<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/01/CPI-3460776823.jpg" alt="Director of&nbsp;Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, Tiza Mafira (tiga dari kiri) dan tim CPI, Jakarta, Jumat (31/10). (Estu Suryowati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Director of&nbsp;Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, Tiza Mafira (tiga dari kiri) dan tim CPI, Jakarta, Jumat (31/10). (Estu Suryowati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Climate Policy Initiative (CPI) meluncurkan pembaruan Dasbor Pembiayaan Sektor Ketenagalistrikan Indonesia yang memotret pendanaan di sektor ini selama 2019-2023. Hasilnya, sepanjang 2019-2023, investasi di sektor ketenagalistrikan Indonesia mencapai USD 38,02 miliar, atau rata-rata USD 7,6 miliar per tahun. Director of CPI Indonesia, Tiza Mafira dalam presentasinya, Jumat (31/10) menyampaikan bahwa realisasi investasi tersebut masih kurang dari setengah kebutuhan tahunan yang mencapai USD 19,4 miliar. Untuk mencapai target iklim nasional pada 2030. Temuan menarik yang berhasil dirangkum CPI yakni, dari total realisasi tersebut di atas, rata-rata tahunan investasi energi baru terbarukan (EBT) baru menacapai USD 1,79 miliar. Angka ini jauh di bawah kebutuhan investasi tahunan yang sebesar USD 9,1 miliar untuk mencapai target Enhanced NDC. "Meskipun Indonesia baru saja meluncurkan Second NDC dengan estimasi total kebutuhan investasi mencapai USD 472,6 miliar hingga tahun 2035, tidak ada alokasi sektoral yang secara khusus dilaporkan untuk EBT," terang Tiza. Investasi EBT juga lebih rendah dibandingkan rata-rata tahunan investasi bahan bakar fosil yang tercatat yakni sebesar USD 2,55 miliar. Tiza menambahkan, angka investasi di bahan bakar fosil kemungkinan masih lebih besar, sebab ada yang tidak tercatat seperti untuk PLTU captive. Lebih lanjut Tiza memaparkan, investasi EBT terutama berasal dari sumber domestik (55 persen) dan terpusat ppada pembangkit listrik EBT berbasis baseload (panas bumi dan tenaga air). Investasi dari sumber domestik terbagi atas pembiayaan swasta (60,4 persen) dan pembiayaan publik (37 persen). "Pembiayaan untuk EBT variabel (surya dan angin) mengalami tren peningkatan, dari USD 0,03 miliar pada 2019 menjadi USD 0,68 miliar pada 2023," katanya. Tiongkok dan Korsel Pemodal Terbesar Secara keseluruhan, swasta menjadi penggerak utama pembiayaan di sektor ketenagalistrikan dengan kontribusi 73,72 persen. Lebih dari setengahnya atau setara 59,25 persen pembiayaan dialokasikan untuk bahan bakar fosil. "Sumber investasi swasta internasional yang menonjol dalam pembiayaan bahan bakar fosil berasal dari Tiongkok (USD 2,48 miliar) dan Korea Selatan (USD 1,52 miliar). DMO Kaburkan Nilai Riil Investasi Sementara itu, melihat efisiensi portofolio energi PLN, Tiza menjelaskan bahwa sebenarnya biaya operasional pembangkit listrik berbahan bakar fosil per unit produksi cukup tinggi. Diesel misalnya yang membutuhkan Rp 2.541 untuk menghasilkan 1 kWh. Sedangkan gas Rp 1.450 per kWh, dan batu bara Rp 603 per kWh. Sebagai pembanding,&nbsp;biaya operasional per unit produksi PLN&nbsp;untuk EBT relatif lebih rendah, antara lain panas bumi (Rp 977 per kWh), air (Rp 110 per kWh), dan tenaga surya (Rp 3.111 per kWh). "Biaya operasional PLTU batu bara (Rp 603 per kWh) dengan PLT Surya (Rp 3.111 per kWh) yang tercatat pada pembukuan PLN tidak sama dengan biaya yang ditemui di pasar global (global benchmarking). Perbedaan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, antara lain kebijakan&nbsp;Domestic Market Obligation&nbsp;(DMO) dan intensitas pemakaian PLTS terpasang," jelas Tiza. Simulasi CPI, jika kebijakan DMO dihapuskan, maka biaya operasional (di luar biaya depresiasi) per unit produksi PLTU batu bara, ternyata jauh lebih tinggi yakni sebesar Rp 1.211 per kWh. Di sisi lain, Tiza melihat sebetulnya PLN berpeluang menurunkan biaya operasional per unit produksi PLTS menjadi Rp 731 per kWh dengan meningkatkan efisiensi dari faktor kapasitas (keluaran energi aktual PLTS) dari 4 persen menjadi 16 persen seperti rata-rata nilai di Asia Tenggara. Target Iklim Mungkinkah Tercapai? Pada akhirnya, lanjut Tiza, transisi energi Indonesia terus bergerak maju. Namun keberhasilannya tidak hanya bergantung pada seberapa besar investasi yang dapat dimobilisasi. Tetapi juga pada kemana dan bagaimana investasi tersebut mengalir. "Data menunjukkan adanya kemajuan, tetapi masih terdapat ketimpangan. Bahan bakar fosil masih mendapatkan porsi investasi terbesar, lebih dari dua kali lipat dibandingkan energi terbarukan. Dengan data yang transparan dan terperinci seperti yang tersedia di dasbor kami, para pembuat kebijakan dan investor dapat menargetkan investasi dengan lebih tepat untuk mempercepat transisi Indonesia menuju masa depan rendah karbon," pungkas Tiza. Sebagai informasi, data CPI&nbsp;menyoroti peluang untuk mengarahkan pembiayaan secara lebih strategis menuju EBT dan infrastruktur pendukung yang dapat mendorong transisi rendah karbon di Indonesia. Dikembangkan melalui proses triangulasi data yang menggabungkan berbagai sumber data resmi, Dasbor ini menyajikan informasi yang kredibel, komprehensif, dan terkini mengenai lanskap investasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Analisisnya memetakan sumber pembiayaan, alokasi, penggunaan, serta membandingkan aliran investasi&nbsp;EBT dan bahan bakar fosil, untuk membantu pemerintah, pelaku industri, dan sektor keuangan dalam mengambil kebijakan dan menangkap peluang investasi EBT yang tepat.

Pembiayaan untuk EBT variabel (surya dan angin) mengalami tren peningkatan, dari USD 0,03 miliar pada 2019 menjadi USD 0,68 miliar pada 2023

CPI Rilis Dasbor Pembiayaan Sektor Ketenagalistrikan: Investasi EBT Jenis Surya dan Angin Alami Peningkatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/swasta-yang-kerjakan-infrasktruktur-perlu-diberi-insentif_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pengerjaan proyek infrastruktur dengan skema KPBU mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pengerjaan proyek infrastruktur dengan skema KPBU mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konsep ekonomi hijau atau biasa dikenal green economy dianggap bisa menjadi salah satu konsep penting untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Selain adanya kebijakan dan paket stimulus pemerintah.  Hal itu terungkap dalam laporan terbaru Climate Policy Initiative (CPI) dan Vivid Economics yang berjudul Improving the Impact of Fiscal Stimulus in Asia: An Analysis of Green Recovery Investments and Opportunities.  Bahkan, sebuah studi terbaru menunjukkan hasil seberapa "hijau' paket stimulus pemulihan Covid-19 dan kontribusinya terhadap tujuan iklim tingkat negara selama 2020 di lima negara Asia.  Lima negara ekonomi terbesar di Asia seperti India, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Korea Selatan, telah mengumumkan nilai paket stimulus pemulihan Covid-19 sebesar total USD 884 miliar. Laporan tersebut menunjukkan Korea Selatan mengeluarkan paket stimulus terbesar (USD 333,7 miliar), diikuti India (USD 332,9 miliar), Singapura (USD 85,7 miliar), Indonesia (USD 74,7 miliar), dan Filipina (USD 17,0 miliar).  Persentase paket stimulus yang diambil dari PDB (Produk Domestik Bruto) yakni Singapura sebesar 24 persen, Korea Selatan sebesar 20 persen, India sebesar 12 persen, Indonesia sebesar enam persen, dan Filipina sebesar empat persen.  Adapun Korea Selatan mengalokasikan sebagian besar paket stimulusnya ke arah ekonomi hijau, yaitu sebesar USD 37 miliar atau 53 persen dari langkah-langkah stimulus terkait lingkungan. Sementara India hanya mengalokasikan USD 27,7 miliar atau 31 persen dari langkah-langkah stimulus terkait lingkungan.  "Sedangkan Indonesia hanya mengalokasikan empat persen atau USD 0,3 miliar yang diarahkan pada ekonomi hijau," urai laporan itu. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/03/2021/hotma-sitompul-terima-uang-rp-3-miliar-dari-hasil-fee-pengadaan-bansos/">Baca Juga: Hotma Sitompul Terima Uang Rp 3 Miliar dari Hasil Fee Pengadaan Bansos</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/03/2021/anak-muda-demokrat-sebut-jhoni-tinggal-di-planet-mars/">Baca Juga: Anak Muda Demokrat Sebut Jhoni Tinggal di Planet Mars</a> Berdasarkan hasil analisis, Filipina dan Singapura tidak memasukkan komitmen green economy dalam paket stimulus mereka. Studi tersebut mencakup rekomendasi kunci untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan di lima negara Asia.  Dalam laporan ini menyoroti kebutuhan definitif bagi pemerintah negara-negara Asia untuk mengintegrasikan dan mempertimbangkan pemulihan ekonomi hijau ke dalam rancangan paket stimulus Covid-19 untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.  Selain itu laporan ini dibuat berdasarkan the Greenness of Stimulus Index (GSI) yang kemudian dikembangkan oleh Vivid Economics untuk menilai implikasi keberlanjutan dari paket stimulus fiskal di lima negara Asia yang termasuk dalam studi tersebut.  Menurut Direktur Pelaksana Global CPI Barbara Buchner, Indeks tersebut menunjukkan bahwa program-program stimulus fiskal yang dikeluarkan oleh negara-negara tersebut tidak cukup mempertimbangkan keberlanjutan dan dampaknya terhadap iklim.  "Kita harus melanjutkan tindakan ambisius terhadap perubahan iklim saat dunia pulih dari pandemi, terutama karena triliunan dikucurkan untuk stimulus ekonomi," kata Barbara dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Rabu, (10/3).  Diketahui, studi ini diluncurkan dalam dialog tingkat tinggi yang diadakan secara secara virtual dan dihadiri oleh para pembuat kebijakan utama dari negara-negara Asia, termasuk Dosen Senior di Universitas Indonesia dan mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia Muhammad Chatib Basri.  Kemudian dihadiri oleh Direktur Pelaksana Global, Climate Policy Initiative Dr. Barbara Buchner; Asisten Sekretaris Departemen Keuangan, Republik Filipina , Paola Alvarez; CEO Convergence Energy Services Limited Mahua Acharya, anak perusahaan di bawah Kementerian Tenaga Listrik, Pemerintah India; Senior Fellow and Head, Economy and Growth Programme India Mihir Swarup Sharma; dan Associate Director, Climate Policy Initiative Tiza Mafira.

Ekonomi Hijau Dianggap Bisa Atasi Dampak Ekonomi Akibat Pandemi

Climate Policy Initiative

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Climate Policy Initiative

Berita Terkini

CPI Rilis Dasbor Pembiayaan Sektor Ketenagalistrikan: Investasi EBT Jenis Surya dan Angin Alami Peningkatan

Ekonomi Hijau Dianggap Bisa Atasi Dampak Ekonomi Akibat Pandemi

Download Aplikasi JawaPos.com