<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pengamat-korupsi-di-kemenag-sudah-berurat-berakar_m_.jpg" alt="Penyidik KPK membawa dua koper dari ruangan kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK membawa dua koper dari ruangan kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan karena hajatan besar seperti penyelenggaran haji, memasuki Ramadan, atau pun Idul Fitri. Melainkan adanya kasus dugaan korupsi. Tak tanggung-tanggung, kasus itu melibatkan seorang ketua partai politik (parpol). Kasus dugaan korupsi yang melibatkan orang "besar" di <a href="https://jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/20/03/2019/soal-uang-disita-kpk-menteri-agama-janji-mengklarifikasi-ke-penyidik" target="_blank">Kemenag</a> bukanlah yang pertama kali. Sebelum mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, pendahulunya, Suryadharma Ali, sudah lebih dulu merasakan dinginnya penjara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belum lagi kasus-kasus lainnya yang menyeret mantan menteri agama atau pun anggota DPR. Pengamat Hukum Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menyebut, dari sejumlah kasus korupsi yang pernah terjadi sebelumnya, dapat dikatakan praktik rasuah sudah begitu pelik di lingkungan Kemenag. "Ini menunjukkan korupsi (di Kemenag) sudah berurat berakar," kata Feri Amsari kepada JawaPos.com, Rabu (20/3). Berurat berakarnya <a href="https://jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/03/2019/dolar-dan-rupiah-dari-ruang-menteri-agama-setelah-kpk-ott-rommy" target="_blank">praktik korupsi di kementerian</a> yang menaungi masalah keagamaan itu, karena kasusnya tidak sekali ini. Bahkan dua kali menyeret sang menteri dan ketua partai. Sebut saja kasus dana abadi umat dan biaya penyelenggaran ibadah haji periode 2001-2005. Kasus itu menyeret Said Agil, mantan Menteri Agama era presiden Megawati Soekarnoputri. Atas kasus tersebut Said Agil dianggap merugikan negara Rp 719 miliar. Lantas dia divonis lima tahun penjara, setelah putusan tetap atas kasasi di Mahkamah Agung (MA). Korupsi yang tidak kalah miris lagi yakni pengadaan <a href="https://jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/17/03/2019/menag-minta-segel-ruang-kerjanya-dibuka" target="_blank">kitab suci Alquran</a> pada 2013. Korupsi itu terjadi pada APBNP 2011 dan APBN 2012. Kasus itu menyeret tiga orang anggota DPR. Yakninya, Zulkarnaen Djabar. Atas kasus korupsi pengadaan Alquran itu KPK menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 27,056 miliar. Zulkarnaen Djabar pun akhirnya dihukum 15 tahun penjara. Hukum itu disertai dengan denda Rp 300 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 5,745 miliar. Ternyata dunia kelam Kemenag belum sebenar-benarnya habis. Pada 2015, lagi-lagi menterinya yang kala itu Suryadharma Ali (SDA) terseret kasus korupsi. SDA ketika itu juga adalah <a href="https://jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/20/03/2019/kpk-lacak-sumber-duit-rp-607-juta-di-laci-menteri-agama" target="_blank">Ketua Umum PPP</a>. Dia terseret kasus penyalahgunaan dana operasional menteri (DOM) dan dana penyelenggaraan ibadah haji. Majelis hakim menyatakan SDA terbukti menyelewengkan DOM sebesar Rp 1,8 miliar. Dia dihukum 6 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 1,821 miliar. Pada 19 Mei 2016, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus di tingkat banding, hasilnya Suryadharma divonis 10 tahun penjara. Pengadilan juga mencabut hak Suryadharma untuk menduduki jabatan publik dalam 5 tahun ke depan. Terbaru kasus dugaan jual beli jabatan di Kemenag yang kembali menyeret Ketum PPP Romahurmuziy. Setelah menjadi tersangka, pria yang biasa disapa Rommy itu diberhentikan sebagai ketua umum PPP. Melihat tren korupsi di Kemenag ini, Feri Amsari menilai ada yang tidak beres di institusi tersebut. Mulai dari sumber daya manusia (SDM). Bahkan melibatkan oknum dari pegawai, menteri, ketua partai, maupun oknum anggota DPR. Di samping itu, akibat dari upaya penegakan yang lemah. Selain itu, kasus tersebut juga dampak dari kementerian yang diisi oleh orang-orang parpol. Akibatnya kementerian menjadi sapi perah untuk mendanai partai. "(Kasus seperti ini, red) relatif sama ya d kementerian-kementerian lain," kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Unand itu.

Pengamat: Korupsi (di Kemenag) sudah Berurat Berakar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-lacak-sumber-duit-rp-607-juta-di-laci-menteri-agama_m_.jpg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asal usul tumpukan uang yang disita KPK dari ruang kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin masih misterius. Hingga kemarin (19/3), Lukman belum menjelaskan secara terbuka fulus tersebut. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Ada dua dugaan yang beredar. Pertama, uang tersebut terkait dengan dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Kedua, uang tersebut merupakan dana operasional menteri. Dugaan kedua itu diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kemarin. Dia menganggap temuan uang tunai di ruang kerja Menag sebagai hal lazim. JK menyatakan, di mana-mana pejabat selalu menyiapkan uang tunai di kantornya. Apalagi pejabat setingkat menteri. Selain itu, menteri memiliki dana operasional menteri (DOM) yang berwujud tunai. "Kalau kantor saya digeledah, pasti ada uangnya," ujarnya, lantas tersenyum. Sesuai dengan ketentuan, setiap menteri memang berhak mendapat DOM. Besaran dan penggunaannya diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 3/2006 dan PMK No 268/PMK.05/ 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga. Sesuai dengan aturan tersebut, setiap menteri/pimpinan lembaga mendapat jatah DOM Rp 120 juta setiap bulan. Namun, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/03/2019/dolar-dan-rupiah-dari-ruang-menteri-agama-setelah-kpk-ott-rommy" target="_blank">uang yang disita KPK dari laci meja kerja Lukman</a> ternyata lebih besar dari itu. KPK telah menghitung uang tersebut. Total mencapai Rp 180 juta dan USD 30 ribu. Jika semua dirupiahkan dengan kurs Rp 14.237 per USD, jumlahnya mencapai Rp 607,110 juta. Uang itu disita KPK setelah menggeledah kantor Lukman di kompleks Kemenag pada Senin (18/3). Karena jumlahnya banyak dan disertai dolar, muncul dugaan uang tersebut terkait dengan kasus jual beli jabatan Kemenag yang melibatkan eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romy). Namun, KPK belum membenarkan dugaan tersebut. "Penyidik mengambil uang itu untuk dilihat. Apakah ada relevansi atau tidak, kita tunggu ya," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Ada pula kabar bahwa uang tunai itu merupakan honor yang diterima Menag dari berbagai aktivitasnya. Namun, seorang menteri seharusnya melaporkan penerimaan sekecil apa pun kepada KPK bila sumbernya tidak jelas. Langkah itu pernah dilakukan Abdurrahman M. Bakri, penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Dia dikenal sebagai penghulu yang tahun lalu paling rutin melaporkan gratifikasi ke KPK. Bakri tercatat telah 59 kali melaporkan "ceperan" yang diterimanya. Padahal, jumlahnya hanya Rp 25 ribu-Rp 200 ribu. Untuk mengetahui asal usul uang tersebut, KPK berencana memanggil Menag. "Tentu saja uang tersebut akan diklarifikasi (dari mana sumber dan peruntukannya, Red)," tegas Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Dia menjelaskan, identifikasi bahwa uang tersebut berkaitan dengan suap jual beli jabatan masih terlalu dini. Namun, KPK tetap akan mempelajari apakah uang itu berhubungan dengan Romahurmuziy dan dua pejabat Kemenag, Haris Hasanuddin (kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur) dan M. Muafaq Wirahadi (kepala Kantor Kemenag Gresik), atau tidak. Bila uang tersebut berkaitan dengan para tersangka, tidak tertutup kemungkinan ada pihak internal Kemenag yang ditetapkan sebagai tersangka lagi. ''Penyelidikan (pihak lain) masih berjalan. Nanti kalau ditemukan fakta baru dan bukti lain, akan kami cermati,'' ujarnya. Febri mengakui, kasus suap jabatan itu tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Romy. Praktik tersebut hampir pasti melibatkan petinggi Kemenag. Sebab, keputusan final dalam pengisian jabatan hanya bisa ditentukan Kemenag, bukan Romy. ''Kami sudah mengidentifikasi dan punya bukti pihak-pihak yang diduga bekerja bersama-sama terkait perkara ini,'' ungkapnya. Peluang untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus itu sangat terbuka. Terlebih, selain menerapkan pasal 12 huruf a dan b UU Pemberantasan Tipikor, KPK menyelipkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam mengusut kasus tersebut. Pasal 55 itu memungkinkan KPK menjerat pelaku lain yang disangka bersama-sama Romy menerima suap dari Haris dan Muafaq. KPK juga mendapat tambahan barang bukti dari rumah pribadi Romy di kawasan Condet, Jakarta Timur, yakni berupa laptop. ''Kami akan analisis lebih lanjut karena kami duga ada bukti relevan terkait barang-barang yang disita tersebut,'' imbuhnya. Jawa Pos kemarin berusaha kembali mengklarifikasi Lukman. Namun, dia belum memberikan jawaban. Baik saat dihubungi langsung melalui ponsel maupun akun Twitter-nya. Padahal, Lukman termasuk menteri yang cukup aktif di Twitter. Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki juga enggan mengomentari temuan uang di ruangan bosnya itu. Dia menyatakan, Menag akan mengklarifikasi uang tersebut secara langsung ke KPK. ''Pak Menteri Agama sudah meminta informasi kapan dijadwal, kapan dipanggil, untuk memberi penjelasan. Kita tunggu saja,'' ujarnya. Sementara itu, tim penyidik KPK kemarin menggeledah Kanwil Kemenag Jawa Timur. Selama lima jam, tim yang terdiri atas tujuh orang tersebut melakukan penggeledahan di lantai 2. Penggeledahan tersebut terkait dengan penangkapan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin oleh KPK. Penggeledahan dikawal ketat oleh anggota dari Polda Jatim. Pukul 17.07 dua petugas KPK keluar dengan membawa sebuah koper oranye. ''Bukan ini, masih di atas. Ini alat untuk penyidikan,'' kata seorang penyidik KPK. Petugas lainnya baru keluar pukul 18.41. Seorang di antara lima penyidik yang keluar membawa satu koper biru.&nbsp;

KPK Lacak Sumber Duit Rp 607 Juta di Laci Menteri Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penggunaan-dom-jk-termasuk-untuk-kebutuhan-rumah-tangga_m_226962.jpg" alt="Wapres Jusuf Kalla saat bersalaman dengan tim penasihat hukum Suryadharma Ali." width="100%">
<figcaption>Wapres Jusuf Kalla saat bersalaman dengan tim penasihat hukum Suryadharma Ali.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam penjelasannya di sidang peninjauan kembali (PK) Suryadharma Ali (SDA), Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyatakan pemakaian dana operasinal menteri (DOM) dapat digunakan untuk kebutuhan dinas. Untuk SDA yang ketika itu mendapat DOM sebesar Rp 120 juta per bulan dapat dimanfaatkan secara fleksibel dalam ranah keperluan dinas dan pribadi. Ketentuan itu diatur dalam dalam Nomor 5 PMK 268/ Tahun 2014. Penjelasan JK itu diutarakan pada saat menjawab pertanyaan jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Basir di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (11/7). "Prinsipnya disebut fleksibel dan diskresi kepada menterinya, artinya tegantung kebijakan menterinya apakah itu digunakan untuk keperluan dinas atau pribadi menteri tersebut," ucap JK. Lalu, jaksa kembali menanyakan terkait keleluasaan penggunaan <a href="https://jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/07/2018/pembelaan-jk-untuk-suryadharma-ali-terkait-pemakaian-dom" target="_blank">DOM</a> tersebut, seperti digunakan untuk keperluan membeli tiket dan membayar biaya perawatan rumah sakit. "Apakah kebijakan itu longgar untuk pribadi? Bayar tiket anaknya dan bisa bayar pengobatan anaknya?" tanya jaksa KPK. "Bagian dari pada menteri itu prinsipnya membantu menteri karena sekian tahun gaji tidak naik, sehingga diberikan keleluasaan untuk menteri itu sangat fleksibel termasuk kebutuhan rumah tangga," jawab JK. Mendengar pernyataan JK, jaksa pun kembali mempersoalkan penggunaan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/06/2018/terlihat-kurus-suryadharma-ali-alami-sakit-jantung-dan-penyakit-lain" target="_blank">DOM</a> meskipun fleksibel tetapi harus tidak merugikan keuangan negara. "Ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan tidak bertengangan dengan Undang-Undang. Karena menteri keuangan langsung membuat aturan itu bahwa DOM itu fleksibel dan diskresi kepada menteri yang bersangkutan," ucap JK. Kendati diberi keleluasaan, kata JK, sebesar 20 persen DOM harus diberikan pertanggungjawaban. "Sedangkan 80 persen itu lump sum. Lump sum itu diberikan kwitansi diterima sudah cukup, tidak perlu lagi detailnya," jelas JK. Kehadiran JK di persidangan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/07/2018/terlihat-kurus-suryadharma-ali-mengaku-sedang-diet" target="_blank">SDA</a>, lantaran sempat mengutip keterangan JK ketika bersaksi dalam sidang mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik pada Januari 2016. JK disebut pernah mengatakan setiap menteri diberi keleluasaan dalam menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM). Pada 11 Januari 2016, Suryadharma dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan serta uang pengganti Rp 1,821 miliar. SDA terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. SDA juga dijatuhi hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak politik.

Penggunaan DOM, JK: Termasuk untuk Kebutuhan Rumah Tangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembelaan-jk-untuk-suryadharma-ali-terkait-pemakaian-dom_m_226947.jpg" alt="Wapres Jusuf Kalla saat menjadi saksi meringankan pada sidang PK Suryadharma Ali." width="100%">
<figcaption>Wapres Jusuf Kalla saat menjadi saksi meringankan pada sidang PK Suryadharma Ali.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada sidang peninjauan kembali (PK) yang diajukan terdakwa Suryadharma Ali menghadirkan saksi meringankan. Tak tanggung-tanggung, terdakwa perkawa dugaan penyalahgunaan dana dana operasional menteri (DOM) itu menghadirkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Di depan majelis hakim JK menjelaskan penggunaan DOM. Dia menerangkan, pendapatan seorang menteri hingga saat ini menerima gaji sebesar Rp 19 juta per bulan. Dalam menyukseskan kinerjanya menteri diberi dana penunjangan yakni DOM yang nilainya Rp 122 juta per bulan. "Hal itu diatur dalam Nomor 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 6 Tahun 2006," kata pria berdarah Bugis itu di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (11/7). Pada peraturan Nomor 3 PMK 6/2006 itu, sambungnya, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/06/2018/terlihat-kurus-suryadharma-ali-alami-sakit-jantung-dan-penyakit-lain" target="_blank">DOM</a> dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memberikan keleluasaan terhadap pemakaian DOM aturan tersebut kemudian diperbaiki menjadi Nomor 5 PMK 268/2014. "Aturan yang baru memberikan keleluasan lebih banyak kepada menteri untuk mempergunakan DOM," ujarnya. Oleh karena itu,Nomor 5 PMK 268/2014 mulai berlaku pada 31 Desember 2014. Pada prinsipnya 80 persen <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/07/2018/terlihat-kurus-suryadharma-ali-mengaku-sedang-diet" target="_blank">DOM</a> merupakan anggaran yang diberikan secara utuh kepada menteri, sedangkan sebesar 20 persen yang harus dipertanggungjawabkan. "Berbeda dengan keputusan lama yang harus dipertanggungjawabkan. Sekarang tidak perlu dipertanggung jawabkan yang 80 persen, 20 persen tetap membutuhkan pertanggung jawaban," jelas JK. Kehadiran JK di persidangan Suryadharma, lantaran sempat mengutip keterangan JK ketika bersaksi dalam sidang mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik pada Januari 2016. JK disebut pernah mengatakan setiap menteri diberi keleluasaan dalam menggunakan DOM. Pada 11 Januari 2016, Suryadharma divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan serta uang pengganti Rp 1,821 miliar. Suryadharma terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Suryadharma juga dijatuhi hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak politik.

Pembelaan JK untuk Suryadharma Ali Terkait Pemakaian DOM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9661_27226_Zulkarnaen-Djabar.jpg" alt="Mantan anggota Komisi VIII DPR Zulkarnain Djabar." width="100%">
<figcaption>Mantan anggota Komisi VIII DPR Zulkarnain Djabar.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Mantan anggota Komisi VIII DPR Zulkarnaen Djabar mengakui adanya pembagian jatah fee atas pembayaran penyewaan pemondokan jemaah haji. Terpidana kasus korupsi Alquran itu menyebut koleganya di Komisi VIII DPR, Hasrul Azwar berperan sebagai koordinator pengumpulan dana dari para majmuah yang dibayarkan melalui Saleh Badegel. Menurut Zulkarnaen, pada pertemuan kelompok fraksi (poksi) Komisi VIII DPR di Hotel Al-Hamra Jeddah sekitar Maret 2012 ada perminta agar Saleh Badegel mengupayakan jatah fee dari para majmuah penyewaan perumahan. Yakni, Saudi Arabia Riyal (SAR) 30 per jemaah di Mekah dan Madinah dan SAR 20 per jemaah di Jeddah. &quot;Karena tujuan kita mengarah pada masalah ikut serta,&quot; kata Zulkarnaen saat menjadi saksi dalam sidang perkara Suryadharma Ali (SDA) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (6/11). Politikus Golkar itu mengatakan, Saleh pun menyambut baik kesepakatan jatah fee dan menyanggupi permintaan poksi Komisi VIII DPR. Kemudian ditunjuklah Hasrul sebagai koordinator pengumpulan fee dari diambil dari pembayaran majmuah penyewaan pemondokan.&nbsp; &quot;Kan dari awal sudah ditunjuk Hasrul koordinatornya,&quot; ujar dia. Menurut dia, pembayaran ke majmuah pemondokan jemaah haji dibayarkan setelah musim haji dari tim penyewaan haji Kemenag. &quot;Setelah musim haji, saat itulah baru bisa keluar fee-fee itu,&quot; ungkap Zulkarnaen. &lrm; Dalam dakwaan atas SDA disebutkan, saat rapat dengan&nbsp; Ahmad Jauhari dan Syairozi Dimyathi dari tim penyewaan pemondokan jemaah haji Kemenag,&nbsp; poksi Komisi VIII DPR yang diketuai Hasrul Azwar memperkenalkan keduanya dengan Saleh Badegel. Setelah Jauhari dan Dimyathi pergi, Hasrul Azwar cs meneruskan diskusi dengan Soleh Badegel. Dalam pembahasan itu, Hasrul bersama poksi Komisi VIII lainnya yakni Chaerun Nisa, Jazuli Juwaini, Zulkarnaen dan Said Abdullah, bersama Saleh Badegel menyepakati fee yang diterima dari pembayaran ke majmuah pemondokan.&nbsp;Kesepakatannya,&nbsp; untuk penyewaan di Madinah sebesar SAR 30 per jemaah, sedangkan penyewaan di Jeddah sebesar SAR 20 per jemaah. Saat itu disepakati pula bahwa terkait urusan teknis penyewaan pemondokan diurus oleh Saleh Salim Badegel. Kemudian, tim penyewaan pemondokan Kementerian Agama menerima perumahan yang diusulkan anggota poksi komisi VIII DPR. Di antaranya adalah perumahan Al- Mukhtaroh, Mubarok, dan Majd Al-Khomri yang diajukan Saleh Badegel untuk disewakan kepada jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Dalam dakwaan juga disebutkan fee yang diterima Hasrul dari para majmuah adalah SAR 3.043.770 untuk pemondokan di Madinah dan SAR 2.808.080 untuk penyewaan hotel transito di Jeddah.(put/jpg)

Bersaksi di Sidang Suryadharma Ali, Napi Korupsi Alquran Blak-Blakan soal Fee Pemondokan Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9599_27160_Hasrul-PPP-jpnn.jpg" alt="Hasrul Azwar, anggota Komisi VIII DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan." width="100%">
<figcaption>Hasrul Azwar, anggota Komisi VIII DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Anggota Komisi VIII DPR periode 2009-2014, Hasrul Azwar mengaku pernah memperkenalkan rekannya, Saleh Badegel kepada Syairozi Dimyathi dan Ahmad Jauhari dari tim penyewaan pemondokan haji Kementerian Agama. Saat itu Hasrul menyampaikan kepada Syairozi untuk bisa membantu Saleh dalam mengajukan perumahan untuk disewa sebagai pemondokan jemaah haji Indonesia. Berbicara saat menjadi saksi pada persidangan atas Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (6/11), Hasrul mengisahkan, saat itu dia bersama tim panja BPIH Chaerun Nisa, Zulkarnain Jabar, Jazuli Juwaini dan Said Abdullah, tengah mengadakan rapat di Hotel Al Hamra di Jeddah. Tak hanya itu, mereka juga bertemu dengan Syairozi Dimyathi dan Ahmad Jauhari. &quot;Saya telepon Saleh Badegel karena saya bawa oleh-oleh,&quot; kata Hasrul. Setelah Saleh datang, Hasrul lantas mengenalkannya kepada rekannya sesama anggota Komisi VIII DPR serta Syairozi dan Jauhari. Saleh dan Hasrul merupakan kawan lama sejak belum menjabat anggota dewan. Saat itulah Hasrul menyampaikan kepada Syairozi bahwa Saleh merupakan pegawai perumahan Al-Mukhtaroh Group milik pengusaha Sami Al Mukhtarafi. &quot;Saya kenalkan Saleh dan Syairozi. Dia kerja di sini, lama urus haji. Mana tahu memungkinkan bisa dibantu,&quot; ujar Hasrul. Menurut dia, saat itu Syairozi mempersilakan Saleh mengajukan perumahannya kepada tim penyewaan perumahan Kemenag. Selain itu, Hasrul juga mengaku pernah berkomunikasi dengan bos Saleh, Sami Al Muhktarafi. Saat itu, Sami meminta tolong ke Hasrul agar membantu pengajuan perumahan kepada tim di Kemenag. Wakil ketua umum PPP itu lantas menyambut permintaan Sami. &quot;Ya saya akan bantu dengan menyampaikan ke teman-teman komisi VIII. Tapi tidak memastikan bakal diterima. Kalau perumahannya bagus insya Allah dapat,&quot; kata dia menirukan ucapannya ke Sami kala itu. Dalam dakwaan SDA disebutkan, saat rapat dengan tim penyewaan pemondokan jemaah haji Kemenag Ahmad Jauhari dan Syairozi Dimyathi, kelompok fraksi (poksi) komisi VIII DPR yang diketuai Hasrul memperkenalkan keduanya dengan Saleh Badegel. Setelah Jauhari dan Dimyathi pergi, Hasrul cs meneruskan diskusi dengan Soleh. Dalam pembahasan itu, Hasrul bersama poksi Komisi VIII DPR lainnya antara lain Chaerun Nisa, Jazuli Juwaini, Zulkarnaen Djabar dan Said Abdullah, bersama Saleh Badegel menyepakati fee yang diterima dari pembayaran ke majmuah pemondokan. Dalam pertemuan itu disepakati untuk penyewaan pemondokan di Madinah sebesar Saudi Arabia Riyal (SAR) 30 per jemaah, sedangkan penyewaan di Jeddah sebesar SAR 20 per jemaah. Saat itu disepakati pula bahwa urusan teknis penyewaan pemondokan diurus oleh Saleh Badegel. Kemudian, tim penyewaan pemondokan Kementerian Agama menerima perumahan yang diusulkan anggota poksi komisi VIII DPR. Di antaranya adalah perumahan Al- Mukhtaroh, Mubarok, dan Majd Al-Khomri yang diajukan Saleh Badegel untuk disewakan kepada jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Selanjutnya, pembayaran kepada majmuah (petugas) perumahan itu diberikan dalam bentuk cek melalui Saleh Badegel. Setelah menerima pembayaran, beberapa majmuah memberikan jatah fee kepada anggota poksi Komisi VIII DPR. (put/jpg)

Waketum PPP Akui Minta Bantuan Kemenag Loloskan Pemondokan Haji Milik Rekannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9308_26851_SDA-didakwa-lagi.jpg" alt="Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor Jakarta." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Mantan Direktur Pelayanan Haji Kementerian Agama, Zainal Abidin Supi mengaku pernah diperintah oleh Suryadharma Ali (SDA) untuk menerima usulan pemondokan dari anggota Fraksi PPP DPR, Mukhlisin pada 2010. Padahal, tim penyewaan perumahan jemaah haji Kemenag sudah dua kali menolak empat rumah di daerah Syare Mansyur Mekah milik Cholid Abdul Latief yang disodorkan Mukhlisin. Zainal yang juga ketua tim penyewaan perumahan mengatakan, tim penyewaan pernah menerima penawaran rumah untuk disewakan sebagai pemondokan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi dari seorang perantara bernama Undang Syahroni. Rumah itu ada di wilayah Syare&#39; Mansyur. Namun, tim setelah menggelar rapat langsung memutuskan untuk menolak penawaran tersebut. &quot;Karena itu bukan peta wilayah yang kita tetapkan, karena jauh dan tidak familiar dengan jemaah. Dan sedikit rawan informasi dari kawan-kawan yang tinggal di sana,&quot; kata Zainal saat menjadi saksi dalam sidang mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/11). Setelah penawaran pertama ditolak, penawaran rumah di Syare Mansyur kembali datang kepada tim penyewaan perumahan. Kali ini datang dari Mukhlisin. Lantaran mengetahui rumah yang diajukan sama, tim langsung menolaknya. Zainal mengatakan, setelah menolak penawaran dari Mukhlisin, dia menerima telepon dari SDA selaku menteri agama. Mantan ketua umum PPP itu lantas menanyakan alasan tim penyewaan rumah menolak penawaran dari Mukhlisin. Terkait hal itu, Zainal langsung memaparkan alasan penolakan timnya. Namun, saat itu SDA memastikan bahwa perumahan yang diajukan Mukhlisin bakal menyediakan sarana lebih.&nbsp; &quot;Pak menteri bilang penyedia rumah akan menyediakan transport dan pos keamanan agar jemaah terayomi,&quot; kata Zainal. Usai menerima telepon dari SDA, Zainal langsung mengajak timnya untuk rapat membahas penawaran dari Mukhlisin. Akhirnya, tim penyewaan perumahan sepakat untuk menerima rumah yang ditawarkan Mukhlisin. &quot;Setelah rapat kita terima. Karena itu perintah,&quot; pungkasnya. Namun, Zainal mengaku tidak mengetahui&nbsp; nilai kontrak yang diteken tim penyewaan perumahan Kemenag dengan Cholid selaku pemilik perumahan di Syare Mansyur. Zainal beralasan administrasi dan penandatanganan kontrak diurus oleh stafnya yang bernama Syairozi Dimyathi. Dalam dakwaan atas SDA disebutkan, Mukhlisin membantu Cholid Abdul Latief untuk mengajukan perumahan miliknya agar bisa disewa Kemenag untuk jemaah haji Indonesia. Padahal, perumahan milik Cholid sebelumnya pernah ditolak tim penyewaan pemondokan Kemenag karena dinilai tidak memenuhi syarat. Atas jasanya itu, Mukhlisin menerima uang dari Cholid Abdul Latief sebesar SAR 20.690. Sementara SDA menerima kain penutup Kakbah atau kiswah dari pengusaha asal Arab Saudi tersebut.(put/jp&lrm;g)

Bekas Anak Buah SDA di Kemenag Beber Kelakuan Kader PPP di Bisnis Pemondokan Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8797_26315_SDA-didakwa.jpg" alt="Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor Jakarta." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com -&nbsp;Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mukhlisin mengungkapkan bahwa pengusaha Arab Saudi, Cholid Abdul Latief pernah memberikan kain penutup Kakbah (kiswah) kepada Suryadharma Ali (SDA) saat masih menjadi menteri agama. Mukhlisin menuturkan, Cholid memberikan kiswah ke SDA setelah dua perumahannya di wilayah Syare&#39; Mansyur dan Thandabawi disewa Kementerian Agama untuk pemondokan haji bagi jemaah asal Indonesia. Mukhlisin menceritakan soal itu saat dihadirkan sebagai saksi pada persidangan atas SDA di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (30/10). Menurutnya, Cholid memberikan kiswah itu langsung kepada SDA saat bertemu rombongan jemaah haji di lobi hotel Mekah Hilton Tower. Namun, Cholid sebelumnya telah menyampaikan rencana pemberian kiswah itu kepada Mukhlisin. Cholid menyebut pemberian kiswah sebagai kebanggaan dan rasa cintanya atau mahabbah. Mukhlisin pun menyambut baik keinginan Cholid. &quot;Terlepas itu (terpilihnya rumah milik Cholid untuk pemondokan haji, red) enggak tahu bantuan menteri apa tidak, kamu kasih apa yang kamu punya juga boleh. Terus dia (bilang), &ldquo;Saya punya barang ini enggak ada nilai material, tapi ini rasa cinta mahabah&rdquo;,&rdquo; kata Mukhlisin menirukan percakapannya dengan Cholid kala itu. Mukhlisin juga mengatakan, kiswah itu tidak hanya diberikan kepada SDA, tapi juga kepada salah satu tokoh besar di Indonesia. Sayangnya, dia mengaku tidak mengingat nama tokoh itu. Lebih lanjut Mukhlisin mengatakan, banyak orang menyaksikan saat Cholid memberikkan kiswah ke SDA. Sebab, pemberian dilakukan di lobi hotel yang ramai orang. Namun, Mukhlisin tidak mengetahui isi percakapan antara SDA dengan Cholid. Dalam keterangan di berita acara pemeriksaan (BAP), Mukhlisin menyebut kain kiswah biasanya diberikan oleh keluarga kerajaan kepada orang-orang yang dianggap sederajat. Seperti kepala kepolisian, presiden, dan kepala intelijen. Dalam dakwaan SDA disebutkan, Mukhlisin membantu Cholid dalam mengajukan perumahan miliknya agar bisa disewa Kemenag untuk jemaah haji Indonesia. Padahal, perumahan milik Cholid sebelumnya pernah ditolak tim penyewaan pemondokan Kemenag karena dinilai tidak memenuhi syarat. Atas jasanya itu, Mukhlisin menerima uang dari Cholid sebesar SAR 20.690. Sementara SDA menerima kiswah dari pengusaha asal Arab Saudi itu.(put/jpg)

Kader PPP Lihat Pengusaha Pemondokan Haji Berikan Kiswah ke SDA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8794_26311_SDA-didakwa-lagi.jpg" alt="Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor Jakarta." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Anggota DPR dari Fraksi PPP, Mukhlisin mengungkapkan kronologis soal usahanya meyakinkan Suryadharma Ali (SDA) saat masih menjadi menteri agama agar menyetujui perumahan milik pengusaha Arab Saudi, Cholid Abdul Latief menjadi pemondokan jemaah haji Indonesia. Mukhlisin mengaku pernah menghubungi bekas ketua umum PPP itu untuk menawarkan perumahan milik Cholid agar bisa disewakan pada penyelenggaraan haji tahun 2010. Mukhlisin menyampaikan pengakuannya itu saat menjadi saksi pada persidangan atas Suryadharma di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (30/10).&nbsp; Pada persidangan itu Mukhlisin mengatakan, awalnya ia dihubungi Cholid melalui telepon. Dalam pembicataan itu Cholid menyampaikan keinginan agar rumahnya di Arab Saudi disewa jemaah haji asal Indonesia. &quot;Dia minta tolong dan bilang, kamu kenal menag enggak? Kalau kenal tolong sampaikan,&quot; kata Mukhlisin. Ia pun lantas mengontak SDA. Saat itu, SDA langsung meminta Mukhlisin menyampaikan ke Cholid untuk mendaftarkan perumahannya kepada tim penyewaan pemondokan Kemenag. &quot;Disuruh pergi ke tim yang di Mekah, disuruh daftar. Kalau sesuai prosedur insya Allah bisa,&quot; kata Mukhlisin menirukan ucapan SDA saat itu. Dalam dakwaan jaksa atas SDA disebutkan bahwa dua perumahan milik Cholid, yakni Syare&#39; Mansyur dan Thandabawi sebelumnya pernah ditolak tim penyewaan pemondokan. Alasannya karena tidak memenuhi kualifikasi lantaran lokasinya yang tidak familiar, rawan kriminalitas, serta tidak memiki fasilitas yang memadai. Namun, Mukhlisin dalam kesaksiannya mengaku tidak mengetahui bahwa dua perumahan milik Cholid itu ternyata pernah ditolak oleh tim penyewaan pemondokan.&nbsp; Mukhlisin mengaku baru mengetahui perumahan itu ditolak setelah rekannya yang bernama Undang Syahroni datang ke rumahnya di Mekah. Selanjutnya, Mukhlisin tahu bahwa Cholid dihubungi oleh tim penyewaan pemondokan. Saat itulah Mukhlisin menghubungi Cholid dan memintanya untuk melengkapi fasilitas di perumahannya. &lrm; &quot;Saya telepon Cholid supaya mau bikin transportasi. Kamu bikin semacam area supaya berkumpulnya orang kamu kasih makan, kamu kasih snack,&quot; tutur Mukhlisin. Ia mengaku membantu Cholid tanpa pamrih. Sebab, Mukhlisin juga pernah dibantu Cholid&nbsp;&nbsp; saat mengalami kesulitan di Mekah beberapa waktu lalu. Dalam dakwaan disebutkan bahwa SDA mengakomodir usulan sewa perumahan untuk jemaah haji Indonesia di Arab Saudi pada 2010. Usulan itu diterima melalui Mukhlisin meskipun perumahan yang diusulkan tidak memenuhi syarat. &lrm; Meski pernah ditolak, namun akhirnya Cholid sukses meloloskan pemondokannya. Hingga akhirnya tim penyewaan pemondokan menerbitkan kontrak untuk menyewa rumahnya. Namun, ada unsur kemahalan dalam pembayaran kontrak. Sesuai harga pasaran, pemondokan milik Cholid mestinya hanya senilai SAR&nbsp; 4.720.000. Namun, Kementerian Agama RI membayar SAR 7.187.550 sehingga terjadi kemahalan sebesar SAR 2.467.550.(put/jpg)&lrm;

Kader PPP Akui Bantu Pengusaha Arab Saudi Dapatkan Kontrak Pemondokan Jemaah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8054_25520_SDA-didakwa-lagi.jpg" alt="Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor Jakarta." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com&nbsp;- Mantan ajudan Suryadharma Ali (SDA), Karto Khamid mengaku pernah menunaikan ibadah haji pada 2012. Ia ikut berangkat haji bersama rombongan istri SDA, Wardatul Asriah. Karto mengungkapkan, dirinya berangkat naik haji setelah ada tawaran dari SDA.&nbsp; Tawaran itu datang ketika Karto sedang mendampingi SDA menuju Istana Negara untuk rapat kabinet. Kala itu SDA bertanya ke Karto apakah mau ikut berangkat haji pada tahun itu. &quot;Saya jawab, kalau memang memungkinkan saya ikut,&quot; kata Karto saat menjadi saksi dalam sidang perkara SDA di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (23/10). Dia mengaku dihubungi Ermalena, staf khusus SDA di Kemenag. Melalui telepon, Ermalena meminta Karto untuk mengantarkan paspor ke kantor Kementerian Agama. &quot;Yang menerima Pak Wadud (wakil sekretaris menteri),&rdquo; ujar Karto. Selanjutnya, Karto kembali dipanggil ke kantor Kemenag dan diberi paspor, boarding pass, serta d uang sebesar Rp 16 juta. Jaksa KPK Kristanti Yuni Purnawanti lantas bertanya kepada Karto. &quot;Pernah setoran BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji)?&quot; tanya Jaksa Kristanti. Karto Lantas mengaku tidak pernah menyetor BPIH sepeser pun dan belum pernah mendaftar sebagai calon jemaah haji. Karto yang sudah menjadi ajudan saat SDA menjabat menteri koperasi itu juga mengaku berada dalam satu pesawat bersama rombongan politikus PPP tersebut. Dia menyebutkan, dalam rombongan ada istri SDA, Wardatul Asriah dan menantunya, Rendika. Dia pun mengaku sempat mengobrol dengan atasannya itu begitu sampai di tanah suci. &quot;Ketemu di sana (Arab Saudi) ya sempat terima kasih,&quot; kata Karto. Dalam dakwaannya, SDA disebut memanfaatkan sisa kuota haji nasional pada 2012 untuk orang-orang terdekatnya. Dia mengajak serta keluarga, kerabat, dan ajudan berangkat haji dengan menjadi petugas haji serta pendamping amirul haj. (put/jpg) &nbsp;

Ajudan SDA di Kemenag Bisa Naik Haji Tanpa Bayar BPIH

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dana operasional menteri

Berita Terkini