<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bagasi-berbayar-berpotensi-kerek-harga-paket-wisata-domestik_m_.jpg" alt="Beberapa wisatawan domestik sedang asyik berswafoto di Pantai Kuta di KEK Mandalika, Lombok Tengah, beberapa waktu lalu. (Lombok Post/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Beberapa wisatawan domestik sedang asyik berswafoto di Pantai Kuta di KEK Mandalika, Lombok Tengah, beberapa waktu lalu. (Lombok Post/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kebijakan bagasi berbayar berpotensi menaikkan biaya paket wisata domestik. Sebab, separo dari harga paket wisata yang ditawarkan diperoleh dari biaya transportasi. Ketua Dewan Tata Krama Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Jatim Nanik Sutaningtyas menuturkan, biaya tersebut bisa lebih tinggi jika harga tiket pesawat juga naik. &rsquo;&rsquo;Jadi, kami asumsikan kenaikan biaya paket wisata domestik saat ini sekitar 30&ndash;50 persen,&rsquo;&rsquo; katanya seperti dikutip Jawa Pos, Jumat (1/2). Nanik mengungkapkan, kebijakan bagasi berbayar membuat banyak pelanggannya kecewa. Terutama yang ingin berwisata jarak jauh. Contohnya, warga Surabaya yang ingin berlibur ke Medan dan harus transit di Jakarta akan mengeluarkan biaya bagasi yang cukup besar. Sebab, biaya bagasi akan terhitung dua kali. &rsquo;&rsquo;Pertama dibayar saat perjalanan dari Surabaya&ndash;Jakarta karena transit dulu, lalu Jakarta&ndash;Medan. Tarif bagasi ini bisa-bisa lebih mahal dari harga tiket pesawat Surabaya&ndash;Medan,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Meski begitu, pihaknya belum bisa memprediksi seberapa besar pengaruh kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan wisatawan domestik. Sebab, saat ini masih periode low season sehingga belum banyak warga yang ingin pelesir. &rsquo;&rsquo;Tapi, kami rasa yang akan berpengaruh signifikan adalah paket wisata jarak jauh atau antarpulau. Pasti sulit dijual,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Asita Jatim berharap pemerintah merumuskan regulasi yang juga mampu melindungi agen travel. Jika tidak, sektor bisnis wisata bisa tergilas. Terlebih, kunci utama pariwisata adalah akses transportasi. &rsquo;&rsquo;Pemerintah atau maskapai jangan membuat aturan seenaknya dan membuat biaya perjalanan jadi mahal sekali. Itu bisa membuat pariwisata terpuruk,&rsquo;&rsquo; katanya.&nbsp;

Bagasi Berbayar Berpotensi Kerek Harga Paket Wisata Domestik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/penerapan-tarif-bagasi-pesawat-lcc-akan-dorong-inflasi-februari-2019_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantor BPS Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor BPS Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi penerapan tarif bagasi di luar harga tiket pesawat Low Cost Carrier (LCC) akan memicu inflasi pada Februari 2019. Untuk Januari, angkutan udara sudah menyumbang inflasi sebesar 0,02 persen. Dengan diterapkannya tarif bagasi, maka harga tiket bukan tidak mungkin juga akan naik. "Harga bagasi naik, harga tiket akan berpengaruh," kata Suhariyanto, di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (1/2). Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, BPS belum bisa mentaksir penerapan tarif bagasi tersebut akan memberi andil seberapa besar terhadap inflasi bulan depan. Pasalnya, hingga kini tidak semua pesawat menerapkan tarif bagasi. Selain itu, harga tiket pesawat di berbagai maskapai pun berbeda-beda. "Yang menerapkan bagasi hanya tertentu saja. Lalu, total penerbangan di Indonesia juga berpengaruh,&rdquo; tuturnya. Pemerintah melalui pasal 22 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri membolehkan maskapai menerapkan tarif bagasi kepada penumpangnya. Maskapai Lion Air, sudah lebih dulu memberlakukan bagasi berbayar pada 8 Januari 2019. Lalu, Citilink Indonesia yang juga berencana akan menerapkan bagasi berbayar pada 8 Februari 2019.

Penerapan Tarif Bagasi Pesawat LCC Akan Dorong Inflasi Februari 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tanggapan-wakil-wali-kota-batam-soal-tiket-mahal-dan-bagasi-berbayar_m_.jpg" alt="Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menanggapi keluhan para pelaku usaha di bidang pariwisata di Kepulauan Riau (Kepri) perihal kenaikan harga tiket dan diberlakukannya bagasi pesawat berbayar. Amkasar menilai, apa yang menjadi keluhan perlu ditinjau ulang. Dasar Amsakar menyatakan soal peninjauan ulang, berpijak pada tingkat kunjungan orang ke Batam. Menurut hitungannya, pada awal 2019 ini angka kunjungan masih terbilang tinggi. Walaupun itu adalah kunjungan kerja pegawai pemerintah dari berbagai daerah. "Ada setidaknya seribu dua ratus orang yang datang ke Batam pada awal Januari ini (2019). Belum lagi mereka yang datang di luar agenda kampus atau pemerintah daerah. Saya saja baru menerima Pemerintah Daerah Tarakan, mereka 50 orang ke sini," kata Amsakar ketika ditemui di kantornya, Senin (28/1). Hadirnya orang-orang ini, kata Amsakar, tentu menjadi bagian penting dari aktivitas industri pariwisata di Kepri. Dimana mereka diyakini tetap akan melakukan pembelian oleh-oleh dari Batam. Demikian juga dengan penerapan bagasi berbayar yang tidak diterapkan semua maskapai. Dimana maskapai lain seperti Garuda Indonesia belum menerapkan kebijakan bagasi berbayar. "Tetap saja ada yang beli walaupun bagasi berbayar. Untuk ukuran berapa yang dibeli itu mungkin akan menurun," kata Amsakar lagi. Lebih jauh Amsakar menilai, jika pelaku usaha pariwisata khususnya oleh-oleh bisa mengemas produk mereka dengan baik, maka para pembeli akan tetap melakukan pembelian. Demikian juga dengan tingginya harga tiket yang dinilai masih dinamis. Walaupun saat ini harganya tinggi, tetapi hal tersebut tidak berlaku selamanya. "Kita ini negara dengan aturan harga tiket yang paling dinamis, dimana harga tiket bisa berubah sewaktu-waktu. Sekarang mahal tetapi nanti bisa saja kembali normal," kata Amsakar lagi. Sebelumnya, pengusaha oleh-oleh di batam dan pelaku usaha pariwisata lain di Kepri mengeluh dengan penerapan bagasi berbayar dan tingginya harga tiket. Hal tersebut sudah dirasakan bahkan sejak penerapan bagasi berbayar diterapkan. Dimana omzet para pengusaha mengalami penurunan hingga 60 persen.

Tanggapan Wakil Wali Kota Batam Soal Tiket Mahal dan Bagasi Berbayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/belum-diterapkan-bagasi-berbayar-sudah-berikan-dampak_m_.jpg" alt="Manajer Operasional Nayadam, Syarif Hidayatullah." width="100%">
<figcaption>Manajer Operasional Nayadam, Syarif Hidayatullah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Maskapai Lion Air mengenakan tarif untuk bagasi penumpang sudah memberikan dampak nyata bagi industri turunan pariwisata. Meskipun belum ditetapkan, gerai oleh-oleh yang ada di Kota Batam sudah mengalami penurunan omset secara signifikan. Salah satunya adalah toko oleh-oleh Nayadam yang mengalami penurunan. Dari omzet semula berkisar antara Rp 5 juta pada akhir pekan, turun hingga di angka Rp 2 juta. Hal serupa terjadi pada weekday yang juga mengalami penurunan. "Biasanya gerai kita di bandara (Bandara Internasional Hang Nadim, Batam) tiap Jumat sampai Minggu selalu ramai. Baru ada ramai bahas soal bagasi langsung turun omset kita," kata Manajer Operasional Nayadam, Syarif Hidayatullah di Batam Centre, Batam, Jumat (11/1). Kondisi ini, lanjut Syarif, tidak hanya dirasakan Nayadam. Pelaku usaha oleh-oleh lain di Batam juga mengeluhkan hal serupa. Mereka yang biasanya bisa mendapatkan keuntungan dari wisatawan rombongan, kini tidak lagi banyak mendapat keuntungan. Dalam pertemuan tidak resmi dengan sesama pelaku usaha oleh-oleh di Batam, Syarif menyampaikan, mereka ingin pemerintah mengambil peran dalam upaya menjaga stabilitas dan berjalannya rantai transaksi usaha mereka. Jika tidak, kesulitan yang sudah dirasakan sejak wacana adanya biaya bagasi ini akan menjadi hambatan serius bagi perkembangan industri kecil ini. "Harus ada ketegasan pemerintah. Kami ingin kebijakan tersebut tidak dijalankan," kata Syarif lagi. Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Kepulauan Riau (Kepri) menilai, rencana kebijakan tersebut memang sudah memberi dampak. Namun, tidak signifikan seperti yang dialami pelaku usaha pada sektor oleh-oleh tersebut. Ketua DPD Asita Kepri, Andika Lim menyampaikan, sejauh ini memang belum merasakan dampak tersebut. Namun hal tersebut pasti akan mempengaruhi intensitas mobilisasi wisatawan. "Kita masih aman, tapi yang terkena dampaknya itu pusat oleh-oleh, karena pembatasan itu pada bagasi yang harus dibayar," papar Andika.

Belum Diterapkan, Bagasi Berbayar Sudah Berikan Dampak