<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/ditetapkan-tersangka-kades-dan-kontraktor-ini-langsung-ditahan_m_171966.jpeg" alt="Ilustrasi kasus korupsi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus korupsi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai menetapkan tersangka, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamandau langsung menahan FRA, seorang Kepala Desa (Kades) Kina dan seorang kontraktor DD. Keduanya ditahan terkait dugaan penyelewengan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/07/31/147688/kabar-gembira-alokasi-dana-desa-tembus-rp-600-miliar" target="_blank">Alokasi Dana Desa</a> (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2017 di Desa Kina, Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Lamandau. &ldquo;Rabu sore (29/11), kami menahan FRA yang merupakan Kades Kina dan AP seorang kontraktor karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ADD serta DD,&rdquo; ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lamandau Ronald H Bakara melalui Kasi Intelijen Rindaya Sitompul, kemarin, dilansir Kalteng Pos (Jawa Pos Group). Keduanya diduga telah melakukan penyimpangan pengelolaan DD 2017 tahap pertama. Diindikasi ada kesepakatan antara FRA (Kades Kina) dan AP (Direktur CV Inuhan Permai). perihal&nbsp;kerugian atas perbuatan keduanya masih dalam tahap penghitungan. &ldquo;Modusnya, sebelum kontrak tanggal 6 Juni 2017, sudah ada kesepakatan dari FRA sejak April 2017 bahwa pekerjaan akan diberikan kepada AP,&rdquo; tegasnya. Terpisah, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Bayu Probo Sutopo menjelaskan, dalam APBDes ada tiga kegiatan, yaitu pembangunan dapur mes desa, jaringan air bersih, dan perpustakaan. Dalam kenyataannya, dana sudah dicairkan dan terkontrak ada dua (dapur mes desa dan perpustakaan). &ldquo;Namun uang tiga pekerjaan sudah dicairkan ke rekening CV Inuhan Permai. Parahnya, pembangunan jaringan air dan perpustakaan desa tidak ada sama sekali,&rdquo; ungkap Bayu. &nbsp;Saat penyelidikan, tegasnya, fisik belum ada tetapi dana sudah dicairkan tahap I untuk jaringan air bersih senilai Rp 236.286.500. Proyek ini tidak ada kontrak, tapi aliran dana sudah dicairkan kepada kontraktor. &ldquo;Sedangkan pembangunan perpustakaan desa dengan dana Rp128.061.000 baru dikerjakan tanggal 10 November 2017,&rdquo; ucap Bayu. Padahal dalam kontrak tanggal 6 Juni 2017 hingga tanggal 2 November 2017. Tetapi saat gencar dilakukan penyelidikan oleh Kejari Lamandau, maka kontraktor berupaya membangun mulai tanggal 10 November 2017. &ldquo;Ada upaya membangun, tapi masa kontrak sudah berakhir dan mengembalikan uang yang sudah dicairkan untuk dua proyek. Kedua <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/01/171885/ahmad-dhani-dari-dewa-19-hingga-tersangka-ujaran-kebencian" target="_blank">tersangka</a> kini dititipkan di Lapas Pangkalan Bun,&rdquo; ujar mantan Satgasus Kejati Gorontalo ini. Akibat perbuatan tersangka FRA dan AP, maka penyidik menjerat dengan pasal 2 ayat 1 jo 55 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Ditetapkan Tersangka, Kades dan Kontraktor Ini Langsung Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/gara-gara-dana-desa-215-kades-masuk-penjara_m_155410.jpeg" alt="Baliho Dana Desa di Desa Pohu, Kecamatan Ranteangin, Kolaka Utara." width="100%">
<figcaption>Baliho Dana Desa di Desa Pohu, Kecamatan Ranteangin, Kolaka Utara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada fakta mengejutkan semenjak diberlakukannnya Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa dan bergulirnya kebijakan Dana Desa oleh pemerintah. Setelah empat tahun undang-undang itu berlaku ternyata menuai banyak penyelewengan yang mengarah pada korupsi bagi aparatur desa itu sendiri.  Kabareskrim Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto menjelaskan, penegakan hukum dalam pengawasan dana desa yang telah berjalan sejak 2015 dengan menyiapkan 2.700 orang penyidik. Semua penyidik itu ditugaskan untuk penanganan korupsi di daerah. Semenjak adanya kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sudah tertangkap 215 kepala desa (kades) masuk penjara.  ”Hal ini patut disayangkan, kami tidak ingin para kepala desa semua ditangkap dan dipenjara. Perlu pembinaan dari pihak-pihak terkait agar dalam pengelolaan dana desa menjadi tepat sasaran,” tegas Ari Dono saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (5/9), sebagaimana dilansir Indopos (Jawa Pos Group).  Selain unsur Polri, RDP itu juga diikuti oleh pihak Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Bappenas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi.  Sementara itu, Dirjen BPKP Iskandar Novianto menyatakan, dalam upaya menangkal adanya penyelewengan dana desa, pihaknya sudah membuat aplikasi bekerjasama dengan Kemendagri. Pada 6 november 2015 Kemendagri sudah menerbitkan surat edaran Kemendagri mengenai Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diberlakukan di seluruh desa, dan pada 2017.  ”Kemudahan dari segi aplikasi dan pengendalian pengawsan serta perbaikan, agar output yang diminta oleh regulasi bisa dihasilkan sesuai yang diminta dan ini untuk memudahkan desa membiuat laporan keuangan terkait dana desa,” tutupnya.  Untuk diketahui pada 2015 pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa Rp 20,7 triliun. Lantas angka itu meningkat lagi pada 2016 sebesar Rp 46,9 triliun dan 2017 sebanyak Rp 60 triliun.

Gara-gara Dana Desa, 215 Kades Masuk Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-kata-jokowi-soal-kasus-dana-desa-di-pamekasan-yang-dikorupsi_m_148674.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat memberikan sambutan di acara Rapimnas Partai Hanura ke -1 di Bali, Jumat (4/8)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat memberikan sambutan di acara Rapimnas Partai Hanura ke -1 di Bali, Jumat (4/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus korupsi dana desa di Pamekasan, Madura, Jawa Timur memantik perhatian Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan bahwa sejak awal diluncurkan, uang yang dikucurkan untuk desa itu jumlah sangat besar.Yakni Rp 20 triliun. Sementara setahun setelahnya, ditingkatkan menjadi Rp 47 triliun dan kini berada pada angka Rp 60 triliun. "Artinya, total dalam tiga tahun ini sudah 127 triliun. Apa yang kita harapkan dari dana desa ini? Ada perputaran uang dari dana desa, ada perputaran uang di bawah, ada perputaran uang di desa, sehingga apa? Daya beli rakyat di desa semakin naik," jelas Jokowi usai menghadiri Rapimnas I Partai Hanura di The Stone Hotel, Bali, Jumat (4/8). Adapun dana desa merupakan salah satu program pemerintah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Karena jumlah besar yang dikucurkan pemerintah pusat, pengawasannya pun kata Jokowi harus dilakukan secara terus menerus. Semua pihak tentu berharap agar uang yang pada dasarnya dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat itu tidak disalahgunakan. "Saya selalu sampaikan bahwa manajemen dana desa itu harus betul-betul direncanakan dengan baik, diorganisasi yang baik. Ada pendampingan, dilaksanakan, tetapi juga harus ada pengawasan, controlling, pemeriksaan, yang terus menerus. Karena ini terkait uang yang besar sekali," tukansya. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait dugaan kasus suap menyuap terkait pengurusan kasus dana desa. Penetapan tersangka ini sebagai tindak lanjut atas penangkapan lima orang tersangka dan beberapa pihak lain pada Rabu (2/8) kemarin, karena diduga melakukan tindak pidana suap menyuap. Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan, kelima tersangka tersebut adalah Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, Kajari&lrm; Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Inspektur Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi, dan Kabag Administrasi Pamekasan Noer Solehhoddin.

Ini Kata Jokowi Soal Kasus Dana Desa di Pamekasan yang Dikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/astaga-dana-desa-di-daerah-ini-banyak-bermasalah_m_134121.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kucuran dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat, seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk warga desa. Namun hal ini tidak berlaku di Kota Waringin Timur. Di daerah ini, banyak sekali laporan terjadinya penyimpangan dana desa.&nbsp; Atas laporan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kotim Handoyo J Wibowo mengaku bingung dan prihatinckian meningkatnya laporan masyarakat terhadap indikasi penyalahgunaan dana desa. Padahal menurutnya, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) para kepala desa di Kotim sudah ditingkatkan.&nbsp; Menurutnya, apabila alasan adanya penyalahgunaan penggunaan dana desa itu akibat ketidaktahuan, maka bukan salah pemerintah kabupaten, karena para perangkat desa sudah pernah diberikan bimbingan teknis. &rdquo;Kalau tidak salah ada 6 desa yang saat ini dilaporkan warga. Hal ini saya curigai memang bukan karena kemampuan SDM nya, &nbsp;tapi memang karena ada niat untuk menyalahgunakan dana itu sendiri,&rdquo; katanya kepada Radar Sampit (Jawa Pos Group) Rabu (31/5). Ia mengatakan, apabila perangkat desa tidak mengerti bagaimana mengelola dan melaporkan penggunaan dana desa, maka sudah ada pendamping desa. Begitu juga di tingkat Kabupaten Kotim, ada dinas teknis terkait, bahkan Inspektorat sebagai tempat berkonsultasi. &rdquo;Mestinya kalau tidak paham dan untuk mencari zona aman, ya tanya &nbsp;soal penggunaan dana desa itu, jangan didiamkan. Karena kalau sudah dilaporkan dan diproses, itu suka tidak suka maka harus dihadapi secara hukum,&rdquo; tegasnya. Soal penggunaan dana desa, Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, jika dana desa sudah jelas peraturannya hingga kepada cara pelaporannya yang mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 10/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Termasuk pengadaan barang dan jasa di tingkat desa, sudah diatur di Peraturan Bupati Nomor 50/2015. Selain itu, Inspektorat &nbsp;juga sudah berkomitmen mengawal penggunaan anggaran desa sejak penyusunan rencana anggaran, hingga pelaporan pertanggungjawaban.&nbsp; &rdquo;Nah, kalau mau selamat dari jeratan hukum ya harus banyak konsultasi dan tanya kepada pihak yang kompeten. Jangan dana desa dipakai asal terlaksana, asal &nbsp;terserap anggarannya. Tapi ujung-ujungnya dipidana,&rdquo; pungkasnya. (ang/gus/wnd/JPG)

Astaga, Dana Desa Di Daerah Ini Banyak Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/lagi-kades-di-karawang-diduga-selewengkan-dana-desa_m_102218.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa kembali mencuat di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya, salah satu&nbsp;kepala desa di Kecamatan Telagasari berinisial K, sudah ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp; Kali ini giliran Kepala Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakerta, Karta, dilaporkan oleh warganya ke Mapolres Karawang. Karta diduga telah menyelewengkan dana&nbsp;pembangunan infrastruktur desa tahun anggaran 2016 lalu. "Rencananya hari ini kepala desa bersangkutan (Karta) akan kami panggil ke Mapolres Karawang," ujar Kasatreskrim Polres Karawang, AKP Haerullah,&nbsp;sebagaimana dilansir Radar Karawang Online (Jawa Pos Grup), Sabtu (14/1). Haerullah mengatakan, sebelumnya petugas dari Unit IV Tipikor Polres Karawang sudah meminta keterangan dari beberapa orang saksi. Beberapa keterangan&nbsp;tersebut diminta dari beberapa orang pegawai desa, kecamatan, sampai kabupaten. "Prosesnya masih penyelidikan," jelas Kasat. Sementara itu, informasi yang berhasil diterima RMOLJabar di lapangan, Kades Kertajaya, Karta, dilaporkan warga Desa Jayakerta, Kecamatan Jayakerta karena&nbsp;dituding telah menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan dana desa tahun 2016 sebesar Rp426 Juta. Dari dana tersebut, seharusnya pihak desa telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 1.400 meter yang berlokasi di dua desa. Namun,&nbsp;hingga akhir Desember 2016 lalu, pihak desa hanya mampu menyelesaikan 112,8 meter dari 1400 meter yang telah direncanakan sebelumnya.(jar/rk/mam/JPG)

Lagi, Kades di Karawang Diduga Selewengkan Dana Desa  