<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/12/WhatsApp-Image-2023-09-12-at-164353-1726606183.jpg" alt="Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dalam proses pengawasan peredaran daging gelonggongan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama jajaran kepolisian dan TNI menemukan pedagang yang menyimpan daging potong bukan berasal dari Kota Surabaya. Daging itu tidak didukung dokumen sesuai ketentuan.&nbsp; Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, di salah satu rumah warga penjual daging di kawasan Jalan Pegirian, Surabaya, ditemukan daging dari luar kota yang tidak didukung dokumen-dokumen resmi sesuai ketentuan. &rdquo;Jumat (8/9) malam, ditangkap di salah satu rumah pedagang dan sudah ditangani kepolisian,&rdquo; kata Antiek, Selasa (12/9). Antiek menjelaskan, dokumen resmi yang wajib dimiliki pedang daging meliputi surat pengantar, surat sehat, serta surat keterangan bukti pemotongan dari Rumah Potong Hewan (RPH). Sebab, pedagang yang diperbolehkan menjual daging adalah daging yang dipotong di RPH, baik di RPH Surabaya maupun RPH di luar Surabaya. &rdquo;Ketika keluar dari RPH pasti ada surat bahwa daging ini sehat, bukan dari daging betina produktif, dan bukan sapi yang sakit. Jadi syaratnya ada itu yang dipotong di RPH,&rdquo; jelas Antiek Sugiharti. Antiek menerangkan, pengawasan terhadap peredaran daging gelonggongan terus dilakukan. Daging gelonggongan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen karena ada ketidaksesuaian kualitas daging, sehingga berdampak pada kesehatan dan keselamatan konsumen ketika dikonsumsi. Dia memastikan kualitas daging sapi gelonggongan itu mengandung kadar air tinggi yang dapat mempercepat pembusukan daging serta merusak protein yang terkandung dalam daging. Apabila dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare karena daging gelonggongan sudah terkontaminasi bakteri. &rdquo;Daging sapi gelonggongan itu biasanya terlihat basah karena terdapat relatif banyak cairan pada permukaan daging,&rdquo; terang Antiek Sugiharti.&nbsp; Cairan tersebut berasal dari daging yang berwarna kemerahan. Jika daging diletakkan di atas permukaan akan ditemukan cairan berwarna kemerahan di sekitar daging. Berat daging juga menyusut. &rdquo;Pengawasan peredaran daging gelonggongan masih tetap dilakukan, itu bagian dari atensi kita untuk mencegah peredaran daging yang tidak sesuai dengan ketentuan,&rdquo; ucap Antiek Sugiharti.

Pemkot Surabaya bersama kepolisian dan TNI temukan pedagang yang menyimpan daging sapi potong dari luar Kota Surabaya tak dilengkapi dokumen

Pemkot Surabaya Temukan Daging dari Luar Kota tanpa Dokumen Resmi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/WhatsApp-Image-2023-08-30-at-173653-4107985473.jpg" alt="Pemkot Surabaya bersama kepolisian dan TNI, lakukan pengawasan daging gelonggongan di Jalan Pegirian pada Rabu (30/8)." width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya bersama kepolisian dan TNI, lakukan pengawasan daging gelonggongan di Jalan Pegirian pada Rabu (30/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama jajaran kepolisian dan TNI, melakukan pengawasan daging gelonggongan di Jalan Pegirian pada Rabu (30/8). Hasilnya, tim menemukan ada kendaraan pick up yang mengangkut daging sapi tanpa dilengkapi surat-surat resmi, sehingga mereka memutar balik kendaraan itu ke daerah asalnya. Kabid Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya Sunarno Aristono menjelaskan, bersama rombongannya melakukan pengawasan di sejumlah pasar. Namun, ketika melakukan pengawasan di Jalan Pegirian, ditemukan kendaraan pick up yang mengangkut daging sapi. Setelah ditanyakan surat-suratnya, mereka tidak mengantongi surat-surat resmi. &rdquo;Jadi, hewan yang masuk Surabaya harus ada rekomendasi dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) sebagai dasar dari daerah asal untuk mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau surat keterangan bahan asal hewan yang sehat untuk masuk Kota Surabaya,&rdquo; tutur Sunarno Aristono. &rdquo;Selain itu, juga harus ada surat jalan. Nah, mereka ini tidak mengantongi surat-surat apapun, makanya kita langsung putar balik ke daerah asalnya,&rdquo; tambah dia. Menurut dia, kalau dilihat sepintas daging itu bagus dari tempat pemotongan dan kelihatan daging itu masih segar. Namun, karena mereka tidak mengantongi surat-surat resmi, akhirnya mereka diminta untuk balik ke daerah asal. &rdquo;Kami juga mengambil sampel daging itu untuk kita lab-kan. Hari ini (30/8) kita lab-kan dan semoga dalam waktu dekat sudah keluar hasilnya,&rdquo; ucap Sunarno Aristono. Dia menjelaskan, berdasar pengakuan sopir pick up itu, sudah melakukan pemotongan sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya sebanyak tiga ekor sapi. Namun, karena kebutuhannya lima ekor, dua ekor ambil dari luar Surabaya. Saat itu, sopir pick up itu berjanji secara lisan untuk pemotongan selanjutnya akan dilakukan semua di RPH Surabaya. &rdquo;Kalau potong di RPH itu, sebelum dipotong akan diperiksa dulu dan setelah dipotong juga kembali diperiksa dan ketika ada yang berpenyakit atau cacingan akan langsung diafkir,&rdquo; ujar Sunarno Aristono. Dia berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di Kota Surabaya. Apalagi saat ini Surabaya tidak sedang membutuhkan suplai daging sapi dari luar daerah. &rdquo;Yang tidak mengantongi surat saja kita balikkan, apalagi kalau daging gelonggongan, pasti kita tolak dan ingat itu bisa dikenai pidana hukum,&rdquo; tegas Sunarno Aristono. Aristono juga memastikan Pemkot Surabaya bersama jajaran TNI-Polri akan terus melakukan pengawasan peredaran daging gelonggongan di Kota Surabaya. Termasuk apabila ada daging yang masuk ke Surabaya tanpa ada surat-surat resmi. &rdquo;Bahkan, kita bersama teman-teman RPH dan jajaran samping sudah bersepakat untuk membuat tim yang akan terus melakukan pengawasan di pasar-pasar dan di luar pasar,&rdquo; kata Sunarno Aristono.

Pemkot Surabaya bersama jajaran kepolisian dan TNI, melakukan pengawasan daging gelonggongan di Jalan Pegirian pada Rabu (30/8).

Lakukan Pengawasan Daging Gelonggongan, Pemkot Surabaya Temukan Pengiriman Daging Tanpa Surat Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/WhatsApp-Image-2023-08-29-at-213919-3061065264.jpg" alt="Dirut RPH Surabaya Fajar A. Isnugroho." width="100%">
<figcaption>Dirut RPH Surabaya Fajar A. Isnugroho.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktur RPH Surabaya Fajar A. Isnugroho menceritakan temuan daging gelonggongan di Pegirian. Sebenarnya, awalnya ada laporan dari konsumen yang kemudian ditindaklanjuti di lapangan. Ternyata, pada saat melakukan pengawasan rutin, ada daging yang diduga gelonggongan. Sehingga, dia pun langsung melaporkan kepada sejumlah pihak, terutama DKPP. &rdquo;Alhamdulillah temuan itu ditindaklanjuti hingga dilakukan tes laboratorium dan hasilnya belum keluar. Insya Allah Rabu (30/8) baru keluar. Pada prinsipnya, kami siap support DKPP apa saja yang diperlukan,&rdquo; kata Fajar. Bagi dia, yang paling penting pihaknya semata-mata untuk melindungi konsumen Surabaya. Sebab, daging dari RPH yang terkenal baik itu ternyata faktanya di lapangan bercampur dengan daging dari luar Surabaya yang belum tentu terjamin proses pemotongan dan kehalalan serta kualitasnya. &rdquo;Ini kan sama saja dengan membohongi konsumen Surabaya, makanya di sini kami bertindak proaktif dan berharap ke depan tidak ada lagi kejadian serupa,&rdquo; ujar Fajar A. Isnugroho. Pemkot Surabaya memperketat pengawasan cegah peredaran daging gelonggongan. Apabila masih ditemukan ada peredaran daging gelonggongan, Pemkot Surabaya bersama pihak terkait akan mengenakan pidana penjara paling lama 2 tahun. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti memastikan, akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Satpol PP Surabaya, RPH Surabaya, dan juga pihak kepolisian. Dia juga memastikan sudah berkoordinasi dengan sejumlah daerah di Jawa Timur untuk ikut serta mengawasi peredaran daging gelonggongan. &rdquo;Ini untuk melakukan pengawasan peredaran daging gelonggong. Pengawasan kita intensifkan. Kami melakukan pengawasan di sejumlah pasar. Kita akan bergerak untuk melakukan pengawasan,&rdquo; kata Antiek.

RPH Surabaya tindak lanjuti laporan dari konsumen soal temuan daging gelonggongan berkoordinasi dengan pihak terkait lakukan pengawasan

Bikin Geger, Rumah Potong Hewan Surabaya Temukan Daging Gelonggongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/WhatsApp-Image-2023-08-29-at-213426-1900531018.jpg" alt="Kepala DKPP Kota Surabaya Antiek Sugiharti." width="100%">
<figcaption>Kepala DKPP Kota Surabaya Antiek Sugiharti.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya semakin memperketat pengawasan peredaran daging gelonggongan di Kota Pahlawan. Apabila masih ditemukan ada peredaran daging gelonggongan, bukan tidak mungkin Pemkot Surabaya bersama pihak terkait akan mengenakan pidana penjara paling lama 2 tahun. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti memastikan, akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Satpol PP Surabaya, RPH Surabaya, dan juga pihak kepolisian. Itu untuk melakukan pengawasan peredaran daging gelonggong. Dia juga memastikan sudah berkoordinasi dengan sejumlah daerah di Jawa Timur untuk ikut serta mengawasi peredaran daging gelonggongan. &rdquo;Pengawasan kita intensifkan, biasanya kami sudah melakukan pengawasan di sejumlah pasar. Kita akan bergerak untuk melakukan pengawasan,&rdquo; kata Antiek. Menurut dia, peredaran daging sapi gelonggongan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sebab, daging gelonggongan itu ada ketidaksesuaian kualitas daging. &rdquo;Ini berdampak pada kesehatan dan keselamatan konsumen ketika dikonsumsi,&rdquo; papar Antiek Sugiharti. Dia menjelaskan, daging sapi gelonggongan itu mengandung kadar air tinggi yang dapat mempercepat pembusukan. Selain itu merusak protein yang terkandung dalam daging. Apabila dikonsumsi, lanjut Antiek Sugiharti, dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare. Sebab, daging gelonggongan sudah terkontaminasi bakteri. Ciri-ciri daging sapi gelonggongan itu biasanya daging terlihat basah karena terdapat relatif banyak cairan di permukaan daging. &rdquo;Cairan tersebut berasal dari daging yang berwarna kemerahan. Jika daging diletakkan di atas permukaan akan ditemukan cairan berwarna kemerahan di sekitar daging. Berat daging juga menyusut,&rdquo; ucap Antiek Sugiharti. Antiek menegaskan, praktik penggelonggongan sapi merupakan pelanggaran kesejahteraan hewan dan melanggar UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta KUHP pasal 302. Selain itu, pelaku usaha yang mengedarkan produk hewan yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi (daging gelonggongan) melanggar UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau paling banyak Rp 4 miliar. &rdquo;Jadi, saya mohon kepada para pedagang dan para pelaku praktik penggelonggongan untuk berhenti melakukan praktiknya di Kota Surabaya, sebab itu sangat merugikan konsumen,&rdquo; ujar Antiek Sugiharti. Dia juga berharap kepada warga Kota Surabaya untuk berhati-hati dalam memilih daging yang akan dikonsumsi. Warga Kota Surabaya diharapkan ikut mengawasi dan melaporkan apabila di lapangan ditemukan daging gelonggongan itu. &rdquo;Jika warga menemukan peredaran daging gelonggongan itu silakan laporkan melalui kanal https://dkpp.surabaya.go.id/kontak. Nanti kita akan tindak lanjuti,&rdquo; kata Antiek Sugiharti.

Pemkot Surabaya perketat pengawasan  peredaran daging gelonggongan. Bersama pihak terkait akan kenakan pidana penjara paling lama 2 tahun

Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Cegah Peredaran Daging Gelonggongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/antarafoto-penyembelihan-kurban-di-jakarta-09072022-mrh-5-1.jpg" alt="Ilustrasi daging sapi kurban. M. Risyal Hidayat/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi daging sapi kurban. M. Risyal Hidayat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio menyebutkan bahwa ada dugaan praktik penjualan daging sapi gelonggongan di Boyolali. Dwi mengatakan, adanya temuan itu segera ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.  Menurut Dwi, kasus daging sapi gelonggongan yang ditemukan di Desa Tanduk, Ampel, Boyolali itu kini ditangani oleh Polres Boyolali.  “Sat Reskrim Boyolali sedang memproses aduan tersebut, statusnya masih dalam penyelidikan dan menunggu hasil laboratorium terkait apakah benar daging gelonggongan atau daging murni,” kata Dwi melalui pesan singkat kepada wartawan.  Dwi menjelaskan, kasus ini berawal ketika Satgas Pangan Mabes Polri telah menemukan praktik penjualan daging gelonggongan di Desa Tanduk, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Berdasarkan informasi yang diterima, petugas melakukan penggerebekan di lokasi pada Sabtu, 25 Maret lalu.  Dari hasil penggerebekan, petugas mendapatkan sejumah barang bukti daging sapi gelonggongan dengan jumlah berat sekitar 196,5 kg.  Tak hanya itu, petugas juga berhasil mengamankan satu orang pemilik usaha berinisial KW, warga asli Boyolali. Dari hasil interogasi petugas, diketahui pemotongan sapi dilakukan di Desa Besuki, Ampel, Boyolali milik seorang pria inisial ARI.  Dari pemeriksaan lanjutan, KW telah melakukan kegiatan tersebut sejak tahun 2017 dan sempat berhenti pada tahun 2019 sampai 2022. Namun karena banyaknya permintaan, KW akhirnya menjalankan kembali penjualan daging sapi gelonggongan tersebut.  Menurut keterangan petugas, praktik ilegal itu sudah berlangsung selama 13 hari. Dari hasil keterangan pelaku maka, seharusnya perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam sesuai dengan penerapan pasal 62 UU RI No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 8 UU Nomer 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan kesehatan Hewan,pasal Pasal 146 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan,Kitab Undang – Undang Hukum PIdana ( KUHP ) pasal 378 tentang penipuan.

Polisi Tangani Kasus Dugaan Penjualan Daging Sapi Gelonggongan