<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/OTG.jpg" alt="Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Potensi persebaran varian baru Covid-19, terutama varian Mu dan Lambda, mendapat atensi dari pemprov. Salah satunya, menerapkan pengetatan tracing terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).  Juru Bicara Satgas Covid-19 Jatim dr Makhyan Jibril memastikan, saat ini varian Mu belum ditemukan di provinsi tersebut. Namun, upaya antisipasi sudah disiapkan. ”Tracing PMI diperketat, sampel juga dikumpulkan,’’ katanya.  Data Satgas Covid-19 menunjukkan, saat ini posko PMI sudah mengumpulkan 75 spesimen untuk diteliti. Spesimen tersebut diambil dari para PMI yang dirawat di RS Lapangan Indrapura, Surabaya, serta beberapa layanan kesehatan lain.  Dia mengungkapkan, setiap hari ribuan PMI masuk ke Jawa Timur melalui Surabaya. Mereka langsung menjalani tes. PMI tersebut lalu menjalani karantina di Surabaya. Setelah masa karantina selesai, PMI baru dipulangkan.  ”Ini berlaku bagi yang kondisinya baik-baik saja,’’ jelasnya.  Sementara itu, PMI yang terkonfirmasi positif langsung ditangani. Polanya disesuaikan dengan kondisi PMI. Jika tanpa gejala dimasukkan ke RS lapangan, bagi pasien yang bergejala ke RSUD Dr Soetomo dan layanan kesehatan lain.  Sejak pemprov membuka posko penyambutan PMI mulai April lalu, tercatat 28.996 orang terkonfirmasi positif. Dari jumlah tersebut, 27.035 orang sudah keluar karantina. Lalu, 1.962 orang masih menjalani karantina.  Hingga kemarin, tingkat keterisian ruang karantina PMI relatif masih cukup. Di Asrama Haji masih ada 447 bed. Lalu, di posko Ketintang masih 234 bed. Jumlah itu dirasa sangat cukup. Sebab, setiap hari ada pemulangan PMI ke daerah asal dalam jumlah besar.

Cegah Covid-19 Varian Mu, Jatim Perketat Tracing PMI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Pemudik-Di-Bandara-Soekarno-Hatta-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Calon penumpang pesawat mengantre saat lapor diri di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (5/5/2021). Sehari jelang pelarangan mudik Lebaran 2021, terlihat ribuan calon penumpang mengantre untuk naik pesawat di Terminal 2 Bandara Int" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang pesawat mengantre saat lapor diri di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (5/5/2021). Sehari jelang pelarangan mudik Lebaran 2021, terlihat ribuan calon penumpang mengantre untuk naik pesawat di Terminal 2 Bandara Int</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Akses masuk internasional diperketat menyusul merebaknya virus Covid-19 varian Mu di sejumlah negara. Saat ini pemerintah hanya membuka enam pintu masuk bagi warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) yang hendak menuju tanah air maupun ke luar negeri.  Kebijakan tersebut merupakan salah satu norma yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Jawa Bali kepada Kepala Daerah.  Enam titik masuk itu terbagi dalam tiga moda jalur transportasi.  Untuk transportasi udara, hanya ada dua bandara yang dibuka, yakni Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang dan Bandara Sam Ratulangi, Manado. Kemudian, untuk transportasi laut, dua pelabuhan yang diperkenankan membuka akses luar negeri adalah Pelabuhan Batam dan Pelabuhan Nunukan. Sedangkan untuk jalur darat, yang dibuka hanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kapuas; dan PLBN Entikong, Sanggau.  ”Pengaturan teknis terkait pelaksanaan dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam instruksinya yang terbit kemarin (14/9).  Namun, hingga kemarin Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum membuat aturan teknis sebagai turunan terkait enam pintu masuk internasional tersebut. ”Saat ini satgas Covid-19 sedang melakukan finalisasi terhadap surat edaran (SE). Kami akan merujuk ke situ,” jelas Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati.  Secara terpisah, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung langkah pemerintah memperketat akses masuk bagi WNA dari sejumlah negara. Itu dibutuhkan untuk mencegah masuknya varian baru seperti Mu. Bahkan, kata dia, jika dibutuhkan, pemerintah bisa menutup akses secara penuh untuk sementara waktu. ”Keselamatan rakyat yang terancam karena masuknya varian baru harus diutamakan dari kepentingan apa pun,” tegasnya.  Apalagi, varian virus baru bisa mengakibatkan peningkatan klaster kasus Covid-19. Saat ini varian Mu sudah ditemukan di lebih dari 46 negara, termasuk di negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan Hongkong. ”Saat ini varian Mu memang belum terdeteksi di Indonesia. Tapi, tidak ada jaminan keadaan akan terus aman,” tutur dia.  Netty mengingatkan untuk belajar dari lolosnya varian Delta yang berdampak pada kolapsnya fasilitas kesehatan akibat lonjakan kasus. Karena itu, dia menekankan agar pengetatan benar-benar dilaksanakan. ”Jangan sampai terjadi imported case lagi,” tegas dia.  Sementara itu, merespons kebijakan pembatasan akses internasional tersebut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memerintah seluruh jajarannya untuk menyiagakan pos-pos pengamanan di daerah perbatasan. Perintah tersebut disampaikan lewat rapat evaluasi penanganan dan vaksinasi bersama seluruh pimpinan komando utama (kotama) TNI.  Hadi tidak ingin ada WNA atau WNI yang masuk membawa varian baru Covid-19 seperti Mu. Untuk itu, diperlukan langkah antisipasi, termasuk di pos-pos pengamanan tersebut. ”Supaya varian baru tidak masuk ke Indonesia,” tegasnya.  Panglima TNI meminta petugas di pos pengamanan perbatasan jeli. Tidak boleh ada satu pun yang masuk Indonesia tanpa pemeriksaan ketat. ”Kita harus mencegah varian baru yang berbahaya itu masuk Indonesia. Karena dikhawatirkan akan memengaruhi efektivitas vaksin,” tuturnya.  Sejalan dengan upaya itu, Hadi meminta seluruh personel TNI tidak lengah. ”Dan harus terus waspada untuk mengantisipasi risiko penularan yang masuk di beberapa daerah,” imbuhnya. Terutama, lanjut Hadi, di luar Jawa dan Bali. Sebab, tren positif dari penanggulangan Covid-19 belakangan ini paling dominan terasa di Jawa dan Bali.  Fitur Baru PeduliLindungi  Pengetatan terhadap validitas vaksinasi luar negeri juga diperketat. Kini aplikasi PeduliLindungi telah meluncurkan feature baru untuk pemegang kartu vaksinasi luar negeri.  Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Setiaji menyatakan, fitur anyar itu dapat digunakan warga negara Indonesia maupun asing yang memperoleh vaksinasi Covid-19 di luar negeri. ”Tujuannya dalam rangka mempermudah identifikasi yang sudah dapat vaksinasi di luar negeri,” ujarnya kemarin.  Berbeda dengan mereka yang mendapatkan vaksin Covid-19 di dalam negeri, pemegang sertifikat vaksinasi Covid-19 luar negeri harus mendaftar dulu pada laman vaksinln.dto.kemkes.go.id. Sedangkan untuk penerima vaksin di Indonesia, akan secara otomatis sertifikatnya muncul pada aplikasi PeduliLindungi.  Setelah mendaftar di website tersebut, akan dilakukan verifikasi oleh Kemenkes. Untuk WNA, Kemenkes menggandeng Kementerian Luar Negeri. Kemenlu yang nanti berkoordinasi dengan kedutaan masing-masing negara. ”Nanti akan diverifikasi kedutaan masing-masing,” kata Setiaji.  Prosesnya maksimal tiga hari kerja. Ditandai dengan diterimanya pesan di alamat e-mail yang didaftarkan pada website. Setelah itu baru masuk ke aplikasi PeduliLindungi dan mengaktifkan status vaksinasi. ”Setelah itu bisa menggunakan PeduliLindungi,” ucap dia.  Bentuk sertifikatnya akan berbeda dengan keluaran Indonesia. Perbedaan itu terlihat dari warna dan tata letak. Data personal akan berisi nama dan nomor paspor atau nomor induk kependudukan (NIK). ”Diharapkan, dengan cara ini pergerakan yang masuk ke Indonesia dapat terpantau,” ujarnya.  Sementara itu, untuk diplomat yang baru datang, pendaftarannya berbeda, yakni melalui Kemenlu. ”Tidak perlu daftar melalui sistem ini,” ucapnya.  Sejauh ini Kemenkes telah memasukkan beberapa nama vaksin dalam fitur tersebut. Sebab, tidak semua vaksin yang disuntikkan di Indonesia diberikan juga di luar negeri. ”Kami sudah me-list vaksin di luar negeri. Ada Johnson &amp; Johnson, AstraZeneca, Moderna, dan lain-lain,” ujarnya. Apabila ada vaksin lain yang ditemukan, tim akan memperbarui data.  Ke depan, PeduliLindungi tidak hanya berbahasa Indonesia. Tim sedang mempersiapkan bahasa lain seperti Tiongkok (Mandarin), Jepang, Rusia, dan Arab. Untuk menjaga keamanan, data yang diunggah tidak disimpan. Begitu diverifikasi keabsahannya, data yang diunggah akan dihapus. ”Kalau masih diragukan, kami selalu berkoordinasi dengan BSSN,” ungkapnya.

Antisipasi Covid-19 Varian Mu, Indonesia Hanya Buka Enam Pintu Masuk 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/1619532625239_copy_800x449.jpeg" alt="Ilustrasi Covid-19. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia Dicky Budiman, menjelaskan sejumlah cara efektif dalam mencegah Covid-19 varian Mu.  Dia mengatakan, disiplin protokol kesehatan, vaksinasi serta penerapan tracing, testing, dan treatment (3T) tetap menjadi solusi efektif untuk mencegah penularan Covid-19 varian Mu.  Kemudian, protokol kesehatan tidak cukup hanya 3M, tapi harus 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi.  “Sebetulnya reaksi, respons, atau strateginya tetap sama, yaitu 3T, 5M, dan vaksinasi,” kata Dicky Budiman, di Jakarta, Jumat (10/9) dilansir dari Antara.  Menurut dia, Covid-19 varian Mu harus diawasi karena bisa cepat menular. Bahkan, kata dia, dalam sembilan bulan sudah terdeteksi di 43 negara.  "Itu berarti cepat," kata dia lagi  Dia mengatakan varian Mu bisa menurunkan efikasi vaksin dan antibodi. Penyintas Covid-19 tetap berpotensi terinfeksi varian Mu, sehingga masyarakat yang terinfeksi varian Delta atau terinfeksi Alpa tetap bisa terinfeksi dengan Mu.  Dicky mendukung langkah pemerintah memperketat pintu masuk negara. Menurut dia, bagi warga yang masuk ke Indonesia tidak cukup hanya menunjukkan hasil tes negatif Covid-19.  “Tapi karantina efektif selama tujuh hari bagi yang sudah divaksin lengkap dengan vaksin yang efektif misal messenger RNA, kemudian tesnya negatif. Kalau yang belum vaksin lengkap karantina 14 hari, kemudian tesnya negatif,” katanya.  Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menilai varian baru Mu yang kini sudah dideteksi masuk ke beberapa negara harus betul-betul diwaspadai. Indonesia perlu belajar dari kasus varian Delta yang masuk ke Indonesia dari India.  "Waktu itu warga India ke Indonesia lewat udara tanpa seleksi dan prosedur yang ketat. Oleh sebab itu kasus seperti itu tidak boleh terulang kembali,” ucap Nurhadi.  Menurut Nurhadi, prokes tetap harus menjadi protokol baru dalam kehidupan masyarakat, terutama disiplin mengenakan masker.  “Kita berharap pemerintah terus menerus melakukan sosialisasi tentang disiplin prokes, termasuk setelah pandemi ini,” kata dia.  Anggota Komisi IX DPR Darul Siska menilai disiplin prokes harus menjadi gaya hidup. Kemudian, aparat pemerintah harus menjadi teladan dan setiap orang harus menjaga dirinya, keluarganya, dan lingkungannya,  "Tidak boleh kendor dalam penegakan prokes,” kata Darul.  Darul berpendapat kebijakan memperketat orang masuk ke Indonesia harus dilaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu. Setiap orang masuk ke Indonesia harus diperiksa dan dimonitor secara teliti untuk mencegah masuknya varian-varian baru Covid-19.

Cara Efektif Cegah Covid-19 Varian Mu Menurut Epidemiolog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/wapres.jpeg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa negara sudah terserang Covid-19 varian Mu. Untuk itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta jajarannya agar memperketat pintu-pintu masuk di Indonesia.  Menurut Ma'ruf pencegahan sejak dini ini perlu dilakukan, karena semua pihak tidak ingin kecolongan dengan varian Mu masuk ke Indonesia.  "Saya kira sementara ini memang diperketat saja pintu masuk, mereka yang masuk kalau membawa varian baru bisa dicegah lebih awal. Baik di lapangan udara maupun dipintu laut, itu semua dilakukan pengetatan-pengetatan," ujar Ma'ruf usai meninjau vaksinasi dan PTM di Bogor Jawa Barat, Kamis(9/9).  Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga meminta kepada masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M secara ketat, dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak.  "Selama ini dilakukan prokes dengan 3M-nya kemudian dengan testing,tracing dan terus dilakukan untuk penelusuran mereka yang terpapar hingga tidak ada lagi yang tertangani dengan baik," katanya.  Ma'ruf Amin menuturkan, vaksinasi Covid-19 juga penting karena dapat membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Pemerintah juga akan terus tancap gas melakukan vaksinasi ke masyarakat.  "Vaksinasi digencarkan menggunakan jalur selain dinas yang ada, melibatkan TNI, Polri, BKKBN dan para penyelenggara vaksinasinya, Pemda, juga lembaga-lembaga termasuk lembaga pendidikan. Ini dalam rangka mempercepat dan menangkal dalam bentuk varian apapun," ungkapnya.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk waspada terhadap varian baru Covid-19 bernama Mu. Pasalnya varian ini sudah masuk ke beberapa negara.  Jokowi meminta kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk menjaga pintu-pintu perlintasan di bandar udara (bandara). Hal ini dilakukan agar varian baru tersebut tidak masuk ke Indonesia.  "Saya juga ingin perhatian kita semuanya yang berkaitan dengan perhubungan, Pak Menteri Perhubungan yang berkaitan dengan varian baru, varian Mu betul-betul agar kita lebih waspada," ujar Jokowi.  Menurut Jokowi, jangan sampai varian Mu tersebut masuk ke Indonesia dan merusak capaian-capaian penurunan angka kasus harian yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Cegah Covid-19 Varian Mu Masuk, Wapres Minta Jangan Kecolongan Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/swab-test-surabaya.jpg" alt="KERJA CEPAT: Petugas melakukan uji usap kepada warga Surabaya di labkesda. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KERJA CEPAT: Petugas melakukan uji usap kepada warga Surabaya di labkesda. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah varian Delta, kini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan dunia adanya varian Covid-19 jenis varian Mu. Varian ini pertama kali menyebar di Kolombia dan kebal terhadap vaksin. Untuk mewaspadainya, Indonesia melakukan pelacakan terhadap ribuan orang.  Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan varian Mu memiliki resisten terhadap vaksin Covid-19. Namun ia memastikan hingga saat ini varian tersebut belum terdeteksi di Indonesia.  Meskipun demikian masyarakat tetap diminta waspada terhadap kemungkinan gelombang ketiga Covid-19 apabila masyarakat tidak patuh protokol Kesehatan. Ia mengatakan semakin banyak kasus Covid-19 berkembang dan semakin lama pandemi ini berlangsung maka virus itu akan melakukan modifikasi dan melakukan mutasi.  “Di sekitar kita varian ini belum terdeteksi," tuturnya dalam keterangan Kemenkes, Rabu (8/9).  Pihaknya sudah melakukan pemeriksaan melalui tes whole genome sequencing terhadap 7 ribuan orang di Indonesia. Dan sampai kini belum terdeteksi varian tersebut.  "Mudah-mudahan varian Mu ini akan abortif,” katanya.  Menurutnya, varian Mu ini terjadi secara konteks laboratorium bukan dalam konteks epidemiologi. Varian Mu, kata dia, mempunyai resistansi terhadap kondisi vaksin.  "Akan tetapi penyebarannya tidak hebat seperti penularan dari varian Delta,” kata Dante.  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan adanya varian Mu jika pandemi berlanjut akan bisa timbul varian-varian lain. Sehingga masyarakat tetap diminta disiplin menerapkan protokol kesehatan.  “Saya sekali lagi mengimbau kita semua supaya kompak untuk disiplin dan saling mengingatkan supaya kita jangan kena lagi gelombang ketiga karena tadi sudah dijelaskan ada varian Mu, tidak tahu apakah lebih dahsyat dan lebih ganas,” kata Luhut.

Khawatir Varian Covid-19 Mu Lebih Buruk dari Delta, 7 Ribu Orang Dites