<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/2522_19510_chandra-hamzah.jpg" alt="Chandra Hamzah" width="100%">
<figcaption>Chandra Hamzah</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011 Chandra Hamzah, menyarankan agar pasal kerugian negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dikaji ulang. Dia menilai bahwa definisi kerugian negara dalam pasal tersebut kerap digunakan secara serampangan dalam kasus-kasus korupsi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Chandra menekankan pentingnya membedakan antara kerugian negara yang nyata dan potensi kerugian yang belum pasti. Pasal kerugian negara, sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, menjadi dasar dalam banyak kasus korupsi di Indonesia. Namun, menurut Chandra, pasal tersebut sering digunakan tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Banyak kasus yang hanya melihat potensi kerugian langsung dianggap sebagai kerugian negara, padahal dalam bisnis ada dinamika yang harus diperhatikan," ujarnya, dikutip Minggu (22/9). Lebih lanjut, Chandra mengusulkan agar pasal kerugian negara dalam UU Tipikor diperjelas agar tidak mudah disalahgunakan. Definisi yang lebih tegas dan pembagian yang jelas antara kerugian nyata dan potensi kerugian diperlukan agar tidak ada kriminalisasi berlebihan terhadap tindakan bisnis yang sah. Menurutnya, revisi ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis, terutama yang beroperasi di sektor BUMN.&nbsp;"Kita butuh aturan yang lebih adil. Jangan sampai setiap keputusan bisnis yang membawa risiko dianggap sebagai tindak pidana korupsi hanya karena ada potensi kerugian," kata Chandra. Dia menambahkan, perubahan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu iklim investasi dan keberlanjutan perusahaan BUMN yang sering terlibat dalam proyek-proyek besar. Chandra juga menekankan bahwa akuisisi atau keputusan bisnis yang diambil oleh BUMN seharusnya dievaluasi berdasarkan hasil akhirnya, bukan sekadar potensi kerugiannya. "Tidak semua potensi kerugian bisa dianggap sebagai tindak pidana. Negara harus mampu membedakan mana risiko bisnis dan mana yang betul-betul merugikan negara secara nyata," pungkasnya.

"Banyak kasus yang hanya melihat potensi kerugian langsung dianggap sebagai kerugian negara, padahal dalam bisnis ada dinamika," katanya.

Chandra Hamzah Usul Revisi Pasal Kerugian Negara dalam UU Tipikor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/Hotel-Sultan-Dery-Ridwansah-10JPG-157579893.jpg" alt="Petugas memasang spanduk pemberitahuan di depan Hotel Sultan, Kompleks GBK, Jakarta, Rabu (4/10)." width="100%">
<figcaption>Petugas memasang spanduk pemberitahuan di depan Hotel Sultan, Kompleks GBK, Jakarta, Rabu (4/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menyebut PT Indobuildco sempat meminta agar bekerja sama soal pengelolaan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan sebagai jalan tengah dari habisnya masa Hak Guna Bangunan (HGB) perusahaan yang dipimpin Pontjo Sutowo atas Hotel Sultan.&nbsp; <div dir="auto">"Pihak Indobuildco juga mengajak kerja sama. Nanti deh untuk ke depannya Indobuildco dan pihak PPKGBK kita buat kerja sama," kata Kuasa Hukum PPKGBK Chandra Hamzah kepada wartawan, Rabu (4/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia mengatakan bahwa kerja sama ini tentu saja ilegal dan dilarang oleh hukum. Hal itu yang membuat pertemuan yang dilakukan pada pekan lalu itu menemui jalan buntu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang kita sampaikan ke pihak Indobuildco adalah bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kerja sama optimalisasi aset barang milik negara (BMN) harus dengan tender," tegas Candra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, nggak bisa tunjuk-tunjuk langsung. Kalau tunjuk-tunjuk langsung bisa gimana, bisa diproses aparat hukum semuanya. Kalau kerja sama dengan Indobuildco tanpa tender, masuk penjara kita semua nanti," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, satpam Gelora Bung Karno (GBK) mulai memasang plang pernyataan kepemilikan negara di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Pemasangan plang ini dilakukan tepat di depan pintu masuk Hotel Sultan dengan dua tiang besi dan spanduk berlatar belakang merah khas kesekretariatan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, di bagian paling atas spanduk itu tampak lambang Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan GBK. Tulisan di bawahnya bertuliskan "TANAH INI ASET NEGARA MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HPL NOMOR 1/GELORA ATAS NAMA SEKRETARIAT NEGARA C.Q. PPKGBK DAN TELAH DINYATAKAN SAH OLEH PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 276 PK/PDT/2011/".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat pemasangan dilakukan oleh pihak satpam dari GBK sejak sekitar pukul 11.15 WIB, tak tampak perlawanan dari pihak mana pun. Hanya saja, setelah beberapa menit berlalu, plang yang asalnya tepat berada di gerbang itu dipindah ke dalam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, pukul 11.39 WIB, dengan tiang yang menancap ke tong berwarna biru-putih, spanduk itu berdiri di dalam dekat menuju lobby Hotel Sultan. Satpam hotel hingga pegawai Hotel Sultan sendiri masih bersiaga seperti biasa melayani tamu yang datang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Kalau tunjuk-tunjuk langsung bisa diproses aparat hukum semuanya. Kalau kerja sama dengan Indobuildco tanpa tender, masuk penjara".

Kuasa Hukum PPKGBK Sebut PT Indobuildco Pernah Tawarkan Kerja Sama Pengelolaan Hotel Sultan Tanpa Tender

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Johnny-G-plate.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerrard Plate menyesalkan kisruh yang terjadi di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI. Kisruh antara Dewan Pengawas (Dewas) berbuntut dipecatnya Direktur Utama (Dirut) TVRI Helmy Yahya.  Kepada awak media di Jakarta, Sabtu (18/1) sore kemarin, Johnny mengaku kalau dirinya sudah berusaha memediasi kisruh yang terjadi antara Dewas LPP TVRI dengan Direksi. "Kami sudah berusaha memediasi itu dan berharap bisa diselesaikan dengan baik secara internal," ujar Johnny.  Johnny juga mengatakan, masalah yang terjadi antara Dewas LPP TVRI dengan Direksi di dalamnya sudah terjadi sejak lama.  "Periode sebelumnya ada aksi saling pecat dan saling menuntut. Hak hukum tentu kita hormati. Tapi TVRI sebagai LPP harus dijaga bersama karena ada hak masyarakat untuk mendapat informasi," jelas Johnny.  Sementara untuk kasus dicopotnya Helmy Yahya sebagai Dirut, kata did, sedang dilakukan mediasi oleh pemerintah melalui Kemenkominfo, meskipun jika dilhat dari segi legalitas, menkominfo tidak memiliki wewenang untuk mengangkat atau memberhentikan Direksi TVRI.  "Sepenuhnya sesuai Undang-undang (UU) Penyiaran dan PP no 13 tahun 2005, Dewas punya kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan Direksi. Namun harus mengacu pada aturan yang ada," ungkap Johnny.  Bila tidak sesuai aturan, lanjutnya, maka Direksi punya hak hukum yang harus dihormati. Kita tahu, tahap pertama untuk hak jawab sudah dilakukan, namun hal itu dikatakannya mungkin belum cukup meyakinkan Dewas TVRI.  “Tapi saya enggak ingin ikut mencampuri dan mengakibatkan masalah jadi luas. Kita pisahkan relasi pecat memecat antara Dewas dan Direksi sebagai hal yang terisolasi dari manejemn TVRI. Kita harus dukung Dewas dan Direksi yang sekarang untuk tetap bisa bekerja dengan baik," tandas Johnny.  Diketahui, pemecatan Helmy Yahya sebagai Dirut TVRI beberapa hari lalu turut disesalkan oleh masyarakat. Topik percakapan soal Helmy Yahya, TVRI dan pemecatan oleh Dewas sempat menjadi topik terhangat di lini masa Twitter.  Masyarakat menilai, kinerja Helmy Yahya sudah sangat baik selama menggawangi TVRI. Meski dipecat, di tempat yang sama, yakni Twitter, Helmy Yahya melalui akun resminya @helmyyahya tetap mendoakan yang terbaik bagi TVRI terlepas dari TVRI yang tidak digawanginya lagi.  "Saya percaya Tuhan punya rencana lebih baik untuk saya. #TetapJayalahTVRI," cuit Helmy Yahya sembari mengunggah foto gedung LPP TVRI.  Diketahui, Helmy Yahya juga akan melakukan upaya hukum. Helmy menunjuk mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah sebagai penasihat hukumnya.

Helmy Yahya Dipecat dari TVRI: Johnny: Menkominfo Tak Punya Kewenangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/helmy-yahya.jpg" alt="Direktur Utama LPP TVRI nonaktif Helmy Yahya (tengah) didampingi kuasa hukum Chandra Hamzah (kiri), dan Direktur Keuangan Isnan Rahmanto menyampaikan pembelaan terkait pemberhentian Dirut oleh Dewan Pengawas LPP TVRI saat menggelar konferensi pers di Jaka" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama LPP TVRI nonaktif Helmy Yahya (tengah) didampingi kuasa hukum Chandra Hamzah (kiri), dan Direktur Keuangan Isnan Rahmanto menyampaikan pembelaan terkait pemberhentian Dirut oleh Dewan Pengawas LPP TVRI saat menggelar konferensi pers di Jaka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Helmy Yahya diberhentikan sebagai direktur utama TVRI kemarin. Namun, konflik di lembaga penyiaran pelat merah itu, tampaknya, belum akan berakhir.  ”Kami masih menyusun materi,” kata Chandra Hamzah, kuasa hukum Helmy, dalam jumpa pers di Jakarta kemarin saat ditanya soal langkah hukum yang bakal diambil. ”Keputusannya akan kami umumkan dalam seminggu ke depan,” lanjutnya.  Helmy diberhentikan dari jabatan yang didudukinya sejak 29 November 2017 tersebut pada Kamis (16/1). Itu dilakukan setelah Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menolak surat pembelaannya.  Kisruh antara Helmy dan dewas itu bermula saat Helmy tiba-tiba diberhentikan sementara pada 4 Desember 2019 oleh dewas. Merasa tak terima, esok harinya, adik Dubes untuk Selandia Baru Tantowi Yahya tersebut langsung melakukan perlawanan.  Dia merasa surat yang dilayangkan kepadanya tidak sah. Helmy pun mendatangi mitra TVRI di DPR, berkonsultasi dengan menteri komunikasi dan informatika serta menteri sekretaris negara. Semua satu suara agar tak ada pemecatan.  ”Akhirnya dimediasi, tidak boleh ada pecat-pecat. Saya diminta untuk melakukan pembelaan dan tidak bicara di media,” ujar Helmy dalam jumpa pers yang sama.  Pada 18 Desember 2019, Helmy langsung membuat pembelaan. Bersama empat direksi lainnya, dia menyusun 27 halaman dengan 1.200 lampiran surat pembelaan untuk dewas. Meski pemberhentian hanya ditujukan kepada Helmy, empat direktur lainnya turut memberikan dukungan penuh lantaran kepemimpinan bersifat kolektif kolegial. Dengan demikian, semua kebijakan diputuskan bersama.  Namun, pembelaan itu ditolak dewas yang diketuai Arief Hidayat Thamrin. Pria yang pernah dijuluki Raja Kuis tersebut justru mendapat surat pemberhentian oleh dewas di ruangannya.  Dalam surat pemberhentian tersebut, ada lima poin yang disampaikan. Di antaranya, Helmy dinilai tidak menjawab atau memberikan penjelasan soal pembelian siaran berbiaya besar Liga Inggris.  Helmy menanggapi santai perihal Liga Inggris itu. ”Saat ditanya, Pak Dirut, kan anggaran gak ada. Saya cuma jawab, ini rezeki anak saleh,” guyonnya, disambut tawa undangan yang hadir.  Direktur Program dan Berita TVRI Apni Jaya Putra mengamini. Laporan bahkan dilakukan dua kali, secara informal maupun formal. ”Pertama, saat saya buka puasa pada beliau (Ketua Dewas Arief Hidayat Thamrin, Red), saya sampaikan, kita mau beli siaran Liga Inggris,” katanya.  Laporan kemudian disampaikan secara formal pada 17 Juli 2019 yang dihadiri empat dewas dan lima direktur lengkap. Dalam laporan tersebut, dijelaskan secara terperinci mulai kerja sama, harga, hingga soal potensi pendapatan.  Poin lainnya, penunjukan Kuis Siapa Berani dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yakni, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, dan asas keterbukaan, terutama berkenaan penunjukan atau pengadaan Kuis Siapa Berani.  Mengenai Kuis Siapa Berani, Helmy menegaskan, dirinya tidak menerima sepeser pun. Dia mendonasikan secara sukarela kepada TVRI. ”Karyaku paling besar ’Siapa Berani’ tayang di RCTI, Indosiar, AnTV dan kemarin udah ada yang minta, saya persembahkan itu, saya donasikan nol rupiah kepada TVRI,” ungkap Helmy.  Apni membenarkan bahwa Helmy tidak mendapatkan royalti apa pun terkait Kuis Siapa Berani. Sebagai direktur program, dia sendiri yang melakukan kerja sama dengan pihak Krakatau karena dinilai memiliki pengalaman dalam membuat acara kuis.  Tadi malam Jawa Pos berusaha mengontak Arief. Tapi, pesan yang dikirim Jawa Pos hanya dibaca tanpa dibalas.  Adapun menurut Chandra, yang perlu digarisbawahi, dalam surat pemberhentian dari dewas, kliennya dinyatakan diberhentikan dengan hormat.  Artinya, diberhentikan tanpa kesalahan. Selain itu, dari lima anggota dewas, seorang di antaranya tidak membubuhkan paraf dalam surat pemberhentian tersebut. ”Kontradiktif dengan lampiran suratnya. Di mana, menyatakan ada beberapa kesalahan kan katanya. Dalam UU ASN (Undang-Undang Aparatur Sipil Negara), dengan hormat berarti tanpa kesalahan,” katanya.

Langkah Helmy Yahya setelah Diberhentikan sebagai Dirut TVRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/com_JKT1-Pembelaan-Helmy-Yahya-eca5.jpg" alt="Direktur Utama LPP TVRI nonaktif Helmy Yahya (kanan) didampingi kuasa hukum Chandra Hamzah menyampaikan pembelaan terkait pemberhentian Dirut oleh Dewan Pengawas LPP TVRI saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Helmy Yahya menyampai" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama LPP TVRI nonaktif Helmy Yahya (kanan) didampingi kuasa hukum Chandra Hamzah menyampaikan pembelaan terkait pemberhentian Dirut oleh Dewan Pengawas LPP TVRI saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Helmy Yahya menyampai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Helmy Yahya tidak tinggal diam usai dirinya diberhentikan sebagai Direktur Utama (Dirut) oleh Dewan Pengawas (Dewas) LPP TVRI sejak Kamis (16/1) kemarin. Dia bersama kuasa hukumnya Chandra Hamzah tengah mempersiapkan langkah hukum terbaik guna mengahadapi Dewas.  Mantan Wakil Ketua KPK dalam jumpa pers mengatakan bahwa ada sejumlah langkah hukum yang tersedia untuk mengadvokasi kasus yang menimpa Helmy Yahya. Namun sayangnya, Chandra Hamzah masih enggan untuk memberikan bocorannya.  Meski beberapa kali didesak awak media, enggan membeberkannya. Dia meminta wartawan bersabar menunggu perkembangannya dalam satu minggu ke depan.  “Di UU ada silakan saja dibaca. Langkah-lahkah hukumnya apa saja, sedang kami bicarakan dan ada beberapa opsi. Sabar dulu ya. Mungkin dalam satu minggu ke depan,” ucap Chandra Hamzah dalam jumpa pers di bilangan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (17/1).  Dalam kesempatan itu dia juga sempat mengungkap kontradiksi yang tertera dalam surat pemberhentian Dewas terhadap Helmy Yahya. Point yang dia sorot, Helmy dipecat secara terhormat namun kemudian diungkap alasan di balik pemecatan.  “Kalau dipecat secara terhormat berarti tidak ada kesalahan dong,” ucapnya.  Chandra Hamzah juga mempertanyakan pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama TVRI setelah diberhentikannya Helmy Yahya. Dia secara tegas mengatakan bahwa Dewas tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat Plt sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2005 Tentang LPP TVRI.  “Dalam aturannya tidak ada kewenangan Dewan Pengawas untuk mengangkat Plt. Dewan Pengawas hanya memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan direksi. Kalau tidak ada artinya apa? Silakan diartikan sendiri,” kata Chandra Hamzah.  Selain itu, pria kelahiran 24 Februari 1967 itu juga menyoroti sistem kolektif kolegial yang terjadi di dalam direksi TVRI. Menurutnya, karena direksi TVRI menganut sistem kolektif kolegial, seharusnya pemberhentian itu bukan hanya Helmy Yahya. Semua direktur seharusnya juga ikut diberhentikan oleh Dewas.  “Tapi faktanya yang diberhentikan cuma Helmy Yahya,” tandas Chandra Hamzah.

Dampingi Helmy Yahya, Chandra Hamzah Sudah Persiapkan Langkah Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/SERTIJAB-MENTERI-BUMN-DERY-RIDWANSAH-3-.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir berbincang dengan mantan Menteri BUMN Rini Soemarno disela serah terima jabatan di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Erick Thohir secara resmi menggantikan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN. Foto: Dery Ridwansah/ Ja" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir berbincang dengan mantan Menteri BUMN Rini Soemarno disela serah terima jabatan di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Erick Thohir secara resmi menggantikan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN. Foto: Dery Ridwansah/ Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk sejumlah nama beken untuk membenahi sejumlah perusahaan pelat merah, menuai banyak apresiasi. Di antaranya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai komisaris utama PT Pertamina.  Selain itu, ada juga mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah sebagai komisaris utama Bank Tabungan Negara (BTN), juga beberapa nama beken lainnya.  Terobosan Erick itu, dianggap mantan wakil kepala rumah aspirasi TKN Jokowi Michael Umbas sebagai langkah tegas demi membenahi karut-marut di BUMN.  "Erick Thohir ini kayak Bu Susi (mantan menteri kelautan dan perikanan, red), berani mengambil terobosan dengan menghadirkan sederet figur pendobrak lainnya," ujar Umbas di Jakarta, Rabu (27/11).  Umbas bahkan menyamakan Erick dengan Susi karena gebrakan keduanya yang tak biasa. Susi saat menjabat membuat gebrakan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan di perairan Indonesia.  "Saya melihat Erick ini punya misi ingin 'menenggelamkan' para koruptor di BUMN. Sebab perusahaan pelat merah harus bersih, termasuk para pejabatnya," ucapnya.  Bahkan menurut Umbas, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempatkan Erick sebagai nakhoda di BUMN karena sosoknya seorang profesional. Pengusaha muda yang juga bos Mahaka Grup ini juga tidak terikat dengan partai.  "Langkah Erick Thohir membenahi BUMN, pastinya akan berdampak pada akuntabilitas dan iklim bisnis BUMN yang sudah seharusnya semakin baik dan transparan," ucapnya.  Umbas juga mengingatkan, BUMN yang memiliki aset sekitar Rp 8.100 triliun harus bisa segera berubah. Dari sebelumnya kemampuan menghasilkan laba untuk dividen dan pajak ke negara, menjadi tata kelola perusahaan yang baik.  "Sudah saatnya, BUMN bersih dan tidak boleh lagi ada korupsi maupun kepentingan pribadi maupun kelompok," pungkas Umbas.

Erick Diharapkan Bisa Tenggelamkan Para Koruptor di BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/ahok-miftah-3.jpg" alt="Basuki Tjahaja Purnama. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) berharap Chandra Hamzah dapat menularkan integritas dan kredibilitasnya ke dalam manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Sementara itu, kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Indef berharap ia dapat mengawasi rantai bisnis PT Pertamina (Persero) lebih baik lagi, sehingga berkontribusi menekan defisit minyak dan gas (migas).  Peneliti Indef Abra PG Talattov menuturkan, pengalaman dan keahlian Chandra Hamzah memang tak beririsan langsung dengan dunia perbankan. "Tapi soal integritas dan kredibilitas, (hal ini) harus dapat ditularkan ke dalam pengelolaan manajemen BTN ke depan sebagai modal untuk mendorong BTN lebih baik," ujarnya dilansir dari Antara, Minggu (24/11).  Sebagai komisaris utama BTN, Chandra Hamzah diharapkan dapat mendorong tata kelola manajemen BTN yang baik. Dengan begitu, BTN bisa terhindar dari korupsi.  Demikian pula dengan Ahok. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja Pertamina. Ahok diharapkan dapat memberikan arahan agar program pemerintah tercapai.  "Yang menjadi perhatian pemerintah adalah menekan defisit migas secara gradual," ungkapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/chandra-hamzah.jpg" alt="Mantan wakil ketua KPK Chandra Hamzah menyambangi Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11). (Antara Photo)" width="100%">
<figcaption>Mantan wakil ketua KPK Chandra Hamzah menyambangi Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11). (Antara Photo)</figcaption>
</figure> Mantan wakil ketua KPK Chandra Hamzah menyambangi Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11). (Antara Photo)  Abra juga berharap Chandra Hamzah bisa mengawasi akuntabilitas perseroan, baik dari sisi manajemen maupun keuangan agar lebih transparan dan akuntabel. Sementara itu mengenai berbagai penolakan terhadap Ahok, Abra menyarankan mantan Bupati Belitung Timur itu melakukan pendekatan kepada semua pihak di lingkungan Pertamina.  "Harus dilakukan dialog saat awal Ahok mulai bertugas nanti, itu untuk menghilangkan prasangka negatif mengingat ada penolakan di dalam Pertamina. Melalui dialog, diharapkan dapat meningkatkan soliditas di tubuh Pertamina," katanya.

Pesan Indef untuk Dua Komut, Ahok dan Chandra Hamzah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/chandra-hamzah.jpg" alt="Mantan wakil ketua KPK Chandra Hamzah menyambangi Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11). (Antara Photo)" width="100%">
<figcaption>Mantan wakil ketua KPK Chandra Hamzah menyambangi Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11). (Antara Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain PT Pertamina (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero) juga mendapatkan nahkoda baru. Posisi Direktur Utama (Dirut) akan dijabat oleh Pahala Mansury dan posisi Komisaris Utama (Komut) akan diduduki oleh Chandra Hamzah yang merupakan manatan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir mengatakan, jabatan lama Pahala sebagai Dirut Keuangan Pertamina akan diisi oleh Emma Sri Martini yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Telkomsel.  "Pahala Mansury, akan memimpin PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Direktur Utama," ujarnya dalam keterangan tertulis pada JawaPos.com di Jakarta, Jumat (22/11).  Kemudian, Chandra Hamzah yang sebelumnya Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan diangkat sebagai Komut BTN karena memiliki latar belakang pendidikan yang tepat.  “Kita tahu bahwa di BTN itu ada isu-isu yang kurang baik yang tentu harus dilihat secara hukum. Apalagi BTN ini kan ujung tombak dari pembiayaan perumahan rakyat, sehingga kalau nanti ini tidak sehat kan tidak bagus,” jelasnya.  Untuk posisi Komut PT Pertamina (Persero) akan dipercayakan pada Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Sementara wakilnya adalah Wakil Menteri I BUMN Budi Gunadi Sadikin.  “Iya Insya Allah, saya rasa (penunjukan Direksi dan Komisaris PT Pertamina) sudah putus dari beliau (Presiden Jokowi). Pak Basuki akan menjadi Komisaris Utama lalu didampingi oleh Wamen, Pak Budi menjadi Wakil Komisaris Utama,” ungkapnya.

Eks Komisioner KPK Dipercaya Duduki Kursi Komut BTN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/chandra-hamzah.jpg" alt="Mantan wakil ketua KPK Chandra Hamzah menyambangi Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11). (Antara Photo)" width="100%">
<figcaption>Mantan wakil ketua KPK Chandra Hamzah menyambangi Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11). (Antara Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah akan ditunjuk untuk menempati posisi di BUMN sektor perbankan.  "Beliau akan mengisi salah satu posisi di salah satu BUMN. Beliau akan ditempatkan di perusahaan BUMN, dipastikan seperti itu," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Senin (18/11).  Arya mengatakan bahwa mantan wakil ketua KPK tersebut kemungkinan akan menempati BUMN sektor keuangan, khususnya perbankan. "Sektornya keuangan, perbankan. Kita harapkan bapak Chandra Hamzah ini bisa mendorong BUMN mendukung visi dan misi Presiden Joko Widodo," katanya.  Dengan masuknya Chandra Hamzah diharapkan BUMN tersebut di mata publik juga akan semakin baik. Seperti disampaikan Kementerian BUMN, akan banyak tokoh-tokoh atau sosok yang akan direkrut untuk memperkuat BUMN di Indonesia.  Hal ini akan membangun kepercayaan publik terhadap BUMN-BUMN yang ada karena yang direkrut adalah tokoh-tokoh yang memang di publik pun diakui kredibilitasnya, profilnya dan dipercaya bisa membangun citra yang baik terhadap BUMN tersebut jika mereka masuk.  Di samping itu juga untuk supaya di internalnya nanti, mereka berfungsi untuk memberikan arahan yang bisa memperbaiki BUMN yang mereka masuki. Terkait apakah Chandra Hamzah akan menduduki posisi komisaris atau direksi BUMN, Arya menjawab tunggu tanggal mainnya.  "Dalam waktu dekat kita lihat bagaimana, pokoknya sampai dengan bulan akhir tahun ini, bapak Chandra Hamzah sudah masuk di jajaran kepengurusan BUMN," ujar Arya dilansir dari Antara.

Mantan Wakil Ketua KPK akan Ditempatkan di BUMN Perbankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/chandra-hamzah.jpg" alt="Mantan wakil ketua KPK Chandra Hamzah menyambangi Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11). (Antara Photo)" width="100%">
<figcaption>Mantan wakil ketua KPK Chandra Hamzah menyambangi Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11). (Antara Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, di Kantor Kementerian BUMN, Senin (18/11). Pertemuan berlangsung selama kurang lebih dua jam.  Kepada wartawan usai pertemuan, Chandra menuturkan, ia bersama Erick membahas beberapa hal. Salah satunya yakni, cara memperkuat BUMN.  "Kami bicara tentang BUMN, bagaimana kinerjanya, visi ke depan Pak Menteri dan beberapa koreksi yang perlu diperbaiki, termasuk aturan hukum itu perlu kami sampaikan," kata Chandra dilansir dari Antara.  Pertemuannya dengan Erick juga dihadiri oleh dua wakil menteri, yakni Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo. Hal lain yang dibahas dalam pertemuan itu yakni meningkatkan pencegahan korupsi di BUMN.  "Jangan sampai ada pejabat BUMN tersangkut korupsi lagi. Jadi, Pak Menteri yang penting itu adalah integritas, dan BUMN tidak lagi jadi bancakan," katanya.  Sementara itu ditanya soal apakah Erick kembali menawarkan jabatan di perusahaan BUMN padanya, Chandra tak mau menjelaskan spesifik. "Enggak ada bicara masalah posisi atau jabatan. Kebetulan saya pernah (komisaris) di PLN, jadi ditanya juga soal pengalaman saya waktu di PLN," ujarnya.  Sosok Chandra Hamzah sendiri bukan orang asing di BUMN, karena pernah diangkat menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero) pada 23 Desember 2014. Selain itu, Chandra juga pernah diminta menjadi Komisaris Bank BTN, namun ia menolaknya.  Sebagaimana diketahui, pada Rabu (13/11) lalu, mantan gubernur DKI Jakarta <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/15/11/2019/pesan-pengamat-energi-erick-jangan-blunder-dalam-menempatkan-ahok/">Basuki Tjahaja Purnama</a> (BTP) memenuhi panggilan Erick Thohir. Belum tahu posisi apa yang akan ditempati oleh pria yang akrab disapa Ahok itu.  Sekadar informasi, saat ini posisi direktur utama (dirut) di empat perusahaan pelat merah lowong, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Indonesia Asahan Alumina (Persero), serta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).  "Saya cuma diajak untuk masuk di salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," kata eks bupati Belitung Timur itu kepada wartawan usai pertemuan.  Sementara itu, Erick Thohir, di Istana Negara, Kamis (14/11) menyampaikan, terkait posisi Ahok segera diputuskan pada Desember. Mantan bos Inter Milan itu optimistis, keberadaan Ahok bakal mempercepat hal-hal yang belum selesai dikerjakan.

Setelah Ahok, Kini Giliran Chandra Hamzah Dipanggil Erick Thohir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Chandra Hamzah

Berita Terkini