<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/images-7.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada Kamis (4/8) lalu, Origin dari Electronic Arts (EA) dipastikan sudah mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Berdasar itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akhirnya membuka blokir akses ke Origin.com yang merupakan platform distribusi game besutan EA.  Tadinya, sisa dua platform games yang belum daftar PSE, Origin dan Epic Games. Jika Origin sudah mendaftar maka tinggal menyisakan Epic Games yang masih terkena blokir Kemenkominfo lantaran tak juga melakukan proses pendaftaran PSE.  Terkait Epic Games yang tak juga mendaftar, Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan Kementeriannya terpaksa masih memblokir platform tersebut. Johnny juga meminta Epic Games untuk segera mendaftar.  “Saat ini sudah terjalin komunikasi dengan PSE tersebut. Mudah-mudahan pendaftarannya bisa segera dilakukan sehingga pembukaan blokir juga bisa dibuka lebih cepat. Namun jika tidak, ya blokirnya enggak bisa dibuka,” ujar dia di kantornya, Jakarta Pusat belum lama ini.  Politikus Partai Nasdem ini mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kedutaan besar negara tempat kantor pusat Epic Games berada. Dia juga menyebut kalau komunikasi itu berlangsung sangat kooperatif dan baik.  Johnny menduga Epic Games belum melakukan registrasi ke Kominfo sebagai PSE karena tak mengetahui aturan teranyar yang berlaku di Indonesia. Dia juga mengaku sudah menginformasikan kepada manajemen perusahaan bahwa entitas tersebut perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan peraturan yang berlaku di Tanah Air.  "Kami meminta Epic Games untuk segera mendaftar, mungkin mereka belum tahu karena berada di luar negeri. Persyaratan pendaftarannya cukup ringan, dilakukan secara online, dengan kewajiban-kewajiban termasuk perlindungan data pribadi pengguna. Jika mengalami kendala teknis, kami siap membantu, kalau mereka berkehendak untuk mendaftar," imbuhnya.  Sebagaimana diketahui, Epic Games di Indonesia cukup terkenal dengan beberapa games besutannya yakni Fortnite. Dengan pemblokiran ini, selain Fortnite jelas beberapa gamers mengalami kesulitan saat mengakses platform distribusi Epic Games itu.  "Proses registrasi itu salah satunya bertujuan untuk melindungi data pribadi pelanggan. Jadi ayo segera mendaftar," tandas Johnny.

Sisa Epic Games yang Belum Daftar PSE, Kominfo: Buruan Segera Daftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/2022-06-07T162703Z_2_LYNXMPEI560NC_RTROPTP_4_PAIDY-M-A-PAYPAL.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengguna PayPal di Tanah Air dipastikan sudah bisa menggunakan layanan seperti biasa. Penggunaan normal sudah bisa dilakukan seperti saat PayPal belum diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).  Hal ini setelah PayPal mengonfirmasi telah mendaftar PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Disampaikan juru bicara PayPal, layanan keuangan asal Amerika Serikat (AS) ini berkomitmen penuh untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di manapun beroperasi.  "Saat ini kami telah terdaftar sebagai PSE di Indonesia, setelah berkorespondensi langsung dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia," jelas juru bicara PayPal melalui keterangannya.  Pengguna PayPal dapat mengirim, menerima, dan mengakses uang mereka seperti biasa. "Kami mohon maaf atas gangguan yang mungkin dialami para pengguna kami akhir pekan lalu," imbuh juru bicara PayPal.  Sebelumnya diberitakan PayPal diblokir oleh Kemenkominfo. Namun, pada Minggu (31/7) pagi, Kemenkominfo telah membuka akses sementara. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menegaskan bahwa keputusan pencabutan blokir PayPal itu setelah Kominfo mendengarkan masukan dari masyarakat.  Namun, ternyata pembukaan pemblokiran itu dilakukan hanya sementara. Kominfo hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memindahkan uangnya dari PayPal sebelum diblokir kembali. Namun, kini PayPal menyatakan tela terdaftar sebagai PSE.

Bisa Digunakan Seperti Biasa, PayPal Konfirmasi Sudah Mendaftar PSE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/images-2022-08-03T170648.986.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Platform pembayaran online asal Amerika Serikat (AS) PayPal mengatakan perusahaannya sudah melakukan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat di Indonesia. Pendaftaran sudah dilakukan per hari ini, Rabu (3/8).  Dilansir dari outlet berita Reuters, PayPal menyatakan kalau para pelanggan platform pembayaran itu sudah dapat mengakses layanannya kembali. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir beberapa situs atau platform yang belum mendaftarkan diri sebagai PSE Lingkup Privat, termasuk PayPal.  "Perusahaan pembayaran AS, PayPal, telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di Indonesia dan pelanggannya sekarang dapat mengakses layanannya, kata perusahaan itu pada hari Rabu," tulis Reuters dalam laporannya.  Meski mengaku sudah mendaftar, saat dicek di laman PSE Kominfo, nama PayPal sendiri masih belum muncul dan terdaftar sebagai PSE Lingkup Privat Asing. Selain itu, pihak Kemenkominfo kala dikonfirmasi juga belum bisa memastikan.  Hingga saat ini, Menkominfo Johnny G. Plate masih belum mendapatkan secara pasti update terbaru mengenai layanan tersebut apakah sudah mendaftar PSE. Kendati begitu, ia mengklaim kalau Kominfo telah menjalin komunikasi dengan PayPal dan mereka menyatakan komitmennya untuk mendaftar PSE.  “Paypal saya belum dapat update terbaru. Tapi, kami sudah berkomunikasi dengan PayPal. Mereka yang terakhir dan PayPal berkomiten untuk mendaftar PSE,” terang Johnny saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (3/8).  Sebagai informasi, Paypal sempat diblokir setelah mangkir mendaftar di Kominfo pada 29 Juli 2022. Namun, akhirnya dibuka sementara hingga Jumat (5/8) agar pengguna bisa mengambil uangnya yang berada di platform tersebut.

Bisa Diakses Lagi, PayPal Sebut Sudah Daftar PSE di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/images-2022-07-30T091242.652.jpeg" alt="Foto: Platform streaming dan distribusi game, Steam sudah diblokir Kemenkominfo karena tidak mendaftar PSE. (Earth Web)." width="100%">
<figcaption>Foto: Platform streaming dan distribusi game, Steam sudah diblokir Kemenkominfo karena tidak mendaftar PSE. (Earth Web).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan Steam menunjukkan komitmen untuk mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE). Ini menjawab keresahan pengembang game lokal yang merilis game di platform tersebut.  "Untuk (pengembang game lokal) yang distribusi lewat Steam, kami minta tunggu sebentar. Kami sudah ada komunikasi dengan Steam, mereka sedang menyiapkan pendaftaran," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo, saat jumpa pers virtual, Minggu (31/7).  Kominfo seperti diketahui memblokir platform game online Steam sejak 29 Juli karena tidak mendaftar PSE sampai batas waktu yang diberikan. Pemblokiran ini tidak hanya meresahkan bagi konsumen, terutama yang sudah membayar biaya berlangganan, tapi juga pengembang game lokal.  Sejumlah game buatan pengembang lokal dirilis di Steam, antara lain Dreadout, She and The Light Bearer, dan Coffee Talk.  Diblokirnya Steam juga menimbulkan masalah baru karena sejumlah game sudah mendaftar sebagai PSE, namun tetap tidak bisa dimainkan karena tersedia di platform tersebut. Semuel mengatakan sejak diblokir, Steam berkirim surat kepada mereka dan berkomitmen untuk mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik.  "Kita tunggu, mudah-mudahan cepat bisa mendaftar," kata Semuel.  Semuel juga meminta maaf kepada pengembang game karena kendala ini. "Mohon maaf untuk pengembang dan pemain game karena masih ada kendala, mereka (Steam) sedang melengkapi dan berkomitmen untuk segera mendaftar," kata Semuel.  Ketika disinggung mengenai perkembangan game lokal setelah platform besar seperti Steam diblokir, Kominfo menyatakan mereka mendukung industri game lokal, salah satunya bekerja sama dengan asosiasi game mengadakan pelatihan. Selain itu, Kominfo juga mengagendakan acara di Bali berupa ajang pertemuan pengembang game lokal dengan calon investor.  Steam adalah salah satu platform yang berkomunikasi dengan Kementerian Kominfo setelah diblokir. Selain Steam, Kominfo menyatakan Dota 2 dan Counter Strike Global Offensive juga sudah berkirim surat terkait kewajiban pendaftaran PSE.  Empat perusahaan lain yang layanannya diblokir belum berkomunikasi dengan Kementerian Kominfo hingga Minggu (31/7) yaitu Epic Games, Origin, Yahoo, dan PayPal. Mengenai PayPal yang disebut sudah mendaftar, namun tetap diblokir, Kominfo mengatakan pendaftaran tersebut tidak sah karena tidak dilakukan oleh perwakilan PayPal.  Sebelumnya, Kementerian Kominfo mengatakan sudah berkomunikasi dengan tiga platform game online asing terkait pendaftaran sebagai PSE di Indonesia. "Kami selalu membuka peluang bagi siapa pun yang ingin menjadi bagian dari ekosistem digital Indonesia, baik (platform) asing maupun dalam negeri," kata Semuel.  Tiga platform yang sudah berkorespondensi dengan Kominfo setelah layanannya diblokir per 29 Juli adalah Steam, Dota 2, dan Counter Strike Global Offensive. Menurut Semuel, ketiga platform itu sudah mulai proses mendaftar sebagai PSE asing di Indonesia.  "Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini mereka bisa melengkapi dan masyarakat pengguna layanan ini bisa menggunakan kembali," kata Semuel.

Kominfo Sebut Game Online Steam Sedang Siapkan Dokumen Daftar PSE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/images-2022-07-17T210357.461.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus mengingatkan Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE untuk mendaftarkan operasional bisnisnya di Indonesia. Pendaftaran paling lambat dilakukan pada 20 Juli 2022.  Makin dekat dengan batas akhir dan terancam diblokir, Google cs belum juga melakukan pendaftaran. Itu artinya, perusahaan penyedia platform digital, termasuk perusahaan seperti Google, Facebook, Twitter, Netflix, dan lain-lain harus mendaftarkan ke Kemkominfo atau terancam PSE diblokir jika tidak mendaftarkan bisnisnya.  "Kealpaan dalam melakukan pendaftaran, baik PSE yang lokal maupun internasional, akan dilakukan pemblokiran atau peringatan keras,” jelas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan belum lama ini.  Terkait dengan kewajiban pendaftaran PSE ini, perusahaan raksasa internet Google menyebut akan mematuhi dan tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia. "Kami mengetahui keperluan mendaftar dari peraturan terkait, dan akan mengambil tindakan yang sesuai dalam upaya mematuhi," kata Perwakilan Google melalui keterangannya kepada JawaPos.com.  Sementara itu, Facebook Indonesia belum memberikan jawaban saat ditanya mengenai rencana pendaftaran operasional platform-nya di Indonesia. Diketahui, nama Facebook sendiri membawahi beberapa platform sekaligus melalui perusahaan induknya, Meta.  Instagram juga WhatsApp bernaung di bawah perusahaan induk yang sama dengan Meta. Artinya, jika Facebook tak patuh, bukan tidak mungkin Instagram dan WhatsApp juga akan ikut diblokir.  Mengenai update terbaru PSE mana saja yang sudah mendaftar, sampai berita ini diterbitkan, Kemenkominfo belum juga memberikan tanggapan. Begitu pun dengan rencana selanjutnya jika raksasa-raksasa tadi belum mendaftar sampai batas akhir.

Mendekati Batas Akhir, Google Cs Belum Daftar PSE, Terancam Diblokir

daftar pse

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#daftar pse

Berita Terkini

Sisa Epic Games yang Belum Daftar PSE, Kominfo: Buruan Segera Daftar

Bisa Digunakan Seperti Biasa, PayPal Konfirmasi Sudah Mendaftar PSE

Bisa Diakses Lagi, PayPal Sebut Sudah Daftar PSE di Indonesia

Kominfo Sebut Game Online Steam Sedang Siapkan Dokumen Daftar PSE

Mendekati Batas Akhir, Google Cs Belum Daftar PSE, Terancam Diblokir

Download Aplikasi JawaPos.com