<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/Debat-keempat-Pilpres-2024-Dery-Ridwansah-12JPG-3613883195.jpg" alt="Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, selalu mengedepankan adab saat beradu argumentasi dengan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD." width="100%">
<figcaption>Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, selalu mengedepankan adab saat beradu argumentasi dengan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik pernyataan Presiden Joko Widodo yang secara terbuka mengatakan dirinya boleh berkampanye dan memihak dalam pemilihan presiden masih berlanjut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, presiden harus cuti jika melakukan aktivitas kampanye. Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari mengatakan, dari sisi norma, presiden memang diperbolehkan melakukan kampanye. Yang disampaikan Presiden Jokowi sesuai dengan norma di UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. &rdquo;UU-nya memang menyatakan begitu,&rdquo; ujar Hasyim di Merlynn Park Hotel, Jakarta, kemarin (25/1). Hanya saja, UU mewajibkan pejabat negara yang kampanye, termasuk presiden, untuk cuti. Untuk menteri, izin cuti bisa disampaikan kepada presiden. Sementara bagi Presiden, cuti disampaikan ke institusi istana. &rdquo;Surat izin yang diterbitkan presiden itu KPU selalu mendapatkan tembusan,&rdquo; imbuhnya. Lantas, bagaimana untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan? Hasyim menerangkan, secara kewenangan, pengawasan menjadi tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu bisa melakukan kajian terhadap kegiatan atau kebijakan yang disalahgunakan. &rdquo;Soal nanti bagaimana lapangan, faktanya menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menilai pernyataan Presiden Jokowi sangat merisaukan. &rdquo;Karena pernyataan itu bisa ditafsirkan sebagai bentuk pengingkaran terhadap sifat-sifat netral yang melekat pada diri presiden yang juga bertindak sebagai kepala negara,&rdquo; terangnya saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, kemarin. Menurut UUD 1945, sebagai presiden dan kepala negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, di atas semua golongan, serta di atas semua suku, agama, dan partai politik. Menurut dia, presiden tidak boleh melakukan diskriminasi dalam menjalankan tugasnya. Terkait UU Pemilu yang dijadikan alasan Jokowi untuk memihak dan berkampanye, menurut Todung, yang dimaksud dalam UU itu adalah ketika presiden maju sebagai incumbent atau running for the second term. Dalam konteks sekarang, Jokowi jelas tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik dan tidak ada periode ketiga. Jokowi seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik. &rdquo;Kalau dia (Jokowi) dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, potensi conflict of interest, potensi benturan kepentingan akan sangat telanjang dan kasatmata,&rdquo; paparnya. Jika itu terjadi, pemilu akan berjalan tidak adil. Terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Ahmad Muzani menilai berlebihan kekhawatiran sejumlah pihak soal presiden ikut berkampanye. Dia menegaskan, yang disampaikan Jokowi hanya norma dari UU Pemilu. &rdquo;Lha wong presiden belum berkampanye, hanya mengatakan boleh berkampanye,&rdquo; ujarnya di Media Center TKN kemarin. TKN menyerahkan sepenuhnya keputusan kampanye atau tidak kepada presiden. &rdquo;Jika beliau akan berkampanye, kami akan dengan sangat bergembira dan senang sekali,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar beberapa kali mewanti-wanti agar aparat negara bertindak netral dalam pemilu. Begitu pula presiden. Menurutnya, presiden sudah seharusnya bersikap netral. &rdquo;Presiden kalau memihak harus cuti dari (jabatan) presiden,&rdquo; kata Muhaimin di Pasuruan, Rabu (24/1) malam. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014019712/pakai-dasi-kuning-menteri-bahlil-blak-blakan-tak-pakai-fasilitas-negara-tiap-ikut-kampanye-prabowo-gibran">Pakai Dasi Kuning, Menteri Bahlil Blak-blakan Tak Pakai Fasilitas Negara Tiap Ikut Kampanye Prabowo-Gibran</a> Di bagian lain, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pernyataan Jokowi terkait presiden boleh memihak telah banyak disalahartikan. &rdquo;Apa yang disampaikan oleh presiden dalam konteks menjawab pertanyaan media tentang menteri yang ikut tim sukses,&rdquo; terangnya. Pernyataan Jokowi disebutnya merupakan penjelasan dari jawaban sebelumnya. Ari menggarisbawahi, penjelasan yang dimaksud Jokowi adalah aturan main dalam berdemokrasi bagi menteri maupun presiden. Pernyataan itu berdasar Pasal 281 UU Pemilu. Di sana disebutkan, saat kampanye, boleh mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah maupun wakilnya. Yang jelas, ada syaratnya. Yakni, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya. Terkecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sesuai aturan yang berlaku. &rdquo;Dan kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara,&rdquo; ungkapnya. Ari membandingkan, presiden sebelum Jokowi juga melakukan praktik yang sama. Misalnya, Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. &rdquo;Mereka memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya dan ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, para pegiat hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang bergabung dalam CALS (Constitutional and Administrative Law Society) merespons keras pernyataan Jokowi. Pakar hukum Bivitri Susanti menyentil inkonsistensi presiden. Sebelumnya, Jokowi menyatakan akan netral dan meminta seluruh jajarannya mengikutinya. Bivitri menduga, perubahan sikap itu membuktikan betapa pentingnya larangan politik dinasti dan nepotisme dalam pemilu. &rdquo;Tak mudah bagi Jokowi untuk netral ketika anaknya berlaga dalam pemilihan presiden,&rdquo; ujarnya. Padahal, harus disadari bahwa seluruh pejabat negara melanggar prinsip keadilan dalam pemilu bila aktif berkampanye. Sebab, pejabat terlebih presiden akan bisa memengaruhi keadilan pemilu. Baik dari aspek kebijakan, anggaran, dan dukungan administrasi hingga memengaruhi netralitas birokrasi. &rdquo;Keberpihakan presiden dan pejabat negara lainnya bisa mengarah pada pelanggaran dengan dimensi terstruktur, sistematis, dan masif,&rdquo; imbuhnya. Bivitri menilai, perlu dibedakan antara berpolitik dan berkampanye. Presiden berhak berpolitik, tetapi tidak diperbolehkan untuk berkampanye. Meski UU Pemilu memberi ruang, UU harus diletakkan dalam konteks asas-asas pemilu dalam UUD 1945, yaitu luber jurdil, dengan penekanan pada aspek keadilan. Pernyataan Jokowi yang memberi landasan hukum bagi sesuatu yang sebenarnya tidak etis dan melanggar asas keadilan dinilainya sebagai tindakan inkonstitusional karena melanggar asas pemilu yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Karena itu, CALS meminta Jokowi mencabut pernyataan tersebut. (far/lum/tyo/lyn/c17/fal)

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menegaskan, presiden harus cuti jika melakukan aktivitas kampanye. Dari sisi norma, presiden memang boleh.

Secara Norma, Ketua KPU Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Harus Cuti

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/IMG_5222-230787541.jpg" alt="Pasangan Prabowo-Gibran konkret menyejahterakan guru melalui programnya." width="100%">
<figcaption>Pasangan Prabowo-Gibran konkret menyejahterakan guru melalui programnya.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum juga memulai kampanye meskipun sudah memasuki hari kedua. Keduanya memilih tetap bertugas sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Surakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sama seperti hari pertama kemarin, Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak mengambil cuti kampanye sebagai Capres dan Cawapres. Tetap fokus untuk melayani masyarakat sebagai Menhan dan Wali Kota Solo. Dan pada minggu ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran direncanakan akan berkampanye hanya pada akhir pekan, yaitu pada Hari Sabtu dan Minggu," Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid kepada wartawan, Rabu (28/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan untuk tetap memprioritaskan melayani masyarakat ini, lanjut Nusron, akan menjadi pola jadwal kampanye kedepan. Kedepannya Pasangan Prabowo-Gibran direncanakan mengambil cuti untuk kampanye maksimal dua hari dalam seminggu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013341689/eks-menteri-kelautan-dan-perikanan-edhy-prabowo-telah-bebas-bersyarat-sejak-18-november">Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Telah Bebas Bersyarat Sejak 18 November</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Seminggu kan ada lima hari kerja, maksimal cuti dua hari saja. Kecuali jika ada acara khusus, misalnya acara KPU dan Bawaslu yang dilakukan di hari kerja, maka hari cuti akan ditambah untuk memenuhi undangan tersebut.&rdquo; jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013339222/tkn-prabowo-gibran-luncurkan-program-strategis-makan-siang-dan-susu-gratis-untuk-tekan-stunting">TKN Prabowo-Gibran Luncurkan Program Strategis Makan Siang dan Susu Gratis untuk Tekan Stunting</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nusron menjelaskan, saat ini ada dua amanah yang sudah melekat pada Prabowo dan Gibran, sehingga ada prioritas yang harus diambil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada prinsipnya, beliau lebih mementingkan tugas melayani rakyat. Dan jangan sampai karena tugas kampanye, tugas pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.&rdquo; imbuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati Pasangan Kandidat tidak melakukan kegiatan kampanye, Nusron Wahid menegaskan bahwa mesin tim kampanye Prabowo Gibran akan terus bekerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tim Kampanye Nasional dan Tim Kampanye Daerah akan terus bekerja. Saat ini kita berfokus untuk melanjutkan Gerakan Sosialisasi Program Makan Siang dan Susu Gratis serta Gizi untuk Anak dan Ibu Hamil. Kita memiliki target untuk sampai 200 titik sosialisasi dalam waktu dua minggu kedepan,&rdquo; tutup Nusron.</div>

Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum juga memulai kampanye meskipun sudah memasuki hari kedua. Keduanya ogah cuti.

Ogah Cuti, Minggu Ini Prabowo-Gibran Hanya Kampanye saat Akhir Pekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/KPU-Deklarasi-Pemilu-Damai-Dery-Ridwansah-10JPG-48202089.jpg" alt="Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam acara&nbsp;Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 KPU RI di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam acara&nbsp;Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 KPU RI di Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memilih untuk bekerja seperti biasa pada hari pertama masa kampanye Pemilihan Umum 2024. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN)&nbsp;Prabowo-Gibran, Aminuddin Ma&rsquo;ruf, kepada wartawan di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa pada hari pertama kampanye,&nbsp;Prabowo&nbsp;Subianto bekerja seperti biasa sebagai Menteri Pertahanan, begitu pun dengan Gibran yang juga menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota Surakarta. "Capres-cawapres&nbsp;Prabowo-Gibran pada hari pertama (kampanye) tidak mengambil cuti kampanye. Pak&nbsp;Prabowo&nbsp;tetap bekerja mengerjakan tugas sebagai Menteri Pertahanan. Mas Gibran fokus menjalankan pemerintahan Kota Surakarta," kata Aminuddin dilansir dari Antara pada Senin (27/11). Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan masa kampanye Pemilu 2024 pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Mengenai kampanye,&nbsp;Prabowo&nbsp;pada kesempatan sebelumnya mengatakan dirinya akan memulai rangkaian kampanye di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). "Kami kick off (kampanye) di sekitar Jabodetabek," kata&nbsp;Prabowo&nbsp;Subianto saat ditemui wartawan di Jakarta, Senin (27/11). Ia melanjutkan tim suksesnya yang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) bakal berbagi tugas untuk berkampanye. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyampaikan partainya, yang juga tergabung dalam TKN&nbsp;Prabowo-Gibran, juga berbagi tugas selama masa kampanye. "Ya (semua) bagi-bagi tugas, saya juga (di TKN bertugas sebagai) Wakil Ketua Dewan Pengarah," kata Kaesang menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di sela kegiatannya di Jayapura, Papua, Senin (27/11). Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN)&nbsp;Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengatakan TKN&nbsp;Prabowo-Gibran akan memulai berkampanye di 200 titik di Jabodetabek. &ldquo;Nanti kami kasih tahu, ada 200 titik kota,&rdquo; ujar Nusron. Diketahui, Pemilu 2024 akan dimulai besok, Selasa (28/11/2023) dan akan berlangsung hingga 10 Februari 2024.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memilih untuk bekerja seperti biasa pada hari pertama masa kampanye Pemilihan Umum 2024.

Prabowo-Gibran Tidak Mengambil Cuti Pada Hari Pertama Masa Kampanye, Memilih Untuk Bekerja Seperti Biasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/FotoJet-87-2283538446.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat santap siang bersama tiga capres, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, di ruang makan Istana Kepresidenan./" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat santap siang bersama tiga capres, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, di ruang makan Istana Kepresidenan./</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui izin cuti kampanye baik untuk Menhan Prabowo Subianto dan juga Menko Polhukam Mahfud MD. Prabowo maju sebagai calon presiden bersama Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menjelaskan, Presiden Jokowi memberikan persetujuan cuti kepada Mahfud MD untuk berkampanye pada Selasa (28/11/2023), dan sejumlah tanggal lainnya sesuai permohonan izin cuti kampanye. Adapun masa kampanye Pilpres 2024, mulai berlangsung Selasa (28/11) besok. Hal itu disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana terkait dimulainya masa kampanye Pilpres 2024 pada Selasa (28/11) hingga tanggal 10 Februari 2024. "Presiden, melalui menteri sekretaris negara, telah memberikan persetujuan izin cuti kampanye kepada Bapak Menkopolhukam Mahfud MD untuk berkampanye pada hari Selasa, tanggal 28 November, dan sejumlah tanggal lainnya,&rdquo; kata Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (27/11) dilansir dari Antara. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023, jadwal kampanye pemilu 2024 akan mulai dilaksanakan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selain itu, KPU juga mengatur jadwal kampanye pilpres jika terjadi putaran kedua, yakni pada 2-22 Juni 2024. Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat. Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura. Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui izin cuti kampanye baik untuk Menhan Prabowo Subianto dan juga Menko Polhukam Mahfud MD.

Mulai Hari Ini! Presiden Jokowi Berikan Izin Mahfud MD dan Prabowo Cuti Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/30/IMG-20231030-WA0030-1584854950.jpeg" alt="Tiga bakal calon presiden (capres) melakukan makan siang bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10). (Foto: Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tiga bakal calon presiden (capres) melakukan makan siang bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10). (Foto: Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Presiden Joko Widodo telah memberikan izin kepada dua menteri aktif Kabinet Indonesia Maju yang menjadi peserta Pilpres 2024, yakni&nbsp;Menkopolhukam&nbsp;Mahfud MD dan Menhan&nbsp;Prabowo Subianto, untuk cuti kampanye.. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013331014/jessica-iskandar-mendadak-minta-perlindungan-kepada-kapolri-begini-alasannya">Jessica Iskandar Mendadak Minta Perlindungan kepada Kapolri, Begini Alasannya</a> Hal itu disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana&nbsp;terkait dimulainya masa kampanye Pilpres 2024 pada Selasa (28/11) hingga tanggal 10 Februari 2024. "Presiden, melalui menteri sekretaris negara, telah memberikan persetujuan izin cuti kampanye kepada Bapak Menkopolhukam Mahfud MD untuk berkampanye pada hari Selasa, tanggal 28 November, dan sejumlah tanggal lainnya, sesuai permohonan izin cuti kampanye yang telah disampaikan oleh menkopolhukam," kata Ari dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin. Selain itu, Jokowi juga memberikan izin kepada&nbsp;Prabowo Subianto&nbsp;yang telah mengajukan surat permohonan cuti kampanye sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI. "Dan presiden, melalui mensesneg, telah memberikan persetujuan izin cuti kampanye sesuai dengan permohonan menhan," ujar Ari Dwipayana. Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat. Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai&nbsp;Perindo, dan Partai Hanura. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013330981/menhub-tawarkan-abu-dhabi-airports-kembangkan-bandara-kertajati">Menhub Tawarkan Abu Dhabi Airports Kembangkan Bandara Kertajati</a> Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. (*)

Presiden Joko Widodo telah memberikan izin kepada dua menteri aktif Kabinet Indonesia Maju yang menjadi peserta Pilpres 2024

Presiden Jokowi sudah Beri Izin Prabowo-Mahfud until Cuti Kampanye 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/Penetapan-nomor-urut-Capres-dan-Cawapres-pasangan-Pilpres-2024-Dery-Ridwansah-2JPG-915818323.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengunggah total harta kekayaan tiga pasang calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam situs e-LHKPN." width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengunggah total harta kekayaan tiga pasang calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam situs e-LHKPN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018. Berdasar aturan tersebut, menteri dan kepala daerah tidak wajib mundur pada saat mengikuti kontestasi calon presiden atau calon wakil presiden serta saat berkampanye. Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari kemarin (24/11) mengatakan kekhawatiran adanya penyalahgunaan kekuasaan akibat PP tersebut. Untuk itu, aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu harus tegas dalam menegakkan aturan pemilu. "Sayang ini semua sudah saling melindungi,&rdquo; tutur Feri. Dengan begitu, lanjut dia, penegakan hukum saat pemilu menjadi sumir. Dia melihat, jika oposisi atau lawan menyalahi aturan, aparat akan cepat bertindak tegas. Namun, jika penyelenggara negara yang menyimpang, kecenderungan penyelenggara pemilu akan main mata. "Harus ada keinginan untuk menegakkan pemilu secara fair,&rdquo; tuturnya. Jangan sampai penyelenggara pemilu jadi kepanjangan tangan penguasa saja. Terpisah, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebutkan, PP 53/2023 itu sudah mengatur waktu cuti menteri yang akan berkontestasi dalam pemilu dengan baik. "Ikuti saja aturan main yang sudah ada,&rdquo; katanya. (lyn/tyo/ayu/c7/ttg)

Menteri dan kepala daerah tidak wajib mundur pada saat mengikuti kontestasi calon presiden atau calon wakil presiden serta saat berkampanye.

Menteri dan Kepala Daerah Tidak Wajib Mundur, PP 53 Berpotensi Timbulkan Penyalahgunaan Kekuasaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-18941.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2024.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pejabat negara yang akan melakukan kampanye harus mengajukan surat cuti ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai tingkatannya paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye Pemilu 2024. Hal itu tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 62 dan Pasal 63 yang diterima di Jakarta, Jumat. Dalam aturan cuti di PKPU ini berlaku setara dengan ketentuan cuti wakil menteri. "Ketentuan mengenai cuti pejabat negara yang menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu atau tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai cuti wakil menteri," bunyi PKPU 15 Tahun 2023 Pasal 63. Para pejabat negara yang melaksanakan kampanye, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik juga wajib memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan. Serta dilarang menggunakan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan. &nbsp; Adapun berikut PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 62 dan Pasal 63. (1) Kampanye pemilu oleh pejabat negara dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilu. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ketentuan mengenai hak pejabat negara melaksanakan kampanye pemilu, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik atau bukan anggota partai politik, kewajiban memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, dan larangan penggunaan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan. (3) Pejabat negara yang diberikan cuti untuk melaksanakan kampanye pemilu harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilu. (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diproses secara tertulis dan surat cutinya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye pemilu. (5) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/013268715/bersama-guru-besar-jerman-menko-pmk-bahas-pendidikan-dan-pelatihan-vokasi">Bersama Guru Besar Jerman, Menko PMK Bahas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</a> Pasal 63 Ketentuan mengenai cuti pejabat negara yang menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu atau tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai cuti wakil menteri. (*)

Pejabat negara yang akan melakukan kampanye harus mengajukan surat cuti ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Pejabat Negara Harus Kirim Surat Cuti Minimal 3 hari sebelum Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/HARI-TERAKHIR-PENDAFTARAN-BACALEG-DI-KPU-FEDRIK-TARIGAN-8-2686639559.jpg" alt="Petugas KPU Pusat melakukan verifikasi berkas pengajuan bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Minggu (14/5/2023). KPU RI menutup masa pendaftaran calon legislatif (caleg) DPR RI, DPRD, dan DPD Pemilu 2024 hari ini (Min" width="100%">
<figcaption>Petugas KPU Pusat melakukan verifikasi berkas pengajuan bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Minggu (14/5/2023). KPU RI menutup masa pendaftaran calon legislatif (caleg) DPR RI, DPRD, dan DPD Pemilu 2024 hari ini (Min</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Majunya sejumlah menteri dalam pemilihan umum legislatif tanpa mengundurkan diri memantik kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kewenangan. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa semua pihak harus mengacu pada aturan. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, ketentuan menteri tidak mundur sudah jadi aturan undang-undang. Hal itu juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Putusan MK itu tidak mewajibkan menteri mengundurkan diri," ujarnya kemarin (16/5). Soal potensi penyalahgunaan kewenangan, dia menyebut bahwa menteri ke depannya dalam berkegiatan harus jelas posisinya. "Kapasitasnya sebagai apa, apakah kapasitasnya sebagai caleg atau kapasitas sebagai menteri," imbuhnya. Sesuai ketentuan, pejabat negara dilarang memanfaatkan fasilitas negara untuk pemenangan pemilu. Karena itu, jika berkegiatan yang terkait langsung dengan pemenangan pileg, maka menteri harus cuti. "Mekanisme cutinya ini nanti pada masa kampanye," tuturnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01429735/simak-ini-syarat-nyaleg-di-gerindra-surabaya">Simak, Ini Syarat Nyaleg di Gerindra Surabaya</a> Selama proses kampanye, ada pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan, pencalonan para menteri sudah dihitung kalangan partai politik. Dia berpendapat, hal itu menunjukkan adanya kecenderungan parpol tetap mempertahankan kadernya. "Kader yang sedang menjabat menteri dan tetap diikutsertakan dalam pileg dengan pertimbangan mempertahankan suara partai," ucapnya. Bagi partai, lanjut dia, mengangkat menteri sebagai calon legislatif tidak hanya untuk mengantarkan kader ke kursi parlemen, tetapi juga berharap dari popularitas caleg. "Akan berdampak keuntungan untuk partai," katanya. Penempatan menteri di dapil tertentu juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan suara di dapil potensial. PKB, misalnya, menempatkan Menaker Ida Fauziah di dapil Jakarta yang selama ini sulit digapai. "Maka kita dapat memahami bahwa efek popularitas caleg itu penting bagi partai agar situasi mengamankan dan mengoptimalkan potensi dapil bisa dilakukan," jelasnya. Sementara itu, dari bursa senator, jumlah kontestan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kian menyusut. Berdasar rekapitulasi KPU, dari 701 bacalon yang syarat dukungannya memenuhi, hanya 683 yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Sebanyak 18 bakal calon DPD yang memenuhi syarat dukungan pemilih tidak mendaftar," papar Komisioner KPU Idham Holik. Idham mengaku belum mendapat konfirmasi dari 18 nama yang urung mendaftar. Namun, diduga, hal itu merupakan imbas dari Putusan MK RI No 12/PUU-XXI/2023 yang mensyaratkan mantan terpidana menjalani masa jeda lima tahun sebelum maju DPD. Putusan itu sendiri diputus saat proses penyerahan dukungan DPD berlangsung. Dari sisi kontestasi, ada tiga provinsi yang diprediksi bersaing ketat karena jumlah calon banyak. Yakni, Jawa Barat sebanyak 55 orang, Aceh 30 orang, dan Riau 29 orang. (far/c18/oni)

Majunya sejumlah menteri dalam pemilihan umum legislatif tanpa mengundurkan diri memantik kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan.

Menteri Nyaleg Wajib Taat Aturan Cuti Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/cuti-disetujui-wali-kota-makassar-siap-kampanyekan-jokowi-maruf-amin_m_.jpg" alt="Wali Kota Makassar Mohammad Ramdan Pomanto." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Makassar Mohammad Ramdan Pomanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Wali Kota Makassar Mohammad Ramdan Pomanto&nbsp;siap mengampanyekan&nbsp;capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mulai besok (21/2). Kepastian itu didapat setelah izin cuti Danny-sapaan akrabnya- sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) disetujui. "Besok (Kamis) saya cuti. Sebenarnya cuti kampanye 22 Februari, tapi kami pindahkan ke tanggal 21 Februari," jelas Danny, Rabu (20/2). Kampanye pasangan calon nomor urut 1 itu rencananya akan dikemas dalam deklarasi dukungan masyarakat kepada Jokowi-Amin di Celebes Convention Center (CCC) Makassar. Agenda kampanye rencananya dihadiri KH Ma'ruf Ami. Danny menyatakan, cuti kampanye telah direncanakan sesuai dengan prosedur. Dia telah melaporkannya ke Gubernur&nbsp; Sulsel melalui surat izin tertulis per Selasa (19/2). "Surat itu sebagai revisi atas izin sebelumnya terkait perubahan jadwal kampanye," ucap Danny. Deklarasi dukungan masyarakat kepada Jokowi-Amin di CCC&nbsp;bakal dihadiri sekitar 15 ribu peserta. Acara bertema 'Kami Cinta Ulama' itu akan dirangkai dengan pengajian dan silaturahmi bersama Ccwapres Ma'ruf Amin. Danny juga memastikan bahwa izin cuti untuk kampanye telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain Pilpres, Danny yang juga merupakan kader NasDem juga bakal mengampanyekan partainya dalam Pileg.

Cuti Disetujui, Wali Kota Makassar Siap Kampanyekan Jokowi-Ma'ruf Amin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masa-cuti-kampanye-berakhir-bawaslu-perketat-pengamanan_m_222473.jpeg" alt="ILUSTRASI: Masa cuti kampanye para calon gubernur Riau yang berasal dari kepala daerah telah berakhir, Minggu (24/6). Dengan itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau akan memperketat pengawasan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Masa cuti kampanye para calon gubernur Riau yang berasal dari kepala daerah telah berakhir, Minggu (24/6). Dengan itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau akan memperketat pengawasan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa cuti kampanye para calon gubernur Riau yang berasal dari kepala daerah telah berakhir, Minggu (24/6). Dengan itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau akan memperketat pengawasan. Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan mengatakan, pengawasan akan dilakukan di setiap kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas kepada kepala daerah yang mencalonkan diri tersebut. Sehingga bisa dipastikan, calon yang berasal dari kepala daerah tidak bisa melakukan kegiatan menyimpang. "Itu kan baru kekhawatiran, ya. Maka untuk menepis kekhawatiran itu kami akan lakukan pengawasan melekat," kata Rusidi, kepada JawaPos.com, Minggu (24/6). Diakui Rusidi, kembalinya calon kepala daerah ke tugas awal rentan dimanfaatkan untuk menguntungkan diri sendiri. Seperti memberi perintah kepada ASN untuk memilih dirinya. Selain melakukan pengawasan melekat, ia juga meminta peran aktif masyarakat serta wartawan untuk melakukan pengawasan bersama.&nbsp; Ia mengimbau bilamana ada calon yang terindikasi melakukan pelanggaran, harap mengirimkan bukti. Baik dalam bentuk foto maupun video. "Kami berharap bantuan semua pihak. Kalau ada indikasi, foto saja. Atau lebih bagus di video-kan. Kirim ke kami. Pasti akan ditindak tegas," sebutnya. Adapun tindakan tegas yang dilakukan Bawaslu bisa berupa rekomendasi pembatalan sebagai calon. Tergantung situasi dan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Ia juga meminta kepada calon, khususnya yang berasal dari kepala daerah untuk tidak bermain-main dalam hal ini.&nbsp; Seperti diketahui, pada Pemilihan Gubernur Riau 2018 ada empat orang calon yang berasal dari kepala daerah. Pertama Petahana Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Selanjutnya ada Walikota Pekanbaru Firdaus MT. Serta terakhir ada nama Bupati Siak Syamsuar. Lalu ada juga Suyatno, Bupati Rokan Hilir. Keempatnya telah aktif kembali per tanggal 24 Juni 2018. Itu setelah masa cuti kampanye sesuai ketentuan berakhir.

Masa Cuti Kampanye Berakhir, Bawaslu Perketat Pengamanan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cuti kampanye

Berita Terkini