<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/93_snadal_2-698492009.jpg" alt="MULAI RAMAH: CJH dari berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai memasuki Makkah. Mereka melaksanakan umrah di Masjidilharam." width="100%">
<figcaption>MULAI RAMAH: CJH dari berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai memasuki Makkah. Mereka melaksanakan umrah di Masjidilharam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keberangkatan haji semakin dekat. Calon jemaah haji (CJH) asal Surabaya telah ditetapkan sebanyak 2.815 kursi. Namun, hanya 2.690 orang yang baru melakukan pelunasan. Beberapa kendala disebutkan calon jemaah yang memilih mundur tak melunasi. Kasie Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Surabaya Sururil Faizin mengatakan, pelunasan tersebut terbagi di dua tahapan. Pada tahap 1, sebanyak 2.102 CJH yang sudah melunasi. Disusul 588 CJH melakukan pelunasan pada tahap 2 bulan ini.&nbsp;Pengisian kloter dari cadangan sudah terjadi 3 kali. &rdquo;Masih mungkin terjadi lagi kalau dari yang sudah daftar, ada kendala jadi mundur,&rdquo; jelasnya. Sururil mengatakan, ada beberapa kendala yang membuat CJH memilih untuk tidak melakukan pelunasan. Di antaranya, surat keterangan sehat atau istitha'ah yang belum keluar, alasan finansial, hingga menunggu salah satu anggota keluarga. &rdquo;Kasus istitha'ah belum keluar ini masih terus terjadi, tiap tahun kita imbau agar mengurus jauh-jauh hari,&rdquo; imbuhnya. Sayangnya, masih ada kondisi komorbid yang belum berhasil dikontrol. Ada juga CJH yang dirujuk ke rumah sakit besar, namun beralasan untuk tidak segera mengurus hingga surat istitha'ah tak keluar melewati deadline. Sejak tahun lalu, CJH yang memiliki anggota keluarga yang juga telah mengantre bisa mengajukan gabungan. Banyak umat yang berupaya berangkat bersama istri, suami, atau anak. &rdquo;Tapi syaratnya pasangan atau anak gabungan ini sudah mengantre haji minimal 5 tahun, nah ini yang bikin beberapa CJH memilih menunggu saja biar bareng,&rdquo; jawabnya. Apalagi jika hanya perlu menunggu setahun lagi, bagi mereka lebih aman jika berangkat bersama. Jawa Timur mendapatkan 97 kloter dengan 370 CJH per kloternya. &rdquo;Dari Surabaya ada 11 kloter,&rdquo; ucapnya. Namun, jumlah itu bisa bertambah karena Surabaya menjadi kota penyangga. Adanya kursi kosong dari kloter kota lain bisa diisi lebih cepat oleh cadangan CJH dari Surabaya. &rdquo;Kami harap CJH yang sudah dipastikan berangkat bisa menjaga kesehatannya. Dokumen yang diperlukan juga jangan sampai ketinggalan,&rdquo; tegas Sururil. (DyA)

Sebanyak 2.815 kursi haji tersedia untuk calon jemaah asal Surabaya, namun pelunasan masih rendah. Masih ada ratusan kursi kosong.

Masih Ada Kursi Kosong, Kantor Kemenag Surabaya Bakal Panggil CJH Cadangan Berangkat Haji Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/93_snadal_2-698492009.jpg" alt="MULAI RAMAH: CJH dari berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai memasuki Makkah. Mereka melaksanakan umrah di Masjidilharam." width="100%">
<figcaption>MULAI RAMAH: CJH dari berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai memasuki Makkah. Mereka melaksanakan umrah di Masjidilharam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) wilayah Sumatera Barat (Sumbar) akan memanfaatkan kuota haji dari provinsi lain yang tidak terserap untuk memberangkatkan calon jamaah haji (CJH) cadangan. Alasannya, animo pelunasan dari CJH berstatus cadangan di Sumbar sangat tinggi. Kabid Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sumbar M Rifki mengatakan, walaupun kuota haji sudah terpenuhi, tetapi Kemenag Sumbar menyiapkan CJH cadangan cukup banyak. Rifki berharap kuota haji provinsi lain yang tidak terpenuhi dapat diisi oleh CJH Sumbar. Karena, progres pelunasan cadangan kita yang sangat tinggi. "Makanya kami tetap mengimbau agar jamaah cadangan Sumbar tetap memanfaatkan waktu tersisa hingga akhir pelunasan tahap 2 untuk melakukan pelunasan," ujar Rifki kepada JawaPos.com pada Jumat (28/3). Untuk diketahui, hingga Rabu (27/3), jumlah CJH yang sudah melunasi Bipih sudah mencapai 4.619 orang. Sementara waktu pelunasan Bipih untuk tahap 2 masih berlangsung hingga 17 April mendatang. CJH yang melakukan pelunasan itu berasal dari yang berhak lunas pada tahap 1 dan tahap 2. Rinciannya, pelunasan tahap 1 sebanyak 3.748 CJH dan tahap 2 ini terpenuhi 871 CJH untuk menambal kuota yang tidak terpenuhi pada tahap pertama. Semua itu berdasarkan data Siskohat pelunasan pada 27 Maret 2025 pukul 15.00 WIB. Sementara itu, Kemenag satu hari sebelum jeda libur lebaran mengumumkan CJH yang melakukan pelunasan. "Hari ini (27/3) ada 5.405 jemaah yang melunasi biaya haji reguler sehingga total ada 188.689 kuota yang sudah terisi," kata Zain dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (26/3) malam. Dia mengatakan tahap II pelunasan biaya haji reguler dibuka dari 24 Maret - 17 April 2025. Tahap ini dibuka karena pada fase pertama baru 164.532 kuota yang terisi. Padahal, Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota haji. Terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Dia merinci sebanyak 5.405 jamaah yang melunasi pada 27 Maret terdiri atas 2.113 jamaah berhak lunas tahap II dan 3.292 jamaah yang awalnya berstatus cadangan. "Selain itu, ada 1.368 Petugas Haji Daerah yang sudah melunasi," kata M Zain. Dia menambahkan, saat ini hanya dua provinsi dengan tingkat pelunasan jemaah reguler di bawah 80 persen. Yaitu Jakarta 78,03 persen dan Gorontalo 75 persen. Kemudian ada 11 provinsi dengan tingkat pelunasan di atas 90 persen. Yaitu Aceh (90,04 persen), Bengkulu (92,27 persen), Jawa Tengah (91,09 persen), Bali (93,91 persen), Kalimantan Tengah (95,11 persen), Kalimantan Selatan (95,79 persen), Sulawesi Selatan (91,61 persen), Sulawesi Tenggara (90,30 persen), Bangka Belitung (94,97 persen), Sulawesi Barat (91,94 persen), dan Kalimantan Utara (90,80 persen). Sesuai Keputusan Menteri Agama 142/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Reguler dan Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Bipih Reguler 2025, kriteria jemaah berhak lunas tahap II adalah jamaah haji reguler yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem. Kemudian jamaah Haji Reguler pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia. Lalu jamaah haji reguler terpisah dengan mahram atau keluarga. Berikutnya jamaah haji reguler pendamping penyandang disabilitas. Serta jamaah haji reguler cadangan.

Kemenag wilayah Sumbar akan memanfaatkan kuota haji dari provinsi lain yang tidak terserap untuk memberangkatkan CJH cadangan.

Kemenag Sumbar Optimalkan Kuota Haji Provinsi Lain yang Tidak Terserap untuk Berangkatkan CJH Cadangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Haji-gresik-chusnul-cahyadi.jpg" alt="TAMU ALLAH: Panitia Persiapan Pemberangkatan Haji (P3H) PT Semen Indonesia memberangkatkan 192 CJH dari Wisma A. Yani me nuju Asrama Haji Surabaya kemarin. (Chusnul Cahyadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAMU ALLAH: Panitia Persiapan Pemberangkatan Haji (P3H) PT Semen Indonesia memberangkatkan 192 CJH dari Wisma A. Yani me nuju Asrama Haji Surabaya kemarin. (Chusnul Cahyadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuota calon jamaah haji (CJH) yang berangkat pada 2022 tersisa 2.531 orang. Sisa tersebut bakal diisi oleh CJH cadangan.  Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab mengatakan, sisa kuota tersebut bakal diisi oleh jamaah cadangan yang telah melakukan pelunasan dan konfirmasi keberangkatan. Total ada 12.294 jamaah dengan status cadangan telah melakukan pelunasan dan konfirmasi keberangkatan.  “Sisa kuota 2.531 akan diisi jamaah dengan status cadangan yang jumlahnya mencapai 12.294,” ujar Saiful Mujab kepada wartawan, Senin (26/5).  Mujab menyebut, mekanisme pengisian sisa kuota itu diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 157 tahun 2022. Di dalam SK Dirjen PHU tersebut terdapat dua ketentuan dasar.  Pertama, apabila sampai akhir pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2022 masih terdapat sisa kuota jamaah haji reguler, kuota petugas pembimbing ibadah haji yang berasal dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, dan atau kuota Petugas Haji Daerah, maka sisa kuota digunakan untuk Jamaah Haji Reguler nomor porsi berikutnya dalam satu provinsi.  Kedua, apabila masih terdapat sisa kuota setelah pengisian kuota jamaah haji cadangan dalam satu provinsi, sisa kuota haji diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi dalam I embarkasi.  “Kami akan melakukan pemetaan sisa kuota yang ada berbasis provinsi lalu dipadukan dengan jamaah yang sudah melakukan pelunasan dan konfirmasi keberangkatan namun dengan status cadangan,” jelasnya.  “Kalau melihat dari sisi jumlah, jamaah cadangan jauh lebih besar dari sisa kuota yang ada. Jadi sudah akan terisi semua,” tandasnya.  Sebagaimana diketahui pelunasan Bipih dan konfirmasi keberangkatan jamaah tahun 2022 sudah ditutup pada Jumat (20/5) lalu. Pada hari terakhir itu berdasar data Kemenag, 89.715 jamaah yang telah melakukan pelunasan dan konfirmasi keberangkatan.

Jamaah Cadangan Isi Kuota Haji 2022, Begini Ketentuannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/134-cjh-cadangan-bakal-berangkat-haji-tahun-ini_m_128463.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Alhamdulillah, meski masuk kategori cadangan namun 134 Calon jamaah haji (CJH) Kota Pekanbaru, Riau diperkirakan bakal ikut menunaikan ibadah haji tahun ini. Pasalnya 134 CJH yang masuk daftar keberangkatan tidak melakukan pelunasan biaya BPIH hingga 5 Mei 2017 lalu. Sehingga kursinya akan diberikan kepada jamaah cadangan. Kepala Seksi (Kasi) Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pekanbaru, Defizon mengatakan, jamaah status cadangan yang pertama diprioritaskan yaitu jamaah yang belum pernah haji dan jamaah itu telah masuk daftar keberangkatan tahun 2017. Jika kuota itu masih belum terpenuhi, maka prioritas selanjutnya diberikan ke jamaah yang masuk daftar tunggu tahun depan. "Otomatis 134 jamaah yang tidak melunasi masuk daftar tunggu untuk berangkat tahun depan. Mereka tetap menjadi prioritasnya," ujar Defizon seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Senin (8/5). Kemenag Pekanbaru akan membuka jadwal untuk pelunasan tahap kedua. Pelunasan tahap kedua ini hanya diperentukan bagi jamaah cadangan tersebut. "Maka akan dibuka pelunasan tahap kedua mulai 22 Mei sampai 2 Juni 2017," ujarnya. Dijelaskanny,a secara rinci jamaah cadangan berdasarkan urutan perioritas yaitu jamaah pertama tidak dapat melunasi karena gagal sistem internet, jamaah pernah haji (masuk daftar keberangkatan tahun 2017), jamaah pendamping bagi jamaah usia lanjut minimal 75 tahun. Kemudian jamaah penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua terpisah sesuai ketentuan, jamaah usia minimal 75 tahun. Namun untuk jamaah yang mengalami kegagalan pelunasan karena gagal sistem belum ada laporan. Dengan begitu maka prioritasnya jamaah yang pernah haji tersebut. "Jadi ada sebanyak 37 jamaah yang masu daftar keberangkatan tahun ini," katanya. (ilo/iil/JPG)

134 CJH Cadangan Bakal Berangkat Haji Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kemenag-minta-cjh-cadangan-jangan-selamatan-dulu_m_122603.jpeg" alt="SOSIALISASI: Ratusan CJH cadangan diundang Kemenag Sidoarjo untuk mendapat penjelasan tentang rencana keberangkatan ke Tanah Suci." width="100%">
<figcaption>SOSIALISASI: Ratusan CJH cadangan diundang Kemenag Sidoarjo untuk mendapat penjelasan tentang rencana keberangkatan ke Tanah Suci.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sebanyak 175 calon jamaah haji (CJH) cadangan di Kota Delta harap-harap cemas. Mereka masih belum bisa dipastikan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Keputusan keberangkatan CJH cadangan itu menunggu pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahap satu para CJH yang masuk kuota haji tahun ini. Karena itu, Senin (10/4) seluruh CJH cadangan dikumpulkan di Aula Kementerian Agama (Kemenag) Sidoarjo. Mereka mendapatkan sosialisasi langsung dari Kepala Kemenag Sidoarjo Achmad Rofi'i. Dalam sosialisasi tersebut, seluruh CJH cadangan diminta melunasi BPIH sesuai dengan ketetapan presiden dan menandatangani surat pernyataan tidak menuntut jika ternyata tidak berangkat tahun ini. Rofi'i menyatakan, pihaknya sejatinya begitu berat menyampaikan hal tersebut. Meski begitu, langkah itu harus ditempuh agar tidak terjadi kesalahpahaman. &rsquo;&rsquo;Kami hanya diminta provinsi untuk menyiapkan 5 persen dari total CJH asli yang masuk kuota. Sekitar 175 CJH cadangan,&rsquo;&rsquo; katanya. Seluruh CJH cadangan itu pun harus melunasi BPIH sesuai dengan ketetapan presiden. Yakni, Rp 35.666.250. Jadwal pelunasan dilakukan pada 22 Mei&ndash;2 Juni. CJH cadangan yang sudah melunasi pun wajib menandatangani surat pernyataan tidak menuntut jika tidak jadi berangkat tahun ini. &rsquo;&rsquo;Kalau tidak yakin berangkat, lebih baik jangan tanda tangani surat pernyataan dan melunasi BPIH alias mundur,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Menurut Rofi&rsquo;i, keberangkatan CJH cadangan sangat bergantung pada pelunasan BPIH tahap pertama oleh CJH asli yang masuk kuota tahun ini. Ketika pada pelunasan tahap pertama ada CJH yang tidak melunasi BPIH, kuota tersebut kembali menjadi kuota provinsi. Dengan begitu, Kemenag Jatim akan membagi kuota CJH cadangan ke daerah-daerah. &rsquo;&rsquo;Setiap tahun pasti ada sekitar 1.000-an yang tidak melunasi. Tetapi, itu dibagi se-Jatim,&rsquo;&rsquo; katanya. Keberangkatan CJH cadangan baru bisa dipastikan ketika pelunasan tahap satu berlangsung. Namun, CJH cadangan harus mempersiapkan diri mulai dari pelunasan BPIH sampai persyaratan paspor dan visa. &rsquo;&rsquo;Kalau CJH cadangan itu ternyata dinyatakan berangkat, semua persyaratan sudah lengkap,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Namun, jika CJH cadangan tidak melunasi BPIH dan ternyata masuk daftar keberangkatan, otomatis dicoret. Mereka pun tidak bisa protes karena memang belum melunasi BPIH. Begitu juga yang sudah melunasi BPIH, tetapi tidak masuk kuota keberangkatan tidak bisa menuntut. &rsquo;&rsquo;Ini yang namanya CJH cadangan. Tetapi, kami pastikan CJH yang lunas tunda itu berangkat tahun depan,&rsquo;&rsquo; katanya. Rofi'i mengatakan, kepastian berangkat atau tidaknya CJH cadangan akan diumumkan. Selama belum ada kepastian pengumuman, CJH cadangan yang sudah melunasi BPIH disarankan tidak melakukan selamatan lebih dulu. &rsquo;&rsquo;Pengalaman tahun lalu, CJH belum tahu berangkat atau tidak sudah rame-rame di rumah, persiapan ini dan itu, akhirnya mereka kecewa. Kemenag yang diprotes. Padahal, aturannya sudah jelas,&rsquo;&rsquo; paparnya. Selain itu, masalah pemeriksaan kesehatan CJH di Kota Delta menjadi sorotan Kemenag. Sebab, ada laporan bahwa beberapa CJH yang melakukan pemeriksaan awal dipungut biaya yang cukup besar. Padahal, yang dibutuhkan CJH hanya pemeriksaan dasar sebagai syarat masuk estimasi tahun ini. &rsquo;&rsquo;Kami hanya ingin Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo dapat memberikan pelayanan khusus kesehatan kepada CJH. Kalau pemeriksaan awal, ya seharusnya cukup dasar saja,&rsquo;&rsquo; katanya. Yang diperlukan dalam pemeriksaan awal seharusnya hanya untuk rekam jejak kesehatan CJH. Adapun pemeriksaan lebih lanjut hingga penyembuhan bisa dilakukan pada tahap berikutnya. &rsquo;&rsquo;CJH ini kan berangkat Juli akhir. Jadi, masih ada waktu untuk melakukan tahap berikutnya,&rsquo;&rsquo; jelasnya. (ayu/c15/hud/sep/JPG)

Kemenag Minta CJH Cadangan Jangan Selamatan Dulu

cjh cadangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cjh cadangan

Berita Terkini

Masih Ada Kursi Kosong, Kantor Kemenag Surabaya Bakal Panggil CJH Cadangan Berangkat Haji Tahun Ini

Kemenag Sumbar Optimalkan Kuota Haji Provinsi Lain yang Tidak Terserap untuk Berangkatkan CJH Cadangan

Jamaah Cadangan Isi Kuota Haji 2022, Begini Ketentuannya

134 CJH Cadangan Bakal Berangkat Haji Tahun Ini

Kemenag Minta CJH Cadangan Jangan Selamatan Dulu

Download Aplikasi JawaPos.com