<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/BOBBY-08-4095778933.jpg" alt="Gubernur Sumut Bobby Nasution didampingi SekdaTogap Simangunsong memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Bupati/Walikota Se-Sumut Tahun 2025 di Aula Raja Inal Siregar, Jumat (8/8/2025). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumut Bobby Nasution didampingi SekdaTogap Simangunsong memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Bupati/Walikota Se-Sumut Tahun 2025 di Aula Raja Inal Siregar, Jumat (8/8/2025). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyerahkan utang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ke Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp674 miliar. Utang ini merupakan sebagian DBH dari tahun 2023-2024. Hal ini sekaligus bentuk komitmen Bobby Nasution untuk menyelesaikan utang DBH kepada Kabupaten/Kota. Penyaluran DBH ini diharapkan bisa memperlancar pembangunan dan program pemerintah di kabupaten/kota. Selain itu juga memperkuat sinergi dan kolaborasi pemerintah pusat, Pemprov dan Pemkab/Pemko. &ldquo;Dengan disalurkannya ini, jadi pemerintah daerah mungkin bisa menyelesaikan pembayaran ke pihak ketiga, yang sebelumnya tertunda, memperlancar program-program pemerintah, program pusat, Pemprov dan kabupaten/kota,&rdquo; kata Bobby Nasution, saat penyerahan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (8/8/2025). Total utang Pemprov Sumut dalam bentuk DBH dari tahun 2023-2024 saat ini sekitar Rp2,2 triliun (Rp295 miliar tahun 2023 dan Rp1,8 triliun 2024). Pemprov Sumut berkomitmen akan menyelesaikan pembayaran utang ini tahun 2025. &ldquo;Total semua utang Pemprov ke daerah itu sekitar Rp3,5 triliun (termasuk DBH 2025) dan kita berkomitmen akan menyelesaikan ini di tahun ini, sehingga kita bisa bekerja bisa lebih bersinergi lagi, makin kompak, bersama-sama membangun Sumatera Utara,&rdquo; kata Bobby Nasution. Walau begitu, tidak seluruh kabupaten/kota akan menerima penyaluran DBH 100% untuk periode kali ini. Sebagian kabupaten/kota akan menerima dengan metode beberapa termin karena belum memenuhi beberapa indikator. Penyaluran tidak penuh 100% atas pertimbangan, seperti kepatuhan dalam sisi perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD dan RKPD), dukungan pada program nasional dan provinsi, pencapaian indikator makro, pelaporan hasil evaluasi dan inovasi pembangunan daerah. Selain itu juga, penilaian terhadap sisi keuangan seperti penetapan Perda APBD, mandatory spending, kesesuaian program dan dukungan terhadap program pusat serta provinsi. &ldquo;Kami bukan menahan, pemerintahan itu berjenjang, bapak/ibu sekalian (kepala daerah) punya program sendiri, ada juga program provinsi, ada juga program pusat yang harus kita kerjakan dan ada beberapa daerah yang belum memberikan dukungan penuh,&rdquo; kata Bobby Nasution. Hadir pada penyerahan DBH ini, seluruh bupati/walikota se-Sumut dan Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong. Hadir juga OPD terkait Pemprov Sumut, pajabat struktural dan fungsional dan OPD kabupaten/kota.

Gubernur Boby Nasution berharap penyaluran DBH ini diharapkan bisa memperlancar pembangunan dan program pemerintah di kabupaten/kota.

Komit Selesaikan Utang DBH! Pemprov Bayar Rp674 M ke Kabupaten/Kota, Bobby Nasution Ingin Program Pemerintah Bisa Lebih Lanca

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/smelter-freeport-1299516135.jpg" alt="Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pihaknya sudah mengirimkan tim untuk menyelidiki penyebab kebakaran di fasilitas peleburan mineral (smelter) PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Jawa Timur. Bahlil mengatakan sudah berkomunikasi dengan Presiden Direktur PTFI Tony Wenas, terkait kejadian pada Senin (14/10) tersebut. &nbsp; <div>"Kita sudah, Pak Tony Wenas juga berkomunikasi sama saya terus, itu ada lagi diselidiki, tim saya juga lagi melakukan penyelidikan," kata Bahlil, dikutip Kamis (17/10).</div> &nbsp; <div>Menurutnya, dari kejadian kebakaran tersebut yang paling utama yakni tidak adanya korban jiwa. Ia juga menyebutkan kebakaran di fasilitas peleburan merupakan hal yang biasa.</div> &nbsp; <div>"Alhamdulillah tidak ada yang korban ya, jadi sekarang masih dilakukan penelitian, ya biasa lah itu," kata dia.</div> &nbsp; <div>Sebelumnya PT Freeport Indonesia menegaskan kebakaran yang terjadi di smelter Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Jawa Timur, pada Senin (14/10)&nbsp;pukul 17.45 WIB, tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.</div> &nbsp; <div>Tony memastikan kebakaran yang tepatnya berlokasi di fasilitas pemisahan gas bersih tersebut telah berhasil dipadamkan sepenuhnya serta karyawan dipastikan aman dan tidak ada cedera yang dilaporkan.</div> &nbsp; <div>Fasilitas pemisahan gas bersih berfungsi antara lain sebagai rangkaian proses yang membersihkan gas buang dari zat berbahaya seperti sulfur dioksida (SO2) agar udara yang dibuang bebas dari kontaminasi gas berbahaya.</div> </div> <div class="mail-elided-text" dir="auto">Tampilkan kutipan teks</div>

"Alhamdulillah tidak ada yang korban ya, jadi sekarang masih dilakukan penelitian, ya biasa lah itu," kata Bahlil.

Menteri ESDM Bahlil Sebut Sudah Kirim Tim Selidiki Penyebab Kebakaran Smelter Freeport di Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/14/Yusril-Ihza-Mahendra-Dery-Ridwansah-1JPG-1355140832.jpg" alt="Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (kanan) melambaikan tangan saat tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaP" width="100%">
<figcaption>Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (kanan) melambaikan tangan saat tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaP</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan rencana mengubahkebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor hilirisasi ke daerah menjadi 30-45 persen. "Saya berpikir ke depan, atas hasil ini (disertasi) kita akan melakukan perubahan. Reformulasi yang kami sarankan adalah yang pertama 30-45 persen. Kami pingin penerimaan negara dari hilirisasi harus dibagi ke daerah," beber Bahlil saat menjalani Sidang Promosi Doktor di bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia (UI) pada Rabu (16/10). Dari sidang doktor itu, mantan menteri investasi tersebut memaparkan disertasi berjudul 'Kebijakan, Kelembagaan, Tata Kelola, Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'. Hasilnya, dia dinyatakan lulus studi doktroral dengan predikat cumlaude. Bahli mengungkapkan, Pemerintah ke depan perlu membedakan antara dana bagi hasil oil and gas atau minyak dan gas dengan hilirisasi. Menurut dia, minyak dan gas tidak banyak melibatkan masyarakat dan lingkungan. Namun, kehadiran industri hilirisasi sangat berdampak pada masyarakat dan lingkungan. "Tetapi hilirisasi nikel itu sepanjang jalan, sepanjang masyarakat itu terdampak. Jadi antara pendapatan dan pemberian itu harus, saya pikir fair," jelasnya. Bahlil menilai hilirisasi sudah terbukti mempunyai dampak positif yang sudah dirasakan, terutama pada sektor kritikal mineral. Namun, dia merasa ada kebijakan hilirisasi yang belum adil, khususnya DBH bagi daerah. Seperti di Halmahera Tengah, Maluku Utara (Malut), Bahlil mengungkapkan bahwa DBH yang ditransfer Pemerintah Pusat dirasa terlalu kecil. Pasalnya, dari penerimaan sebesar Rp 12,3 triliun yang diperoleh Pemda, justru hanya Rp 1,1 triliun yang dikembalikan. "DBH contoh di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,3 triliun, tapi apa yang terjadi pemerintah pusat hanya membagikan kepada mereka, kabupaten itu tidak lebih dari Rp 1,1 triliun dan provinsi hanya Rp 900 miliar," ungkap Bahlil. Bahlil menilai DBH itu tidak sebanding dengan tanggung jawab besar yang harus ditanggung oleh Pemda. Mulai dari dampak kesehatan hingga lingkungan. "Sementara beban tanggung jawab kepada mereka cukup luar biasa, kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali," tandasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyiapkan rencana mengubahkebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor hilirisasi ke daerah menjadi 30-45 persen.

Bahlil Berencana Ubah Kebijakan Dana Bagi Hasil Hilirisasi ke Daerah Jadi 30 hingga 45 Persen

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/16/promoso-doktor-bahlil-97905674.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. (YouTube UI)" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. (YouTube UI)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyoroti soal kecilnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Pemerintah Daerah (Pemda) dari sektor hilirisasi. Hal ini sebagaimana disampaikan Bahlil dalam Sidang Promosi Doktor Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (16/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sidang ini, Bahlil memaparkan disertasi berjudul 'Kebijakan, Kelembagaan, Tata Kelola, Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'. Menurutnya, hilirisasi sudah terbukti mempunyai dampak positif yang sudah dirasakan, terutama pada sektor critical mineral.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, dia merasa ada kebijakan hilirisasi yang belum adil, khususnya bagi daerah. Salah satunya seperti di Halmahera Tengah, Maluku Utara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"DBH contoh di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,3 triliun, tapi apa yang terjadi pemerintah pusat hanya membagikan kepada mereka, kabupaten itu tidak lebih dari Rp 1,1 triliun dan provinsi hanya Rp 900 miliar," kata Bahlil dalam paparannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara beban tanggung jawab kepada mereka cukup luar biasa, kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil menyebut, dari total DBH yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah itu secara total hanya 1/6 dari total penerimaan hilirisasi di wilayah tersebut. Di sisi lain, mantan Menteri Investasi ini juga mengatakan bahwa di Morowali, Sulawesi Tengah juga, telah terjadi peningkatan kasus ISPA pada tahun 2023 mencapai 52 persen karena kehadiran industri hilirisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Inilah kemudian kenapa orang daerah selalu teriak, dan saya izin menyampaikan izin secara gamblang sebagai pertanggungjawaban moralitas saya sebagai seorang mahasiswa yang sedang berkuliah di UI," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Bahlil membeberkan bahwa sebelum ada hilirisasi, ekspor di Morowali, Sulawesi Tengah sudah mencapai ratusan kali lipat. Bahkan, tercatat 50-60 persen dari total ekspor nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, ia mencatat penerimaan negara yang signifikan karena hilirisasi. Dari sebelumnya pada tahun 2017 hanya mencapai USD 3,3 miliar, namun kini telah mencapai USD 34 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kata Bahlil, pendapatan rata-rata di sekitar tambang cukup luar biasa mencapai Rp 30 juta - Rp 150 juta. "Mereka bukan karyawan daripada tambang smelter dan hilirisasi itu, tapi mereka memaksimalkan ruang ruang ekonomi dengan membikin rumah kos, suplai barang makanan, dan macam-macam," beber Bahlil.</div>

Bahlil memaparkan disertasi berjudul 'Kebijakan, Kelembagaan, Tata Kelola, Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'

Sidang Promosi Doktor di UI, Bahlil Soroti Soal Kecilnya Dana Bagi Hasil Hilirisasi yang Diterima Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenperin-beri-relaksasi-investasi-industri-rokok-dalam-negeri_m_.jpg" alt="Suasana dalam sebuah pabrik rokok." width="100%">
<figcaption>Suasana dalam sebuah pabrik rokok.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan industri sigaret kretek tangan (SKT) harus terus dijaga dan dipertahankan karena menyerap banyak tenaga kerja formal. Perlindungan bagi industri SKT dan tenaga kerja yang diserap merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman (Pemkab Sleman) mengingat Sleman merupakan salah satu rumah bagi industri tersebut, seperti yang terdapat di Berbah. "(Industri)&nbsp;SKT seperti yang di Berbah itu memang perlu dipertahankan karena menyerap banyak tenaga kerja, terutama para perempuan yang bekerja sebagai pelinting rokok. Itu menghidupi banyak orang di situ," katanya, Rabu (4/10). Danang mengatakan dengan kontribusinya yang tinggi terhadap serapan tenaga kerja, pihaknya berkomitmen untuk selalu mendukung keberlangsungan industri SKT. "Industri SKT itu dipertahankan karena ada pemberdayaan masyarakat sebagai tenaga kerja. Itu prinsipnya sebenarnya," ujarnya. Pemberdayaan tersebut ditujukan bagi para karyawan pelinting rokok. Danang menyebut ada ribuan tenaga kerja SKT di Sleman. Tidak hanya memberdayakan pekerjanya, kehadiran industri SKT turut memberikan efek ganda bagi perekonomian lokal di sekitar area pabrik. Misalnya warung makanan dan minuman, toko kelontong, angkutan umum, dan sebagainya. "Efek dominonya kan di situ ada pabrik, jadi pekerja itu kan kalau istirahat, itu kan pasti membutuhkan makan, minum dan lain sebagainya," katanya. Itulah sebabnya Danang memastikan bahwa dari sisi kebijakan, pemerintah daerah akan mengupayakan untuk menjaga sektor padat karya ini dan kesejahteraan para tenaga kerja di dalamnya. "Dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakaunya juga kita kembalikan kepada para pekerja pabrik rokok di Sleman, termasuk juga buruh tani tembakau untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," imbuhnya. Dia juga menyebut peran industri SKT dalam mengatasi pengangguran kian memantapkan sikap Pemkab Sleman untuk melindungi sektor tersebut. "Sektor padat karya itu ribuan (pekerjanya), kalau kita tutup akan ada banyak pengangguran nanti di Sleman. Apalagi di industri SKT kan priotitas utama pekerjanya adalah penduduk Sleman. Makanya saya sebenarnya sangat setuju dengan SKT," jelasnya. Untuk itu, Danang mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong agar industri SKT tetap berproduksi secara kontinu dengan adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. "Kontinuitasnya dijaga agar bisa memberdayakan masyarakat setiap hari. Agar tidak ada masyarakat yang di-PHK. Kalau ada usaha-usaha yang melibatkan masyarakat tenaga kerja banyak, harus kita dukung," pungkasnya.

Tidak hanya memberdayakan pekerjanya, kehadiran industri SKT turut memberikan efek ganda bagi perekonomian lokal di sekitar area pabrik.

Serap Banyak Tenaga Kerja, Wakil Bupati Sleman Dorong Perlindungan Industri SKT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-pastikan-tarif-cukai-rokok-tak-naik-tahun-depan_m_.jpg" alt="Ilustrasi pencetakan pita cukai tembakau" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencetakan pita cukai tembakau</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan Dana Bagi Hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) terbesar. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur I Untung Basuki menuturkan, dari beberapa daerah, Jatim menjadi salah satu yang paling besar. &rsquo;&rsquo;Jawa Timur adalah daerah provinsi barang kena cukai hasil tembakau (CHT). Di Indonesia, salah satu provinsi yang paling besar besar dari barang kena cukai hasil tembakau adalah Jawa Timur,&rsquo;&rsquo; ujarnya pada media briefing di KPPBC TMP Tanjung Perak, Surabaya, kemarin (12/9). Untung melanjutkan, selain Jatim, ada juga sebagian wilayah lain. Seperti Jateng, Sumatera Utara, hingga Sulawesi. Besarnya produksi tembakau di Jatim menjadi faktor pemicu yang membuat DBH CHT juga besar. &rsquo;&rsquo;Kita sebut Jawa Timur adalah sebagai provinsi penghasil barang cukai hasil tembakau. Sehingga otomatis DBH CHT-nya sepengetahuan kami adalah yang paling besar di seluruh Indonesia,&rsquo;&rsquo; jelas dia. Peraturan Menteri Keuangan nomor 3 tahun 2023 menyatakan bahwa DBH CHT yang diterima pemda pada 2023 mencapai Rp 5,47 triliun. Jumlah itu naik 24,3 persen dari realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 4,4 triliun. Jawa Timur tercatat sebagai daerah yang menerima DBH CHT terbesar, yakni Rp 3,07 triliun, atau 56,2 persen dari keseluruhan DBH CHT. DBH itu lantas dibagikan kepada 39 kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut. Adapun kabupaten/kota yang mendapatkan DBH CHT terbesar di Jatim adalah Kabupaten Pasuruan. Tahun ini, Kabupaten Pasuruan menerima DBH CHT mencapai Rp 225,19 miliar. Dari sisi kinerja Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim (gabungan Jatim I dan Jatim II), Untung menyebut target penerimaan bea cukai mencapai Rp 149,89 triliun. Untung menyebut, ada kenaikan target yang besar dibanding tahun lalu. &rsquo;&rsquo;Tahun 2022 targetnya hanya Rp 138,06 triliun. Artinya ada kenaikan yang sangat besar,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Untung memerinci, dari target Rp 149,89 triliun itu, penerimaan terbesar dipatok dari cukai yang mencapai Rp 143,76 triliun. Selanjutnya yakni etil alkohol (EA) Rp 62,7 miliar, MMEA Rp 1,36 triliun. &rsquo;&rsquo;Kita masih dibebankan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang belum dilakukan pemungutan. Plastik itu Rp 604 miliar dan MBDK Rp 1,89 triliun,&rsquo;&rsquo; jelas dia.&nbsp;

Besarnya produksi tembakau di Jatim menjadi faktor pemicu yang membuat Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau juga besar.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jatim Terbesar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/acungkan-salam-dua-jari-di-sentul-kemendagri-peringatkan-anies_m_.jpg" alt="Soni Sumarsono. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Soni Sumarsono. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Protes keras yang dilontarkan Bupati Meranti Muhammad Adil terkait dana bagi hasil (DBH) dinilai hanya puncak dari gunung es. Di daerah, kegeraman serupa diyakini dialami kepala daerah lainnya.  Menurut pakar otonomi yang juga mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono, kurang transparannya pengelolaan DBH merupakan persoalan lama. Sejak dulu, pengelolaan didominasi pusat. Alhasil, daerah kerap tidak mendapat informasi yang cukup. ”Data ini terkesan close. Daerah sulit menghitung,” ujar Soni Sumarsono dalam diskusi di Jakarta kemarin (24/12).  Itu terlihat dari kasus bupati Meranti yang emosional karena upaya memperoleh informasi belum direspons cepat. Setelah viral, respons tersebut baru didapatkan. Bukan tidak mungkin, daerah lain juga memendam rasa yang sama. ”Kalau daerah diam tidak berarti menerima. Kadang karena dia merasa harus tegak lurus saja,” imbuh Soni.  Atas dasar itu, mantan penjabat gubernur DKI Jakarta tersebut menyarankan agar pengelolaan DBH lebih transparan. Selain itu, harus ada bimbingan pengawasan hingga sarana konsultasi yang memadai. Dengan begitu, sumbatan komunikasi bisa teratasi.  Jika tidak, dia khawatir persoalan itu akan menjadi bom waktu. Sewaktu-waktu bisa memantik kemarahan daerah. ”Financial sharing yang kurang transparan akan merusak hubungan pemerintah daerah dan pusat,” tegasnya.  Sementara itu, pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Negara (BRIN) Siti Zuhro menuturkan, secara umum semangat otonomi daerah mengalami kemunduran. Hal itu ditandai dengan semakin minimnya kewenangan daerah.  Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Minerba yang baru, misalnya, banyak dari kewenangan perizinan dan pengawasan atas tambang yang ditarik ke pusat. ”Ini menimbulkan risiko hilangnya pendapatan daerah,” katanya. (far/c7/fal)

Cegah Kasus Protes Bupati Meranti Terulang, DBH Harus Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221213-WA0000_21.jpg" alt="Kemendagri panggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Kemendagri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kemendagri panggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Kemendagri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil karena pernyataannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru beberapa waktu lalu.  ”Menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan seorang pejabat publik. Sebagai pejabat publik harusnya memberikan teladan bagi masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro seperti dilansir dari Antara, Selasa (13/12).  Bupati Adil tiba di Kantor Kemendagri sekitar pukul 10.30 WIB, Senin (12/12). Kedatangan Adil diterima Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro di ruang kerjanya. Suhajar didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni.  Dalam kesempatan itu, Suhajar banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi.  ”Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar Suhajar.  Suhajar menyampaikan seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. Hal itu penting disadari dan dilakukan. Terlebih lagi, di tengah akses informasi yang begitu mudah saat ini, setiap perkataan yang diucapkan maupun perbuatan yang dilakukan sangat mudah diketahui publik.  ”Semoga semuanya, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan semua lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” tutur Suhajar.  Lebih lanjut Suhajar mengatakan, terkait harapan pembagian dana bagi hasil (DBH), Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuda akan memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun dengan pihak terkait lainnya.  ”Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” ucap Suhajar.  Setelah bertemu dengan Sekjen Kemendagri, Muhammad Adil juga bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Mendagri menegur keras sekaligus menegaskan sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan.  Sebelumnya, pernyataan Adil menuai kontroversi karena menyebut jajaran Kemenkeu dengan bahasa yang tak pantas. Hal itu dilontarkan Adil karena menilai pembagian DBH minyak yang diterima daerahnya tidak sesuai. Pernyataan itu kemudian membuat gaduh dan telah banyak diberitakan media massa, baik cetak maupun elektronik.

Kemendagri Panggil Bupati Meranti Terkait Pernyataan di Rakornas Keuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Meranti-Riau-Pos.jpeg" alt="Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (Riau Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (Riau Pos)</figcaption>
</figure>Kemenkeu Sebut Pembagian Sudah Sesuai UU dan Berbasis Data ESDM  JawaPos.com – Penerimaan dana bagi hasil (DBH) migas menjadi polemik. Pemicunya adalah protes dari Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Bahkan, dia meminta pemerintah pusat menghentikan eksploitasi migas di wilayahnya jika perhitungan DBH migas yang diterima belum jelas.  Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam membagi DBH. Dia menjelaskan, DBH bukan hanya untuk daerah penghasil. Tetapi juga untuk daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama.  Dalam desentralisasi fiskal, lanjut Yustinus, pemerintah pusat tiap tahun telah menggunakan sebagian pendapatan negara, termasuk dari sektor minyak bumi dan gas (migas), untuk anggaran transfer ke daerah (TKD). Itu adalah upaya untuk mendukung agar pemda bisa memberikan pelayanan publik di daerah masing-masing.  ”Kemenkeu telah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 872 miliar atau 75 persen dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari pendapatan asli daerah (PAD) Meranti sebesar Rp 222 miliar,” beber Yustinus di Jakarta kemarin (11/12).  Meski penerimaan negara dari sektor migas fluktuatif setiap tahun, pemerintah pusat tetap memastikan anggaran TKD selalu terjaga. Tujuannya tidak lain agar pemda dapat melaksanakan tugas dalam pelayanan publik. Untuk memitigasi ketidakseimbangan vertikal (termasuk daerah penghasil migas), pemerintah pusat mengalokasikan TKD melalui DBH dari migas secara transparan dan adil sesuai UU. Di samping itu, pemerintah pusat menyalurkannya melalui program/kegiatan oleh kementerian/lembaga (K/L) melalui APBN.  Selain DBH, daerah penghasil migas menerima DAU, DAK, dan DID serta dana desa (DD) dengan alokasi TKD rata-rata mencapai 20 persen dari TKD nasional. ”Besaran yang tinggi untuk pembangunan daerahnya, belum lagi pendanaan dari PAD,” imbuhnya.  Yustinus melanjutkan, pada 2023 pemerintah pusat juga mengalokasikan DBH migas untuk daerah pengolah dan daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil. Itu bertujuan agar daerah yang terdampak eksplorasi migas dapat mengatasi masalah lingkungannya serta memiliki kapasitas membangun daerah lebih baik. ”Terkait pernyataan Saudara Bupati Kepulauan Meranti yang tidak puas dengan alokasi DBH Meranti, dapat kami sampaikan bahwa perhitungan TKD tahun 2023, khususnya DBH migas untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, sudah dilaksanakan sesuai ketentuan UU 1/2022 tentang HKPD. Sangat clear dan legitimate,” tegasnya.  Ihwal protes penerimaan DBH tersebut disampaikan Adil kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni pada Kamis (8/12). Ketika itu dia menghadiri Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru.  Diungkapkan Adil, pada 2022 Kepulauan Meranti menerima DBH sebesar Rp 114 miliar dengan hitungan harga minyak USD 60 per barel. Kemudian, dalam pembahasan APBD 2023 sesuai pidato Presiden Jokowi, harga minyak dunia naik menjadi USD 100 per barel. Sementara itu, asumsi penerimaan 2023 lebih kurang Rp 115 miliar.  ”Tapi, kenapa ketika minyak kami bertambah dengan liftingnya naik, duitnya makin sedikit? Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp 700 juta?” keluh Adil sebagaimana dilansir Riau Pos.  Asumsi kenaikan jumlah produksi minyak Meranti, kata Adil, pada 2022 eksploitasi terjadi di 13 sumur produktif. Kemudian, ditambah sumur baru, totalnya menjadi 19 sumur. ”Ditargetkan produksi mencapai 9.000 barel per hari dan ini kenaikan yang cukup signifikan,” bebernya.  Jika berlarut tanpa ada kejelasan pasti soal DBH migas yang diterima Pemkab Kepulauan Meranti, Adil meminta pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan penghentian eksploitasi migas di daerahnya. ”Saya berharap Bapak keluarkan surat penghentian minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti. Tidak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami ’diisap’ sama pusat,” tegas Adil.  Keluhan Adil terhadap kecilnya penerimaan DBH itu bukan yang pertama. Sebelumnya dia mengaku sedang menyusun rencana untuk menempuh jalur hukum. Sebab, saat ini asumsi penerimaan DBH migas Meranti tidak lebih dari Rp 115 miliar. Padahal, menurut kalkulasinya, berdasar sejumlah indikator terkait seharusnya lebih dari Rp 300 miliar.  Rencana menempuh judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) juga dipersiapkan. ”Untuk itu kami sedang meminta masukan dari UGM. Kami juga menggandeng mereka melakukan kajian untuk peningkatan PAD di Meranti,” terang dia.  Terkait DBH migas yang disebut Adil itu, Yustinus memerinci, total alokasi DBH Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp 207,67 miliar (naik 4,84 persen dari 2022) dengan DBH SDA migas Rp 115,08 miliar (turun 3,53 persen). ”Ini dikarenakan data lifting minyak 2022 dari Kementerian ESDM menunjukkan penurunan dari 2.489,71 ribu menjadi 1.970,17 ribu barel setara minyak. Jadi basisnya resmi,” katanya.  Penurunan lifting itu tentu berpengaruh terhadap alokasi DBH migas untuk Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2023. Dengan adanya penurunan lifting itu, dia mendorong agar Pemkab Kepulauan Meranti perlu memikirkan terobosan agar lifting bisa ditingkatkan.  Meskipun alokasi DBH migas turun, alokasi DAU Kabupaten Kepulauan Meranti justru naik 3,67 persen menjadi Rp 422,56 miliar. ”Sayangnya, indikator kinerja pengelolaan anggaran DTU (DAU dan DBH) di Kabupaten Kepulauan Meranti masih lebih rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia. Nah, makin terang!” lanjut Yustinus.  Pihaknya justru prihatin. Sebab, dalam rangka membantu masyarakat miskin dari dampak inflasi, pemda wajib mengalokasikan 2 persen dari DTU (DBH dan DAU) untuk perlindungan sosial. Akan tetapi, per 9 Desember 2022, Kabupaten Kepulauan Meranti baru merealisasikan belanja wajib 9,76 persen. Jumlah itu sangat jauh dari rata-rata secara nasional mencapai 33,73 persen.  Selain alokasi dari TKD, Kabupaten Kepulauan Meranti menerima manfaat dari belanja pemerintah pusat melalui K/L di wilayahnya. Total belanja K/L tersebut sebesar Rp 137,99 miliar (2019), Rp 154,59 miliar (2020), Rp 118,03 miliar (2021), dan Rp 120,41 miliar (2022).  Berdasar data historis dari pengelolaan APBD, Yustinus memerinci, sejak 2016 rata-rata serapan belanja di Meranti hanya 82,11 persen. Jelang tutup tahun pun, serapan belanja Meranti baru terealisasi 62,49 persen saja hingga 9 Desember 2022. ”Rendahnya penyerapan menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti belum optimal mengelola anggaran. Terutama dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang tinggi: 25,68 persen,” tuturnya.  Dengan fakta dari data yang ada, Yustinus mendorong agar Adil semestinya memperbaiki kinerja dalam pengelolaan anggarannya. Bukannya malah menyampaikan pernyataan yang manipulatif. ”Kasihan publik dikecoh dengan sikap seolah heroik untuk rakyat. Faktanya ini manipulatif,” cetus dia. Pihaknya juga keberatan dan meminta Adil menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataan yang menyebut Kemenkeu diisi iblis dan setan.  Senada, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari menambahkan, pernyataan Adil amat melukai perasaan pimpinan dan puluhan ribu pegawai Kemenkeu yang menjunjung integritas. ”Menyampaikan aspirasi adalah hak semua orang. Namun, etika dalam menyampaikan tetap harus dijaga. Terlebih bagi seseorang yang seyogianya menjadi teladan bagi masyarakat,” tuturnya.

Bupati Meranti: Hentikan Eksploitasi jika Perhitungan Belum Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221202_131259.jpg" alt="Mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi saat meminta penjelasan dari Sekda Purwakarta Norman Nugraha terkait utang DBH Pemkab Purwakarta. Antara" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi saat meminta penjelasan dari Sekda Purwakarta Norman Nugraha terkait utang DBH Pemkab Purwakarta. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPR Dedi Mulyadi siap membayar utang dana bagi hasil (DBH) Rp 28 miliar yang tidak sempat dibayarkan selama menjabat Bupati Purwakarta. Sesuai ketentuan, itu merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Purwakarta.  Dedi Mulyadi menyampaikan, siap bertanggung jawab secara finansial jika diperlukan untuk melunasi utang pemerintah kabupaten itu. ”Tetapi andai kata utang itu harus dibayar secara pribadi, walaupun itu tidak boleh karena itu uang negara, saya siap seluruh aset yang saya miliki saya berikan ke pemerintah daerah. Tak apa saya miskin, yang penting hidup saya tidak merugi,” ungkap Dedi seperti dilansir dari Antara.  Hal tersebut diungkapkan Dedi, setelah dalam beberapa hari terakhir beredar video viral Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika yang menyebut mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi memiliki utang sebesar Rp 28 miliar. Anne menyebut, utang tersebut merupakan DBH yang tidak dibayarkan Dedi Mulyadi selama dua tahun.  Dalam video yang beredar di sejumlah platform media sosial itu, Anne mengaku sempat membayarkan utang tersebut pada tahun pertama menjabat. Namun setelah rumah tangganya retak dia tak mau lagi meneruskan sisa pembayaran.  Terkait hal tersebut, Dedi Mulyadi sempat bertemu dan meminta penjelasan pihak berkompeten untuk menjelaskan agar lebih objektif.  ”Ini bukan urusan rumah tangga, tapi aspek yang menyangkut tata kelola keuangan daerah. Karena yang muncul ke permukaan bukan suami, tapi mantan bupati,” tutur Dedi.  Dedi menemui Sekda Purwakarta Norman Nugraha untuk menjelaskan terkait utang Rp 28 miliar tersebut. ”Kebetulan waktu saya jadi bupati, Norman ini menjabat sebagai Kabid Perencanaan Keuangan Daerah,” papar Dedi.  Norman menjelaskan terkait utang DBH sudah melalui mekanisme neraca dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut sudah tercatat sebagai laporan keuangan daerah 2017 yang menyebutkan bahwa Pemkab Purwakarta mempunyai kewajiban terhadap desa kaitan dengan DBH.  ”Ketika sudah masuk neraca keuangan, tentunya itu jadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyelesaikannya,” terang Norman.  Saat ini, dari total Rp28 miliar tersisa utang sebesar Rp 19,7 miliar setelah dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah. ”Mudah-mudahan 2024 bisa dibayarkan karena itu kewajiban pemerintah daerah,” jelas Norman.  Dedi Mulyadi menceritakan, tahun terakhir menjabat sebagai Bupati Purwakarta pada 2017. Saat itu, dia menyadari bahwa tahun selanjutnya kepemimpinan akan dilanjutkan pejabat sementara yang secara otomatis anggaran tidak akan digunakan optimal karena keterbatasan wewenang.  Menurut Dedi, saat itu dia terus menggenjot pembangunan di Purwakarta agar tak ada lagi sisa utang pembangunan sehingga produk saat dirinya masih menjabat bisa dinikmati publik, seperti jalan dan berbagai bangunan.  ”Memang meninggalkan utang pemerintah daerah, tetapi dari sisi kalkulasi ekonomi itu negara diuntungkan. Karena kalau pembangunan dilakukan sekarang harganya menggunakan 2017, kemudian dibayarkan 2018-2019 negara untung karena kalau pembangunan digeser ke tahun itu pasti harganya sudah beda,” papar Dedi.  Meski sudah dijelaskan secara rinci oleh Sekda Purwakarta terkait utang yang viral, tapi Dedi mengaku siap bertanggung jawab secara finansial jika memang diperlukan untuk melunasi.

Disebut Bupati Purwakarta Punya Utang Rp 28 Miliar, Dedi Siap Bayar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dana Bagi Hasil

Berita Terkini