<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/QghN15AKZMOJl2hs1SQrMVf3YUqSEAXFauBiuMkJ-1-29311267.jpg" alt="Stafsus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim (kiri) saat jadi narasumber di forum" width="100%">
<figcaption>Stafsus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim (kiri) saat jadi narasumber di forum</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, menegaskan bahwa pembangunan hunian vertikal merupakan kebutuhan mendesak di Ibu Kota. Hal ini ia sampaikan dalam forum Balkoters Talk bertajuk Transformasi Vertikal di Tengah Tantangan Global di Balai Kota Jakarta, Kamis (11/9). "Beliau (Gubernur Jakarta Pramono Anung) menitipkan pesan penting, bahwa transformasi hunian di Jakarta, khususnya hunian vertikal, adalah keniscayaan. Dengan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan, ini bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan," ujar Chico. Menurut dia, pembangunan rusun, apartemen rakyat, dan hunian terjangkau lainnya harus terus didorong agar warga tetap memiliki akses tempat tinggal yang layak. Chico menegaskan bahwa kepemilikan rumah bukanlah satu-satunya jawaban. Skema sewa dengan harga terjangkau juga perlu diperkuat agar masyarakat punya lebih banyak pilihan. "Jangan sampai hunian vertikal justru harganya tidak jauh berbeda dengan rumah tapak," imbuhnya. Ia juga menyampaikan pesan Pramono bahwa Jakarta kini bukan hanya bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia, melainkan dengan kota global. "Karena itu, kita harus menyiapkan standar internasional, salah satunya lewat penyediaan hunian yang layak, manusiawi, dan terjangkau bagi semua warga," tuturnya. <h2>DPRD DKI Jakarta Ingatkan Faktor Sosial dan Budaya</h2> Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi mengingatkan bahwa transformasi hunian vertikal bukan sekadar soal membangun infrastruktur. Menurut dia, pembangunan hunian vertikal harus memastikan kebutuhan papan, kelayakan hidup, serta budaya masyarakat tetap terjaga. "Kira-kira masyarakatnya setuju enggak sih? masyarakatnya siap enggak? nah inilah yang akhirnya kami di DPRD sering bertemu dengan masyarakat, mewakili dari masyarakat sendiri, konstituen-konstituen kami atas keluhan tersebut," katanya. Ghozi mencontohkan kawasan Cakung, Jakarta Timur, yang padat penduduk. Banyak generasi muda di sana sulit punya pilihan hunian selain tinggal bersama orang tua atau mertua. Pemprov DKI Jakarta pun mendorong vertical housing melalui Sarana Jaya. Namun, menurut dia, masyarakat masih belum familiar dengan istilah tersebut. "Masyarakat sendiri kadang-kadang masih belum familiar dengan istilah vertical housing, kalau dibilang rusun baru mereka memahami," jelasnya. Politikus PKS ini menekankan, kebutuhan rumah di Jakarta semakin meningkat. Maka, pembangunan tidak hanya soal jumlah, tapi juga kualitas dan keberlanjutan. "Di kota global tidak cukup hanya membangun vertical housing, disebutkan lingkungan harus bersih nyaman dan berkelanjutan, dan yang paling penting satu, saya titip ramah disabilitas," tuturnya. Ia menambahkan, hunian vertikal juga harus terkoneksi dengan transportasi publik agar penghuni tidak bergantung pada kendaraan pribadi. "Poin pentingnya adalah rusun itu bukan hanya sekedar struktur bangunan tapi rusun juga adalah manusia yang harus dibantu bukan hanya infrastrukturnya secara personal tapi juga orang-orang di sana kita hidupkan kembali," imbuhnya.

Pembangunan hunian vertikal di Jakarta menjadi kebutuhan mendesak seiring pertumbuhan penduduk. DPRD DKI tekankan aspek sosial budaya.

Hunian Vertikal jadi Kebutuhan Mendesak di Tengah Pertumbuhan Penduduk Jakarta, Chico Hakim: Kami Siapkan Standar Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/29/1000196398_1-2846783286.jpg" alt="Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim menuturkan, SE itu sifatnya imbauan kepada perusahaan dan sekolah. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim menuturkan, SE itu sifatnya imbauan kepada perusahaan dan sekolah. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim akui akan terdapat beberapa program dalam 40 program percepatan (quick wins) Pramono Anung - Rano Karno tak selesai dalam 100 hari kepemimpinan. Dia mencontohkan, salah satu yang tidak terealisasi ialah program Pendanaan Jakarta (Jakarta Funding).&nbsp; "Tapi intinya dari 40 program, mungkin hanya ada satu atau dua yang belum bisa direalisasikan dalam 100 hari. Contohnya Jakarta Funding," ujar Chico, Selasa (27/5). "Semua ini alhamdulillah sesuai dengan target karena 100 hari ini kan sebentar lagi. Dan sekarang ini di sisa hari menjelang 100 hari, yang dilakukan oleh pak Pram lebih banyak keluar untuk kemudian me-launch program-program yang masih belum ter-launch," terang Chico. Diketahui, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengusung Quick wins 40 program dalam 100 hari kepemimpinannya. 40 program tersebut telah disusun oleh tim transisi bersama Penjabat Gubernur Jakarta terdahulu, Teguh Setyabudi.

Cyril Raoul Hakim mengakui tidak semua program dalam 40 quick wins Gubernur Jakarta dapat terealisasi dalam 100 hari kepemimpinan

Cyril Raoul Hakim Sebut Beberapa Program Jakarta Funding Terkendala Regulasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/11/JKT_KAMPANYE-GANJAR-DI-SEMARANG_MIFTAHUL-HAYAT-29-2844993949.jpeg" alt="Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat kampanye akbar&nbsp;di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat kampanye akbar&nbsp;di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menjelaskan, penyelidikan pelanggaran dan kecurangan pemilu harus dilakukan melalui hak angket, bukan ke MK. Sebab, kewenangan MK terbatas. "Banyak hal terkait kecurangan pemilu yang tidak bisa diselesaikan di MK," kata Chico. Dia mengungkapkan, MK hanya berwenang mengusut sengketa pemilu terkait perselisihan suara. Padahal, pelanggaran atau kecurangan pemilu tidak hanya terkait dengan perolehan suara. Menurut dia, MK itu seperti mahkamah kalkulator karena hanya akan bicara soal sengketa pemilu atau perselisihan suara. Sedangkan hak angket DPR tidak hanya bicara soal perselisihan suara, tetapi pelanggaran pemilu secara keseluruhan. Baik dari sisi lembaga penyelenggara dan pengawas, pelanggaran prosedur, permainan uang, maupun dugaan keterlibatan aparat pemerintah. Chico menjelaskan, ada lima hal yang dapat diselidiki terkait pelanggaran pemilu melalui hak angket DPR. Pertama, memastikan ada tidaknya pelanggaran konstitusi oleh penyelenggara, pengawas, dan lembaga peradilan, termasuk MK itu sendiri. Kedua, menelisik dugaan keterlibatan ASN, TNI/Polri, pejabat BUMN, kepala daerah, dan kepala desa dalam pemenangan salah satu peserta pemilu. "Ini juga masalah yang penting dalam pemilu, tapi tidak bisa diselesaikan di MK," ungkap Chico. Ketiga, apakah ada pelanggaran prosedur, permainan uang, intervensi kekuasaan dalam penetapan peserta pemilu, baik penetapan calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), maupun partai politik (parpol). &rdquo;Nah, ini yang ditunggu-tunggu karena bukan hanya soal penetapan capres dan cawapres, tapi juga partai peserta pemilu yang diloloskan KPU, seperti Partai Gelora dan PSI yang kalau ditelisik sebenarnya rentan tidak memenuhi syarat," tutur Chico. Keempat, menyelidiki soal penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial (bansos), dan latar belakang penetapan anggaran tersebut. Kelima, dugaan keterlibatan presiden dan kroninya dalam gerakan untuk mengondisikan lolosnya putusan MK yang melanggar konstitusi. Selanjutnya, soal kampanye terselubung presiden yang terlihat dari pertemuan dengan pimpinan partai pengusung paslon nomor urut 2. Pertemuan itu diekspos di hadapan publik untuk "menjual pengaruh" sebagai bentuk diskriminasi kepada pasangan capres yang lain. Menurut Chico, masalah itu hanya bisa diselidiki melalui hak angket dan tidak bisa diselesaikan di MK. "Ini agar masyarakat tahu dan enggak berandai-andai untuk membawa masalah pelanggaran pemilu ke MK," ujar Chico. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa wacana penggunaan hak angket seharusnya cukup ditanggapi secara proporsional berbasis konstitusi. Sebab, hak angket merupakan salah satu hak DPR yang dijamin konstitusi. Hidayat menuturkan bahwa berdasar Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak angket tersebut adalah hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU Pemilu, di mana asas pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil dinilai telah dilanggar. Jadi, apabila ada anggota DPR yang ingin menggunakan hak angket tersebut, baik secara inisiatif maupun karena memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk calon presiden atau wakil presiden, tidak ada alasan untuk menolaknya. "Maka, silakan saja ajukan hak angket itu karena memang dibolehkan oleh UUD NRI 1945,&rdquo; ujarnya melalui siaran pers. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, proses rekapitulasi suara pemilu belum selesai. Jadi, semua pihak seharusnya fokus mengawal proses itu sampai KPU menetapkan perolehan suara secara resmi. Sampai sekarang, lanjut dia, KPU juga belum menetapkan siapa yang menjadi pemenang dalam Pilpres 2024. "Ya, kita tunggu rekapitulasi suara dan penetapan KPU siapa yang nanti menjadi presiden dan wakil presiden terpilih," ungkapnya. Soal dugaan kecurangan pemilu, dia mempersilakan untuk melapor ke Bawaslu. Jika ada pelanggaran etika yang dilakukan penyelenggara pemilu, mereka bisa melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jadi, ada ruang yang bisa ditempuh melalui Bawaslu dan DKPP, bukan kemudian mengajukan hak angket ke DPR. "Apalagi saat ini dewan masih melakukan reses sehingga tidak mungkin mengusulkan dan membahas hak angket," tegas Guspardi. (lum/c6/oni)

Chico Hakim menjelaskan penyelidikan pelanggaran dan kecurangan pemilu harus dilakukan melalui hak angket, bukan ke MK.

Selain Sebut MK Mahkamah Kalkutlator, TPN Ungkap Alasan Gunakan Hak Angket untuk Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/kuasa-hukum-anies-baswedan-polisikan-mantan-pacar-yuni-shara_m_113498.jpeg" alt="Chico Hakim dan Yuni Shara" width="100%">
<figcaption>Chico Hakim dan Yuni Shara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Cuitan Cyril Roul Hakim alias Chico Hakim berbuntut panjang. Hari ini (2/3), Tim kuasa hukum calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melaporkan Chico ke Polda Metro Jaya.&nbsp; Akun Twitter Chico, @chicohakim diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan tersebut diterima polisi dengan nomor LP/1059/III/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 2 Maret 2017. "Pak Anies meminta kami untuk menindak secara hukum. Artinya beliau sudah mempertimbangkan segala aspek, entah itu politik, sosial, atau hukum,&nbsp;karena pelapornya adalah beliau," ujar pengacara kubu Anies Baswedan, Yupen Hadi di Mapolda Metro Jaya, Kamis (2/3). Menurut Yupen, banyak tudingan fitnah yang dialamatkan ke kliennya melalui cuitan di akun @chicohakim.Salah satunya berbunyi,"@DonnaLiza9 tuh @aniesbaswedan bini simpenannya sama selingkuhan &amp; bini di amerikanya tuh suruh urus yg bener".&nbsp; Yupen mengatakan apa yang disampaikan oleh akun tersebut adalah fitnah. "Postingan itu tentu sangat merugikan Anies secara pribadi dan juga sebagai kandidat Gubernur DKI 2017. Khawatir info ini kemudian menjadi&nbsp;asupan yang salah bagi masyarakat luas terutama bagi pemilih di DKI Jakarta. Penyidik silakan cari tahu apa ada motif-motifnya tertentu," kata&nbsp;Yupen. Ia pun berharap kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut, karena sudah merugikan kliennya. "Ini orang punya motif tertentu, punya motif menyakiti, sehingga tidak bisa dibiarkan. Ada atau tidak ada (unsur politik), ini pelanggaran&nbsp;pidana, maka harus diurus secara pidana," tegas Yupen.&nbsp; Pemilik akun @chicohakim dilaporkan ke polisi dengan tuduhan telah melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP juncto Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat&nbsp; 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Chico, yang juga mantan kekasih penyanyi Yuni Shara, itu terancam kurungan penjara di atas lima tahun.(dka/rmol/mam/JPG)

Kuasa Hukum Anies Baswedan Polisikan Mantan Pacar Yuni Shara  

chico hakim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#chico hakim

Berita Terkini

Hunian Vertikal jadi Kebutuhan Mendesak di Tengah Pertumbuhan Penduduk Jakarta, Chico Hakim: Kami Siapkan Standar Internasional

Cyril Raoul Hakim Sebut Beberapa Program Jakarta Funding Terkendala Regulasi

Selain Sebut MK Mahkamah Kalkutlator, TPN Ungkap Alasan Gunakan Hak Angket untuk Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

Kuasa Hukum Anies Baswedan Polisikan Mantan Pacar Yuni Shara

Download Aplikasi JawaPos.com