Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/dana-indonesiana-2136545709.jpg" alt="Dana Indonesiana 2025 dirancang untuk memperluas akses pendanaan bagi para pelaku budaya dalam rangka memperkuat peran dan partisipasi melestarikan budaya Indonesia." /> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kementerian Kebudayaan (Kemenkebud) kembali membuka program dukungan pendanaan untuk para pelaku budaya lewat Dana Indonesiana 2025 mulai 5 Mei 2025. Tahun ini, ada sejumlah perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyalurannya.&nbsp; Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menuturkan, Dana Indonesiana 2025 dirancang untuk memperluas akses pendanaan bagi para pelaku budaya dalam rangka memperkuat peran dan partisipasi mereka menjaga maupun melestarikan budaya Indonesia. Bantuan ini nantinya disalurkan melalui pemanfaatan Dana Abadi Kebudayaan, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.&nbsp; "Tahun ini, tersedia pembiayaan sekitar 465 miliar rupiah dari hasil pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan dengan target lebih dari 1.000 penerima manfaat, baik individu, komunitas, maupun lembaga budaya," ujarnya dalam Peluncuran Dana Indonesiana 2025, di Jakarta, Senin (5/5). Mengusung tema 'Pemajuan Kebudayaan yang Inklusif, Harmonis, dan Berkelanjutan, Fadli Zon menjelaskan, Dana Indonesiana 2025 mengusung skema baru yang lebih inklusif. Sehingga, diyakini bisa lebih banyak lagi merangkul pelaku budaya baik di bidang tradisi maupun ekspresi budaya kontemporer. Pasalnya, tanpa intervensi yang tepat, banyak komunitas, tradisi, dan praktik budaya, terutama yang berskala kecil berisiko terpinggirkan atau bahkan hilang. "Kita harus memastikan bahwa semua lapisan mendapat kesempatan, dari maestro hingga pelaku baru, dari desa hingga kota, dari artefak bersejarah hingga gagasan inovatif untuk masa depan," ujarnya.&nbsp; Karenanya, pada tahun ini pun jumlah target penerima manfaat jauh lebih besar dibanding tahun lalu sekitar 600an. Kemudian, ada pula sejumlah perubahan lainnya yang diusung untuk menjembatani hal tersebut. Tahun ini, empat layanan utama masih disuguhkan, namun kategori program diperbanyak.&nbsp; Setidaknya, ada 11 kategori program ditawarkan dalam skema pendanaan tahun ini. Diantaranya, Pendayagunaan Ruang Publik; Penciptaan Karya Kreatif Inovatif; Sinema Indonesia; Dokumentasi Karya Pengetahuan Maestro atau Objek Pemajuan Kebudayaan Rawan Punah; Dukungan Institusional; Kajian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya; Dana Pendamping Karya untuk Distribusi Internasional; Dukungan Interaksi Budaya; Program Kewirausahaan Budaya; Restorasi dan Pemeliharaan Artefak, dan Sustainable Cultural Heritage. Pada program Sinema Indonesia, Fadli Zon menyebut, ada alokasi khusus. Sebab, di tahun ini, bakal diterapkan skema matching fund untuk penyaluran Dana Indonesiana-nya. Yang artinya, bagi film-film yang mendapatkan dukungan dana dari mitra di luar maka besaran dana tersebut otomatis digandakan oleh Kemenkebud melalui Dana Indonesiana.&nbsp; "Misalnya kalau sebuah film itu mendapatkan dukungan bantuan dari berbagai macam funding dari luar Rp 5 miliar maka kalau skemanya matching fund itu ya kita juga harus membantu Rp 5 miliar. Nah tapi, kalau sekarang untuk sementara ada plafon atasnya. Kita tetapkan maksimumnya Rp 2,5 miliar," paparnya. Namun, kata dia, perlu jadi catatan bahwa institusi-institusi tersebut harus memang yang sudah terkurasi dengan baik. Bukan hanya pihak-pihak sembarangan. Oleh karenanya, pihaknya pun sudah menyiapkan tim kurasi. Tim ini yang nantinya akan menilai para pendaftar sebagai calon penerima program Dana Indonesiana. Ia menekankan, tidak boleh ada fraud atau penipuan dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari program ini. Karenanya, pengawasan juga akan diperketat. Sekretaris Jenderal Kemenkebud Bambang Wibawarta menambahkan, di tahun ini, skema penyaluran dana pun akan diubah. Bila sebelumnya menggunakan skema 80:20 maka diubah menjadi tiga kali penyaluran, yakni 50, 30, dan 20 persen. Perubahan ini merupakan hasil evaluasi pada penyaluran sebelumnya, di mana skema 80:20 dinilai kurang efektif. "Ini juga cakupannya kan menjadi lebih luas lagi dari sebelumnya, misalnya afirmasi terhadap daerah 3T dan untuk pelaku budaya anak, dan lain sebagainya. jadi cakupannya akan lebih luas," paparnya.&nbsp; Untuk menjangkau daerah 3T ini, rencananya, Kemenkebud melalui balai pelestarian budaya (BPK) akan jemput bola. BPK akan melakukan sosialisasi secara massif di daerah.&nbsp; Pelaksanaan program Dana Indonesiana ini dilakukan melalui kerja sama antara Kemenkebud sebagai Program Management Office (PMO) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan, sebagai pengelola keuangan dan penyalur dana. Direktur Fasilitasi Riset LPDP Ayom Widipaminto menilai, pertumbuhan Dana Abadi menunjukkan progres positif. Dari pertama kali pada tahun 2021 dengan nilai pokok Rp 1 triliun, hingga kini berkembang sebesar Rp 5 triliun.&nbsp; Oleh sebab itu, ia memastikan, LPDP bakal mendukung penuh program kebudayaan melalui Dana Abadi Kebudayaan yang terus tumbuh secara optimal dan berkelanjutan. "Dengan strategi investasi yang terukur dan prudent, nilai pokok tersebut terus kami kembangkan," ungkapnya. Dia berharap, melalui peluncuran Dana Indonesiana Tahun 2025, dapat terlahir gagasan yang lebih berkualitas, kreatif, dan inovatif serta kegiatan hiburan yang tidak hanya menarik, tapi juga memberikan dampak luas bagi masyarakat. Manfaat besar dari program ini pun disampaikan penerima manfaat Dana Indonesiana tahun 2023 dan 2024, Seno Joko Suyono dari Borobudur Writers and Cultural Festival (BWCF). Seno mengungkapkan, Dana Indonesiana dapat dimanfaatkan oleh pihaknya untuk pengembangan program. Pihaknya pun jadi bisa mengubah format festival yang dilaksanakan menjadi moving festival atau festival yang bergerak dari kota-kota yang memiliki heritage atau situs-situs yang menarik.

Kemenkebud membuka Dana Indonesiana 2025 dengan anggaran Rp 465 miliar, mendukung pelaku budaya melalui skema baru dan matching fund.

Pendaftaran Dana Indonesia Kembali Dibuka, Kemenkebud Sediakan Anggaran Rp 465 Miliar

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/Fadli-Zon_MIFTAHUL-HAYAT04-2-982299176.jpeg" alt="Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" /> JawaPos.com &ndash; Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan Dana Indonesiana atau Dana Abadi Kebudayaan berada di bawah pengelolaannya. Sebelumnya, pemanfaatan dana untuk seniman itu berada di Kemendikbudristek. Fadli mengatakan, Dana Indonesiana harus bisa diakses semua seniman di Indonesia. Rencananya, mulai Senin (4/11) Fadli membahas urusan Dana Indonesiana dengan perwakilan seniman. Pada pertemuan pertama, seniman yang dia undang berasal dari kelompok industri perfilman. "Kita akan membuat satu event namanya informal breakfast meeting gitu ya," kata Fadli di Museum Nasional Indonesia, Jumat (1/11). Politikus Gerindra itu mengatakan, Kementerian Kebudayaan ingin mendengar langsung dari pelaku seni-budaya tentang Dana Indonesiana. Pasalnya, secara regulasi, manfaat Dana Indonesiana dalam beberapa tahun sudah diterima pelaku seni-budaya. Baik itu seni musik, pertunjukan, film, maupun lainnya. Fadli mengatakan, dirinya ingin tahu masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. &rsquo;&rsquo;Juga kita ingin Dana Indonesiana ini bisa diakses semua pihak (terkait). Jadi, no one left behind,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Meski demikian, penyaluran manfaat Dana Indonesiana tidak bisa asal-asalan. Harus memenuhi standar atau kriteria tertentu. Misalnya, pencapaian artistik tertentu di bidang masing-masing. Selain itu, ada kurator yang independen. Sebagai informasi, Dana Indonesiana mencapai Rp 3 triliun pada 2022. Kemudian meningkat menjadi Rp 5 triliunan pada 2023. Pengelolaan atau investasinya dikerjakan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP). (wan/c7/oni)

Dana Indonesiana atau Dana Abadi Kebudayaan kini dikelola oleh Kementerian Kebudayaan. Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan seniman dapat

Menteri Kebudayaan Fadli Zon Pastikan Seniman Bisa Akses Dana Indonesiana

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/kemendikbudristek-313810343.jpg" alt="ILUSTRASI Kantor Kemendikbudristek. (istimewa)" /> JawaPos.com &ndash; Sejak pertama kali diluncurkan tahun 2022 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Program Dana Indonesiana terus menuai dukungan positif dari pegiat budaya maupun seniman di Tanah Air.&nbsp;Kebijakan Dana Indonesia dari Nadiem Makarim memang diperuntukkan kepada budayawan serta seniman guna menyokong mereka terus berkarya sehingga terwujud Merdeka Berbudaya dan pemajuan kebudayaan Indonesia tanpa khawatir terkendala pendanaan. Sutradara kenamaan Indonesia, Andara Fembriarto, mengakui bahwa Dana Indonesiana sebagai implementasi dukungan pemerintah, melalui Kemendikbudristek, amat terasa baik dampaknya kepada budayawan dan seniman nasional. Andara menyebut, salah satu contoh bagian dari manfaat Dana Indonesiana adalah lebih mudahnya para Sineas Indonesia mengakses dana-dana perjalanan ke luar negeri untuk mengikuti festival film internasional. Bahkan, Andara melanjutkan, sineas luar negeri pun iri dengan kebijakan pemerintah yang menghadirkan Program Dana Indonesiana. Hal itu terungkap saat para sineas Indonesia dan luar negeri saling berinteraksi dalam sebuah festival film. "Kami, Sineas Indonesia, merasa sungkan ketika bincang-bincang dengan pelaku film dari negara lain sebab mereka iri dengan bangsa kita. Seperti pelaku film dari Portugal, Sri Lanka, Nepal, mereka mengatakan tidak ada bantuan dari pemerintahnya," ujar Andara dikutip Kamis (14/8). Andara berharap agar Dana Indonesiana yang terbukti memberi andil ke budayawan dan seniman nasional dapat terus dihadirkan oleh pemerintahan selanjutnya agar Merdeka Berbudaya yang telah memicu munculnya kreativitas karya bermutu tidak hilang.&nbsp;"Program Dana Indonesiana dari pemerintah sangat membantu bagi kami, pelaku budaya serta seniman nasional. Kami bangga terhadap pemerintah sebab Dana Indonesiana mempunyai dampak besar," ucap Andara. Dana Indonesiana merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Episode 18 yang kala peluncuran perdana mengusung semangat 'Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana'. Melalui Dana Indonesiana maka ingin dicapai perluasan kerja budaya berkelanjutan sekaligus mendorong pemajuan kebudayaan. Sejumlah capaian positif berhasil dilakukan berkat dukungan Program Dana Indonesiana, antara lain dari sektor perfilman Tanah Air. Tercatat tahun 2023 jadi capaian tertinggi industri perfilman Indonesia sebab dengan dukungan Dana Indonesiana sebanyak 50 karya film nasional berhasil tampil pada 24 festival film internasional di 18 negara. Sedangkan dari sektor musik, duo musisi eksperimental yakni Tesla Manaf dan Rio Abror pernah merasakan manfaat baik Dana Indonesiana. Mereka mampu melaksanakan tur 25 kota pada Maret sampai April di sembilan negara, mulai dari Belanda, Jerman, Perancis, Denmark, Belgia, Italia, Lituania, Polandia, dan Ceko. Nadiem Makarim mengemukakan, ketersediaan Dana Indonesiana amat berperan penting dalam revitalisasi kegiatan ekspresi budaya Indonesia sehingga pekerja kreatif budayawan dan seniman tidak kehilangan tumpuan hidupnya. "Dana Indonesiana menghidupkan berbagai festival kebudayaan dan mendukung tumbuhnya produksi karya para pelakunya agar mampu berkiprah di pentas nasional maupun internasional," papar Nadiem.

Salah satu contoh manfaatnya adalah lebih mudahnya para Sineas Indonesia mengakses dana perjalanan ke luar negeri untuk ikut festival film.

Negara-negara Lain Ngiri ke RI karena Punya Dana Indonesiana untuk Para Sineas

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Ilustrasi-uang-Antara.jpg" alt="Photo" /> JawaPos.com - Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, (Kemendikbudristek) Restu Gunawan menilai pengembangan kebudayaan harus dilakukan bersama-sama seluruh pihak. Adanya Dana Indonesiana bisa dimanfaatkan oleh pelaku kebudayaan untuk semakin berkembang.  “Tujuan dari Merdeka Berbudaya adalah membuka kesempatan, kemerdekaan bagi seniman dan budayawan untuk berpikir, berinovasi, dan berkreasi dengan cara dan kapasitasnya. Apalagi dengan Dana Indonesiana ini, kami tunggu proposal berkualitas yang anda kirimkan ke Kemendikbudristek,” ujar Restu kepada wartawan, Minggu (10/4).  Sementara itu, Kepala Divisi Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Juni Dearmanita menambahkan, pembayaran dana kepada seluruh penerima akan dilakukan tepat waktu. Dengan catatan dokumen pengajuannya lengkap.  “Asalkan syarat dan dokumennya sudah terpenuhi. Penerima dana diharapkan melaksanakan kewajibannya terkait dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dananya karena kita akan diaudit juga oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelas Juni.  Sebelumnya, Kemendikbudristek telah melincurkan Dana Indonesiana sebagai Merdeka Belajar Episode ke-18. Program ini ditujukan untuk memajukan kebudayaan di Indonesia.  “Dana Indonesiana sebagai dana abadi kebudayaan adalah bukti bahwa pemerintah hadir dan bergerak bersama masyarakat untuk mewujudkan Merdeka Berbudaya,” ujar Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim kepada wartawan, Jumat (25/3).  Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pada 2020 dan 2021 pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 triliun yang dikelola bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai Dana Abadi Kebudayaan. Dia menargetkan uang tersebut terus bertambah seiring berjalannya waktu.  “Dengan terbentuknya Dana Indonesiana, kita memenuhi janji Presiden. Tahun depan kita harapkan diisi lagi sehingga mencapai Rp 5 triliun,” ujar Sri Mulyani.  Dari total anggaran Rp 3 triliun yang dikelola LPDP, selama dua tahun dana ini telah menghasilkan keuntungan sebesar Rp 200 miliar berdasarkan akumulasi sejak 2021. Dana ini bisa dipakai oleh semua pelaku seni dan pelaku budaya untuk membangkitkan kembali gairah serta aktivitas-aktivitas kebudayaan yang sempat terhenti karena pandemi.

LPDP: Pembayaran Dana Indonesiana Tepat Waktu Jika Dokumen Lengkap

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/vaksin-seniman-6-430.jpg" alt="Sepasang penari berpose seusai mendapat suntikan vaksin Coivd-19 saat pelaksanaan vaksinasi untuk seniman di Padepokan Seni Bagong Kussudihardjo, Bantul, Rabu (3/10). Sebanyak 517 seniman dan budayawan Jogjakarta mengikuti vaksinasi yang bertujuan melindu" /> JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah meluncurkan Dana Abadi Kebudayaan sebagai Merdeka Belajar Episode 18. Melalui program ini diharapkan mampu memperbesar peluang para budayawan untuk berekspresi, berkarya, dan berbudaya.  "Dana abadi ini akan memperbesar peluang akses para budayawan untuk mendapatkan dana, untuk merepresentasikan atau menyalurkan ekspresinya melalui berbagai kanal atau saluran," kata Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Restu Gunawan kepada wartawan, Minggu (10/4).  Restu menekankan, Dana Abadi Kebudayaan merupakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Menurutnya, selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga menyediakan dana perwalian untuk kebudayaan.  "Kalau pemerintah pusat ada, pemerintah daerah juga ada. Ini bisa menggerakkan budaya baik daerah maupun pusat," jelasnya.  Untuk itu, Restu mengatakan, Dana Indonesiana ini akan menggerakkan seluruh pelaku budaya di seluruh Indonesia. "Akan ada bantuan bagi setiap kegiatan budaya di mana pun untuk mengakses dananya dan ini difasilitasi dengan baik," imbuhnya.  Untuk menerima manfaat Dana Indonesiana, para budayawan harus mengikuti proses seleksi ketat. Akan ada tim komite yang secara khusus bertugas menilai proposal, sedangkan proses seleksinya diserahkan kepada komunitas budaya.  "Ada seleksi, seleksinya harus ketat. Kita serahkan ke tim komite sehingga penilaiannya diserahkan kepada komunitas. Kami (Kemendikbudristek) tidak ikut campur dalam penilaiannya," tegasnya.  Selain itu, Dana Indonesiana memungkinkan pemajuan kebudayaan dapat berlangsung stabil dan berkelanjutan. "Dana Indonesiana dirancang khusus untuk sektor kebudayaan, sehingga hasil pengembangan Dana Indonesiana bisa digunakan para pelaku budaya dengan lebih fleksibel dan lintas tahun. Standar biayanya pun akan lebih sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan pelaku budaya," tandasnya.  Sebelumnya, Kemendikbudristek telah melincurkan Dana Indonesiana sebagai Merdeka Belajar Episode ke-18. Program ini ditujukan untuk memajukan kebudayaan di Indonesia.  "Dana Indonesiana sebagai dana abadi kebudayaan adalah bukti bahwa pemerintah hadir dan bergerak bersama masyarakat untuk mewujudkan Merdeka Berbudaya," ujar Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim kepada wartawan, Jumat (25/3).  Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pada 2020 dan 2021 pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 triliun yang dikelola bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai Dana Abadi Kebudayaan. Dia menargetkan uang tersebut terus bertambah seiring berjalannya waktu.  "Dengan terbentuknya Dana Indonesiana, kita memenuhi janji Presiden. Tahun depan kita harapkan diisi lagi sehingga mencapai Rp 5 triliun," ujar Sri Mulyani.  Dari total anggaran Rp 3 triliun yang dikelola LPDP, selama dua tahun dana ini telah menghasilkan keuntungan sebesar Rp 200 miliar berdasarkan akumulasi sejak 2021. Dana ini bisa dipakai oleh semua pelaku seni dan pelaku budaya untuk membangkitkan kembali gairah serta aktivitas-aktivitas kebudayaan yang sempat terhenti karena pandemi.

Lewat Dana Indonesiana, Peluang Budayawan Dapat Dana Semakin Besar

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Screenshot_20220209-134631_YouTube.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Kick Off G20 on Education and Culture secara daring, Rabu (9/2)." /> JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah melincurkan Dana Indonesiana sebagai Merdeka Belajar Episode ke-18. Program ini ditujukan untuk memajukan kebudayaan di Indonesia.  “Dana Indonesiana sebagai dana abadi kebudayaan adalah bukti bahwa pemerintah hadir dan bergerak bersama masyarakat untuk mewujudkan Merdeka Berbudaya,” ujar Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim kepada wartawan, Jumat (25/3).  Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pada 2020 dan 2021 pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 triliun yang dikelola bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai Dana Abadi Kebudayaan. Dia menargetkan uang tersebut terus bertambah seiring berjalannya waktu.  “Dengan terbentuknya Dana Indonesiana, kita memenuhi janji presiden. Tahun depan kita harapkan diisi lagi sehingga mencapai Rp 5 triliun,” ujar Sri Mulyani.  Dari total anggaran Rp 3 triliun yang dikelola LPDP, selama dua tahun dana ini telah menghasilkan keuntungan sebesar Rp 200 miliar berdasarkan akumulasi sejak 2021. Dana ini bisa dipakai oleh semua pelaku seni dan pelaku budaya untuk membangkitkan kembali gairah serta aktivitas-aktivitas kebudayaan yang sempat terhenti karena pandemi.  “Jadi siapa saja, ayo segera mendaftar untuk mendapatkannya,” ucapnya.  Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati resmi meluncurkan Dana Abadi Kebudayaan sebagai Merdeka Belajar Episode Kedelapan Belas. Program kali ini mengangkat tema Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana.  “Dengan Dana Indonesiana, pemerintah berupaya untuk hadir dan bergerak bersama masyarakat untuk memulihkan kebudayaan dari situasi pandemi dan mendorong pemajuan kebudayaan dengan dukungan dana abadi yang sifatnya lebih stabil dan berkelanjutan,” ujar Nadiem melalui siaran virtual, Kamis (24/3).  "Melalui Dana Indonesiana kita menghadirkan sistem pemanfaatan anggaran negara yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekspresi budaya yang sejatinya bersifat eksperimentatif, spontan, dan berjalan lintas tahun,” imbuhnya.

Sudah Dialokasikan Rp 3 T, Dana Indonesiana Ditargetkan Capai Rp 5 T