<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/28/suryaman-3556455842.png" alt="Ahmad Suryawan" width="100%">
<figcaption>Ahmad Suryawan</figcaption>
</figure> PUBLIK&nbsp;sempat diramaikan dengan pro-kontra substansi dari Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Terutama tambahan masa cuti bagi ibu melahirkan, dari 3 bulan menjadi minimal 6 bulan. Juga wacana untuk memberikan cuti bagi ayah yang istrinya melahirkan. Respons publik yang beragam ini menggambarkan bahwa niat baik pemerintah untuk memuluskan program Generasi Emas 2045, lewat peningkatan kesehatan ibu dan anak serta menciptakan kualitas tumbuh kembang anak yang optimal, belum sepenuhnya ditangkap oleh masyarakat, terutama kalangan industri. Muncul kekhawatiran resistensi perusahaan dalam mempekerjakan perempuan yang dapat mengganggu produktivitas kerja. Titik temu antara tumbuh kembang anak yang optimal dengan masa cuti ibu melahirkan adalah pada pemahaman bagaimana proses perkembangan otak anak. Otak anak terbentuk sejak janin berada di dalam kandungan. Jumlah sel otak atau neuron mengalami peningkatan yang signifikan pada masa janin. Saat bayi lahir, berat otak anak masih setara 25 persen berat otak orang dewasa. Meningkat tajam hingga 80 persen pada usia 2 tahun, dan mencapai 95 persen saat usia 6 tahun. Bila anak sudah berusia di atas 6 tahun, praktis hanya 5 persen dari berat otak yang belum terbentuk. Perjalanan waktu ini menggambarkan betapa cepatnya perkembangan otak anak pada usia 2 tahun pertama, yang dikenal dengan &rsquo;&rsquo;periode kritis&rsquo;&rsquo; perkembangan otak anak. Pada masa setelah lahir, peningkatan berat otak disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah jaringan penghubung antarsel otak yang dinamakan sinaps. Jaringan sinaps terbentuk lewat mekanisme yang disebut experience-dependent synapse formation atau pembentukan sinaps yang bergantung ada atau tidaknya pengalaman yang diberikan kepada anak. Pembentukan sinaps sirkuit otak anak usia dini berjalan secara berurutan. Segera setelah lahir, terjadi pembentukan sirkuit otak untuk kemampuan penglihatan dan pendengaran, dengan puncaknya pada usia 3&ndash;6 bulan. Disusul kemampuan bicara-bahasa, dengan puncaknya pada usia 8&ndash;9 bulan. Pada akhirnya, sirkuit otak untuk kemampuan fungsi kognitif yang lebih tinggi dengan puncaknya usia 2&ndash;3 tahun. Dengan pola berurutan itu, maka ketika anak berusia 2 tahun pembentukan sirkuit otak untuk semua kemampuan anak telah mencapai puncaknya. Usia 3&ndash;6 bulan pertama adalah masa pembuka semua sirkuit otak yang akan digunakan sebagai dasar kemampuan anak sepanjang hidupnya nanti. Dua komponen utama untuk pembentukan sirkuit otak selama masa periode kritis adalah nutrisi dini dan stimulasi dini. Nutrisi dini terbaik adalah air susu ibu (ASI). Stimulasi dini merupakan pemberian rangsangan sensoris melalui berbagai kegiatan secara interaksi berbalas antara orang tua dan anak. Anak secara alami melakukan interaksi melalui ocehan, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Kemudian, orang tua merespons balik kepada anak melalui berbagai vokalisasi dan isyarat yang sama. Kegiatan interaktif dan responsif ini akan membangun dan memperkuat tatanan arsitektur sirkuit otak serta menciptakan kekuatan hubungan antara anak dan orang tua yang bertahan seumur hidupnya. Defisit pengalaman sensoris di usia dini berefek pada terjadinya defek dan atau disfungsi otak yang memicu gangguan atau penyimpangan perkembangan yang permanen. Demikian pula dengan gangguan pertumbuhan anak seperti stunting, yang umumnya diawali dengan kondisi growth faltering atau gangguan pertumbuhan. Terutama berat badan di usia 6 bulan pertama sejak lahir. Cuti ibu bersalin minimal 6 bulan merupakan salah satu langkah strategis pencegahan stunting lewat pemantauan pertumbuhan bayi secara mandiri oleh ibunya. Hal ini sangat penting. Sebab, untuk setiap bulan terjadinya stunting ketika anak masih berusia di bawah 12 bulan, maka akan berisiko terjadinya pengurangan potensi tinggi badan sebesar 0,5 cm pada saat dewasa. Narasi penjelasan di atas menggambarkan bahwa salah satu titik penentu keberhasilan pembentukan sirkuit otak anak adalah jaminan keberadaan ibu sebagai pengasuh utama. Ibu memberikan nutrisi dini terbaik dalam bentuk ASI eksklusif. Dia juga memberi stimulasi dini terbaik dalam bentuk pengasuhan interaktif yang berbalas. Bila dua hal itu diberikan dalam durasi minimal 6 bulan setelah dilahirkan, maka akan membuka dan mengawali rangkaian proses pembentukan sirkuit otak anak. Hasil akhir proses itu adalah terbentuknya otak anak dengan kemampuan cerdas berperilaku dan berperilaku cerdas. Potensi permasalahan masa cuti bersalin memang layak mendapat perhatian khusus. Menurut data World Population Prospects, saat ini Indonesia tidak termasuk negara yang mengalami resesi reproduksi karena total fertility rate (TFR) masih sekitar 2,15. Artinya, satu wanita rata-rata melahirkan 2 anak sepanjang masa reproduksinya. Jadi, diperkirakan dalam setahun akan lahir 4,8 juta bayi baru. Kontroversi tentang masa cuti ibu melahirkan akan produktif bila tak hanya berkutat pada lamanya waktu cuti. Konteks apa yang seharusnya ibu lakukan selama cuti layak untuk lebih dipahami masyarakat dan dunia usaha. Kita dapat memahami sepenuhnya mengapa negara maju tidak khawatir tentang kemerosotan produktivitas pekerja wanita yang diberi cuti melahirkan lebih dari 6 bulan. Karena mereka menarasikan cuti melahirkan bukanlah pemenuhan hak wanita semata. Namun, lebih jauh, sebagai strategi ilmiah untuk investasi keunggulan generasi bangsa. Usia anak tidak mungkin diputar kembali. Otak anak hanya punya sekali kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi, ketika anak masih di masa dini, tak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam proses pembentukan otaknya. Kehilangan setiap momen tahapan tumbuh kembang anak usia dini dapat berakibat negatif permanen sepanjang hidup anak. Karena itu, ketika anak berada pada periode kritis perkembangannya: Gunakan, atau kehilangan selamanya.&nbsp;(*) <hr /> *) Ahmad Suryawan, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Bidang Ilmu Tumbuh Kembang Bayi dan Anak

Publik sempat diramaikan dengan pro-kontra substansi dari Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA).

Urgensi Cuti Bersalin Enam Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gus-falah-pemerintah-punya-tujuan-baik-atas-pencopotan-elia-massa_m_207670.jpeg" alt="Anggota Komisi VII DPR RI Gus Falah" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VII DPR RI Gus Falah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) mendukung perjuangan Ketua DPR Puan Maharani agar Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) segera dibahas di DPR.  Gus Falah menyatakan, RUU KIA sangat dibutuhkan bagi para ibu dan anak-anak di negeri ini. Terutama bagi para ibu karyawati atau pekerja, karena itu, undang-undang ini sangat berarti bagi mereka.  "Karena RUU ini salah satunya mengatur tentang penambahan cuti hamil dan melahirkan bagi ibu,” ujar Gus Falah kepada wartawan, Kamis (23/6)  Dalam draft RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak itu, Gus Falah menambahkan nantinya ibu melahirkan punya hak cuti 6 bulan, meningkat dari hak cuti selama ini, yakni 3 bulan.  Aturan itu menurut Gus Falah, bisa semakin mendekatkan ibu dengan anak yang baru dilahirkan. Kedekatan ibu dan anak, bagi Gus Falah bukanlah kedekatan biasa.  “Ibu itu pelindung dan pengayom bagi anak. Ada ikatan batin yang kuat antara ibu dan anak, terutama anak yang baru lahir. Sehingga lama cuti 6 bulan mengakomodasi ikatan batin itu,” papar Gus Falah.  “Dan sebagai Ibu, mbak Puan pasti sangat paham suasana kebatinan ibu yang baru melahirkan. Sehingga, perjuangan beliau untuk RUU KIA itu merupakan perjuangan bagi kemaslahatan seluruh ibu dan anak Indonesia,” tegas Gus Falah yang juga Anggota DPR RI ini.  Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR-RI Puan Maharani menyatakan RUU KIA akan diperjuangkan agar kedekatan antara ibu dan anak setelah melahirkan bisa maksimal, melalui penambahan cuti hamil dan melahirkan bagi ibu, dari tiga bulan menjadi enam bulan.  “Cuti 3 bulan memang cukup, tetapi kalau bisa 6 bulan, kenapa tidak. Dan 3 bulan selanjutnya, apakah nanti itu WFH, tetap bekerja, tapi bersama bayinya. Ini penting. Sehingga kedekatan antara ibu dan anak bisa lebih dekat, bisa lebih memberikan ASI,” kata Puan di acara Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat untuk Menghindari Stunting, di Sekolah PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Ketua Tanfidziah PBNU Dukung DPR Perjuangkan RUU KIA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1655281527973.jpg" alt="Puan Maharani. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Puan Maharani. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap pentingnya Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). RUU ini diperjuangkan, salah satunya agar memaksimalkan tumbuh kembang anak sehingga permasalahan seperti stunting (gizi kronis) dapat dihindari.  Hal tersebut disampaikan Puan saat mengisi acara Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat yang digelar DPP PDI Perjuangan (PDIP) di Sekolah Partai, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, (18/6).  Didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Penanggulangan Bencana dr. Ribka Tjiptaning, Puan memberikan penyuluhan kepada ratusan ibu hamil dan calon pengantin. Ia juga memberikan sosialisasi mengenai tumbuh kembang anak kepada orangtua yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun.  “Di DPR RI kami sedang memperjuangkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang mana nantinya ibu bekerja yang melahirkan itu cutinya Insyaallah dari 3 bulan jadi 6 bulan,” kata Puan.  RUU KIA dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022 itu, disebut Puan, penting untuk menyongsong generasi emas Indonesia.  RUU KIA menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak atau golden age yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak yang kerap dikaitkan dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan anak. Oleh karena itu, RUU ini menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.  Dalam RUU KIA, DPR akan memperjuangkan hak bagi para ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, perlakuan dan fasilitas khusus, serta dan prasarana umum. Salah satunya, kata Puan, dengan cuti melahirkan selama 6 bulan agar anak memiliki tumbuh kembang yang lebih baik.  “Ini juga demi mencegah stunting. Ibu-ibu bekerja diberi kesempatan lebih banyak setelah melahirkan. Supaya memberikan ASI-nya lebih penuh daripada hanya cuti 3 bulan,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.  Puan mengatakan, DPR memperjuangkan penambahan waktu cuti melahirkan bagi ibu bekerja juga agar bonding (ikatan) antara ibu dan anak semakin optimal. Bonding yang baik akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.  “Ini kenapa kami perjuangkan? Tentu saja karena kami melihat pentingnya kedekatan ibu dan anak sesudah dilahirkan. Sehingga bisa lebih lama maksimal juga dalam memberikan ASI. Jadi kami mendorong agar ibu dan anak bisa bonding,” sebut Puan.  Mengenai teknis dari rencana beleid cuti melahirkan selama 6 bulan tersebut, DPR akan melakukan pembahasan bersama Pemerintah dan stakeholder terkait lainnya. Puan juga memperhatikan perkembangan masukan dari masyarakat yang mengharapkan ada waktu cuti juga bagi suami yang istrinya baru melahirkan.  “Bisa saja itu dibahas. Dan tentu saja bapak keluarga ikut berperan, sehingga ibu bekerja bisa dibantu dalam mengurus anaknya setelah melahirkan. Bagaimana nanti teknisnya? tentu saja akan dibahas dulu di DPR dengan Pemerintah,” tuturnya.  Acara Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat PDIP diikuti oleh sekitar 700 ibu hamil, 250 calon pasangan pengantin, serta ratusan anak di bawah 2 tahun. Kegiatan ini juga menghadirkan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) yang menampilkan demo memasak menu sehat mengatasi stunting.  “Ibu dan anak itu harus sehat, harus makan-makanan yang bergizi. Jangan sampai kemudian nggak makan makanan bergizi,” urai Puan.  Mantan Menko PMK itu kerap mendapati permasalahan anak bergizi buruk saat sedang kunjungan kerja ke daerah-daerah. Banyak ibu yang bercerita kepada Puan anaknya mengalami kekurangan gizi sehingga menyebabkan stunting.  “Waktu hamil asupan gizinya kurang. Anak juga nggak mau makan. Makanya ini penting bagaimana kemudian kita bisa menjaga kesehatan diri kita, juga calon bayi kita, sampai kemudian bayinya lahir, untuk makan makanan yang bergizi, makanan-makanan yang sehat,” imbaunya.  “Supaya kitanya sehat, bayinya juga sehat. Ini penting juga supaya Indonesia ke depan anak-anaknya itu anak-anak yang sehat dan bergizi dan tentu saja bisa membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik,” sambung Puan.  Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat PDIP juga menghadirkan sejumlah narasumber. Beberapa tokoh yang memberikan penyuluhan dalam diskusi di antaranya Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo dan Kepala BRIN Dr. Laksana Tri Handoko.

Puan Desak Cuti Melahirkan 6 Bulan Demi Pencegahan Anak Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/ilustrasi-ibu-hamil.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Muchamad Nabil Haroen mendukung usulan cuti hamil menjadi enam bulan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Usulan cuti hamil menjadi enam bulan itu sebelumnya disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menilai, ibu wajib mendapat waktu yang cukup untuk memberikan asi bagi anak-anaknya.  "Jadi menurut saya usulan enam bulan cuti itu cukup rasional dan mari kita perjuangkan bersama," kata Gus Nabil kepada wartawan, Jumat (17/6).  Gus Nabil sepakat, masa 1000 hari pertama kehidupan penting sekali untuk dijaga karena akan berdampak pada kehidupan anak. Jika tidak dijaga dengan baik, anak bisa mengalami gagal tumbuh kembang atau stunting.  "Padahal seseorang ibu hamil itu akan melahirkan generasi bangsa yang luar biasa. Bisa jadi anaknya jadi presiden atau menteri. Jalau kemudian sejak 1000 hari pertama tidak di tata dengan baik ya malah jadi malapetaka, jadi beban bangsa," ucapnya.  Sebelumnya, DPR RI menyepakati rancangan undang-undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) untuk dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, RUU ini dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.  Kesepakatan RUU KIA untuk dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang dan dibahas bersama Pemerintah diambil dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Kamis (9/6/2022) lalu. Keputusan ini akan dibawa dalam Sidang Paripurna DPR selanjutnya.  ’’RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 kita harapkan bisa segera rampung. RUU ini penting untuk menyongsong generasi emas Indonesia,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (13/6).  Adapun RUU KIA menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak atau golden age yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak yang kerap dikaitkan dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan anak.  Puan memaparkan, ada sejumlah hak dasar yang harus diperoleh seorang ibu, di antaranya menurut Puan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, mendapat perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum.  Selain itu, Puan mengatakan, ibu wajib mendapat waktu yang cukup untuk memberikan ASI bagi anak-anaknya, termasuk bagi ibu yang bekerja. Dia menegaskan, ibu bekerja wajib mendapat waktu yang cukup untuk memerah ASI selama waktu kerja.  ’’RUU KIA juga mengatur cuti melahirkan paling sedikit enam bulan, serta tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan. Selain itu, ibu yang cuti hamil harus tetap memperoleh gaji dari jaminan sosial perusahaan maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan,” terang Puan.  Penetapan masa cuti melahirkan sebelumnya diatur pada Undangan-undang no 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja dengan durasi waktu sebatas 3 bulan saja. Lewat RUU KIA, cuti hamil berubah menjadi 6 bulan dan masa waktu istirahat 1,5 bulan untuk ibu bekerja yang mengalami keguguran. (*)  &nbsp;

Fraksi PDIP DPR Dukung Usulan Cuti Hamil Jadi 6 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ibu-di-india-februari-punya-bayi-maret-melahirkan-lagi_m_.jpg" alt="Saat Iti hamil, dua rahimnya sama-sama terisi janin. Satu janin di rahim yang satu dan dua janin di rahim yang lain. Karena itulah, meski sudah melahirkan bayi laki-laki, dia masih hamil bayi kembar juga" width="100%">
<figcaption>Saat Iti hamil, dua rahimnya sama-sama terisi janin. Satu janin di rahim yang satu dan dua janin di rahim yang lain. Karena itulah, meski sudah melahirkan bayi laki-laki, dia masih hamil bayi kembar juga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI menyepakati rancangan undang-undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) untuk dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, RUU ini dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.  Kesepakatan RUU KIA untuk dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang dan dibahas bersama Pemerintah diambil dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Kamis (9/6) lalu. Keputusan ini akan dibawa dalam Sidang Paripurna DPR selanjutnya.  “RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 kita harapkan bisa segera rampung. RUU ini penting untuk menyongsong generasi emas Indonesia,” kata Puan, Senin (13/6/2022).  RUU KIA menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak atau golden age yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak yang kerap dikaitkan dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan anak. Oleh karena itu, lanjut Puan, RUU ini menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.  “Ini harus menjadi upaya bersama yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar ibu dan anak,” ucap Puan.  Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu mengatakan, ada sejumlah hak dasar yang harus diperoleh seorang ibu. Di antaranya, menurut Puan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, mendapat perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum.  “Dan tentunya bagaimana seorang ibu mendapat rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk dari tempatnya bekerja,” tuturnya.  Lebih lanjut, Puan juga mengingatkan, masa 1.000 HPK yang salah akan berdampak pada kehidupan anak. Jika HPK tidak dilakukan dengan baik, anak bisa mengalami gagal tumbuh kembang serta kecerdasan yang tidak optimal.  “RUU KIA ini hadir sebagai harapan agar anak-anak kita sebagai penerus bangsa bisa mendapat proses tumbuh kembang yang optimal. Menjadi tugas Negara untuk memastikan generasi penerus bertumbuh menjadi SDM yang dapat membawa bangsa ini semakin hebat,” jelas Puan.  “Apalagi Indonesia akan mengalami bonus demografi yang harus kita persiapkan sedini mungkin agar anak-anak kita berhasil dalam tumbuh kembangnya,” imbuh mantan Menko PMK itu.  Menurutnya, ibu wajib mendapat waktu yang cukup untuk memberikan ASI bagi anak-anaknya, termasuk bagi ibu yang bekerja. Ia menegaskan, ibu bekerja wajib mendapat waktu yang cukup untuk memerah ASI selama waktu kerja.  “RUU KIA juga mengatur cuti melahirkan paling sedikit enam bulan, serta tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan. Selain itu, ibu yang cuti hamil harus tetap memperoleh gaji dari jaminan sosial perusahaan maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan,” imbuh Puan.  Penetapan masa cuti melahirkan sebelumnya diatur pada Undangan-undang no 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja dengan durasi waktu sebatas 3 bulan saja. Lewat RUU KIA, cuti hamil berubah menjadi 6 bulan dan masa waktu istirahat 1,5 bulan untuk ibu bekerja yang mengalami keguguran.  RUU KIA juga mengatur penetapan upah bagi Ibu yang sedang cuti melahirkan di mana untuk 3 bulan pertama masa cuti, ibu bekerja mendapat gaji penuh dan mulai bulan keempat upah dibayarkan sebanyak 70 persen. Menurut Puan, pengaturan ulang masa cuti hamil ini penting untuk menjamin tumbuh kembang anak dan pemulihan bagi Ibu setelah melahirkan.  “DPR akan terus melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan berkenaan dengan hal tersebut. Kami berharap komitmen Pemerintah mendukung aturan ini demi masa depan generasi penerus bangsa,” tegas ibu dua anak itu.  Puan menambahkan, RUU KIA juga terkait erat dengan dengan edukasi kesehatan reproduksi. Kemudian juga sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting, hingga memajukan perempuan melalui keterlibatan di ruang publik.  “Perempuan memiliki potensi dalam perkembangan bisnis yang akan memberikan kontribusi berarti bagi perekonomian Indonesia,” ungkap Puan.

Dorong RUU KIA, DPR Perjuangkan Cuti Ibu Hamil Menjadi 6 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Johny-G-Plate-Raka-Denny.jpg" alt="Johny G Plate di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Johny G Plate di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah kalangan terutama para pekerja menilai Rancangan Undang - Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja tidak memperhatikan hak-hak kelas pekerja perempuan seperti cuti melahirkan dan cuti tahunan.  Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Johnny G Plate menanggapi, pemerintah tidak menghapus aturan terkait cuti hamil hingga cuti tahunan. pemerintah akan memastikan lapangan pekerjaan tidak terhambat  "Cuti hamil, besar, dan tahunan tidak dihapus,” ujarnya di Kantornya, Rabu (26/2).  Johnny mengimbau agar masyarakat dapat mengetahui informasi tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang resmi dari pemerintah. Sebab, menurutnya, ada oknum yang membangun opini terkait RUU omnibus law tidak bersumber dari draf asli.  "Mungkin draf yang belum resmi cenderung membangun opini yang belum tentu bersumber dari draf asli," tuturnya.  Sebagai informasi, Presiden Jokowi telah meminta jajaran kementerian di Istana agar segera berunding dengan parlemen membahas Omnibus Law. Jokowi bahkan mendorong Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja bisa rampung dalam 100 hari kerja.  Masa 100 hari itu terhitung sejak naskah akademik RUU tersebut disampaikan ke lembaga legislatif hingga masa pembahasan selesai. Saat ini, pemerintah masih finalisasi naskah akademik tersebut. Targetnya, naskah akademik akan diselesaikan pada pekan ini.

Beredar Isu Cuti Hamil Dihapus, Menkominfo Minta Semua Lihat Draf Asli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/duterte-perpanjang-masa-cuti-hamil-jadi-3-bulan-di-filipina_m_.jpg" alt="Langkah baru ini mengharuskan ibu hamil diberi 3 bulan cuti namun tetap dibayar. Ini berlaku baik di kantor pemerintah dan perusahaan swasta" width="100%">
<figcaption>Langkah baru ini mengharuskan ibu hamil diberi 3 bulan cuti namun tetap dibayar. Ini berlaku baik di kantor pemerintah dan perusahaan swasta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Rodrigo Duterte telah menandatangani undang-undang yang memperpanjang cuti kerja bagi ibu hamil jadi 3 bulan lamanya. Sebelumnya perempuan di Filipina hanya diberi cuti hamil selama 2 bulan. Dilansir dari Rappler pada Kamis (21/2), mantan ajudan Presiden Duterte, Bong Go mengumumkan hal ini dalam sebuah pesan kepada wartawan pada hari Kamis, 21 Februari. Sekretaris Eksekutif Salvador Medialdea mengonfirmasi hal ini. Medialdea mengatakan, undang-undang tersebut ditandatangani oleh Duterte pada hari Rabu, 20 Februari. Salinan hukum, yang disebut Expanded Maternity Leave Act hingga saat ini memang belum dipublikasikan. Langkah baru ini mengharuskan ibu hamil diberi 3 bulan cuti namun tetap dibayar. Ini berlaku baik di kantor pemerintah dan perusahaan swasta. Sedangkan untuk ayah diberi 14 hari cuti namun tetap dibayar. Senator Risa Hontiveros, Ketua komite Senat tentang Perempuan berjuang keras mendorong untuk pengesahan undang-undang itu. Ia memuji penandatanganan undang-undang tersebut. "Ini adalah kemenangan besar bagi wanita dan keluarga mereka. Penandatanganan undang-undang tentang cuti bersalin yang diperpanjang adalah momen yang tidak hanya diingat oleh ibu, keluarga, dan anak-anak, tetapi generasi Filipina yang menang karena mendapatkan manfaat selama sisa hidup mereka,&rdquo; kata Hontiveros. Hontiveros menyatakan, undang-undang menempatkan Filipina setara dengan standar internasional dan mendukung bukti dan praktik terbaik yang tersedia yang konsisten dengan peningkatan kebijakan cuti hamil. &ldquo;Sekarang, ibu akan memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat saat hamil. Anak-anak akan diberi makan yang lebih baik. Para ayah dan pengasuh dapat berkumpul dengan orang-orang yang mereka cintai karena keluarga menerima hadiah terbesar sepanjang masa," ujarnya.

Duterte Perpanjang Masa Cuti Hamil Jadi 3 Bulan di Filipina

cuti hamil

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cuti hamil

Berita Terkini