<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/adahi-416255077.jpg" alt="Petugas Adahi sedang mengecek kambing yang akan dipotong. Kambing ini merupakan hasil dari pembayaran dam jemaah haji. (Adahi.org)" width="100%">
<figcaption>Petugas Adahi sedang mengecek kambing yang akan dipotong. Kambing ini merupakan hasil dari pembayaran dam jemaah haji. (Adahi.org)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah berkeinginan agar hewan denda atau dam haji Tamattu disembelih di Indonesia. Tujuannya untuk memberdayakan peternak dalam negeri. selain itu, dagingnya bisa untuk untuk memenuhi gizi masyarakat. Sayangnya, keinginan itu terbentur penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).&nbsp; Penolakan MUI terhadap rencana penyembelihan hewan dam haji Tamattu di Indonesia, diumumkan pada Jumat (23/5). Penolakan tersebut merupakan respons MUI kepada Kementerian Agama (Kemenag), yang sebelumnya meminta dukungan untuk realisasi wacana dam haji Tamattu di tanah air. Dalam surat resmi bertanggal 20 Mei 2025/22 Dzulqa&rsquo;dah 1446 yang ditujukan kepada Menag Nasaruddin Umar, MUI menegaskan lima poin yang pada pokoknya mengapresiasi ikhtiar pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan dam Tamattu untuk masyarakat di tanah air. Tetapi, wacana penyembelihan dan pembagian daging dam Tamattu di tanah air tetap tidak sejalan dengan Fatwa MUI 41/2011. Dalam fatwa itu, jelas dinyatakan keharaman penyembelihan daging dam Tamattu di luar tanah haram. Meski demikian, MUI tetap terbuka untuk melakukan telaah ulang atas ketentuan fatwa itu. Sepanjang ada hal baru yang secara syar&rsquo;i layak untuk dipertimbangkan dalam menetapkan hukum baru. Secara garis besar, berikut ini lima poin yang disampaikan MUI. Pertama Dewan Pimpinan MUI memberikan apresiasi atas ikhtiar pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Dam Tamattu dalam penyelenggaraan haji, untuk mengoptimalkan layanan bagi jamaah haji. Saat ini, desain penyelenggaraan Ibadah haji yang diprogramkan Pemerintah merupakan Haji Tamattu dan mewajibkan adanya dam. Selama ini, dam tidak diatur sehingga menimbulkan kesulitan bagi sebagian jamaah. Bahkan ada yang terjebak penipuan dan penyimpangan. Walau demikian, pelaksanaannya harus tetap mengikuti ketentuan syariah. Poin kedua, terkait dengan rencana atau wacana penyembelihan hewan dan pembagian daging Dam Tamattu di tanah air. Berdasarkan Fatwa MUI 41/2011 tentang Penyembelihan Hewan Dam Atas Haji Tamattu&rsquo; Di Luar Tanah Haram, hukumnya tidak sah.&nbsp; Maka MUI belum dapat mendukung rencana pelaksanaan penyembelihan hewan dan pembagian daging Dam Tamattu di tanah air. MUI meminta agar rencana tersebut tidak dilanjutkan, baik untuk petugas haji maupun untuk jamaah haji Indonesia. Menurut MUI, wacana penyembelihan dam Tamattu di Indonesia tidak menjawab inti permasalahan. Bahkan berpotensi melahirkan masalah baru, baik aspek syar&rsquo;i maupun teknis. Poin ketiga, MUI sangat terbuka untuk melakukan telaah ulang atas fatwa sepanjang ada hal baru yang memang secara syar&rsquo;i dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan hukum baru. Termasuk jika ada informasi penting dari Menag Nasaruddin Umar. MUI hingga kini masih menjadikan Fatwa MUI 41/2011 tentang Penyembelihan Hewan Dam Atas Haji Tamattu&rsquo; Di Luar Tanah Haram sebagai pedoman. Sampai ditemukan adanya illat (alasan) baru yang memungkinkan secara syar&rsquo;i dijadikan pertimbangan dalam i&rsquo;adatu al-nazhar (telaah ulang) atas fatwa yang telah ditetapkan. Poin yang keempat, Keputusan Menteri Agama (KMA) 437/2025 tentang Pedoman Tata Kelola Dam/Hadyu yang diterbitkan pada Tanggal 21 April 2025, secara prinsip merupakan langkah bagus untuk meningkatkan layanan bagi jamaah. Aturan tersebut juga dinilai mampu mencegah potensi terjadinya penipuan dan penyimpangan dalam pembayaran dam yang bisa merugikan jamaah. Namun, ketentuan pengaturan dalam KMA terkait penyembelihan Dam di Indonesia yang diatur dalam Bab III A poin 2 butir a, dinyatakan bertentangan dengan Fatwa MUI. Redaksional aturan itu berbunyi, "Ketua bertanggung jawab terhadap pengelolaan daging dam/hadyu yang disembelih di Indonesia dan di Arab Saudi.&rdquo;&nbsp; Berdasarkan KMA tersebut, ada rencana pewajiban petugas haji Indonesia untuk menyembelih dam Tamattu di tanah air sebagaimana disampaikan dalam Surat Menteri Agama.&nbsp; Poin selanjutnya berisi sejumlah rekomendasi dari MUI. Diantaranya pemerintah mengatur dan menertibkan pembayaran dam bagi jamaah haji Indonesia. Agar yang menjadi kewajiban jamaah haji terlayani optimal. Tidak seperti selama ini yang dibiarkan tidak terkoordinir. Pembayaran dam tidak harus dengan menyembelih sendiri, tetapi bisa dengan lewat lembaga. Kemudian pembayarannya dapat dikoordinisasikan secara kolektif oleh Pemerintah, bisa langsung oleh Kementerian, bisa juga bisa melalui Baznas. Hal ini mengacu pada Fatwa MUI 52/2014 tentang Pembayaran Dam atas Haji Tamattu dan Qiran Secara Kolektif. Sementara itu, penyembelihannya dilaksanakan di tanah haram, bisa bekerja sama dengan penyedia layanan yang diberikan izin resmi oleh Pemerintah Saudi atau dikelola Kemenag sendiri. Kemudian pengelolaan serta distribusi dagingnya dioptimalkan untuk kemaslahatan, baik di tanah haram maupun di luar tanah haram.

MUI tolak rencana pemerintah sembelih kambing dam haji Tamattu di Indonesia, mengacu fatwa yang melarang penyembelihan di luar tanah haram.

Pemerintah Mau Sembelih Kambing Dam Haji Tamattu di Indonesia, Ditolak MUI karena Dianggap Tidak Sah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/adahi-416255077.jpg" alt="Petugas Adahi sedang mengecek kambing yang akan dipotong. Kambing ini merupakan hasil dari pembayaran dam jemaah haji. (Adahi.org)" width="100%">
<figcaption>Petugas Adahi sedang mengecek kambing yang akan dipotong. Kambing ini merupakan hasil dari pembayaran dam jemaah haji. (Adahi.org)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Muchlis Hanafi, mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk tidak membayar dam atau denda secara langsung di rumah pemotongan hewan (RPH) yang ada di Kota Makkah dan sekitarnya. Pembayaran dam harus dilakukan melalui jalur resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi. Besaran dam sendiri&nbsp;sebesar SAR 570 atau sebesar minimal Rp. 2.520.000. Imbauan ini menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 437 Tahun 2025 tentang Pedoman Tata Kelola Dam/Hadyu, serta SK Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 162 Tahun 2025 yang mengatur harga dan rekening pembayaran dam untuk tahun ini. &ldquo;Jemaah dilarang keras untuk mengunjungi dan atau menyembelih hewan dam secara langsung di rumah pemotongan hewan. Pembayaran harus dilakukan secara resmi, agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku,&rdquo; tegas Muchlis. Ada dua cara resmi bagi jemaah haji Indonesia untuk membayar dam: 1. Melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Caranya: - Transfer ke rekening BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor 5005115180 atas nama BAZNAS. - Besaran pembayaran minimal SAR 570 atau setara Rp 2.520.000. - Setelah transfer, jemaah diminta mengonfirmasi pembayaran ke nomor layanan BAZNAS di +62 811-8882-1818. 2. Melalui sistem resmi Kerajaan Arab Saudi: - Mengakses situs lembaga Adhahi di www.adahi.org, atau - Melalui agen resmi Adhahi, seperti kantor pos, Bank Ar-Rajhi, atau mitra resmi lainnya yang telah ditunjuk oleh pemerintah Saudi. Muchlis menekankan bahwa pembayaran dam melalui pihak tidak resmi berisiko melanggar kebijakan haji Arab Saudi dan dapat dikenai sanksi. Oleh karena itu, jemaah diimbau tidak menggunakan jasa perorangan yang menawarkan pemotongan dam tanpa izin resmi, termasuk yang beredar di media sosial atau promosi tidak jelas. &ldquo;Kepatuhan jemaah terhadap ketentuan ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga untuk menjamin bahwa ibadah dam dilakukan dengan syar&rsquo;i, aman, dan transparan,&rdquo; ujar Muchlis. Dengan mengikuti prosedur resmi, jemaah tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga ikut menjaga tata kelola haji Indonesia agar tetap tertib, teratur, dan sesuai syariat. PPIH berharap imbauan ini menjadi perhatian serius bagi seluruh jemaah dan petugas di lapangan.

PPIH imbau jemaah tidak menyembelih dam langsung di RPH Makkah. Pembayaran hanya boleh lewat BAZNAS atau lembaga resmi Arab Saudi.

Dilarang Bayar Dam Langsung ke RPH, Jemaah Haji Harus Lewat Jalur Resmi BAZNAS atau Adahi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/10/WhatsApp-Image-2025-05-10-at-103921-858068491.jpeg" alt="Calon jemaah haji Indonesia saat di Bir Ali. Mereka sudah mengenakan kain ihram dari hotel untuk mempercepat proses. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Calon jemaah haji Indonesia saat di Bir Ali. Mereka sudah mengenakan kain ihram dari hotel untuk mempercepat proses. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Memasuki fase penerbangan gelombang II jemaah haji Indonesia, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi kembali mengingatkan pentingnya memahami aturan dan larangan selama berihram.&nbsp;Apalagi,&nbsp;jemaah&nbsp;kini&nbsp;langsung mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Berbeda dengan jemaah gelombang I yang lebih dulu mendarat di Madinah dan baru melaksanakan umrah wajib saat pindah ke Makkah, jemaah gelombang II langsung menuju Makkah untuk umrah wajib. Karena Jeddah termasuk wilayah miqat makani, maka mereka sudah harus dalam kondisi berihram sejak dari tanah air. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan masih ada pelanggaran yang terjadi. &ldquo;Saat turun dari pesawat, masih ada jemaah perempuan yang mengenakan masker yang menutup wajah. Sementara pada jemaah laki-laki, ditemukan yang masih memakai celana dalam, celana pendek, atau kaos kaki,&rdquo; ujar Hamid, Pembimbing Ibadah PPIH Daerah Kerja Bandara, Senin (19/5) di Bandara Jeddah. Ia menegaskan bahwa larangan ihram bagi laki-laki mencakup memakai pakaian berjahit, menutup kepala dengan peci atau topi, serta memakai kaos kaki atau sepatu yang menutup mata kaki. Sementara untuk perempuan, dilarang menutup wajah dengan cadar dan menutup telapak tangan dengan kaos tangan. Bagi semua jemaah, larangan ihram meliputi memotong kuku, mencukur rambut atau bulu tubuh, memakai wangi-wangian, bertengkar, mencaci, membunuh hewan (kecuali yang membahayakan), hingga melakukan hubungan suami istri dan pernikahan selama dalam keadaan ihram. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan dam, yaitu denda berupa menyembelih hewan atau membayar fidyah. Menurut Hamid, selama masih berada di wilayah Jeddah, jemaah masih memiliki kesempatan untuk mengulang niat ihram jika merasa telah melanggar. &ldquo;Ini penting agar tidak terkena dam. Namun jika sudah masuk Makkah, maka konsekuensinya adalah harus membayar dam,&rdquo; jelasnya. Ia juga mengingatkan pentingnya menyesuaikan niat ihram dengan kondisi masing-masing. Bagi jemaah yang sehat dan yakin bisa menunaikan seluruh rangkaian ibadah, cukup mengucapkan: &ldquo;Labbaika Allahumma umratan.&rdquo; Namun bagi jemaah lansia, penyandang disabilitas, atau yang memiliki risiko kesehatan, disarankan membaca niat isytirath: &ldquo;Labbaika Allahumma hajjan, fa in habasani habisun fa mahilli haitsu habastani.&rdquo; &ldquo;Niat isytirath memberi kemudahan. Jika ada kendala dan jemaah tidak dapat menyelesaikan umrahnya, maka cukup tahallul dan umrah dianggap selesai tanpa kewajiban membayar dam,&rdquo; tambah Hamid. Dari sisi fikih, pelanggaran ihram yang dilakukan karena lupa atau tidak tahu, menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, tidak membuat pelakunya berdosa. Namun dam tetap wajib karena pelanggaran tetap terjadi. Sedangkan menurut madzhab Syafi&rsquo;iyah, pelanggaran bersifat merusak seperti membunuh binatang, mencukur, atau memotong kuku tetap dikenai dam. Tapi untuk pelanggaran bersifat kesenangan seperti memakai wangi-wangian atau pakaian berjahit, tidak dikenai dam. PPIH berharap seluruh jemaah gelombang II lebih disiplin memahami aturan ihram sejak dari embarkasi. Dengan begitu, seluruh rangkaian ibadah haji dapat berjalan sah, tertib, dan sesuai syariat.

Jemaah gelombang II langsung umrah setiba di Jeddah. PPIH imbau hati-hati, pelanggaran ihram bisa kena dam jika tak segera diperbaiki.

Langsung Umrah Wajib, Jemaah Gelombang II Diminta Hati-Hati terhadap Pelanggaran Ihram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/dd659634-a243-4529-8f57-b6e3f38ac1c2-3613350825.jpeg" alt="Konjen RI Jeddah, Yusron B Ambary. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Konjen RI Jeddah, Yusron B Ambary. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah mengonfirmasi bahwa enam warga negara Indonesia (WNI) sempat ditangkap aparat keamanan Arab Saudi di Madinah karena diduga terlibat praktik jual beli dam secara ilegal. Mereka terdiri dari dua mahasiswa dan empat mukimin, atau WNI yang menetap di Arab Saudi. &ldquo;Beberapa waktu yang lalu, KJRI mendapatkan informasi penangkapan dua orang mahasiswa Indonesia di Madinah dan juga empat orang mukimin,&rdquo; kata Konjen RI Jeddah, Yusron B Ambary, di Makkah, Senin (19/5). Keenam orang tersebut dituduh terlibat dalam promosi atau penerimaan dana untuk pembayaran dam (denda pelanggaran tertentu dalam ibadah haji) di luar jalur resmi yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. &ldquo;Tuduhan yang diberikan kepada mereka adalah melaksanakan jual beli dam atau di sini disebutnya hadyu,&rdquo; ujar Yusron. Salah satu mahasiswa disebut tertangkap saat menerima uang yang diduga terkait transaksi dam. Sementara empat mukimin lainnya diperiksa setelah aparat menemukan foto-foto penyembelihan dan promosi dam saat penggeledahan di apartemen mereka. Namun, mereka mengklaim bahwa dokumentasi tersebut merupakan aktivitas tahun lalu. &ldquo;Alhamdulillah mereka saat ini sudah dibebaskan karena tidak ada bukti,&rdquo; kata Yusron. Ia menambahkan, lima orang WNI telah bebas penuh, sementara satu mahasiswa dengan inisial YK mendapat bebas bersyarat dan masih menjalani proses hukum di Arab Saudi. Yusron menekankan bahwa Pemerintah Arab Saudi memiliki aturan resmi terkait tata cara pembayaran dam, dan seluruh jemaah serta WNI diimbau mematuhinya. &ldquo;Pembayaran harus dilakukan melalui jalur resmi: aplikasi pemerintah Saudi, bank yang ditunjuk, kantor pos, atau loket khusus di sekitar Masjidil Haram,&rdquo; ujarnya. Ia juga mengingatkan WNI di Arab Saudi untuk tidak mempromosikan penjualan dam kepada jemaah haji Indonesia. &ldquo;Pembelian dam di luar jalur resmi dapat dikenakan hukuman oleh pemerintah Saudi,&rdquo; tegas Yusron. Komitmen untuk menata sistem pembayaran dam ini ditegaskan langsung oleh Royal Commission for Makkah City and Holy Sites (RCMCHS) yang dipimpin oleh Putra Mahkota Pangeran Muhammad Bin Salman. Dalam pertemuan dengan Konjen RI Jeddah dan Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis Hanafi, Saad Abdulrahman Alwabel, selaku Chief Program Management Officer RCMCHS, menyampaikan bahwa Pemerintah Arab Saudi menunjuk lembaga Adahi sebagai satu-satunya lembaga resmi pengelola dam dan kurban selama musim haji. &ldquo;Adahi ditunjuk untuk menjamin pelaksanaan dam dan kurban secara syar&rsquo;i,&rdquo; kata Saad dalam pertemuan di kantor RCMCHS di Makkah, Senin (19/5). Proses yang dikelola oleh Adahi mencakup pengadaan hewan, pembayaran, penyembelihan, hingga distribusi kepada mustahik (penerima hak). Semua tahapan itu dapat dipantau langsung oleh jemaah melalui link digital yang diberikan saat pembelian. Bahkan, penyembelihan bisa disaksikan secara daring melalui tautan tersebut. Pembayaran dam juga bisa dilakukan melalui bank yang ditunjuk, kantor pos, dan konter resmi di area Makkah. Informasi resmi terkait tata cara pembayaran dapat diakses di situs adahi.org. Pemerintah Arab Saudi, lanjut Saad, kini memperketat pengawasan terhadap praktik dam ilegal. &ldquo;Akan ada pengawasan dengan drone di lokasi-lokasi penyembelihan ilegal, serta pemantauan transaksi keuangan dan komunikasi,&rdquo; tegasnya. Arab Saudi telah mengeluarkan maklumat resmi bahwa semua transaksi dam di luar Adahi adalah ilegal dan pelakunya akan dikenakan hukuman berat, termasuk penjara dan penyitaan uang yang digunakan dalam transaksi. KJRI Jeddah pun kembali menegaskan kepada jemaah haji Indonesia agar memastikan pembayaran dam dilakukan hanya melalui jalur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. &ldquo;Selain aman secara hukum, hal ini juga merupakan bentuk perlindungan terhadap pelaksanaan ibadah yang sah secara syariah,&rdquo; pungkas Yusron.

6 WNI sempat ditangkap karena jual beli dam ilegal. Saudi tunjuk Adahi sebagai lembaga resmi. KJRI imbau jemaah taat jalur resmi.

6 WNI Sempat Ditangkap karena Dugaan Jual Beli Dam Ilegal, Kini Sudah Dibebaskan

Akhmad Fauzin <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/HAJI-05-2383904828.jpg" alt="Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama (Kemenag) Akhmad Fauzin memberikan keterangan pers di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta (5/5). (Humas/Kemenag)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama (Kemenag) Akhmad Fauzin memberikan keterangan pers di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta (5/5). (Humas/Kemenag)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan pedoman baru tata kelola Dam atau Hadyu dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 437 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 21 April 2025 di Jakarta. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Akhmad Fauzin, menyampaikan bahwa pedoman ini bertujuan menjaga ketertiban, kepatuhan syariah, serta kebermanfaatan sosial dari pelaksanaan Dam. &ldquo;Mayoritas jemaah haji Indonesia menggunakan manasik tamattu&rsquo;, yang mewajibkan pelaksanaan Dam. KMA ini hadir untuk memastikan pengelolaan Dam berjalan secara syar&rsquo;i, maslahat, transparan, akuntabel, dan membawa manfaat bagi umat,&rdquo; ujar Fauzin di Jakarta, Kamis (15/5). Pedoman tersebut mengatur berbagai aspek penting, mulai dari jenis dan kriteria hewan sah untuk Dam, standar harga yang terjangkau, pihak penanggung jawab, hingga proses penyembelihan di rumah potong hewan (RPH) yang memenuhi standar syariah. Distribusi dan pemanfaatan daging juga diatur agar sesuai ketentuan agama dan memiliki manfaat sosial. Selain itu, pengawasan dan pelaporan dilakukan secara ketat untuk menjamin proses berjalan akuntabel. Untuk memperkuat pelaksanaan pedoman ini, telah diterbitkan pula Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 162 Tahun 2025. Aturan ini mengatur tata cara pembayaran Dam/Hadyu khusus bagi petugas haji. &ldquo;Pembayaran Dam/Hadyu bagi petugas tahun ini dilakukan secara resmi melalui rekening atas nama BAZNAS di Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening yang digunakan adalah 5005115180,&rdquo; jelas Fauzin. Tahapan pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening resmi, dilanjutkan pelaporan bukti pembayaran ke BAZNAS, proses verifikasi, dan rekapitulasi oleh tim pengumpul. Selanjutnya, BAZNAS bertugas menyembelih, mengolah, mengemas, serta mendistribusikan daging Dam. Nilai Dam/Hadyu tahun ini ditetapkan sebesar 570 riyal Saudi atau setara dengan minimal Rp2.520.000. Angka tersebut disesuaikan dengan kondisi pasar agar tetap terjangkau oleh para petugas. Fauzin menegaskan bahwa pembayaran melalui BAZNAS merupakan mekanisme baru dan diberlakukan khusus bagi petugas. Sedangkan jemaah tetap diberi kebebasan untuk memilih cara pembayaran yang mereka yakini paling nyaman. &ldquo;Semua ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola ibadah haji. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap ibadah yang dilakukan jemaah dan petugas sah secara agama dan tertib secara manajerial,&rdquo; tandasnya. Kementerian Agama mengajak seluruh pihak untuk mendukung penerapan pedoman ini. Upaya ini diyakini akan membuat pelaksanaan ibadah haji semakin tertib, sah secara syariah, dan memberikan manfaat yang luas bagi umat.

Kemenag tetapkan pedoman baru Dam/Hadyu untuk haji 2025. Atur jenis hewan, harga, pengawasan, dan pembayaran lewat BAZNAS.

Dam Haji 2025 Kini Diatur Resmi, Ini Mekanisme Pembayaran dan Pengawasan dari Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/WhatsApp-Image-2025-03-20-at-161317_60525ac2-3356836300.jpg" alt="Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf. (Humas BP Haji) &nbsp;" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf. (Humas BP Haji) &nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Indonesia terus berupaya supaya pengelolaan dam atau denda jamaah haji bisa dilakukan di Indonesia. Pasalnya potensi ekonominya sangat besar. Diperkirakan bernilai sampai Rp 552 miliar. Jika bisa dikelola di dalam negeri, manfaatnya sangat besar untuk pemenuhan gizi masyarakat. Dam haji itu dijatuhkan kepada jamaah haji asal Indonesia karena memilih skema haji tamattu. Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf berharap ormas-ormas Islam di Indonesia bisa melahirkan fatwa yang revolusioner bagi kemaslahatan jamaah haji Indonesia. Termasuk fatwa mengenai dam haji tersebut. Harapan ini disampaikan Irfan dalam Halaqah Nasional tentang Pengelolaan Dam Haji dalam Perspektif Maqasid al-Syariah di Jogjakarta pada Rabu (19/3) malam. Halaqah itu diselenggarakan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan, bekerja sama dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag). &rsquo;&rsquo;Saya berharap lahir fatwa yang revolusioner dari Seminar/Halaqah Nasional tentang Pengelolaan Dam Haji dalam Perspektif Maqasid al-Syariah ini. Tentunya untuk kemaslahatan umat,&rsquo;&rsquo; kata Irfan dalam keterangannya Kamis (20/3). Dia mengungkapkan hasil diskusi dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi dan Dirjen PHU Kemenag, Pemerintah Arab Saudi sangat antusias bila dam dilaksanakan di Indonesia. Terkait dam haji itu, Irfan menambahkan, BP Haji sudah bersilaturahmi ke ormas-ormas Islam di antaranya MUI, PBNU, Muhammadiyah, LDII, dan lainnya. Tujuannya untuk menggali masukan dan pandangan untuk kemaslahatan penyelenggaraan haji. &rsquo;&rsquo;Hal ini sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,&rsquo;&rsquo; terang Mochamad Irfan Yusuf. Dia menambahkan, pengelolaan dam selama ini untuk penyediaan dan penyembelihan dam dilakukan di Arab Saudi. Pelaksanaannya tidak dikoordinir negara sehingga minim pertanggungjawaban. Pengelolaan dam berkaitan dengan sukses ritual haji dan sukses ekosistem ekonomi haji. Apalagi dari perhitungannya, potensi ekonomi yang besar, yaitu sekitar Rp 552 miliar atau dengan potensi 2.200 ton daging. Jika pengelolaan dam dilakukan di tanah air, lanjut Irfan, dapat menggerakkan ekosistem ekonomi peternak nasional. Serta tidak ada devisa yang mengalir keluar. Kemudian daging dapat segera diolah atau didistribusikan tanpa perlu persyaratan karantina. Serta tidak memerlukan biaya pengiriman dari Arab Saudi. &rsquo;&rsquo;Kita butuh fatwa ulama yang revolusioner dalam pengelolaan dam di tanah air. Begitu juga dengan sosialisasi kepada jemaah dan kesiapan infrastruktur pendukung,&rsquo;&rsquo; ungkap Mochamad Irfan Yusuf.

Pemerintah Indonesia berupaya supaya pengelolaan dam atau denda jamaah haji bisa dilakukan di Indonesia dengan potensi ekonomi Rp 552 miliar

Punya Potensi Ekonomi Rp 552 Miliar, Kepala BP Haji Berharap Dam Haji Bisa Dikelola di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/06/1738835912723-4090568046.jpg" alt="Ketua Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2025 Cholil Nafis (kanan) di Jakarta (6/2). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2025 Cholil Nafis (kanan) di Jakarta (6/2). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2025 di Jakarta (6/2) membahas sejumlah persoalan krusial. Di antaranya tentang penyembelihan hewan dam (denda) Haji Tamattu di luar Makkah atau tanah haram. Selama ini penyembelihan hewan dam membuka potensi persoalan dari aspek pengawasan. Mayoritas jamaah haji Indonesia adalah haji Tamatu. Yaitu, menjalankan umrah wajib, kemudian melepas kain ihram. Konsekuensinya jamaah haji Tamatuk wajib menyembelih hewan dam berupa seekor kambing atau domba. Selama ini sebagian besar jamaah menitipkan uang pembelian hewan dam haji Tamatuk kepada pembimbing atau orang lain. Pengawasannya sulit dilakukan. Sampai akhirnya muncul wacana penyembelihan dan pembelian hewan dam dilakukan di luar Makkah, bahkan dilakukan di Indonesia. Gagasan ini memiliki banyak keuntungan. Seperti menghidupkan petani kambing dan domba dalam negeri. Kemudian dagingnya untuk pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. Pembahasan mengenai penyembelihan hewan dam itu Ketua Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2025 Cholil Nafis. Dia mengatakan ada tiga runtutan hukum dalam hal ini. Pertama, ikhtiar normal dam disembelih dan dibagikan di Tanah Haram. Kedua, dam wajib disembelih di Tanah Haram selama masih bisa. Namun karena ada kebutuhan, boleh didistribusikan di luar Haram. Berikutnya yang ketiga, ketika terjadi ketidakmampuan pengelolaannya karena Rumah Pemotongan Hewan (RPH) berkenaan dengan penyembelihan. Kemudian juga terkait proses mendatangkan kambing. Dengan pertimbangan itu, maka dam haji Tamatuk boleh disembelih dan didistribusikan di luar Tanah Haram dan distribusikan di luar Tanah Haram. "Tapi kondisi mudarat seperti ini itu harus atas keputusan imam, negara. Negaralah yang memberikan kondisi ini," jelas Cholil yang juga Rais Syuriyah PBNU itu. Dia mengatakan penyembelihan dan distribusi dam di luar Tanah Haram ini merupakan jalan keluar ketika memang dam diputuskan tidak boleh diganti dengan uang. Kemudian di Tanah Haram atau Makkah tidak ada kambingnya. Lalu RPH tidak ada dan pertimbangan uzur (darurat) lainnya. "Yang menentukan tidak mampu atau tidak ideal ini adalah imam. Di sini adalah keputusan negara. Negara bisa dua belah pihak, Saudi dan Indonesia," tandasnya. Hilmi Setiawan

Mayoritas jamaah haji Indonesia adalah haji Tamatuk. Yaitu, menjalankan umrah wajib, kemudian melepas kain ihram.

Pemotongan Hewan Dam Haji Tamattu Boleh di Luar Makkah, tapi Harus Didasari Keputusan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/IMG-20241209-WA0051-954760376.jpg" alt="Penyaluran daging dari hewan dam jamaah haji Indonesia di Arab Saudi untuk WNI di Saudi. (Foto: Humas Baznas)" width="100%">
<figcaption>Penyaluran daging dari hewan dam jamaah haji Indonesia di Arab Saudi untuk WNI di Saudi. (Foto: Humas Baznas)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia kembali dipercaya otoritas Arab Saudi untuk menyalurkan daging hewan dam atau denda jamaah haji Indonesia. Kali ini penyaluran dilakukan di empat daerah di Saudi. Yaitu, di Riyadh, Buraydah, Damman, dan Makkah. Daging hewan dam yang dibagikan sebanyak 6.299 paket. Daging tersebut sudah dalam bentuk kemasan olahan. Total penerima yaitu 4.348 orang. Menariknya, penerima tersebut adalah WNI yang tinggal di Saudi. Seperti diketahui, Saudi merupakan salah satu negara dengan jumlah WNI yang cukup besar. Seperti halnya di Malaysia atau Taiwan. "Alhamdulillah, kami kembali diberi kepercayaan untuk menyalurkan dam jamaah haji," kata Ketua Baznas Noor Achmad di Jakarta pada Senin (9/12). Baginya, kepercayaan itu merupakan amanah besar. Khususnya kepercayaan untuk mengelola dam jamaah haji secara profesional dan berdampak langsung pada mereka yang membutuhkan. Noor menjelaskan, penyaluran itu merupakan wujud nyata dari pengelolaan daging dam jemaah secara amanah, profesional, dan tepat sasaran. Bantuan ini diutamakan bagi warga Indonesia yang sedang bermukim di Arab Saudi dan membutuhkan dukungan. "Sebanyak 6.298 paket daging dam jamaah haji Indonesia yang telah dikemas berupa daging olahan tersebut," katanya. Perinciannya terdiri dari 2.599 paket daging olahan seberat 500 gram, 712 paket daging olahan seberat 2 kilogram, dan 2.987 paket daging olahan seberat 2,5 kilogram. Menurut dia, program tersebut merupakan cerminan kepedulian sosial yang melintasi batas geografis. Setiap paket daging olahan yang diterima oleh para penerima manfaat menjadi simbol solidaritas dari para jemaah haji Indonesia. &ldquo;Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemenag, BPKH, para jemaah haji yang telah menunaikan dam, dan seluruh pihak yang terlibat dalam suksesnya program ini," katanya. Dia berharap kebaikan ini membawa keberkahan bagi semua pihak, baik yang menerima maupun yang memberi. Noor berharap program ini dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan, sehingga semakin banyak saudara-saudara kita yang merasakan manfaatnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah kebaikan yang telah dilakukan. "Kami berharap nantinya tidak hanya sekitar enam ribu Dam yang disalurkan seperti sekarang ini, tetapi bisa mencapai puluhan ribu bahkan ratusan ribu sesuai dengan jumlah jemaah haji Indonesia," kata Noor. Penyaluran ini menjadi yang kedua di tahun 2024. Sebelumnya, pada 20 Juni 2024 lalu, Baznas juga telah menyalurkan 10 ribu daging Dam jemaah haji bagi sekolah Indonesia di Makkah, dengan berat per 2,5 kilogram per paket. Untuk diketahui, hampir semua jamaah haji Indonesia wajib membayar dam karena haji tamattuk. Haji tamattuk adalah, melepas kain ihram setelah umrah wajib. Kain ihram baru dikenakan menjelang wukuf. Jamaah Indonesia umumnya membeli domba atau kambing di Saudi untuk membayar dam tersebut.&nbsp;

Indonesia mendapat kepercayaan dari Otoritas Arab Saudi membagikan daging hewan denda dam haji atau denda jamaah haji.

WNI di Riyadh sampai Makkah Kebagian Daging Hewan Dam Jamaah Haji Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-F-215463108.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perbedaan pendapat antarulama kembali terjadi. Kali ini menyangkut pemanfaatan hasil investasi dana haji untuk jemaah lain. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengumumkan bahwa skema tersebut haram. Namun, para ulama yang hadir di forum Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung mengatakan sebaliknya. Mereka menyebut hukumnya ibahah atau boleh. Sebelumnya memang muncul kekhawatiran bahwa fatwa MUI tersebut membuat biaya haji yang harus ditanggung calon jemaah haji (CJH) melonjak tajam. Sebab, selama ini biaya tanggungan jemaah disubsidi dari hasil investasi dana haji. Pada haji 2024, misalnya, jemaah hanya membayar sekitar Rp 56 juta. Padahal, biaya riil haji hampir Rp 95 juta. Jika hasil investasi dana haji jemaah lain tidak boleh digunakan untuk jemaah yang berangkat, mereka akan membayar biaya haji mendekati angka riil. Sebab, jumlah hasil investasi dana haji yang masuk ke virtual account tiap jemaah tidak besar. Hasil Mudzakarah Perhajian 2024 juga menyebutkan, pembagian persentase hasil investasi dana haji harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Baik bagi jemaah yang berangkat maupun yang antre. Pembagian juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Dengan begitu, ada jaminan dana haji masih tetap bisa membiayai jemaah ke depan. Khusus terkait pemanfaatan hasil investasi dana haji itu, forum Mudzakarah Perhajian merekomendasikan tiga hal. Pertama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan terobosan investasi sehingga hasilnya semakin maksimal. Kedua, BPKH dan Kemenag melakukan penghitungan yang cermat dalam menggunakan hasil investasi dana haji. &rdquo;Rekomendasi ketiga adalah pemerintah memberikan nilai manfaat (hasil investasi) yang proporsional,&rdquo; kata KH Aris Ni&rsquo;matullah, salah seorang ulama peserta Mudzakarah Perhajian, kemarin (10/11). Dia mengatakan, pembagian itu harus proporsional bagi jemaah yang berangkat tahun berjalan dan jemaah yang antre. Kemudian merumuskan formulasi pembagian yang ideal secara bertahap ke depan (tadriji). Hewan Dam Selain itu, Aris menjelaskan hasil pembahasan mengenai penyembelihan hewan dam. Seperti diketahui, mayoritas jemaah haji Indonesia adalah haji tamatuk yang wajib menyembelih hewan kurban. Pemerintah berkeinginan hewan dam tersebut bisa disembelih di Indonesia. Meski demikian, jemaah tetap membayar dam tersebut saat di Saudi. &rdquo;Penyembelihan hewan dam di luar tanah haram (Makkah dan Madinah), termasuk di Indonesia, hukumnya boleh atau sah,&rdquo; terang Aris. Dia mengatakan, peserta forum Mudzakarah Perhajian merekomendasikan supaya pemerintah menyusun panduan penyembelihan hewan dam tersebut. Selain itu, Aris berharap pemerintah gencar menyosialisasikan hasil Mudzakarah Perhajian itu kepada calon jemaah haji saat sesi manasik. (wan/c19/oni)

Pemanfaatan hasil investasi dana haji untuk jemaah lain menemukan fakta baru. Hasil Mudzakarah Perhajian 2024 dinyatakan boleh.

Kesepakatan Ulama dalam Mudzakarah Perhajian 2024, Hasil Investasi Dana Haji Boleh untuk CJH Lain

<div id="m#msg-f:1802529389471971417" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/22/Screenshot_2024-06-22-10-19-33-320_comgoogleandroidgm-edit-3481829128.jpg" alt="Penyaluran daging dari hewan dam jamaah haji Indonesia untuk sekolah Indonesia di Makkah" width="100%">
<figcaption>Penyaluran daging dari hewan dam jamaah haji Indonesia untuk sekolah Indonesia di Makkah</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> &nbsp; JawaPos.com - Sekolah Indonesia di Makkah mendapatkan berkah jamaah haji Indonesia. Sebanyak 10 ribu ekor domba atau kambing sebagai dam atau denda jamaah Indonesia, disalurkan ke Sekolah Indonesia di Makkah. Setiap bungkus, berisi 2,5 kg daging. Penyaluran diprioritaskan kepada para keluarga siswa, yang merupakan WNI di Makkah.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014784839/relawan-jokowi-gelar-syukuran-ulang-tahun-ke-63-qodari-berharap-jokowi-kawal-prabowo-gibran-bawa-indonesia-emas-2045">Relawan Jokowi Gelar Syukuran Ulang Tahun Ke-63, Qodari Berharap Jokowi Kawal Prabowo-Gibran Bawa Indonesia Emas 2045</a> Pengelolaan hewan dam jamaah haji Indonesia itu, dilakukan oleh Baznas. Mereka menggandeng mitra lokal yang bernama PT Itslats, lembaga milik Kementerian Wakaf Arab Saudi untuk proses pemotongan. Total ada 10 ribu ekor hewan dam yang disembelih dan dagingnya diserahkan ke Sekolah Indonesia di Makkah.&nbsp; "Kurang lebih ini ada 10 ribu (hewan) Dam jamaah haji, ada dari petugas sebagian ada dari AMPHURI dan jamaah haji. Dengan per-packnya seberat 2,5 kilogram," ujar Ketua Baznas Noor Achmad dalam keterangannya Jumat (21/6). Penyerahan daging dari hewan dam itu dilakukan pada Kamis (20/6) waktu Saudi.&nbsp; Menurut dia proses pengolahan dan pengemasan daging dam ini dilakukan di PT Itslats milik Kementerian Wakaf Arab Saudi. Noor menyampaikan, dam jamaah haji nantinya diharapkan bisa disalurkan ke Indonesia. Menurutnya, banyak masyarakat yang sangat membutuhkan. "Banyak sekali itu yang butuh (di Indonesia)," katanya. Noor mengatakan supaya bisa dikirim ke Indonesia, Baznas sedang menjajaki komunikasi dengan lembaga terkait. Seperti BPOM, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan Kementerian Pertanian. Dia juga berharap nantinya tidak hanya sekitar sepuluh ribu dam yang disalurkan seperti sekarang ini. Tetapi bisa mencapai ratusan ribu sesuai dengan jumlah jamaah haji Indonesia. "Kalau nanti misalnya saja bisa 200 ribu kambing yang disembelih, baik itu yang kita berikan di sini atau yang kita kembalikan ke Indonesia manfaatnya sangat besar sekali," katanya. Seperti diketahui tahun depan kuota haji Indonesia berjumlah 221 orang jamaah.&nbsp; Penyaluran dam jamaah haji untuk Sekolah Indonesia di Makkah itu, semakin memperkuat status Indonesia sebagai negara paling dermawan di Indonesia. Direktur Pengumpulan Perorangan Baznas Fitriansyah Agus Setiawan mengatakan, sudah lima tahun berturut-turut Indonesia menjadi negara paling dermawan di dunia.&nbsp; "Setidaknya dari yang saya baca, ada tiga indikator Indonesia menjadi negara paling dermawan di dunia," katanya di sela kerjasama Baznas dengan Yayasan Humaniora di Jakarta pada Jumat (21/6). Pertama adalah masyarakat Indonesia gemar menyumbang. Dia menjelaskan masyarakat Indonesia suka menyumbang atau berdonasi, meskipun tidak kenal dengan penerimanya.&nbsp; "Contohnya bantuan atau donasi untuk masyarakat di Gaza," jelasnya. Fitriansyah mengatakan masyarakat Indonesia tidak kenal secara pribadi dengan warga Gaza. Tetapi dengan semangat berbagi disertai dengan rasa kemanusiaan, bantuan terus mengalir sampai sekarang ke Gaza.&nbsp; Indikator yang kedua adalah masyarakat Indonesia gemar memberi dalam bentuk uang. Termasuk menyumbangkan barang-barang kesayangannya. "Saya tidak pakai istilah barang bekas. Karena setiap barang pasti ada nilainya," katanya. Dia mengatakan ada gitaris papan atas yang menjual gitar kesayangannya. Kemudian uangnya disalurkan untuk donasi ke Gaza.&nbsp; Berikutnya indikator yang ketiga adalah, jiwa kerelawanan masyarakat Indonesia sangat kuat. Misalnya ketika ada yang kesusahan, langsung terjun untuk membantu menjadi relawan. Termasuk ketika ada kondisi darurat seperti bencana alam. (*) </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Sekolah Indonesia di Makkah mendapatkan berkah jamaah haji Indonesia. Sebanyak 10 ribu ekor domba atau kambing sebagai dam atau denda jamaah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dam

Berita Terkini