<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/Debat-keempat-Pilpres-2024-Dery-Ridwansah-12JPG-3613883195.jpg" alt="Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, selalu mengedepankan adab saat beradu argumentasi dengan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD." width="100%">
<figcaption>Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, selalu mengedepankan adab saat beradu argumentasi dengan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik pernyataan Presiden Joko Widodo yang secara terbuka mengatakan dirinya boleh berkampanye dan memihak dalam pemilihan presiden masih berlanjut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, presiden harus cuti jika melakukan aktivitas kampanye. Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari mengatakan, dari sisi norma, presiden memang diperbolehkan melakukan kampanye. Yang disampaikan Presiden Jokowi sesuai dengan norma di UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. &rdquo;UU-nya memang menyatakan begitu,&rdquo; ujar Hasyim di Merlynn Park Hotel, Jakarta, kemarin (25/1). Hanya saja, UU mewajibkan pejabat negara yang kampanye, termasuk presiden, untuk cuti. Untuk menteri, izin cuti bisa disampaikan kepada presiden. Sementara bagi Presiden, cuti disampaikan ke institusi istana. &rdquo;Surat izin yang diterbitkan presiden itu KPU selalu mendapatkan tembusan,&rdquo; imbuhnya. Lantas, bagaimana untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan? Hasyim menerangkan, secara kewenangan, pengawasan menjadi tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu bisa melakukan kajian terhadap kegiatan atau kebijakan yang disalahgunakan. &rdquo;Soal nanti bagaimana lapangan, faktanya menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menilai pernyataan Presiden Jokowi sangat merisaukan. &rdquo;Karena pernyataan itu bisa ditafsirkan sebagai bentuk pengingkaran terhadap sifat-sifat netral yang melekat pada diri presiden yang juga bertindak sebagai kepala negara,&rdquo; terangnya saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, kemarin. Menurut UUD 1945, sebagai presiden dan kepala negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, di atas semua golongan, serta di atas semua suku, agama, dan partai politik. Menurut dia, presiden tidak boleh melakukan diskriminasi dalam menjalankan tugasnya. Terkait UU Pemilu yang dijadikan alasan Jokowi untuk memihak dan berkampanye, menurut Todung, yang dimaksud dalam UU itu adalah ketika presiden maju sebagai incumbent atau running for the second term. Dalam konteks sekarang, Jokowi jelas tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik dan tidak ada periode ketiga. Jokowi seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik. &rdquo;Kalau dia (Jokowi) dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, potensi conflict of interest, potensi benturan kepentingan akan sangat telanjang dan kasatmata,&rdquo; paparnya. Jika itu terjadi, pemilu akan berjalan tidak adil. Terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Ahmad Muzani menilai berlebihan kekhawatiran sejumlah pihak soal presiden ikut berkampanye. Dia menegaskan, yang disampaikan Jokowi hanya norma dari UU Pemilu. &rdquo;Lha wong presiden belum berkampanye, hanya mengatakan boleh berkampanye,&rdquo; ujarnya di Media Center TKN kemarin. TKN menyerahkan sepenuhnya keputusan kampanye atau tidak kepada presiden. &rdquo;Jika beliau akan berkampanye, kami akan dengan sangat bergembira dan senang sekali,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar beberapa kali mewanti-wanti agar aparat negara bertindak netral dalam pemilu. Begitu pula presiden. Menurutnya, presiden sudah seharusnya bersikap netral. &rdquo;Presiden kalau memihak harus cuti dari (jabatan) presiden,&rdquo; kata Muhaimin di Pasuruan, Rabu (24/1) malam. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014019712/pakai-dasi-kuning-menteri-bahlil-blak-blakan-tak-pakai-fasilitas-negara-tiap-ikut-kampanye-prabowo-gibran">Pakai Dasi Kuning, Menteri Bahlil Blak-blakan Tak Pakai Fasilitas Negara Tiap Ikut Kampanye Prabowo-Gibran</a> Di bagian lain, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pernyataan Jokowi terkait presiden boleh memihak telah banyak disalahartikan. &rdquo;Apa yang disampaikan oleh presiden dalam konteks menjawab pertanyaan media tentang menteri yang ikut tim sukses,&rdquo; terangnya. Pernyataan Jokowi disebutnya merupakan penjelasan dari jawaban sebelumnya. Ari menggarisbawahi, penjelasan yang dimaksud Jokowi adalah aturan main dalam berdemokrasi bagi menteri maupun presiden. Pernyataan itu berdasar Pasal 281 UU Pemilu. Di sana disebutkan, saat kampanye, boleh mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah maupun wakilnya. Yang jelas, ada syaratnya. Yakni, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya. Terkecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sesuai aturan yang berlaku. &rdquo;Dan kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara,&rdquo; ungkapnya. Ari membandingkan, presiden sebelum Jokowi juga melakukan praktik yang sama. Misalnya, Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. &rdquo;Mereka memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya dan ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, para pegiat hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang bergabung dalam CALS (Constitutional and Administrative Law Society) merespons keras pernyataan Jokowi. Pakar hukum Bivitri Susanti menyentil inkonsistensi presiden. Sebelumnya, Jokowi menyatakan akan netral dan meminta seluruh jajarannya mengikutinya. Bivitri menduga, perubahan sikap itu membuktikan betapa pentingnya larangan politik dinasti dan nepotisme dalam pemilu. &rdquo;Tak mudah bagi Jokowi untuk netral ketika anaknya berlaga dalam pemilihan presiden,&rdquo; ujarnya. Padahal, harus disadari bahwa seluruh pejabat negara melanggar prinsip keadilan dalam pemilu bila aktif berkampanye. Sebab, pejabat terlebih presiden akan bisa memengaruhi keadilan pemilu. Baik dari aspek kebijakan, anggaran, dan dukungan administrasi hingga memengaruhi netralitas birokrasi. &rdquo;Keberpihakan presiden dan pejabat negara lainnya bisa mengarah pada pelanggaran dengan dimensi terstruktur, sistematis, dan masif,&rdquo; imbuhnya. Bivitri menilai, perlu dibedakan antara berpolitik dan berkampanye. Presiden berhak berpolitik, tetapi tidak diperbolehkan untuk berkampanye. Meski UU Pemilu memberi ruang, UU harus diletakkan dalam konteks asas-asas pemilu dalam UUD 1945, yaitu luber jurdil, dengan penekanan pada aspek keadilan. Pernyataan Jokowi yang memberi landasan hukum bagi sesuatu yang sebenarnya tidak etis dan melanggar asas keadilan dinilainya sebagai tindakan inkonstitusional karena melanggar asas pemilu yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Karena itu, CALS meminta Jokowi mencabut pernyataan tersebut. (far/lum/tyo/lyn/c17/fal)

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menegaskan, presiden harus cuti jika melakukan aktivitas kampanye. Dari sisi norma, presiden memang boleh.

Secara Norma, Ketua KPU Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Harus Cuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masih-ada-jk-kenapa-jokowi-tak-harus-cuti-kampanye_m_197640.jpeg" alt="Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Nurpati." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Nurpati.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak ingin di Pilpres 2019 mendatang Joko Widodo (Jokowi) harus melakukan cuti kampanye, seperti yang dilakukan oleh para presiden sebelumnya. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Nurpati mengatakan, seharusnya pihak-pihak terkait jangan takut adanya kekosongan kursi kepala negara. Pasalnya Presiden Jokowi memiliki pendamping yang bisa menggantikannya, yakni Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). "Kan memang masih ada wakil presiden yang bisa mengantikan presiden," ujar Andi kepada JawaPos.com, Selasa (20/3). Menurut Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini, petahana memang wajib melakukan cuti sebagaimana tertuan dalam &lrm;udang-undang (UU) Nomor 7/2017 tentang pemilihan umum (Pemilu) pada Pasal 281. "Jadi memang semuanya harus mengikuti aturan," katanya. Kalaupun partai pendukung pemerintah tetap memaksaan Jokowi tidak perlu melakukan cuti kampanye. Maka UU Pemilu itu harus diubah. Sehingga tidak serta merta menabrak UU yang ada. "Memang disesuaikan saja dengan UU, saya kira UU yang ada sudah tepat," pungkasnya. Sebelumnya, Partai Golkar dan PDIP telah melakukan pertemuan. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan salah satu poin yang disepakati adalah pihaknya bersama dengan PDIP tidak setuju, apabila nantinya Jokowi harus cuti dari jabatan Presiden Indonesia saat mulai masa kampanye Pilpres 2019. "Dalam konteks perundangan di Indonesia tidak dikenal namanya presiden mengambil cuti," ujar Airlangga dalam pertemuan dengan PDIP di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (20/3). Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) ini, adanya peraturan-peraturan yang ada haruslah sesuai dengan yang ada. Pasalnya, serah terima jabatan presiden bisa dilakukan apabila ada pelantikan &lrm;kepala negara. "Karena presiden lambang negara, kami sepakat serah terima kekuasaan hanya akan terjadi saat pelantikan dan diambil sumpah," katanya. &lrm;Sekadar informasi adapun&nbsp;ketentuan presiden harus cuti terdapat pada Pasal 281, berikut ini isi pasalnya. Pasal 281 (1) Kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan- keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.&lrm;

Masih Ada JK, Kenapa Jokowi Tak Harus Cuti Kampanye?

cuti presiden

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cuti presiden

Berita Terkini

Secara Norma, Ketua KPU Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Harus Cuti

Masih Ada JK, Kenapa Jokowi Tak Harus Cuti Kampanye?

Download Aplikasi JawaPos.com