<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/JKT_Rata-Rata-Harga-Daging-Sapi-Turun_MIFTAHUL-HAYAT-03-1003824053.jpeg" alt="Pedagang memotong daging sapi di salah satu Pasar di Jakarta, Senin (18/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Pedagang memotong daging sapi di salah satu Pasar di Jakarta, Senin (18/9/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah memutuskan akan melakukan impor daging sapi sebanyak 145.251 ton pada tahun ini. Keputusan tersebut sebagaimana disepakati dalam rapat koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengenai Neraca Komoditas Pangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021 Pasal 28 Ayat 1b menyebutkan bahwa Badan Pangan Nasional merumuskan kebijakan dan menetapkan kebutuhan ekspor dan impor pangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian di dalam Perpres 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas pada Pasal 10 menyebutkan bahwa pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian pembina sektor komoditas," kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (9/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Arief memastikan total daging lembu yang akan diimpor tersebut belum termasuk dengan kuota impor untuk BUMN Pangan. Selanjutnya secara terperinci, mekanisme penghitungan ulang alokasi volume per kode HS (Harmonized System) per perusahaan terbagi ke dalam empat tahap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tahap pertama, penghitungan alokasi volume per HS berdasarkan pembobotan 55 persen dan 45 persen dan kuota impor 2024 sebesar 145.251 ton. Lalu tahap kedua dilakukan penghitungan alokasi volume per kode HS per pelaku usaha berdasarkan pembobotan 55 persen dengan dasar realisasi impor 2 tahun terakhir.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tahap ketiga dilanjutkan dengan penghitungan alokasi volume per kode HS per pelaku usaha berdasarkan pembobotan 45 persen terhadap pengajuan kebutuhan 2024. Terakhir, tahap keempat berupa penghitungan alokasi volume final impor daging lembu konsumsi reguler dalam bentuk akumulasi perhitungan tahap 2 dan 3 sebelumnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, hasil penghitungan ulang volume impor daging lembu konsumsi reguler 2024 sebesar 145.250,60 ton dari total pengajuan rencana kebutuhan yang diajukan para pelaku usaha sejumlah 462.011,14 ton. Ada sampai 380 pelaku usaha yang mengajukannya. Ini tentunya agar demi pelaksanaan importasi yang selalu terukur dan sesuai kebutuhan," jelas Kepala NFA Arief Prasetyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini karena utamanya dalam penghitungan dan penyusunan neraca komoditas, kita harus mengutamakan produksi dalam negeri. Namun pada saat kebutuhan nasional tidak bisa terpenuhi bersumber dari dalam negeri, terpaksa kita lakukan importasi," tandasnya.</div>

Arief memastikan total daging lembu yang akan diimpor tersebut belum termasuk dengan kuota impor untuk BUMN Pangan.

Pemerintah Bakal Impor Daging Sapi Sebanyak 145.251 Ton Tahun ini, Belum Termasuk Kuota BUMN Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/IMG-20231114-WA0006-4254159236.jpg" alt="Kepala BPJPH Kemenag M. Aqil Irham di sela paparan program Halal World 2023 di Jakarta, Senin (13/11)." width="100%">
<figcaption>Kepala BPJPH Kemenag M. Aqil Irham di sela paparan program Halal World 2023 di Jakarta, Senin (13/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) kewajiban sertifikat halal untuk produk makanan atau pangan impor. Kewajiban itu mulai berlaku 24 Oktober 2024 atau kurang setahun lagi. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag M. Aqil Irham menyampaikan perkembangan kebijakan sertifikasi halal. Dia mengatakan, ketentuan halal sudah jadi tren dunia. Banyak negara sudah koordinasi dengan Kemenag untuk bisa memenuhi aturan kewajiban sertifikat halal itu. "Wajib sertifikasi halal termasuk daging impor. Jika tidak nanti tertahan di bea cukai," kata M. Aqil Irham di sela paparan program Halal World 2023 di Jakarta pada Senin (13/11) malam. Aqil menjelaskan, saat ini Kementerian Pertanian (Kementan) sudah menyertakan kewajiban sertifikat halal untuk impor daging, seperti daging kerbau yang didatangkan dari India. Beberapa waktu lalu Bulog berkoordinasi dengan Kemenag. Pasalnya, Bulog akan mendatangkan daging kerbau dari India. Aqil mengatakan aturan wajib sertifikat halal memang belum berjalan saat ini. Namun, sejumlah pengusaha daging kerbau di India sudah memiliki sertifikat halal dari BPJPH Kemenag. Dia menegaskan pengekspor produk pangan dari berbagai negara bisa bekerja sama dengan BPJPH Kemenag untuk mendapatkan sertifikat halal. Atau, mengurus sertifikat halal dengan lembaga penerbit halal di negara masing-masing. Selama lembaga tersebut sudah mendapatkan pengakuan dari Indonesia. Aqil mengatakan, produk halal sudah jadi tren dunia. Bahkan di negara-negara yang sekuler atau bukan mayoritas Islam. Pasalnya produk halal juga terkait dengan kebersihan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan umat Islam yang sangat besar di dunia. Masuknya produk halal ke Indonesia tidak bisa dibendung. Yang penting negara hadir untuk membantu pengurusan sertifikat halal bagi UMKM di Indonesia. Saat ini pemerintah daerah sudah bisa mengalokasikan APBD untuk membantu usaha kecil di wilayah mengurus sertifikat halal.

Kementerian Agama (Kemenag) kewajiban sertifikat halal untuk produk makanan atau pangan impor. Kewajiban itu mulai berlaku 24 Oktober 2024.

Daging Impor Wajib Bersertifikat Halal, Jika Melanggar Bakal Ditahan Bea Cukai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Daging-Sapi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pedagang memotong daging sapi lokal di salah satu pasar di Jakarta, Senin (30/5/2022). Badan pangan menyebutkan akan menambah pasokan daging sapi impor asal Australia untuk memenuhi kebutuhan pangan di Wilayah Jakarta, Banten dan Bandung Raya, hal ini di" width="100%">
<figcaption>Pedagang memotong daging sapi lokal di salah satu pasar di Jakarta, Senin (30/5/2022). Badan pangan menyebutkan akan menambah pasokan daging sapi impor asal Australia untuk memenuhi kebutuhan pangan di Wilayah Jakarta, Banten dan Bandung Raya, hal ini di</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perum Bulog memastikan daging kerbau beku impor yang datang bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK). Seluruh hewan ternak telah mendapat hasil PCR negatif dari Pusat Veteriner Farma.  Direktur Supply Chain Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menyebut Bulog melakukan uji PCR di Pusat Veteriner Farma pada 2 Juni. Bulog, secara rutin melakukan uji laboratorium, termasuk uji PMK untuk meyakinkan bahwa daging beku dari India memenuhi persyaratan kesehatan yang telah ditetapkan.  ”Alhamdulillah hasil uji PCR pada Sabtu (4/6) sudah keluar dengan hasil negatif, jadi Bulog lebih yakin lagi untuk mendsitribusikan komoditas daging kerbau beku ini guna mencukupi kebutuhan daging di tanah air,” kata Suyamto, Senin (6/6).  Sebelum ada wabah PMK mekanisme importasi daging kerbau yang dikelola Bulog telah lolos verifikasi dari Kementerian Pertanian. Saat tiba di Indonesia daging kerbau langsung diperiksa tiap kontainer oleh Balai Karantina Tanjung Priok Kementerian Pertanian dan diberi sertifikat oleh balai tersebut.  ”Sebelum dilakukan pengiriman ke Indonesia, daging kerbau yang diimpor Bulog ini dipastikan hanya dilakukan suplier yang telah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Selain itu juga telah memenuhi kriteria kesehatan hewan dan dinyatakan layak dikonsumsi manusia (fit for human consumption) sebagaimana dinyatakan dalam sertifikat kesehatan (health certificate) dari Lembaga Veteriner di India,” papar Suyamto.  Pemerintah telah memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk mengimpor daging kerbau beku sebanyak 100 ribu ton pada 2022. Hal itu sebagai alternatif pilihan bagi konsumen dalam memenuhi ketersediaan akan daging serta menjaga stabilisasi harga daging di tingkat konsumen.  Dengan jumlah stok daging kerbau beku yang dikuasai Bulog saat ini yang telah datang sebanyak 46 ribu ton. Bulog berhasil membantu mengatasi kebutuhan lonjakan permintaan daging beku.  ”Sehingga saat Ramadhan dan Idul Fitri kemarin harga daging bisa stabil,” terang Suyamto.

Perum Bulog Pastikan Daging Beku Impor Bebas Virus PMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/daging-sapi.jpg" alt="SHUTTERSTOCK / RAZMARINKA" width="100%">
<figcaption>SHUTTERSTOCK / RAZMARINKA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Hongkong mengatakan telah menemukan virus Korona pada sampel yang diambil dari kemasan daging beku impor asal Brasil dan kulit babi beku asal Polandia. Pihaknya berjanji akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap makanan impor.  Pusat bisnis global itu menggunakan strategi nol-Covid dinamis yang sama dengan Tiongkok, yang bertujuan untuk membasmi wabah apa pun dengan cara apa pun. Otoritas dalam status siaga tinggi sebab gelombang baru infeksi terbukti lebih sulit dikendalikan.  Jumlah kasus harian tahun ini melonjak tajam, dengan menyentuh rekor 7.533 kasus pada Senin (21/2). Hal itu membebani kapasitas pengujian, rumah sakit, dan karantina pemerintah.  Pusat Keamanan Makanan (CFS) mengambil 36 sampel dari pengiriman sekitar 1.100 karton daging beku untuk diuji. Berat totalnya mencapai 29 ton dan diimpor dari Brasil melalui jalur laut.  Otoritas menemukan sampel satu kemasan luar dan dua kemasan dalam yang terbukti positif Covid-19. Otoritas juga mengumpulkan 12 sampel dari pengiriman sekitar 300 karton kulit babi beku dengan berat sekitar 7 ton dan diimpor dari Polandia via jalur laut. Satu kemasan luar terbukti positif Covid-19.  "CSF memerintahkan para importir terkait agar memusnahkan daging dan kulit babi dari pengiriman serupa," kata pemerintah melalui pernyataannya. "Selain itu, CFS akan menambah pengambil sampel dari produk serupa untuk diuji," imbuhnya.  Hongkong mengawasi Covid-19 pada makanan beku impor sejak pertengahan 2020 dan menemukan sampel positif pada kemasan ikan bawal Agustus 2021 dan kemasan sotong pada November 2021. Otoritas menyebutkan bahwa Covid-19 sebagian besar ditularkan melalui tetesan dan tidak dapat berkembang biak pada makanan atau kemasan makanan, dan tidak mungkin dapat ditularkan ke manusia melalui makanan yang dikonsumsi.  Namun demikian, pihaknya mengimbau masyarakat agar mengolah makanan mentah secara terpisah, memperhatikan aturan kebersihan serta memasak makan hingga keseluruhannya matang.  Hongkong kembali meniru kebijakan Tiongkok. Tidak seperti negara lainnya, Tiongkok menyebut kemasan makanan sebagai potensi penularan Covid-19. Tiongkok mengumumkan sejumlah kasus Covid-19 yang ditemukan pada kemasan makanan beku, sehingga memicu penolakan produk dan komplain dari para eksportir. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan baik makanan maupun kemasannya tidak diketahui arah penularannya.

Hongkong Temukan Virus Korona pada Sampel Kemasan Daging Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Kenaikan-Harga-Daging-Import-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sisa jatah impor daging kerbau 18 ribu ton didatangkan Perum Bulog secara bertahap hingga akhir tahun ini. Selain itu, Bulog berwenang mengimpor 80 ribu ton daging kerbau untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.  Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebutkan, pihaknya mendapat jatah impor 80 ribu ton daging kerbau dari Brasil. Saat ini Bulog telah merealisasikan daging sapi dari luar negeri sehingga tinggal menyelesaikan sisa kuota 18 ribu ton.  "Kami prediksi awal Desember datang semua secara bertahap," ujarnya.  Menurut dia, impor daging dilakukan secara bertahap untuk menyesuaikan kapasitas gudang karena kurangnya fasilitas gudang pendingin (cold storage). Daging kerbau tidak bisa disimpan di pelabuhan lantaran biayanya cukup besar. Buwas - sapaan akrabnya - telah bekerja sama dengan penyalur daging kerbau. Dengan begitu, harga daging yang dijual di kisaran Rp 80 ribu per kilogram bisa tetap terjangkau bagi masyarakat.  Selain impor daging kerbau, Bulog akan mengimpor 30 ribu ton daging sapi Brasil. Impor tersebut diperkirakan masuk akhir tahun atau bahkan Januari 2020, mundur dari penugasan tahun ini. Jadwal impor mundur karena pihaknya belum menerima surat penugasan dari menteri BUMN, rekomendasi Kementerian Pertanian, dan surat persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.

Daging Impor Masuk Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/terkait-kasus-antraks-dinkes-kulonprogo-cari-tahu-asal-sapi_m_103974.jpeg" alt="Ilustrasi: Daging sapi impor" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Daging sapi impor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memutuskan akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Regulasi tersebut mendadak menjadi perbincangan, lantaran muncul persepsi bahwa produk impor tak lagi wajib mengantongi label halal.  Kepada awak media, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana mengklarifikasi isu publik yang berkembang di media sosial tersebut. Wisnu bilang, masyarakat telah keliru mempersepsikan Permendag 29/2019.  Apalagi, kata dia, banyak masyarakat yang membandingkan regulasi tersebut dengan aturan Permendag Nomor 59 Tahun 2016 tentang Peredaran Barang di Dalam Negeri. Meski begitu, dia mengakui Permendag 29/2019 tidak secara rigid menyebut kewajiban label halal.  "Nanti kita akan keluarkan Permendag baru segera untuk menegaskan produk halal ini," kata Wisnu di Gedung Kemendag, Jakarta, Senin (16/9).  Wisnu mengatakan, nantinya Kemendag akan memasukkan satu pasal mewajibkan hewan dan produk hewan yang masuk ke Indonesia memenuhi syarat halal. Hal itu agar masyarakat tak lagi salah tafsir dengan aturan yang ada.  "Kemendag akan melakukan penegasan kembali supaya Permendag ini tidak salah tafsir dengan menambahkan terkait pemasukan barang itu wajib halal," terangnya.

Simpang Siur Label Halal Daging Impor, Permendag 29/2019 akan Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/daging-tak-higienis-haryanto-teng.jpg" alt="BEROMZET MILIARAN: AKBP Arman Asmara Syarifuddin menunjukkan daging impor dari perusahaan yang melanggar ketentuan sanitasi kemarin. Barang bukti kepala sapi yang dimasukkan ke mobil freezer. (Haryanto Teng/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BEROMZET MILIARAN: AKBP Arman Asmara Syarifuddin menunjukkan daging impor dari perusahaan yang melanggar ketentuan sanitasi kemarin. Barang bukti kepala sapi yang dimasukkan ke mobil freezer. (Haryanto Teng/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ribuan kilogram daging sapi dan kerbau disita dari sebuah perusahaan distributor daging di Pakisaji, Malang. Penyebabnya, perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat sanitasi pangan. Padahal, sebagian daging telah terjual di pasaran Jawa Timur.  "Kami mengamankannya karena tempat penyimpanan itu tidak memiliki standar penyimpanan yang sesuai dengan anjuran dinas peternakan maupun undang-undang tentang pangan," kata Wadireskrimsus Polda Jatim AKBP Arman Asmara Syarifuddin di Polda Jatim kemarin (4/7).  Kondisi itu, kata dia, sangat berpotensi menimbulkan penyakit. Apalagi, tempat penyimpanan daging tersebut tidak dilengkapi genset. Jika listrik padam, otomatis mesin pendingin juga mati. Hal itu bisa mengakibatkan pembusukan dan daging menjadi tidak higienis.  Arman menambahkan, selain persoalan sanitasi, masalah kesehatan hewan juga tidak memenuhi syarat. Sama sekali tidak disediakan tim dokter untuk mengecek kondisi daging, apakah layak jual atau tidak. "Alasan itulah yang kami terapkan pada kasus ini," tegasnya.  Dari penggerebekan oleh tim Subdit Indagsi Polda Jatim pada Selasa (2/7) itu, polisi menyita lebih dari 7 ton daging. Yakni, 5,5 ton daging sapi impor dari Australia serta 740 kilogram daging kerbau impor dari India. Ada pula 1 ton kikil sapi lokal.  Perwira dengan dua melati di pundak itu menjelaskan, omzet bisnis tersebut mencapai Rp 1,5 miliar per tahun. Bisnis itu dimulai pada 2014. Saat ini kegiatan pemasaran produk daging sapi perusahaan tersebut ditutup. "Kami menduga kuat SWR (pemilik, Red) telah melakukan tindak pidana tentang pangan. Tapi, kami masih mendalaminya kembali," kata Arman.  Hal tersebut berdasar hasil audit dari dinas peternakan. Kabid Kesehatan Masyarakat dan Veteriner Dinas Peternakan Jawa Timur Juliani Poliswari mengungkapkan, tidak ada tempat higienis untuk mengelola daging sapi tersebut. Meski izin impor telah dikantongi, produknya tidak melalui hasil rekomendasi pemeriksaan dari Veteriner. Juga, tidak memuat adanya kontrol dari dinas.  "Kami telah mengecek di tempat penyimpanannya. Nyatanya, barangnya tidak pernah melalui kontrol dari dinas peternakan," jelasnya. Juliani menegaskan, para pelaku usaha harus menaati ketentuan undang-undang.  Kanit III Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim Kompol Ernesto Saiser mengungkapkan bahwa SWR bukan importer. SWR membeli daging impor itu dari sebuah perusahaan di Jakarta. Nah, saat ini tim tengah menyelidiki dugaan kartel di dalamnya. "Bisa saja ada permainan pengaturan daging seperti dengan jaringan pengusaha lainnya. Kami masih mengembangkan kasus ini," tegasnya.

Tak Higienis, 7 Ton Daging Impor Disita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jaksa-tuntut-debi-laksmi-dewi-3-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Ilustrasi palu hukum" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hukum</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan tuntutan terhadap Debi Laksmi Dewi terdakwa perkara penggelapan uang hasil penjualan daging di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Kamis (17/1). Jaksa Penuntut Umum, Zainal Dwi Herianto membacakan tuntutan perkara penggelapan uang hasil penjualan tiga kontainer daging kerbau impor beku yang dibeli dari Bulog seharga Rp 3,05 miliar. Dengan demikian, terdakwa dituntut tiga tahun penjara atas perbuatannya tersebut. &ldquo;Terdakwa Debi Laksmi Dewi dituntut tiga tahun penjara sebagaimana Pasal 372 KUHP,&rdquo; kata Zainal. Kemudian, terdakwa meminta kepada majelis hakim untuk menyampaikan pembelaan dengan jangka waktu dua minggu setelah pembacaan tuntutan. Namun, majelis mengizinkan satu minggu untuk agenda pembelaan yakni Kamis (24/1). Untuk diketahui, Debi dilaporkan karena menggelapkan uang hasil penjualan tiga kontainer daging kerbau impor beku yang dibelinya dari Bulog seharga Rp 3.05 M. Korban Adi minta perlindungan hukum ke Jaksa Agung melalui surat tertanggal 15 Agustus. Perusahaan tempat korban bekerja menitipkan tiga kontainer daging tersebut setelah Deby merengek ingin menjadi distributor daging kerbau itu dan hasil penjualannya akan diserahkan ke perusahaan tempat Amanda. Setelah laku semua hanya sebagian uang penjualan diserahkan sisanya lebih dari Rp 3 miliar. Namun, Deby tidak mau menyerahkan dengan alasan orang yang mengambil daging ke tersangka tidak ada yang bayar. Karena jalan musyawarah tidak membuahkan hasil, Deby dilaporkan ke Polres Jakarta Utara, dengan LP/1282/K/XI/2017/PMJ Resju pada 6 Nopember 2017, dengan sangkaan Pasal 372 Jo. Pasal 378 KUHP dan langsung ditetapkan menjadi tersangka serta ditahan selama 20 hari.

Jaksa Tuntut Debi Laksmi Dewi 3 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jelang-ramadan-bulog-divre-riau-kepri-siapkan-15-ton-daging-impor_m_204923.jpeg" alt="Sebanyak 15 ton daging kerbau beku yang diimpor dari India tiba di Bulog Divre Riau-Kepri pada Jumat (13/4) lalu." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 15 ton daging kerbau beku yang diimpor dari India tiba di Bulog Divre Riau-Kepri pada Jumat (13/4) lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Riau-Kepri menyediakan 15 ton daging kerbau beku impor. Daging impor tersebut, tiba di Riau pada hari Jumat (13/4) lalu. Daging kerbau impor itu didatangkan untuk memenuhi kebutuhan &lrm;masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri pada bulan Mei-Juni 2018. "Ini adalah daging kerbau beku yang kita datangkan dari India. Kita lakukan aktivitas rutinitas, daging kerbau ini merupakan &lrm;yang kesekian kalinya yang kita supply (sediakan) untuk kebutuhan masyarakat Riau," kata Petugas Bulog Divre Riau-Kepri Bidang Penjualan Komersil Hendra Gunavi di Pekanbaru, Senin (16/4). Saat ini kata Hendra, bisa dikatakan kebutuhan terhadap daging kerbau beku cukup tinggi, terutama di Kota Pekanbaru. Pada bulan sebelum-sebelumnya, pihaknya bisa mensupply kebutuhan masyarakat dari 15 hingga 30 ton yang dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 80 ribu per kilogramnya. "&lrm;Saat ini kita datangkan 15 ton. Ini kita sebar untuk Pekanbaru Kota dan kabupaten seperti Dumai, Bengkalis, Rengat," katanya. Selain wilayah Riau, kebutuhan akan daging beku juga cukup tinggi di Kepulauan Riau. Di Batam dan Tanjung Pinang, Bulog Divre Riau-Kepri bisa mendatangkan sekitar sembilan kontainer daging kerbau beku atau sebanyak 100 ton. &lrm;"Kita katakan, kualitas yang kita datangkan sangat baik. Ini sudah berlangsung sejak dua tahun yang lalu. Saat itu kita hanya mendatangkan lima ton. Artinya mendatangkan pada momen tertentu, tapi saat ini bisa dikatakan ini kebutuhan rutinitas," tuturnya. &lrm;Disamping daging, Bulog Riau juga menyediakan kebutuhan lainnya yakni bahan pokok seperti gula, beras dan minyak goreng. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan tingginya harga kebutuhan pokok tersebut.

Jelang Ramadan, Bulog Divre Riau-Kepri Siapkan 15 Ton Daging Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/defisit-233-ribu-ton-jelang-puasa-daging-impor-harus-segera-masuk_m_198034.jpeg" alt="Ilustrasi pedagang daging sapi di sebuah pasar tradisional" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang daging sapi di sebuah pasar tradisional</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunggu keputusan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengimpor daging sapi asal Brasil menjelang puasa dan lebaran 2018. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menyebut kebutuhan daging sapi nasional per tahun rata-rata mencapai 660 ribu ton. Sementara pasokan dalam negeri hanya mampu mencapai 427 ribu ton. &ldquo;Kalau nggak salah, seinget saya kita minus sekitar 233 ribu ya,&rdquo; jelas Oke ditemui di Hotel Santika Premiere, Jakarta, Kamis (22/3). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah akan melakukan impor secara bertahap. Mengenai asal negara importir serta jumlahnya akan diputuskan dalam rakortas di bawah komando Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan rekomendasi Kementan. &ldquo;(Daging sapi) Brasil menunggu kepastian Kementan dulu. Kita belum bisa sebelum itu dinyatakan oke,&rdquo; ujarnya. Oke mengatakan jumlah daging sapi yang akan diimpor mengacu pada angka impor tahun lalu dengan kisaran 35 persen hingga 40 persen dari total kebutuhan yang ada di dalam negeri. Saat ini, dikatakan Oke, pihaknya menunggu hasil kunjungan tim Kementan yang akan berangkat ke Brasil untuk bisa memastikan berapa dan kapan daging sapi itu akan mendarat ke Indonesia. &ldquo;Tanya dulu ke Kementan, timnya kapan berangkat?&rdquo; ujarnya. Yang pasti, pihaknya mengharapkan daging sapi asal Brasil itu bisa masuk ke Indonesia sebelum April guna mengantisipasi naiknya harga bahan-bahan pangan menjelang puasa. &ldquo;Itu yang harus kita kejar segera berangkat supaya begitu April sudah bisa berangkat,&rdquo; terangnya.

Defisit 233 Ribu Ton Jelang Puasa, Daging Impor Harus Segera Masuk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#daging impor

Berita Terkini