan operator drive thru cinema yang memutar sejumlah film. Penayangan film berlangsung sejak akhir pekan lalu.  Parwez sebenarnya menyambut baik tempat dengan konsep seperti itu. Dengan demikian, pelaku industri perfilman bisa tetap berkembang di masa pandemi. ’’Tapi, harus dengan prosedur yang menghormati hak cipta produser sebagai pemilik kekayaan intelektual,’’ kata ketua Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI) itu saat dihubungi Kamis siang (4/6).  Parwez menambahkan, prosedur penayangan film di drive thru cinema sama dengan pemutaran film di bioskop. Harus ada izin dan kesepakatan resmi antara rumah produksi atau distributor (untuk film asing) dan eksibitor atau penayang.  Sementara itu, Ody Mulya Hidayat, produser Dilan 1990 dan Dilan 1991 dari rumah produksi Max Pictures, mendengar kabar dari sesama anggota APFI bahwa film produksinya diputar di drive thru cinema. ’’Kami kecolongan sih. Nggak tahu kalau ternyata film kami diputar,’’ ujarnya saat dihubungi kemarin sore.  Ody dan Parwez terus berkoordinasi dengan sesama anggota APFI terkait pemutaran film tanpa izin. Ody maupun Parwez juga belum mendapat tawaran penayangan film dari pengelola drive thru cinema lainnya.  Di sisi lain, Andika Surya Pratama selaku public relations drive thru cinema menuturkan, pihaknya akan segera mengurus masalah dengan para produser film. ’’Hari ini (kemarin, Red) ada tim yang meluruskan dan bertemu dengan mereka (pihak produser). Nanti dikabari lagi,’’ jelas Andika. Dia melanjutkan, pihaknya belum memutar film secara penuh.  Menurut dia, drive thru cinema masih berada dalam proses trial atau percobaan. ’’Awalnya mau tanggal 5 Juni (hari ini, Red), tapi kayaknya kami jadwal ulang. Menunggu pengumuman lebih lanjut soal PSBB,’’ ucapnya. Andika menambahkan, pihaknya bakal mengantongi izin resmi saat drive thru cinema beroperasi secara resmi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JwBHdc9wMWY  https://www.youtube.com/watch?v=USVHmjIeKnw  https://www.youtube.com/watch?v=6XoWjuIdtfs

APFI Bahas Prosedur untuk Drive Thru Cinema

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/bioskop-meikarta.jpg" alt="Drive-in Cinema: Warga menonton film dari dalam mobil di Sky Parking District 1 Meikarta di kawasan, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu (3/6). Menjelang era new normal, sejumlah tempat hiburan, kuliner, dan perbelanjaan menghadirkan konsep gaya hidu" width="100%">
<figcaption>Drive-in Cinema: Warga menonton film dari dalam mobil di Sky Parking District 1 Meikarta di kawasan, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu (3/6). Menjelang era new normal, sejumlah tempat hiburan, kuliner, dan perbelanjaan menghadirkan konsep gaya hidu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Produser dari rumah produksi Starvision geram ketika mengetahui film yang dibuatnya, Susah Sinyal, ditanyangkan secara komersil tanpa ada izin di Meikarta Drive in Cinema. Dalam sebuah poster yang beredar, Drive In Cinema ini berlangsung mulai 1 Juni hingga 30 Juni mendatang di Sky Parking Distric 1, Meikarta, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.  Chand Parwez sangat menyayangkan film Susah Sinyal dikomersialkan tanpa ada izin terlebih dahulu. Yang semakin membuatnya sedih, kejadian ini terjadi di tengah perusahaan film sedang turun akibat pandemi Covid-19.  "Saya tidak menyangka perusahaan sebesar itu melakukan tindakan yang tidak terpuji. Disaat perfilman Indonesia sedang terpuruk, mereka bukannya membantu, tapi justru melakukan hal yang tidak terpuji," kata Chand Parwez dalam rilis pers yang diterima JawaPos.com, Kamis (4/6).  Dia pun berharap pemerintah dapat melakukan tindakan tegas demi melindungi suatu karya. Chand Parwez bersama dengan perusahaan film lainnya berencana mau mengambil tindakan tegas dengan memproses permasalahan ini ke ranah hukum. Pihaknya pun mengaku sudah memiliki bukti permulaan berupa rekaman video.  "Kami sudah ada bukti berupa rekaman video dan mereka juga mengiklankan film-film yang akan tayang. Salah satunya ada Susah Sinyal. Kami akan melakukan teguran, somasi. Kalau tidak ditanggapi, kami akan menempuh jalur hukum,” papar Chand Parwez.  Dia mengatakan kehadiran Drive in Cinema semacam ini sejatinya bagus sebagai salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin menonton film mengingat bioskop belum dibuka. Namun yang disayangkannya, hal itu dilakukan dengan cara yang tidak benar.  "Kami menyambut baik apapun bentuknya, baik itu drive thru atau exibition film, asal semua dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Kita sangat koperatif, bisa bekerjasama dengan siapapun asal semua sesuai dengan prosedur,” tandas Chand Parwez.  Selain film Susah Sinyal, sejumlah film lain juga ditayangkan Meikarta Drive in Cinema. Diantaranya adalah film Dilan, Si Doel The Movie dan Gundala.

Chand Parwez Geram Filmnya Tayang di Drive In Cinema Tanpa Izin

chand parwez

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#chand parwez

Berita Terkini

Chand Parwez Keluhkan Masalah Perpajakan di Dunia Perfilman

Chand Parwez Harap Pemerintah Beri Dukungan Lebih ke Dunia Perfilman

Boleh Ada Aturan Turunan, Dunia Film akan Beri Panduan Lewat BTS

APFI Bahas Prosedur untuk Drive Thru Cinema

Chand Parwez Geram Filmnya Tayang di Drive In Cinema Tanpa Izin

Download Aplikasi JawaPos.com