<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/BGN-14-A-1688176125.jpg" alt="Relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tengah bekerja menyiapkan menu makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). /(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tengah bekerja menyiapkan menu makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). /(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) meminta pemerintah memastikan akses dan keterjangkauan pangan lokal untuk memenuhi gizi seimbang di ruang makan keluarga. Hal ini sehubungan dengan Kementerian Kesehatan yang mengangkat tema "Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal" untuk peringatan Hari Gizi Nasional pada 25 Januari 2026. CIPS menekankan bahwa pemenuhan gizi tidak hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga daya beli masyarakat untuk mengaksesnya tanpa harus bergantung pada bantuan. "Upaya perbaikan gizi membutuhkan solusi berkelanjutan dan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan ekonomi, termasuk keterbukaan pasar dan peningkatan daya saing pelaku pasar lokal. Kunci utamanya adalah memastikan ketersediaan pangan terjangkau, agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan nutrisi secara mandiri," ujar Kepala Peneliti CIPS, Aditya Alta, Minggu (25/1). Ia menerangkan, Indonesia saat ini masih menghadapi beban rangkap malnutrisi yang kompleks, mencakup masalah gizi kurang, kekurangan zat gizi mikro, hingga gizi lebih atau obesitas. Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah menjalankan kebijakan pangan berskala masif, termasuk swasembada dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Aditya menilai pendekatan yang digunakan pada kebijakan ini cenderung sentralistik dan populis. Implementasi program seperti MBG mengalami berbagai kendala karena masih terpusat secara nasional. Upaya mengejar swasembada yang diikuti penutupan keran impor juga kerap luput melihat realitas pasar, sehingga kebijakan ini justru dapat memicu kenaikan harga pangan domestik. Penelitian CIPS pada 2023 bahkan menunjukkan sejumlah kebijakan perdagangan dan pertanian cenderung menghambat terwujudnya konsumsi pangan yang lebih sehat. Kebijakan hambatan non-tarif, contohnya, menyebabkan harga beras domestik lebih tinggi 67,2% dibanding harga internasional. "Pemenuhan gizi adalah isu yang sangat mikro dan bergantung pada kemampuan keluarga, sekolah, maupun unsur masyarakat lain dalam mengidentifikasi dan memenuhi sumber pangannya. Pendekatan top-down dan one-size-fits-all tidak hanya mahal secara operasional, tetapi juga kurang efektif," tegas Aditya. CIPS juga menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali strategi pemenuhan gizi nasional. Fokus kebijakan seharusnya diarahkan untuk memastikan masyarakat memiliki daya beli dan pengetahuan untuk mencukupi kebutuhan gizi mereka sendiri. Oleh karena itu, Aditya menilai bahwa pemerintah perlu untuk fokus menjaga stabilitas harga pangan bernutrisi di pasar, sehingga masyarakat tidak lagi terpaku pada bantuan negara. "Keberhasilan pemerintah seharusnya tidak diukur dari berapa juta porsi makanan yang dibagikan gratis, tetapi dari kemampuan rakyatnya menyediakan makanan bergizi untuk keluarga dengan penghasilan mereka sendiri," pungkas Aditya.

Indonesia saat ini masih menghadapi banyak persoalan seperti masalah gizi kurang, kekurangan zat gizi mikro, hingga gizi lebih atau obesita

Atasi Masalah Gizi di Indonesia, Pemerintah Harus Pastikan Pangan Bergizi yang Terjangkau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/77TsqjTALwzZ9xCKXfGY5yePseZPlqGAvbk5SMLu-2850733977.jpg" alt="CIPS sarankan pemerintah ubah mekanisme penyaluran pupuk subsidi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar lebih tepat sasaran. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>CIPS sarankan pemerintah ubah mekanisme penyaluran pupuk subsidi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar lebih tepat sasaran. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyarankan pemerintah mengubah mekanisme penyaluran pupuk subsidi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal itu agar lebih tepat sasaran dan meningkatkan produktivitas petani.&nbsp; Rekomendasi ini muncul setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur tata kelola pupuk subsidi dan membuka peluang peralihan skema menjadi Bantuan Langsung kepada Petani (BLP).&nbsp; Peneliti dan Analis Kebijakan CIPS Rahmad Supriyanto menjelaskan, mekanisme bantuan tunai akan mengatasi berbagai persoalan distribusi yang selama ini menghambat petani menerima pupuk tepat waktu.&nbsp; &ldquo;Beralih ke bantuan tunai akan mengatasi masalah umum seperti pengiriman yang telat dan kelangkaan barang; serta petani akan lebih leluasa memilih sarana produksi pertanian (saprodi) yang sesuai kebutuhan,&rdquo; jelas Rahmad, Minggu (16/11).&nbsp; Menurut Rahmad, fleksibilitas pemanfaatan bantuan menjadi kunci penting. Selama ini, petani hanya bisa memilih jenis pupuk terbatas seperti urea, NPK, organik, SP-36, dan ZA.&nbsp; Padahal, kata dia, tiap wilayah memiliki kondisi tanah, musim, dan jenis tanaman yang berbeda sehingga membutuhkan kombinasi saprodi yang lebih variatif. Dia menilai, skema yang lebih ideal adalah penyaluran subsidi dalam bentuk saldo pada rekening petani.&nbsp; Dengan begitu, mereka bisa membeli saprodi lain seperti benih atau pestisida jika diperlukan. &ldquo;Skema yang ada saat ini belum dapat menjamin kebebasan petani dalam memilih jenis pupuk yang sesuai dengan kondisi lahan garapannya,&rdquo; jelas Rahmad Supriyanto.&nbsp; Selain itu, CIPS juga menyoroti persoalan ketidaksesuaian antara kebutuhan lapangan dan jenis pupuk subsidi, hingga praktik penggunaan pupuk kimia yang berlebihan akibat terbatasnya alternatif yang tersedia. Kondisi sosial ekonomi petani turut memperparah efektivitas program pupuk subsidi selama ini.&nbsp; Meski begitu, terbitnya Perpres 6/2025 membawa perubahan signifikan, terutama dihapusnya kewajiban Surat Keputusan (SK) Gubernur dan Bupati/Walikota pada tahap alokasi. Pemangkasan birokrasi ini dinilai mampu mempercepat penyaluran dan mengurangi potensi keterlambatan.&nbsp; Dalam rekomendasinya, CIPS menegaskan pentingnya perbaikan akurasi data penerima. Integrasi sistem informasi petani dengan basis data pemerintah lain diperlukan agar target bantuan lebih tepat sasaran.&nbsp; &ldquo;Transformasi subsidi menjadi bantuan langsung tunai memungkinkan petani untuk belajar dan berinovasi dalam menggunakan input pertanian yang sesuai dengan kebutuhannya,&rdquo; tukas Rahmad.

CIPS mendorong pemerintah untuk mengubah mekanisme subsidi pupuk menjadi Bantuan Langsung Tunai untuk meningkatkan produktivitas petani

CIPS Sarankan Penyaluran Pupuk Subsidi Diubah ke BLT Demi Tingkatkan Produktivitas Petani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/09/KTN-2619908737.jpg" alt="ILUSTRASI Petani." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Petani.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pusat Studi Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebut bahwa keterlibatan pemerintah yang terlalu dalam dalam pengaturan komoditas pertanian justru berpotensi membuat petani semakin miskin. CEO CIPS Anton Rizki Sulaiman menyatakan bahwa petani cenderung lebih merugi ketika komoditas mereka terlalu banyak diatur negara dibandingkan dengan komoditas yang bergerak secara bebas di pasar. &ldquo;Kalau dalam hipotesis kita, petani itu lebih miskin di komoditas yang diatur pemerintah,&rdquo; ujar Anton saat berbincang dengan JawaPos.com, di Graha Pena Jakarta, Kamis (31/7). Ia mencontohkan beberapa komoditas strategis seperti beras, jagung, bawang merah, bawang putih, hingga cabai yang saat ini menjadi fokus pemerintah. Menurutnya, di komoditas-komoditas tersebut, intervensi negara terlalu besar, sehingga membatasi ruang gerak petani dalam mendapatkan keuntungan maksimal dari pasar. Sebaliknya, Anton menilai bahwa komoditas yang tidak terlalu diatur pemerintah, seperti sayur-sayuran bernilai tinggi, justru memberikan lebih banyak peluang bagi petani untuk mendapatkan pendapatan lebih baik. &ldquo;Di komoditas yang tidak terlalu banyak diatur, pasar bisa bermain lebih luas. Di sana mulai muncul model seperti contract farming, yang sangat menguntungkan bagi petani,&rdquo; tambahnya. Konsep contract farming, lanjut Anton, memungkinkan perusahaan melakukan kontrak langsung dengan petani. Perusahaan menetapkan jumlah produksi yang dibutuhkan, harga, dan standar kualitas sejak awal. Dengan skema ini, petani mendapat kepastian pasar dan harga, sekaligus bisa meningkatkan kualitas produksinya. Ia mencontohkan keberhasilan model ini pada komoditas tembakau dan susu, seperti yang terlihat di wilayah Jakarta Timur, di mana peternak sapi perah yang terikat kontrak dengan pabrik memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik. &ldquo;Intinya, kalau market-nya hidup, petani akan semakin diuntungkan. Semakin sedikit pemerintah bermain, maka akan semakin bagus,&rdquo; tegas Anton. Ia juga menyebut bahwa pada komoditas seperti kopi dan kakao, ketakutan akan intervensi justru menahan potensi pertumbuhan yang lebih besar. CIPS tengah mengkaji lebih dalam perbandingan antara kelompok petani yang memiliki akses ke pasar melalui kontrak dengan perusahaan, dengan kelompok yang bergantung pada mekanisme pemerintah. Studi ini diharapkan bisa menjadi masukan penting dalam merumuskan kebijakan pertanian yang lebih berpihak pada kesejahteraan petani.

CIPS sebut keterlibatan pemerintah yang terlalu dalam dalam pengaturan komoditas pertanian justru berpotensi membuat petani semakin miskin.

Hipotesis CIPS: Semakin Pemerintah Ikut Main di Komoditas, Petani Semakin Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/17/JKT-1-PENURUNAN-IMPOR-FED-8JPG-4074462054.jpg" alt="Pekerja menggunakan alat berat beraktivitas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (16/7/2024)." width="100%">
<figcaption>Pekerja menggunakan alat berat beraktivitas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (16/7/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi selama era pemerintahannya mencapai 8 persen. Angka itu meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi era Presiden Joko Widodo yang stagnan pada angka 5 persen. Kenaikan itu dinilai ambisius. Namun, Prabowo optimistis hal itu dapat tercapai dengan mempertimbangkan berbagai potensi ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lantas, apakah target pertumbuhan ekonomi 8 persen era Presiden Prabowo Subianto realistis? Senior Fellow Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta menyampaikan, salah satu modal penting untuk mencapai target tersebut adalah posisi Indonesia di peringkat daya saing dunia atau World Competitiveness Ranking (WCR). Menurut Krisna Gupta, Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pada peringkat daya saing, dari posisi 34 pada 2023 menjadi nomor 27 pada 2024. Indonesia bahkan berhasil mengungguli beberapa negara seperti Jepang, Inggris, dan Turki. Presiden Joko Widodo, kata Krisna, mengklaim bahwa peningkatan itu terjadi berkat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. &ldquo;Peningkatan daya saing sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi dan memperluas pasar. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan persaingan dan mendorong peningkatan daya saing,&rdquo; kata Krisna dalam keterangan yang diterima JawaPos.com. Krisna menjelaskan, naik dan turunnya peringkat keseluruhan disebabkan oleh performa suatu negara dalam empat faktor, yaitu performa ekonomi, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Masing-masing faktor tersebut terdiri atas lima subfaktor yang kemudian terdiri lagi dari berbagai kriteria. Dari keempat faktor itu, lanjut Krisna, performa Indonesia secara umum menurun pada tahun 2022. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada periode 2023-2024, tepatnya pada faktor efisiensi bisnis. Bahkan, daya saing Indonesia melambung dari peringkat 31 pada 2022 menjadi peringkat 14 pada 2024. Salah satu faktor yang menjadi pengecualian dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia belakangan adalah infrastruktur dengan nilai yang konsisten berada pada tingkat 50 ke atas. Selain itu, ekonomi domestik Indonesia mendapat peringkat cukup tinggi dan Indonesia juga, lanjutnya, mendapatkan nilai baik pada harga-harga karena indeks harga yang terjangkau dan inflasi yang terkendali. Kendati begitu, perdagangan mendapat skor rendah karena neraca pembayaran yang negatif. Sementara performa di lapangan kerja terus berkurang, terutama karena youth employment atau pengangguran usia muda masih tinggi. &ldquo;Penanganan youth employment perlu serius dilakukan, misalnya dengan memanfaatkan program link and match antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Perindustrian,&rdquo; bebernya. Selain itu, skor yang rendah juga berlaku untuk korupsi, kepastian hukum dan indeks demokrasi. Bahkan, prosedur dan lama perizinan usaha juga masih menempatkan Indonesia di posisi rendah. Ketenagakerjaan dan Pajak Namun, faktor yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia adalah di ketenagakerjaan dan pajak. Terlebih Indonesia bisa mendapat peringkat yang tinggi di pasar tenaga kerja karena upah dan kompensasi Indonesia yang relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Demikian juga dengan pajak, di mana Indonesia dikatakan memiliki kebijakan pajak dan pendanaan pemerintah yang baik karena pendapatan pajak yang rendah. Meskipun hal itu cenderung pro pasar, namun belum tentu menjadi sesuatu yang secara umum diinginkan. Itu sebabnya kepastian hukum dan kesinambungan regulasi juga faktor yang berperan penting dalam memastikan terciptanya iklim usaha yang kondusif. Minat investor untuk menanamkan modal juga sangat tergantung kepada dua hal ini. &ldquo;Indonesia mendapatkan peringkat tinggi, beberapa alasan diantaranya adalah karena upah dan pajak yang relatif rendah. Padahal, sebagai negara yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, penting bagi Indonesia untuk punya upah dan pajak yang cukup,&rdquo; ungkapnya. Negara dengan level pajak dan upah yang relatif tinggi mendapatkan daya saing melalui inovasi, infrastruktur dan kepastian hukum, indikator-indikator yang justru Indonesia lemah. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah wajib membenahi dulu indikator yang menjadi beban daya saing sembari menjaga indikator yang baik. Kenaikan utang dan pajak harus dilakukan dengan teramat sangat hati-hati. &ldquo;Terpenting, belanja negara harus dilakukan dengan efisien. Pemerintah harus menjamin bahwa gemuknya struktur kabinet tidak mengakibatkan efisiensi bisnis dan administrasi pemerintahan yang lebih buruk,&rdquo; pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi selama era pemerintahannya mencapai 8 persen.

Realistiskah Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/PENYALURAN-SPHP-DI-BABELAN_IMAM-HUSEIN-6-2743621004.jpg" alt="Sejumlah warga yang tidak mendapatkan kupon tetap antre untuk mendapatkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kantor Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga yang tidak mendapatkan kupon tetap antre untuk mendapatkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kantor Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beras menjadi komoditas utama yang paling dicari masyarakat. Beras sempat hilang di sejumlah pasar modern, terutama untuk beras premium. Jika pun ada di pasaran, harga terus naik. Kenaikan harga beras ini berpotensi berlanjut hingga bulan puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri, jika tidak segera diantisipasi. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi mengatakan, kenaikan harga beras yang terjadi sejak awal Februari seharusnya sudah diantisipasi sejak jauh-jauh hari. Kenaikan harga beras dan komoditas pangan lain umumnya sudah terjadi sejak September 2023 dengan harga Rp 12.685 dan pada Februari 2024 naik hingga harga Rp 13.187 per kilogram. &ldquo;Kenaikan harga beras salah satunya dikarenakan oleh minimnya ketersediaan yang diakibatkan oleh musim panen, dan cuaca. Di tengah fluktuasi harga yang kian meningkat, saat ini stabilisasi harga harus menjadi fokus utama untuk menghindari peningkatan inflasi,&rdquo; ujar Azizah Fauzi dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com pada Rabu (21/2). Azizah menyebut, menurut panel harga pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) pada 14 Februari, harga beras medium II naik sebesar 6,25 persen atau Rp 900/kilogram menjadi Rp 14.250/kilogram, jika dibandingkan dengan harga Januari 2024. Dari data yang dihimpun CIPS dalam Food Monitor, harga pada hari Pemilu 2024 lebih mahal sebesar 15,41 persen dari harga rata-rata pada Februari 2023. Kenaikan itu menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Jika harga beras akan terus naik, maka biaya hidup secara keseluruhan pun akan meningkat. Ketika harga beras naik, biaya produksi makanan juga cenderung meningkat, karena beras menjadi bahan baku dalam banyak produk makanan. Kenaikan biaya produksi ini kemudian dapat menyebabkan naiknya harga-harga lainnya, karena produsen akan menaikkan harga produk mereka untuk menutupi biaya tambahan. Kenaikan harga beras akan berdampak pada peningkatan tingkat inflasi, mengingat beras merupakan salah satu komoditas pokok yang menyumbang 3 persen pada Indeks Harga Konsumen (IHK) yang digunakan untuk menghitung inflasi. Beras sudah sejak lama berkontribusi pada angka inflasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2023 menunjukkan beras sebagai komoditas penyumbang utama andil inflasi. Beras memiliki andil sebesar 0,18 persen dalam inflasi month to month, dan 0,55 persen dalam inflasi year on year. Komoditas yang satu ini kembali mengalami inflasi sebesar 0,64 persen (month-to-month/mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,03 persen pada Januari 2024. Sementara itu, daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, akan semakin menurun. Pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor diperkirakan juga menambah berat beban pengeluaran mereka. Berbagai faktor berkontribusi pada kenaikan harga beras. Salah satunya kondisi cuaca saat ini yang mengakibatkan gagal panen di beberapa daerah penghasil beras, seperti Cianjur. El-Nino yang menyebabkan musim kemarau berkepanjangan sehingga berkurangnya pasokan atau suplai beras. Selain itu, terdapat juga faktor permintaan yang meningkat di tengah masa kampanye, beras kerap masuk dalam program tebus murah paket sembako. Pemerintah melalui Perum Bulog merencakana impor 200 ribu ton beras yang didatangkan dari Thailand dan Tiongkok hingga Maret 2024 untuk menjamin stok pasar. Rencana impor beras ini diharapkan dapat efektif menstabilkan harga, apalagi menghadapi bulan puasa Ramadan pada pertengahan Maret. Meskipun saat ini pemerintah telah mengumumkan berbagai langkah untuk mengendalikan harga beras. Namun, kebijakan yang dapat mengantisipasi permasalahan ketersediaan dan harga dalam jangka panjang selayaknya menjadi fokus utama. Peningkatan produktivitas melalui penggunaan input bermutu, perbaikan sarana dan prasarana pertanian, hingga kebijakan yang lebih terbuka pada perdagangan internasional sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan dan menjaga keterjangkauan masyarakat kepada harga pangan.

Beras menjadi komoditas utama yang paling dicari masyarakat. Beras sempat hilang di sejumlah pasar modern, terutama untuk beras premium.

Jika Tidak Diantisipasi, Kenaikan Harga Beras Bisa Berlanjut Hingga Ramadan dan Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/1618897386474.jpg" alt="Gula Rafinasi.. Salah seorang pedagang saat menakar gula di Pasar Beras Bendul Merisi Surabaya. Dimana Pengusaha Jatim minta pemerintah pusat cabut Permenperin 3 2021 tentang gula rafinasi. Mereka menilai aturan tersebut justru menjauhkan Indonesia dari r" width="100%">
<figcaption>Gula Rafinasi.. Salah seorang pedagang saat menakar gula di Pasar Beras Bendul Merisi Surabaya. Dimana Pengusaha Jatim minta pemerintah pusat cabut Permenperin 3 2021 tentang gula rafinasi. Mereka menilai aturan tersebut justru menjauhkan Indonesia dari r</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, impor beras pada Januari&ndash;Agustus 2023 sebanyak 1,59 juta ton. Itu didominasi semi-milled atau wholly milled rice dengan share 88,52 persen. &rdquo;Menurut negara asalnya, impor beras terbesar berasal dari Thailand. Volumenya mencapai 802 ribu ton atau mencakup 50,36 persen dari total impor beras,&rdquo; jelasnya. Selain beras, Amalia menyebut perlu ada kewaspadaan terhadap kondisi harga gula pasir. BPS mencatat, harga gula pasir terpantau konsisten naik pada tiga pekan pertama September 2023. Pada saat yang sama, kapasitas produksi gula nasional tidak banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. &rdquo;Sehingga, sulit mengimbangi kebutuhan konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun,&rdquo; jelas dia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, perlu ada diversifikasi pangan. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya menanggulangi kenaikan harga beras yang belum menunjukkan tanda-tanda menurun. &rdquo;Perlu melakukan gerakan seperti diversifikasi pangan di samping kita juga melihat stok Bulog dan Bapanas. Di lapangan, di daerah, teman-teman bisa mendorong keberagaman pangan pokok sesuai dengan produksi lokal yang selama ini disukai masyarakat lokal,&rdquo; jelasnya. Pihaknya juga memantau tren harga gula. &rdquo;Kita akan cek betul ini penyebabnya apa, apakah produksi dalam negeri atau importasi,&rdquo; katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/01635129/jangan-terlalu-banyak-dicampur-gula-ini-4-manfaat-minum-kopi-secara-rutin-untuk-kesehatan">Jangan Terlalu Banyak Dicampur Gula, Ini 4 Manfaat Minum Kopi Secara Rutin untuk Kesehatan</a> Dalam dua pekan terakhir, harga gula tembus Rp 15 ribu per kg di sejumlah wilayah. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran mengungkapkan, harga gula terpantau naik di atas harga acuan penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan Badan Pangan Nasional sebesar Rp 14.500&ndash;Rp 15.500 per kg bergantung wilayahnya. Harga gula rata-rata sudah naik Rp 500 per kilogram di tingkat konsumen. Kenaikan harga gula di Indonesia, kata dia, disebabkan beberapa faktor. Mulai kenaikan harga gula dunia, kenaikan biaya produksi terkait pupuk dan tenaga kerja, hingga kekhawatiran dampak El Nino pada panen tebu 2023&ndash;2024. (dee/agf/han/mia/c7/fal)

Amalia menyebut perlu ada kewaspadaan terhadap kondisi harga gula pasir. BPS mencatat, harga gula pasir terpantau konsisten naik.

Selain Beras, Waspadai Kenaikan Harga Gula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Daging-Sapi-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menuturkan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi regulasi impor daging sapi agar menjadi lebih sederhana guna mempercepat repons terhadap kebutuhan pasar dalam negeri.  ’’Regulasi perlu direvisi untuk menyederhanakan proses untuk mendapatkan izin impor. Proses tersebut seharusnya cukup hanya fokus pada pemeriksaan kualitas dan identifikasi impor secara cepat dan wajar,” kata peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nisrina Nafisah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.  Menurutnya, harga daging sapi yang mengalami kenaikan tajam sejak awal tahun perlu segera diatasi sebelum memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, dimana kenaikan permintaan biasanya terjadi.  Salah satu regulasi yang perlu dievaluasi, kata Nisrina, adalah yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 59 tahun 2016 pasal 10 ayat 1 dan pasal 11. Permendag ini mewajibkan importir untuk memiliki izin impor sebelum mengimpor daging sapi dan hewan ternak di Indonesia.  Izin tersebut baru keluar setelah importir melengkapi lima dokumen, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan, Sertifikasi Registrasi Kepabeanan, Angka Pengenal Impor, Rekomendasi dari Menteri Pertanian dan Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan.  Waktu yang dibutuhkan mulai dari pengajuan hingga keluarnya izin impor relatif lama yaitu antara satu hingga tiga bulan. Hal ini membuat para importir seringkali kehilangan momen yang tepat untuk mengimpor daging dengan harga murah.  Regulasi lainnya yang perlu dievaluasi, lanjutnya, yaitu Permendag nomor 59 tahun 2016 pasal 19 karena menghambat masuknya daging sapi impor ke pasar tradisional. Mengingat pasar komoditas pangan di Indonesia didominasi oleh pasar tradisional yaitu sebanyak 70,5 persen, peraturan ini menghalangi akses sebagian besar masyarakat terhadap daging berkualitas dengan harga murah.  Penelitian CIPS itu merekomendasikan pemerintah perlu memastikan regulasi yang ada dapat mengakomodasi seluruh importir daging sapi yang memenuhi syarat, baik swasta maupun BUMN, supaya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengimpor.  ’’Untuk memberikan perlindungan pada konsumen terkait risiko penyakit hewan, pemerintah lebih baik fokus pada peningkatan kinerja sistem pemantauan kesehatan daripada membatasi impor hanya untuk BUMN,” katanya.  Harga daging sapi nasional fluktuatif dan cenderung tinggi sepanjang Januari–Februari 2022. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) menunjukkan harga rata-rata bulanan daging sapi nasional pada Januari 2022 mencapai Rp 124.500 per kilogram, dengan harga rata-rata tertinggi terdapat di pasar modern hingga mencapai Rp 159.250 per kilogram.  Harga tersebut meningkat pada Februari dengan harga rata-rata nasional mencapai Rp 125.000 per kilogram dan rata-rata tertinggi di pasar modern sebesar Rp 160.650 per kilogram. (*)

Pemerintah Diminta Evaluasi Regulasi Impor Daging Sapi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Bawang-Putih-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pedagang bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kelangkaan pasokan bawang putih yang diindikasi karena adanya virus Corona yang 95 persen pasokan bawang putih" width="100%">
<figcaption>Pedagang bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kelangkaan pasokan bawang putih yang diindikasi karena adanya virus Corona yang 95 persen pasokan bawang putih</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga bawang putih masih dikeluhkan pedagang di pasar. Selain harganya naik, bawang putih kerap langka. Situasi itu disinyalir adanya proses impor bawang putih yang berbelit.  Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, dalam importasi produk pangan sangat memerlukan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) dan surat persetujuan impor (SPI). Sepanjang proses penerbitan RIPH dan SPI tidak transparan dan berbelit, maka berpotensi terjadi keterlambatan impor. Dampak lainnya adalah adanya penambahan biaya impor dan konsumen dirugikan.  Menurut Felippa, pemberlakuan RIPH dan SPI untuk bawang putih bertujuan untuk melindungi petani bawang putih. Sebab, bawang putih kurang optimal untuk ditanam di Indonesia daripada di Tiongkok. Pasalnya, iklim dan kondisi geografis Indonesia dan Tiongkok sangat berbeda.  "Para petani yang dipaksa menanam bawang putih jadi dirugikan karena bawang putih kurang menguntungkan. Konsumen juga dirugikan karena akses terhadap suplai bawang putih yang murah dan berkualitas dibatasi," ungkapnya dalam keterangan persnya, Rabu (7/4).  Felippa menegaskan, sistem impor yang lebih transparan otomatis akan meningkatkan kompetisi. Sehingga, menutup celah rente impor, karena pemberian izin impor jadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.  Dia menyarankan impor bawang putih dibuka, sehingga konsumen bisa menikmati kestabilan pasokan dan harga. Di sisi lain, petani bawang putih perlu diberi dukungan untuk meningkatkan daya saing jika ingin tetap menanam bawang putih.  Mengenai usulan tarif impor di kalangan pelaku usaha, Felippa berpendapat, pengenaan tarif sebagai ganti kuota impor memang lebih transparan, namun ini harus disertai dengan kompetisi yang baik antar importir saja.  "Jangan sampai izin impornya hanya diberikan ke beberapa importir saja. Importir yang mendapatkan izin impor harus memiliki track record yang baik dan sudah membuktikan kapasitasnya dalam membaca kebutuhan pasar," terangnya.  Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berulang kali mengingatkan soal importasi bawang putih. Komisioner KPPU Guntur S Saragih menyadari bahwa komoditas bawang putih agak aneh dibandingkan komoditas lainnya. Pasalnya izin impor bawang putih tidak mudah. Di lain pihak, petani bawang putih domestik sangat sedikit.  Maka dari itu, Guntur S Saragih mengkritisi PP Nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Menurutnya, Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) cenderung berbelit-belit menerbitkan RIPH.  "Rekomendasi tersebut hingga saat ini masih dikeluhkan oleh para pengusaha atau importir. Alasannya kuota sudah penuh dan sementara tutup," kata Guntur.

CIPS Ingatkan Transparansi Kebijakan Impor demi Kendalikan Harga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Beras-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pekerja menata beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) di Jakarta, Selasa (26/11/2019). Stok beras nasional hingga akhir tahun dipastikan aman. Saat ini, stok cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog sebanyak 2,3 juta ton. Berdasarkan perhitunga" width="100%">
<figcaption>Pekerja menata beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) di Jakarta, Selasa (26/11/2019). Stok beras nasional hingga akhir tahun dipastikan aman. Saat ini, stok cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog sebanyak 2,3 juta ton. Berdasarkan perhitunga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga kajian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, izin impor beras secara ideal dapat dimanfaatkan sebagai antisipasi berkurangnya pasokan menjelang periode Ramadhan dan Lebaran.  "Izin impornya bisa dipakai untuk eksekusi sewaktu-waktu kalau ada kekurangan pasokan di pasar, apalagi sudah mau Ramadhan dan Lebaran," kata Media Relations Manager CIPS, Vera Ismainy di Jakarta, Kamis (18/3).  Menurut Vera, impor beras bisa saja dilakukan karena berbagai faktor seperti ketersediaan pasokan di dalam negeri yang terbatas, hasil panen yang tidak memadai, dan harga beras internasional yang sedang murah.  "Indonesia perlu memastikan ketersediaan pasokan pangan, salah satunya beras, supaya menjaga kestabilan harga maupun meningkatkan penyaluran pangan melalui sembako dan bantuan pangan sehingga dapat dijangkau semua lapisan masyarakat," katanya.  Namun, menurut dia, impor beras tersebut tidak bijak apabila dilakukan mendekati masa panen, apalagi diperkirakan tidak ada kegagalan panen pada awal 2021 dan Bulog bisa menyerap hasil panen untuk optimalisasi cadangan beras.  "Kalau pertimbangannya kenaikan harga, idealnya pemerintah sudah memperkirakan sejak jauh-jauh hari ada kenaikan (walaupun tipis) pada harga beras. Bisa perhatikan juga serapan beras Bulog apakah sudah memenuhi target," ujarnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/03/2021/marzuki-alie-laporkan-ahy-ke-bareskrim/">Baca Juga: Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim</a> Sebelumnya, Organisasi Pangan Dunia (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP) menyatakan pandemi COVID-19 telah memperparah situasi pangan di 27 negara dari Asia, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Tengah sehingga setiap negara harus bersiap dalam menghadapi potensi krisis pangan.  Terdapat kemungkinan pandemi dapat membuat krisis pangan lebih dalam yaitu lapangan kerja dan upah yang menurun, disrupsi penanganan pandemi pada produksi dan pasokan pangan dunia, menurunnya pendapatan pemerintah dan meningkatnya ketidakstabilan politik yang memicu konflik berbasis sengketa sumber daya alam.  Menghadapi berbagai ancaman tersebut, pemerintah juga berniat untuk melakukan impor beras sebagai bentuk antisipasi kurangnya pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan memenuhi cadangan bencana.

CIPS: Izin Impor Digunakan untuk Antisipasi Kurangnya Pasokan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Bambang-Brodjonegoro-Raka-Denny.jpg" alt="Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah berupaya meningkatkan laju kesembuhan sekaligus menekan kasus kematian akibat Covid-19.  Selain vaksinasi, yang dilakukan adalah memperbanyak inovasi terapi. Salah satunya, terapi stem cell dan eksosom.  Perkembangan dua terapi terbaru tersebut disampaikan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) <a href="https://www.jawapos.com/tag/bambang-brodjonegoro/">Bambang Brodjonegoro</a> di Jakarta kemarin (5/2). Dia menerangkan, pasien Covid-19 dengan kondisi kritis atau berat cocok menggunakan dua terapi tersebut. ’’Kalau pasien yang kondisinya ringan sampai sedang bisa menggunakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/terapi-plasma-konvalesen/">terapi plasma konvalesen</a>,’’ jelasnya.  Dia menerangkan, terapi stem cell atau sel punca dilakukan dengan mengambil sel induk dari tali pusar. Terapi itu bisa menggantikan sel yang sudah mati dalam tubuh pasien Covid-19.  Riset sel punca untuk penanganan Covid-19 juga dilakukan tim dari Universitas Indonesia (UI). Pasien pertama diterapi dengan cara infus intravena. Kemudian masuk ke kapiler-kapiler paru maupun beredar sistemik menuju organ-organ yang mengalami kerusakan. Harapannya, sel-sel tunas itu dapat meningkatkan ketahanan hidup pasien Covid-19 yang berada di fase kritis atau berat.  Berdasar hasil pengujian, pasien-pasien berat dan kritis yang menjalani terapi stem cell memiliki kemungkinan hidup 2,5 kali lebih tinggi daripada pasien yang tidak mendapatkan terapi tersebut. Terapi stem cell untuk pasien Covid-19 sudah selesai uji klinis. Kini tinggal menunggu izin pemanfaatan dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpom/">BPOM</a>. ’’Kami selalu mendukung inovasi solusi untuk penanganan Covid-19. Paling tidak dari treatment-nya,’’ jelasnya.  Bambang mengatakan, riset inovasi terkait penanganan <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> akan dilanjutkan tahun ini. Termasuk riset penanganan limbah jarum suntik. Dia menambahkan, vaksinasi Covid-19 memiliki sasaran yang sangat besar. Setiap pasien harus disuntik dua kali. Hal itu berpotensi menghasilkan limbah suntik yang cukup besar. Riset inovasi penghancur jarum suntik dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).  Komisi IX DPR mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi. Jika pemerintah memerlukan penambahan anggaran, komisi IX siap menyetujui. Khususnya anggaran untuk penyediaan vaksin, insentif untuk tenaga kesehatan, dan penambahan relawan. Hal itu disampaikan anggota komisi IX dari Fraksi PKS Ansory Siregar kemarin. Ansory menyatakan, saat ini komisinya membahas rencana penambahan anggaran penanganan pandemi. Besarannya memang belum diperinci. Namun, dia menyatakan bahwa prioritas saat ini adalah vaksin.  "Kita di komisi IX sudah anggarkan (untuk vaksin), bahkan sekarang ada penambahan Rp 132,4 triliun yang sedang kita bahas untuk penanganan pandemi. Mudah-mudahan (disetujui) dari banggar dan Kemenkeu," ungkapnya.  Pada bagian lain, ikhtiar melawan pandemi melalui jalur vaksinasi juga terus digencarkan. Bahkan, selain vaksin gratis pemerintah, rencananya dibuka jalur vaksin mandiri guna mempercepat proses vaksinasi.  Terkait rencana tersebut, Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (<a href="https://www.jawapos.com/tag/cips/">CIPS</a>) Andree Surianta mengungkapkan, pemerintah perlu mempertimbangkan efektivitas kebijakan vaksin mandiri dengan meninjau berbagai sisi. Misalnya, sisi permintaan dan pasokan vaksin. Dari sisi permintaan, salah satu yang penting diperhatikan adalah kesiapan pihak swasta dalam mengeluarkan anggaran untuk karyawannya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/07/06/2020/ada-protokolnya-ada-buku-pedomannya/">Terapi Plasma Konvalesen Ada Protokolnya, Ada Buku Pedomannya</a>  Jika pemerintah akhirnya mengharuskan vaksin mandiri ditanggung perusahaan, tentu hal itu akan memberatkan usaha mikro yang sebagian besar terdampak pandemi. ”Jika merujuk data Kementerian Koperasi dan UMKM pada 2017–2018, terdapat 107 juta tenaga kerja yang bekerja pada usaha mikro,” ujarnya.  Selain itu, bila perusahaan diharapkan mencari sendiri pasokan vaksin, sangat mungkin tidak semua mampu melakukannya. Padahal, bila tujuan skema vaksin mandiri tersebut untuk mempercepat vaksinasi, hal itu bakal sulit tercapai. Apalagi, jumlah karyawan di perusahaan-perusahaan besar diperkirakan hanya sekitar 4 juta orang. ”Sehingga kontribusinya terhadap target vaksinasi juga tidak terlalu signifikan. Di sinilah efektivitas vaksin mandiri untuk karyawan perlu diperhitungkan,” tegasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3l2CikhXOPQ

Uji Klinis Terapi Stem Cell Akhirnya Tuntas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cips

Berita Terkini