<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/1730976549_img-trumpnext-4-year-1239997795.jpg" alt="Donald Trump. (Observer Research Foundation)" width="100%">
<figcaption>Donald Trump. (Observer Research Foundation)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ekonom senior yang juga anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) M. Chatib Basri mengungkapkan tiga kebijakan yang dapat berdampak signifikan pada ekonomi global dan Indonesia. Pertama adalah kebijakan tarif. Hal itu mengingat 52 persen industri manufaktur di AS bergantung pada bahan baku dan barang modal impor. Jika tarif dikenakan, baik 10 persen atau 25 persen, maka biaya produksi akan meningkat. "Ini akan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi, yang berarti The Fed akan semakin sulit untuk menurunkan suku bunga," ujarnya dalam SMBC Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (18/2). Kebijakan kedua yang menjadi perhatian adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh Trump. Yang mana akan memperburuk defisit anggaran AS yang harus dibiayai dengan utang. Akibatnya, suplai obligasi AS akan meningkat. Yang akan menurunkan harga obligasi dan menaikkan imbal hasilnya (yield). "Ini akan semakin menyulitkan The Fed untuk menurunkan bunga," imbuhnya. Kebijakan ketiga adalah deportasi terhadap tenaga kerja tidak terdaftar (undocumented) yang banyak mengisi sektor-sektor pekerjaan dengan upah rendah di AS. Jika tenaga kerja ini dideportasi, maka akan terjadi kekurangan pekerja yang membuat upah pekerja meningkat. Pada gilirannya akan meningkatkan inflasi di AS. Chatib memperkirakan, kondisi ini bisa membuat The Fed sulit menurunkan suku bunga. Bahkan mungkin menaikkannya. "Lalu, apa dampaknya terhadap Indonesia? Dengan meningkatnya suku bunga di AS, USD semakin menguat, yang sudah mulai terlihat dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang kini menyentuh sekitar Rp 16.300," tandasnya.

Chatib memperkirakan, kondisi ini bisa membuat The Fed sulit menurunkan suku bunga. Bahkan mungkin menaikkannya.

Tiga Kebijakan Trump Bikin Ruang Fiskal dan Moneter Indonesia Sempit, Rupiah Babak Belur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/smbc-in-496036694.jpg" alt="Ekonom dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri. (YouTube SMBC Indonesia)" width="100%">
<figcaption>Ekonom dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri. (YouTube SMBC Indonesia)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Ekonom dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri buka suara soal rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada Senin (24/2) mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Menteri Keuangan yang akrab disapa Dede ini mengatakan, Danantara bisa menjadi lembaga yang bisa melakukan recycle asset atau strategi untuk memanfaatkan aset lama dan mengubahnya menjadi aset baru. Terlebih, jika badan baru yang dibentuk Presiden Prabowo itu dikelola secara profesional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya ingin katakan Danantara ini kalau nanti pengelolaannya bisa dilakukan sangat baik dan profesional dalam arti kata bahwa dia akan lihat return of invesment, ini adalah satu cara yang baik untuk recycle asset,&rdquo; kata Dede dalam SMBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, kehadiran Danantara nantinya bisa memanfaatkan aset-aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi aset produktif. Sehingga, kata dia, investor makin dapat tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi aset-aset yang selama ini tidak bisa dimanfaatkan karena ada di tangan BUMN dan segala macam, bisa di recycle dan menjadi aset produktif yang mungkin bisa membuat investor tertarik,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun tentu, sekali lagi Dede mengingatkan agar Danantara dapat dikelola secara profesional. &ldquo;Tapi tentu pengelolaannya harus profesional,&rdquo; tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bakal meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara, pada Senin (24/2) mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015653554/bakal-diluncurkan-24-februari-mendatang-ternyata-ini-arti-kata-danantara-yang-dipilih-sendiri-oleh-prabowo">Bakal Diluncurkan 24 Februari Mendatang, Ternyata ini Arti Kata 'Danantara' yang Dipilih Sendiri oleh Prabowo</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo mengungkapkan arti dari Danantara yang namanya ia tentukan sendiri. Menurutnya, Danantara kepanjangan dari Daya Anagata Nusantara yang memiliki arti kekuataan atau energi masa depan Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Danantara sendiri dibentuk dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan memudahkan koordinasi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mirip dengan model Temasek di Singapura dan Khazanah Berhad di Malaysia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun nantinya, Danantara akan menjadi Sovereign Wealth Fund atau pengelola aset dengan dana kelolaan awal USD 600 miliar atau setara dengan Rp 9.429,8 triliun (Rp 15.716 per USD).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ditetapkan sebagai super holding, Danantara nantinya terdiri dari tiga perbankan milik negara beraset jumbo. Diantaranya ada PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain perbankan, Danantara juga akan menaungi perusahaan pelat merah di bidang energi dan telekomunikasi. Meliputi PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia Tbk, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dia mengatakan, kehadiran Danantara nantinya bisa mendorong aset-aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi aset produktif.

Chatib Basri Sebut Danantara Bisa 'Recycle' Aset BUMN jika Dikelola Profesional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/smbc2-3476962329.jpg" alt="Ekonom senior M. Chatib Basri dalam SMBC Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (18/2). (Agas Putra Hartanto/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ekonom senior M. Chatib Basri dalam SMBC Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (18/2). (Agas Putra Hartanto/JawaPos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kebijakan yang ditempuh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat ruang untuk memangkas suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) semakin sempit. Indonesia membutuhkan reformasi struktural fiskal maupun moneter untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Ekonom senior M. Chatib Basri menilai, kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) didikte oleh kebijakan The Fed. Karena implikasinya terhadap nilai tukar rupiah. Ditambah, tren suku bunga tinggi dan rupiah yang terus melemah membuat ruang fiskal juga terbatas. "Maka satu-satunya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan&nbsp;growth atau mengejar growth yang lebih tinggi adalah structural reform," kata Chatib dalam SMBC Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (18/2). Namun, dia melihat ada peluang besar bagi Indonesia dalam situasi ini. Terutama terkait dengan relokasi produksi akibat perang dagang AS dan Tiongkok. Banyak negara yang sebelumnya bergantung pada basis produksi di Tiongkok, harus memindahkan tempat produksi mereka untuk mendapatkan akses pasar AS. "Apakah akan lari ke Vietnam? Jawabannya ya," imbuhnya. Hanya saja, yang perlu menjadi perhatian, Vietnam memiliki surplus perdagangan yang besar dengan AS. Jumlahnya sekitar USD 118 miliar. Artinya, negara tersebut kemungkinan akan menjadi target jika Trump menaikkan tarif pada negara dengan surplus besar. "Kalau Vietnam dikenakan 10 persen maka relokasinya akan bisa pindah ke Indonesia yang memiliki surplus perdagangan USD 19 miliar," imbuh anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Dengan memanfaatkan peluang ini, Indonesia dapat menarik investasi dan meningkatkan basis produksinya.

"Maka satu-satunya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan growth atau mengejar growth yang lebih tinggi adalah structural reform," katanya

Mantan Menkeu Chatib Basri Sentil Kebijakan Moneter BI, Terlalu Didikte the Fed

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/plts-atap-2706838703.jpg" alt="ILUSTRASI Pemanfaatan tenaga surya melalui penggunaan solar panel. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pemanfaatan tenaga surya melalui penggunaan solar panel. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah sedang mengejar target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih bersih dan berkelanjutan. Realisasi bauran EBT baru mencapai 13,09 persen pada 2023, sehingga masih berada di bawah target sebesar 17,87 persen. Sementara pada semester I 2024, kapasitas pembangkit listrik EBT yang terpasang baru memenuhi 66,6 persen dari target tahunan. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), bauran energi EBT mesti memenuhi minimal 23 persen pada 2025. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan terus mendorong pengembangan EBT, baik dari sisi kapasitas terpasang, produksi, maupun konsumsi. Apalagi pemerintah tengah menggodok rancangan peraturan pemerintah terbaru mengenai KEN, dengan menetapkan target yang lebih ambisius, yakni 60 persen baruan EBT pada 2050 dan sekitar 70 persen pada 2060. Untuk memenuhi target tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap rencana pemerintah bersama PT PLN (Persero) untuk menyusun Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2025-2035. Skema ini akan menjadi landasan pemerintah dan PLN untuk bekerja sama dengan pengembang pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP), sehingga semua pemangku kepentingan dapat bekerja secara optimal untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. IPP merupakan mitra strategis pemerintah dan PLN dalam memastikan suplai energi yang andal, merata, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Membawa Indonesia lebih dekat dalam mencapai tujuan energi terbarukan yang berkelanjutan, untuk masa depan yang lebih hijau dan ramah lingkungan. Peran IPP dalam menyediakan energi untuk kebutuhan publik akan menjadi lebih efisien dengan menghadirkan teknologi modern melalui beragam inovasi. Adopsi teknologi mutakhir dari IPP dapat menekan biaya produksi listrik, sehingga berdampak positif pada tarif listrik yang harus dibayarkan konsumen. Selain itu, memastikan pasokan listrik di Indonesia dapat lebih stabil dan berkelanjutan. Di sisi lain, kolaborasi ini akan membantu investasi dalam pembangunan infrastruktur pembangkit listrik EBT yang masih terbilang mahal. Jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tentu akan membebani fiskal negara. "Ada keterbatasan untuk pembiayaan pembangkit Listrik EBT, dan fiscal space kita sudah sangat terbatas sehingga sulit untuk memenuhi itu, dan kalau PLN harus membiayai sebagian besar itu dia harus pinjam, di situ balancing-nya IPP," ujar Chatib Basri, Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,dalam keterangannya dikutip Kamis (19/12). Sebagai gambaran, untuk kebutuhan pengembangan infrastruktur energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan hingga 2025, pemerintah setidaknya butuh investasi sebesar USD 14,2 miliar atau sekitar Rp 22,78 triliun (kurs Rp 16.032 per dolar AS). Kehadiran IPP menjadi vital untuk turut menjaga stabilitas fiskal, karena mereka dapat menarik investasi dari green bond atau green financing. Investasi keuangan yang aplikasinya secara khusus untuk proyek-proyek berkelanjutan dan inisiatif ramah lingkungan. Menurut Chatib, melalui proyek-proyek IPP yang bersumber pada investasi swasta, pemerintah dapat mengalokasikan APBN untuk kebutuhan sektor lain. IPP juga dapat menyokong Pemerintah dan PLN, sebagai pengelola utama dalam sistem kelistrikan nasional, dalam menyediakan listrik yang bisa menjangkau seluruh pelosok negeri. Memastikan kebutuhan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat terpenuhi. Kondisi ini membuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi pilar utama dalam membangun infrastruktur energi terbarukan di Indonesia. Pemerintah dalam hal memperbaiki regulasi dan memberikan insentif menarik, sementara sektor swasta dapat berinvestasi dalam teknologi dan inovasi. Investasi sektor swasta juga akan meningkatkan peluang tercapainya pertumbuhan ekonomi 8 persen, sesuai target Presiden Prabowo Subianto. "Pemerintah untuk mengejar target 8 persen itu butuh energi listrik besar, IPP bisa punya role di sini, " jelas Chatib. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini menambahkan, selain memengaruhi ekonomi, proyek IPP juga berdampak positif dan secara langsung yang dapat dirasakan publik. Sebab proyek pembangunan pembangkit listrik akan menciptakan lapangan kerja baru bagi ribuan pekerja di sektor energi. Kemudian, energi EBT yang lebih bersih dalam jangka panjang akan semakin murah, sehingga tarif Listrik juga akan mengikuti. Pengembangan inovasi sektor EBT juga akan merangsang industri dengan menciptakan peluang rantai pasok dan manufaktur energi terbarukan. Dari produksi sel tenaga surya, turbin angin, hingga komponen mobil listrik. Kemudian menarik investasi untuk pembangunan kebutuhan EBT lainnya seperti jaringan transmisi, smart grid, atau penyimpanan energi hijau. Sedangkan di luar sektor industri pembangkit dan manufaktur, terdapat peluang besar untuk pembangunan ekowisata ramah.

Menurut Chatib, selain memengaruhi ekonomi, proyek IPP juga berdampak positif dan secara langsung yang dapat dirasakan publik.

Chatib Basri: Kemitraan Strategis Pemerintah, PLN, dan IPP Wujudkan Kemandirian Energi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/Screenshot_20241105_121021_YouTube-2604976539.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto resmi melantik wakil ketua dan enam anggota Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11). (Tangkapan Layar Youtube)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto resmi melantik wakil ketua dan enam anggota Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11). (Tangkapan Layar Youtube)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Organisasi dari Dewan Ekonomi Nasional terus dilengkapi. Setelah sang ketua, Luhut Binsar Pandjaitan, telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10) lalu, kini giliran wakil ketua dan anggota dikukuhkan. Pelantikan wakil ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11). Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 150 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional. Adapun yang dilantik itu adalah Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua. Nanti Mari Elka Pangestu dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dibantu oleh enam anggota. Mereka adalah Muhammad Chatib Basri, Arief Anshory Yusuf, Haryanto Adikoesoemo, Heriyanto Irawan, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat. "Demi Allah saya bersumpah/demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada UUD RI 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Prabowo diikuti Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab," imbuhnya. Acara pelantikan itu kemudian diakhiri dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kemudian diikuti tamu undangan yang hadir.

Presiden Prabowo Subianto melantik wakil ketua dan enam anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Selasa (5/11).

Bantu Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional Dilantik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/FAISAL-05-766925436.jpg" alt="Momen terakhir kebersamaan Mantan Menkeu Chatib Basri dengan Faisal Basri saat menyambut ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). (Sumber foto: Akun X Chatib Basri)" width="100%">
<figcaption>Momen terakhir kebersamaan Mantan Menkeu Chatib Basri dengan Faisal Basri saat menyambut ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). (Sumber foto: Akun X Chatib Basri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Chatib Basri membagikan kenangan momen terakhir bersama Ekonom senior Faisal Basri. Ia juga menyampaikan duka mendalam dan menilai kepergian Faisal Basri sebagai kehilangan besar bagi negeri ini. Chatib juga mengaku telah banyak belajar dari Faisal Basri. Bahkan, tak hanya mengenai ekonomi, tetapi soal keteladanan, keteguhan sikap, komitmen pada demokrasi hingga keadilan. "Innalillahi wa innailaihi rojiun. Telah meninggal dunia kawan, senior dan guru saya Bang Faisal Basri. Kehilangan besar buat negeri ini. Saya banyak sekali belajar dari Bang Faisal, tidak hanya soal ekonomi, ia menjadi teladan soal integritas, soal keteguhan sikap, soal komitmen pada demokrasi, pada keadilan," kata Chatib Basri dalam akun X, @ChatibBasri, Kamis (5/9). Dalam foto yang diunggahnya lewat akun media sosial X, ia memperlihatkan kebersamaan terakhirnya dengan Faisal Basri saat menyambut ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). Melalui cuitannya, Chatib pun mengakui bahwa Faisal Basri adalah salah satu ekonom terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini. Ia mengucapkan selamat jalan kepada senior sekaligus guru di dalam kehidupannya. "Ini foto terakhir saya bersama Bang Faisal ketika kami bersama sama berbicara untuk menyambut 900 mahasiswa FEB UI yg baru tanggal 16 Agustus. Selamat jalan Bang Faisal, selamat jalan kawan, senior dan guru.!," tuturnya. Sebelumnya, Ekonom senior Universitas Indonesia sekaligus pendiri Institute For Development of Economics And Finance (INDEF), Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis (5/9). Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Ekonom dari INDEF, Abra Tallatov ketika dihubungi JawaPos.com pada Kamis (5/9). "Betul mba (Faisal Basri meninggal dunia)," ucap Abra singkat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015055702/profil-singkat-ekonom-senior-faisal-basri-yang-meninggal-hari-ini">Profil Singkat Ekonom Senior Faisal Basri yang Meninggal Hari Ini</a> Sebelumnya, Abra juga terlihat membagikan kabar melalui WhatsApp story terkait kabar duka ini. "Telah berpulang ke rahmatullah, senior teladan tercinta kami, Pendiri INDEF, Bapak Faisal Basri... Mohon do'anya semua," ujar Abra. Untuk diketahui, Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis (5/9) pukul 03.50 WIB di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Saat ini jenazahnya disemayamkan di rumah duka di Komplek Gudang Peluru Blok A 60 Jakarta Selatan. Adapun nantinya, jenazah akan diberangkatkan sekitar Ba&rsquo;da Ashar dari mesjid Az Zahra, Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan untuk dimakamkan.

Mantan Menkeu Chatib Basri menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Faial Basri dan menilai sebagai kehilangan besar bagi Indonesia.

Kenang Momen Terakhir Bersama Faisal Basri, Mantan Menkeu Chatib Basri: Kehilangan Besar buat Negeri Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/sri-mulyani-g20.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengikuti Session 7 International Taxation G20. (Kementerian Keuangan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengikuti Session 7 International Taxation G20. (Kementerian Keuangan)</figcaption>
</figure>Chatib Basri Terpilih Jadi Ketua Dewan Pengelola FIF  JawaPos.com – Pandemi Covid-19 adalah masalah global yang harus diatasi bersama. Karena itu, negara-negara anggota G20 sepakat urunan untuk merespons pandemi. Penggalangan dana dilakukan melalui Dewan Pengelola Dana Perantara Keuangan Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Respons Pandemi (PPR-FIF). Sejauh ini telah terkumpul kontribusi mencapai USD 1,4 miliar.  Presiden Grup Bank Dunia David Malpass mengapresiasi komitmen para donor berdaulat dan non-negara untuk memperkuat pendanaan FIF. Dia menyatakan, FIF berfokus pada beberapa prinsip. ”Yaitu, melengkapi upaya yang ada dalam menyediakan pembiayaan untuk PPR sebagai desain utama untuk mengatalisasi investasi oleh negara dan publik. Juga akan berfungsi sebagai integrator, dilakukan melalui berbagai lembaga yang sudah disepakati dengan beradaptasi dari waktu ke waktu, inklusif, dan memiliki standar tinggi,” jelasnya pada rapat perdana PPR-FIF secara virtual akhir pekan.  Sejauh ini, terdapat 14 anggota G20 yang telah resmi berkomitmen untuk berkontribusi bagi PPR-FIF. Selain itu, tiga negara undangan G20 telah menyampaikan dukungan.  Malpass menyebutkan, keyakinan akan potensi pengembangan PPR-FIF juga meluas di luar forum G20. Itu tecermin dari kontribusi yang dijanjikan dua negara non-G20 serta tiga organisasi filantropi. ”Kontribusi resmi yang tercatat sejauh ini sekitar USD 1,4 miliar,” imbuhnya.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, penguatan arsitektur kesehatan global adalah isu prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Karena itu, pertemuan PPR-FIF merupakan tonggak penting dalam menghasilkan tindakan nyata.  Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyatakan, Covid-19 mengajarkan seluruh pihak untuk membuat dunia lebih aman. Menurut dia, negara-negara anggota WHO telah menegaskan bahwa regulasi kesehatan internasional harus tetap menjadi fondasi arsitektur kesehatan global. ”Salah satu proposal utama FIF adalah menyediakan dana bagi PPR,” jelas Tedros.  Rapat perdana Dewan Pengelola FIF itu dihadiri para donor dan mitra. Terdiri atas perwakilan Uni Eropa, Amerika Serikat, Italia, Indonesia, Tiongkok, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Uni Emirat Arab, Spanyol, Australia, Singapura, Norwegia, dan Selandia Baru. Ada juga donor non-negara seperti Yayasan Bill dan Melinda Gates, Yayasan Rockefeller, Wellcome Trust, Amref Health Africa, serta Global Health Council, termasuk Bank Dunia dan WHO.  Para peserta pertemuan juga telah memilih dua ketua (co-chair) Dewan Pengelola FIF. Yakni, Muhamad Chatib Basri dari Indonesia dan Daniel Ngajime, menteri kesehatan Rwanda.  Dalam sambutannya, Chatib menyampaikan bahwa pendirian FIF akan dilihat sebagai sinyal yang jelas oleh masyarakat internasional. ”Sebagai aksi nyata G20 untuk secara kolektif dan kolaboratif mengambil pelajaran dari pengalaman pandemi Covid-19,” jelas mantan Menkeu itu.  Indonesia juga dapat menerima manfaat langsung dari kontribusi yang dibayarkan. Indonesia akan berposisi tidak hanya sebagai founding donor, tetapi juga penerima dana.

Dana Urunan G20 Capai USD 1,4 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/chatib-basri-1.jpg" alt="Komisaris Utama Bank Mandiri M. Chatib Basri. (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Komisaris Utama Bank Mandiri M. Chatib Basri. (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengungkapkan transformasi digital merupakan hal yang sangat penting dilakukan saat ini. Bahkan, dalam situasi pandemi Covid-19 digitalisasi merupakan kebutuhan masyarakat untuk dapat bertahan di tengah pembatasan aktivitas fisik.  “Transformasi digital sudah mulai sejak dua tahun belakangan. Hal ini, kemudian membuat satu kebutuhan yang sangat penting yaitu sertifikasi digital,” kata Chatib Basri secara virtual, Rabu (2/2).  Chatib menyebut, sertifikasi dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pengguna teknologi digital. Sebab, melalui sertifikasi, dapat memudahkan identifikasi sebuat aktivitas yang dapat memastikan transaksi tersebut valid dan legitimate.  Chatib juga mengatakan, digitalisasi juga dapat membantu para pelaku usaha dalam mempertahankan bisnisnya. Selain, tingginya penerapan digitalisasi, maka pemulihan ekonomi akan sangat bergantung pada infrastruktur penunjangnya.  “Mereka yang mampu melakukan transformasi digital, akan mampu berkembang dengan baik. Infrastruktur penunjuang untuk mendorong pemulihan ini mencakup tersedianya sarana dan prasarana seperti wifi ataupun internet,” jelasnya.  Chatib juga menegaskan, kepercayaan terhadap digitalisasi menjadi hal yanh sangat penting, terutama menyangkut transaksi keuangan yang dilakukan secara digital. Sebab, tentunya terdapat kekhawatiran terkait jaminan keamanan dana masyarakat.  “Ada kekhawatiran, nanti, apakah uangnya akan dikembalikan atau bisakah diidentifikasi. Aktivitas digital memang pada akhirnya membutuhkan sertifikasi atau id recognition, dan membutuhkan bukti, itu dilakukan oleh orang yang legitimate, apakah itu perbankan, asuransi, ataupun jual beli,” ungkapnya.  Dengan adanya sertifikasi, Chatib Basri menambahkan, maka transformasi digital bisa berjalan denga aman, nyaman dan berkelanjutan. Harapannya, Kedepannya sertifikasi tersebut bisa diwujudkan, mengingat transformasi digital sangat cepat berevolusi.  “Kita harap ini bisa lebih baik. Untuk keamanan data, hal tersebut juga bisa diselesaikan kalau ada id recognition,” pungkasnya.

Chatib Basri Sebut Transformasi Digital Harus Tersertifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menkeu-era-sby-indonesia-masuk-negara-menengah-ke-atas_m_.jpg" alt="Mantan Menkeu Era SBY Muhammad Chatib Basri ditunjuk Menneg BUMN Erick Thohir sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menkeu Era SBY Muhammad Chatib Basri ditunjuk Menneg BUMN Erick Thohir sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekonom Chatib Basri mengusulkan agar bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang tidak mampu dapat disalurkan melalui transfer pulsa. Dalam hal ini, pemerintah dapat bekerjasama dengan perusahaan telekomunikasi untuk mengetahui profil masyarakat miskin.  Menurutnya perusahaan telekomunikasi memiliki data untuk mengetahui profil masyarakat yang tidak mampu. Ketika melalukan registrasi kartu sim provider terdaftar juga nomor induk kependudukan (NIK).  "Perusahaan telekomunikasi itu punya data profiling orang. Mereka yang miskin itu beli sim cardnya tak banyak, mobilitasnya juga bergeraknya nggak jauh, sehingga dari sana itu bisa di profiling," ujarnya secara virtual, Senin (18/10).  Meskipun demikian, Chatib Basri mengaku, data yang tersaji di sim card tidak 100 persen akurat. Namun, setidaknya dapat terdeteksi kemampuan daya beli dari kebutuhan komunikasi mereka.  Nantinya, para penerima bisa mencairkan pulsa tersebut menjadi uang, misalnya dapat melalui platform pembayaran milik perusahaan pelat merah seperti LinkAja, ataupun bekerja sama dengan jaringan mini market yang tersebar di berbagai lokasi.  "Misalnya sim cardnya di top up. kemudian bisa di cash out, bisa di LinkAja, bisa di Indomaret, bisa dilakukan,” ucapnya.  Chatib Basri menyebut, pemerintah dapat memanfaatkan tekonologi seperti ini. Meskipun masih banyak kelemahan dalam penggunaan data sim card, namun hal ini dapat dikembangkan.  “Jadi kita gunakan teknologi. Ini mungkin tentu ini masih banyak kelemahan tapi bisa dieksplor," pungkasnya.

Chatib Basri Usul Bansos Bisa Lewat Sim Card Ponsel, Ini Caranya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/tsunami-covid.jpg" alt="KARTU DIGITAL: Petugas memeriksa kartu vaksinasi milik pedagang di Pasar Sunter Agung, Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KARTU DIGITAL: Petugas memeriksa kartu vaksinasi milik pedagang di Pasar Sunter Agung, Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peta sebaran Covid-19 mulai berubah. Lonjakan kasus di Pulau Jawa kini makin kecil. Namun, kondisi sebaliknya terjadi di luar Jawa. Karena itu, Satgas Penanganan Covid-19 memberikan perhatian khusus pada sebaran kasus di luar Jawa.  Pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, gelombang tsunami Covid-19 sudah meninggalkan Pulau Jawa. ’’Sekarang giliran menyerang luar Pulau Jawa,’’ katanya. Dia menambahkan, bakal ada perbedaan kondisi gelombang tsunami Covid-19 antara di Jawa dan di luar Jawa.  Di Jawa, pertambahan kasus positif menunjukkan kenaikan yang tajam. Begitu pula penurunannya. Hal berbeda tampak di luar Jawa. Peningkatan kasus Covid-19 tidak sedrastis di Jawa. Puncak kurvanya akan mendatar alias tidak lancip. Artinya, puncak gelombang tsunami Covid-19 di luar Jawa berlangsung lebih lama dibandingkan dengan di Jawa. Turunnya pun butuh waktu. ’’Ini terjadi karena kepadatan penduduk di Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan di luar Jawa,’’ terangnya.  Lantas, ketika saat ini gelombang tsunami Covid-19 sudah keluar dari Jawa, apakah kelak kembali lagi? Yunis mengatakan tidak. Sebab, kekebalan masyarakat di Jawa, khususnya di Jakarta, sudah sangat tinggi. Kondisi itu disebabkan cukup banyak masyarakat yang sebelumnya terinfeksi Covid-19 kemudian sembuh. Selain itu, tingkat vaksinasi Covid-19 semakin tinggi.  Yunis juga mengomentari soal tingginya angka kematian Covid-19 saat ini. Menurut dia, kondisi itu merupakan bawaan dari gelombang tsunami Covid-19 yang terjadi pada awal Juli lalu. Seperti diketahui, pada waktu itu RS penuh. Hanya menangani pasien gejala berat dan sedang. Pasien bergejala ringan sampai sedang dianjurkan isolasi di rumah saja.  Dia juga berharap pemerintah serius mengawal standar penanganan Covid-19. Khususnya soal testing dan tracing. Jangan sampai ada kabupaten atau kota yang rendah tingkat testing dan tracing-nya agar tidak masuk dalam kategori level 4. Menurut dia, ketersediaan anggaran harus disiapkan sebagai konsekuensi peningkatan testing dan tracing tersebut.  Sementara itu, Ketua Satgas Nasional Penanggulangan Covid-19 Ganip Warsito memimpin rapat koordinasi kepala daerah untuk persiapan penanganan pandemi di luar Jawa-Bali. Rapat tersebut digelar di aula Kantor Wali Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (4/8).  Menurut Ganip, pembenahan harus dimulai dari hulu hingga hilir. Hulu yang dimaksud ialah penanganan terhadap pasien yang terkonfirmasi positif. Berdasar hasil positif tersebut, dapat digolongkan pasien yang termasuk OTG, bergejala ringan, sedang, hingga berat. Dari penggolongan tersebut, dapat diambil tindakan sesuai dengan treatment masing-masing. ’’Karena dari pengalaman penanganan di Jawa dan Bali, fatality kerap terjadi karena pemburukan. Pasien dibawa ke rumah sakit ketika sudah kritis. Kenapa, mungkin saat isoman tidak ada monitoring,” kata Ganip.  Menurut dia, penting untuk terlebih dahulu disepakati, mana yang boleh isoman, mana yang boleh isolasi terpusat, dan mana yang harus dirujuk ke rumah sakit. Isoman hanya diperbolehkan untuk pasien yang termasuk dalam golongan OTG dan bergejala ringan, usia di bawah 45 tahun, dan kondisi rumah serta lingkungan mendukung. Selain itu, pasien isoman di rumah harus mendapat pengawasan dari puskesmas.  Sementara itu, pasien dengan gejala ringan, usia lebih dari 45 tahun, dan memiliki komorbid bisa menjalani isolasi secara terpusat dengan mendapatkan monitoring dari para tenaga kesehatan. Terakhir, pasien dengan gejala menengah dan berat dapat dirujuk ke rumah sakit untuk menunjang penanganan lebih lanjut. ”Menurut saya, ini yang harus dibenahi dan disepakati semua pihak,” tegas Ganip.  Dia menambahkan, adanya pembenahan dari sisi hulu dapat meringankan beban di sisi hilir. Jumlah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit untuk pasien Covid-19 bisa terkontrol dengan baik dan tidak terjadi overload. Tentu pembenahan itu harus dijalankan secara disiplin dan terus-menerus secara multipihak demi mempercepat penanggulangan pandemi di tanah air.  Vaksin Diusulkan Jadi Syarat BLT  Penanganan pandemi tak bisa dilepaskan dari dinamika ekonomi. Ekonom senior Chatib Basri menjelaskan, sebelum PPKM, yakni pada April–Juni lalu, mobilitas masyarakat terus bergerak, ekonomi pun bergeliat dan membaik. Namun, imbasnya, terjadi lonjakan kasus Covid-19 dan ekonomi kembali terdampak.  ’’Persoalannya, kita selalu ada di dalam dilema. Mobilitas yang dibuka terlalu jauh memiliki risiko infected kasus yang naik. Sehingga pandeminya itu kemudian muncul lagi seperti sekarang. Kemudian harus diketatkan lagi,’’ ujarnya kemarin (5/8).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/06/08/2021/usia-produktif-meninggal-akibat-covid-19-pentingnya-deteksi-dini/">Usia Produktif Meninggal Akibat Covid-19, Pentingnya Deteksi Dini</a>  Menghadapi dinamika tersebut, mantan Menkeu itu menyebut, penerapan prokes ketat menjadi kunci. ’’Saya mesti terus terang, disiplin kita tidak sebaik Singapura atau Vietnam. Tapi kalau disiplin berkurang, opsi kedua adalah vaksin yang dipercepat,’’ tambah Chatib.  Dia mengusulkan agar vaksinasi menjadi syarat penerima bantuan langsung tunai (BLT). Upaya itu diprediksi bisa optimal untuk menarik minat masyarakat mengikuti vaksinasi. Dengan begitu, misi pemerintah terkait pembentukan herd immunity secara nasional bisa lebih cepat terwujud.  ”Saya ingin usul, kita kan punya bantuan sosial yang namanya BLT. Kenapa tidak sebagian dari BLT itu kita manfaatkan untuk conditional cash transfer atau bisa disebut cash for vaccine. Dengan begitu, proses akan lebih cepat,” tuturnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#chatib basri

Berita Terkini