<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/mau-melahirkan-istri-anggota-isis-ingin-pulang-ke-inggris_c_284011.jpg" alt="Satu dari tiga siswi Inggris yang meninggalkan London pada 2015 untuk bergabung dengan ISIS, Shamima Begum mengatakan, ia tak menyesal dengan keputusan yang dia ambil bergabung dengan ISIS" width="100%">
<figcaption>Satu dari tiga siswi Inggris yang meninggalkan London pada 2015 untuk bergabung dengan ISIS, Shamima Begum mengatakan, ia tak menyesal dengan keputusan yang dia ambil bergabung dengan ISIS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menerbitkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dan turunannya. Pada UU Nomor 11 Tahun 2020 sempat membuat polemik karena para pekerja cemas cuti haid dan cuti hamil akan dihilangkan. Namun, pemerintah pun sudah membantah hal tersebut.  Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Di dalamnya memuat hak cuti haid dan hamil. Hal itu terdapat pada pasal 40 ayat 1 yang menjelaskan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak masuk bekerja atau tidak melakukan pekerjaan.  Namun, di ayat 2 dijelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah jika pekerja atau buruh, berhalangan, melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya.  Dalam hal ini pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan pengusaha sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.  Kategori pekerja yang tetap berhak menerima upah meskipun tidak melakukan pekerjaannya karena berhalangan dijelaskan pada ayat 3, meliputi pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena sejumlah kondisi.  Kondisi tersebut diantaranya, menikah, menikahkan anaknya, mengkhitankan anaknya, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami, istri, orang tua, mertua, anak, dan atau menantu meninggal dunia atau anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang tinggal dalam 1 rumah meninggal dunia.  Lalu, kategori pekerja yang tetap berhak menerima upah meskipun tidak masuk bekerja atau tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya dijelaskan pada ayat 5, yakni apabila melaksanakan hak istirahat mingguan, cuti tahunan, istirahat panjang, istirahat sebelum dan sesudah melahirkan, atau istirahat karena mengalami keguguran kandungan.  Pasal 41 ayat 2 menjelaskan upah yang dibayarkan kepada pekerja perempuan yang tidak masuk bekerja dan tidak melakukan pekerjaan karena sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya disesuaikan dengan jumlah hari menjalani masa sakit haidnya, paling lama 2 hari.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/6u9mKF-m70I

Aturan Cuti Haid, Melahirkan, Hingga Kerabat Meninggal Tak Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menstruasi-pengaruhi-kinerja-pegawai-perempuan_m_196253.jpeg" alt="Menstruasi pengaruhi kinerja perempuan" width="100%">
<figcaption>Menstruasi pengaruhi kinerja perempuan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setiap bulan kaum perempuan kerap mengalami menstruasi. Ketika tamu bulan itu tiba, tidak sedikit efek samping yang dirasakan. Hal itu sangat mengganggu terhadap produktivitas dari perempuan yang sehari-hari bekerja di luar rumah atau di kantor Psikolog Brawijaya Healthcare Nuran Abdat, menganjurkan para perempuan untuk mengambil cuti selama menjalani masa haid. Apalagi haid itu memicu rasa sakit yang bermuara pada rusaknya konsentrasi kerja. "Perubahan fisologis wanita biasanya terjadi ketika sedang PMS (premenstrual syndrome). Hormon itu secara fluktuatif berubah-ubah tanpa sinyal dan terjadi secara tiba-tiba, sehingga kaum wanita menjadi sangat sulit dimengerti," terang Nuran kepada JawaPos.com, Kamis (15/3). Dengan demikian selama PMS atau haid itu dampaknya terhadap perempuan bisa seperti kelelahan, peningkatan kecemasan, emosional yang tinggi, dan lainnya. "Kondisi emosi yang naik turun kerap menghampiri wanita sebelum atau saat datang bulan tiba," jelasnya. Selain itu, terang Nuran, dampak psikologis wanita yang mengalami menstruasi menyebabkan menurunnya motivasi, malas melakukan kegiatan hariannya, sensitif, ingin diperhatikan, serta menurun nafsu makan atau meningkatnya nafsu makan yang berlebih. "Cuti haid, sebuah kebijakan yang sudah diterapkan juga di beberapa negara Asia, termasuk Jepang, Indonesia, Taiwan, Korea Selatan dan beberapa provinsi di Tiongkok, perempuan diizinkan untuk tinggal di rumah saat mengalami menstruasi," tuturnya. Namun, Nuran melihat masih banyak yang tidak mengambil cuti ini, karena mayoritas dari mereka merasa khawatir akan mengalami pelecehan seksual atau dianggap lemah. UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, pasal 81 menurutnya, menunjukkan pada wanita bahwa kebijakan ini memperluas ruang bagi wanita untuk dihargai. "Saat ini, perempuan termasuk dalam 40% tenaga kerja dunia, dan hampir 20% perempuan mengalami kram perut ekstrem pada hari-hari pertama menstruasi," jelas Nuran. "Kondisi yang cukup intens sampai menghambat aktivitas sehari-hari ini disebut dismenorrhea," imbuhnya. Maka, kebijakan yang diterapkan di Indonesia ini diharapkan dapat mengantisipasi kondisi yang memersulit keadaan para wanita saat haid. Mengingat kinerja wanita yang semakin berkembang dan dibutuhkan.

Menstruasi Pengaruhi Kinerja Pegawai Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ajukan-cuti-haid-ini-yang-mesti-diperhatikan_m_196101.jpeg" alt="Pengamat Kebijakan Publik, Jeanne NovelineTedja. Nane-sapaannya- menilai pekerja perempuan perlu memperhatikan sejumlah aspek ketika mengajukan cuti haid." width="100%">
<figcaption>Pengamat Kebijakan Publik, Jeanne NovelineTedja. Nane-sapaannya- menilai pekerja perempuan perlu memperhatikan sejumlah aspek ketika mengajukan cuti haid.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pengenalan tentang Undang-Undang Pemerlakuan cuti haid pada pekerja perempuan sepertinya dinilai masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari unjuk rasa perempuan di kawasan DPR belum lama ini. Mereka menuntut hak cuti haidnya tak dipersulit. Pengamat Kebijakan Publik, Jeanne Noveline Tedja menjelaskan cuti haid adalah kebijakan yang memungkinkan perempuan yang mengalami sakit luar biasa saat haid, dapat mengambil cuti 1-2 hari. &ldquo;Hal ini diterapkan juga di beberapa negara di dunia. Tetapi dikritik karena dianggap tidak produktif dan kadang menguatkan streotipe negatif akan pekerja perempuan,&rdquo; terang wanita yang akrab disapa Nane itu kepada JawaPos.com, Rabu (14/3). Menurutnya, tidak dipungkiri banyak perempuan di masa haid awal mengalami kram perut ekstrem saat haid. Imbasnya menghambat aktivitas di tempat kerja. &ldquo;Saran saya perusahaan harus memberikan penjelasan dan pengertian bagi karyawan perempuan mengenai tujuan kebijakan cuti haid ini. Bahwa, cuti bersifat fleksibel dan tidak perlu diambil jika karyawan perempuan tidak mengalami sakit kram ekstrem saat haid,&rdquo; jelas Nane. Ihwal perdebatan atau demo yang menuntut cuti haid diberlakukan bagi semua buruh yang mengalami sakit maupun tidak saat haid, Nane merasa mereka belum memahami isi undang-undang tersebut. &ldquo;Hati-hati jika ini diberlakukan bagi semua buruh perempuan baik yang sakit maupun tidak selama masa haid awal. Maka akan berdampak buruk bagi perempuan, perusahaan akan berpikir ulang untuk mempekerjakan perempuan,&rdquo; pungkasnya.

Ajukan Cuti Haid, Ini yang Mesti Diperhatikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pekerja-boleh-ajukan-cuti-haid-ini-syarat-syaratnya_m_195998.jpeg" alt="Ilustrasi Pekerja Perempuan. Pemerintah membolehkan para kaum hawa mengajukan cuti haid alias mensturasi. Dengan catatan, ada surat pemeriksaan dari dokter. Artinya, tak semua mereka yang haid diperkenankan cuti" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pekerja Perempuan. Pemerintah membolehkan para kaum hawa mengajukan cuti haid alias mensturasi. Dengan catatan, ada surat pemeriksaan dari dokter. Artinya, tak semua mereka yang haid diperkenankan cuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan tengah menjadi perbincangan. Terutama terkait Pasal 18 Ayat mengenai cuti haid alias datang bulan. Tak sedikit para pekerja perempuan yang menuntut cuti haid untuk diberikan dan tidak dipersulit. Kepala Bagian Biro Humas Kemnaker, Sahat Sinurat menegaskan cuti haid diberikan jika pekerja mengalami sakit dalam masa haid. Artinya keliru jika dipahami kalau perempuan haid dia pasti mendapatkan cuti. &ldquo;Sebenarnya harus dijelaskan, itu kan undang-undang untuk yang sakit pada saat haid, jadi tidak sekedar haid bisa ambil cuti. Untuk menyatakan sakit itu harus dengan keterangan dokter,&rdquo; terang Sahat kepada JawaPos.com, Rabu (14/3). &ldquo;Tingkat kesakitan kan biasanya tergantung tingkat kesehatan pekerja, jadi tidak semua pekerja haid itu sakit karena haid. Dokter itu yang menegaskan sakitnya karena menstruasi,&rdquo; tambahnya. Pemberlakuan regulasi ini, terang Sahat, hanya untuk pekerja perempuan di perusahaan swasta. Terlebih, dirinya menjelaskan UU ini diterbitkan untuk mengatur hubungan dengan kerja dengan Perusahaan Swasta. &ldquo;Jika kita berbicara upah atau gaji, berarti ada pemotongan dong? Tidak dalam pasal 93 nomor 2 huruf B, dimana dikatakan yang mengambil cuti haid karena sakit dalam masa haidnya akan tetap mendapatkan upah,&rdquo; ujarnya. Sahat pun menilai untuk mencegah kecurangan, perusahaan dapat menerapkan kebijakan seperti pemeriksaan kesehatan khusus. "Maksudnya pekerja diperiksa di klinik atau fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan perusahaan tersebut," pungkasnya.

Pekerja Boleh Ajukan Cuti Haid, Ini Syarat-syaratnya

cuti haid

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cuti haid

Berita Terkini

Aturan Cuti Haid, Melahirkan, Hingga Kerabat Meninggal Tak Dihapus

Menstruasi Pengaruhi Kinerja Pegawai Perempuan

Ajukan Cuti Haid, Ini yang Mesti Diperhatikan

Pekerja Boleh Ajukan Cuti Haid, Ini Syarat-syaratnya

Download Aplikasi JawaPos.com